Dokumen tersebut membahas tentang sasaran agenda pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dari perspektif pembangunan daerah. Dokumen ini menjelaskan visi, sasaran pokok, agenda prioritas pembangunan nasional, dan target kinerja pemerintah provinsi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional.

1. SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM RPJMN 2015 – 2019 ;
dalam perspektif Pembangunan Daerah

2.  Pendahuluan
 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
 Sasaran Agenda Prioritas Pembangunan
Nasional (NAWACITA)
 Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional
OUTLINE PAPARAN

3. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 – 2019
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”
Pendahuluan

4. Pendahuluan
Kerangka Kebijakan Pembangunan
Sumber : Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS (Bidang SDM dan Kebudayaan)

5. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Sumber : BUKU I RPJMN 2015-2019
Pendahuluan

6. Sasaran Pokok
Pembangunan Nasional

7. BASELINE
2014
SASARAN
2019
KINERJA KEUANGAN DAERAH
1 Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota 42,00% 35,00%
2
Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total
pendapatan
5,90% 11,00%
3
Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total
pendapatan
33,60% 40,00%
4 Rata-rata belanja modal Kab/Kota 19,90% 30,00%
5 Rata-rata belanja modal Provinsi 16,20% 30,00%
6 Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota 42,00% 35,00%
7 Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi 15,00% 13,00%
8 Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota 72,20% 70,00%
9 Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi 53,90% 50,00%
10 Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi 52,00% 85,00%
11 Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten 30,00% 60,00%
12 Rata-rata nasional WTP Pemda Kota 41,00% 65,00%
SASARAN DAN INDIKATOR
PENGUATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
1
3

8. BASELINE
2014
SASARAN
2019
KINERJA KELEMBAGAAN
1 PTSP Kondisi Mantap 35,50% 55,00%
2 Perda bermasalah 350 perda 50 perda
3 Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru
- Rata-rata kinerja maksimal 52,90% 70,00%
- Rata-rata kinerja minimal 23,80% 48,00%
4
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg
ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah
45,00% 70,00%
5 Penerapan SPMdi daerah (Prov/Kab/Kota) 75,00% 90,00%
SASARAN DAN INDIKATOR
2
3PENGUATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH

9. BASELINE
2014
SASARAN
2019
KINERJA APARATUR
-
Tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah
S1, S2 dan S3
43,30% 50,00%
SASARAN DAN INDIKATOR
3
3PENGUATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH

10. AGENDA PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWACITA)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

11. Keterkaitan AGENDA NAWACITA dengan PROGRAMPRIORITASVISI JAMBI TUNTAS 2021
13 PROGRAM
PRIORITAS
13 PROGRAM
PRIORITAS
9 PROGRAM
PRIORITAS

12. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih,Efektif, Demokratis dan Terpercaya
Agenda 2

13. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih,Efektif, Demokratis dan Terpercaya
Agenda 2
Agenda NAWACITA Sasaran
indeks demokrasi Indonesia
tingkat partisipasi politik
terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan
demokratis
meningkatnya kualitas hidup dan peran
perempuan di berbagai bidang pembangunan
meningkatnya keterwakilan perempuan
dalam politik termasuk dalam proses
pengambil keputusan di lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif
terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja
instansi pemerintah
meningkatnya akses publik terhadap
informasi kinerja instansi pemerintah
makin efektifnya penerapan e-government
untuk mendukung manajemen birokrasi
secara modern
meningkatnya implementasi open
government pada seluruh instansi pemerintah
terwujudnya kelembagaan birokrasi yang
efektif dan efisien
meningkatkan kapasitas pengelolaan
reformasi birokrasi
diimplementasikannya UU Aparatur Sipil
Negara secara konsisten pada seluruh instansi
pemerintah
meningkatnya kualitas pelayanan publik
meningkatnya keterbukaan informasi publik
dan komunikasi publik
meningkatnya akses masyarakat terhadap
informasi publik
meningkatnya implementasi open
government pada seluruh instansi pemerintah
Sub Agenda NAWACITA
Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan publik
1
Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan
Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
2
Membangun Transparansi dan Akuntabiltas
Kinerja Pemerintahan
3
Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
4
Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses
Pengambilan Kebijakan Publik
5
Membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis dan
terpercaya

14. Agenda 2Program JambiTUNTAS Mendukung Agenda NAWACITA

15. Agenda 3
Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan
Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Sumber : Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS (Bidang SDM dan Kebudayaan)

16. Agenda 3
Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan
Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan

17. Agenda 3Program JambiTUNTAS Mendukung Agenda NAWACITA

18. Agenda 5
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
dan Masyarakat Indonesia

19. Agenda 5Program JambiTUNTAS Mendukung Agenda NAWACITA

20. 1 Nilai SAKIP
2 Hasil auditBPK terhadaplaporankeuangan
3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki status WTP
4 Integritas PelayananPublik (daerah)
5 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
6
Persentase rata-rata tindak lanjutselesai hasil
pemeriksaanBPK, ItjendanInspektoratProvinsi
7 Persentase pemenuhankebutuhanaplikasi e-govt
8 TingkatpendidikanaparaturS2 danS3
9 Persentase PAD terhadaptotal pendapatan
10 Persentase belanja modal
11 Persentase belanja pegawai
12 Persentase dana perimbangan
13 PTSP Kondisi mantap
14
Persentase Perda Provinsi yang tidak bertentangan
denganproduk hukumyang lebihtinggi
15
Persentase Perda kabupaten/ kota yang tidak
bertentangandenganproduk hukumyang lebihtinggi
baseline
Keterangan
kondisi akhir
GOOD GOVERNANCE
Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional 1
6

21. 1
Persentase kabupaten/ kota yang mempunyai minimal 1
Rumah Sakit terakreditasi
2
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan
3
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak
balita
4 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
5 Angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
6 Angka melanjutkan ke PT akreditasi A
7 HAKI karya seni
8 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
baseline
Keterangan
kondisi akhir
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional
2
6

22. 1 Indeks Kebebasandeskriminasi
2 Indeks Kebebasanberkeyakinan
3 Persentase konfliksosial yang difasilitasi
4
Persentase penanganankonflikbidang kehutananyang
diselesaikan
5 Crime total
6
Persentase pelanggaranperaturanperundang-
undangandaerahprovinsi
baseline
Keterangan
kondisi akhir
KONDISI DAERAH
Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional
3
6

23. DAYA SAING DAERAH
1
Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan
pemuda
2
Persentase Balai pelatihan yang memiliki sarana prasarana
yang mendukung pembangunan IPTEKIN dan
enterpreneurship
3
Persentase peningkatan share sektor Sekunder terhadap
PDRB
4 Peningkatan indeks pertanaman IP 200
5 Peningkatan indeks pertanaman IP 300
6 Persentase petani terampil dan terlatih
7 Struktur pasar
baseline
Keterangan
kondisi akhir
Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional
4
6

24. 1 Indeks Pembangunan Manusia
2 Indeks Gini
3
Persentase penduduk yang menjadi peserta
jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan
4
Kepesertaan pekerja pada SJSN
Ketenagakerjaan
5 PDRB perkapita (Rp.Juta) tahun dasar 2010
6 Tingkat kemiskinan
7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
8 Rata-rata laju pertumbuhan penduduk
9 NTUP Tanaman Pangan dan hortikultura
10 Persentase desa mandiri
11 Persentase desa tertinggal
baseline
Keterangan
kondisi akhir
AKSESIBILITAS DAN
KUALITAS INFRASTRUKTUR
Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional
5
6

25. 1 Indeks Ketimpangan Williamson
2 Jalan Provinsi Kondisi mantap
3 Rasio Elektrifikasi
4
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak
5 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
6
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi layak
7 Indeks Tata Kelola hutan
8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
baseline
Keterangan
kondisi akhir
KUALITAS KEHIDUPAN
Target Kinerja Pemprov Dalam Mendukung
Sasaran Nasional
6
6

26. suplemen

29. terimakasih