Ringkasan: Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, mulai dari konsep dasar KEK, kriteria lokasi, kelembagaan, prosedur pengusulan, dokumen yang diperlukan, hingga skema pembentukan badan usaha pembangunan dan pengelolaan KEK. Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi pihak yang berminat mengusulkan pembentukan KEK.

1. invest in
© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
TATA CARA PENGUSULAN KEK
Jakarta, 16 November 2017
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

2. Konsep Pengembangan KEK
di Indonesia

3. 1 Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang
memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.
2 Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi
lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi
3Adanya percepat Perkembangan Daerah melaui pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar
wilayah
4
Terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan
ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat
menciptakan lapangan pekerjaan
Sasaran
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Penyelenggaraan KEK diatur dengan UU 39/2009
yang merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

4. Latar Belakang Pengembangan KEK
Kondisi Permasalahan Perekonomian Indonesia

5. Latar Belakang Pengembangan KEK
Kondisi Permasalahan Perekonomian Indonesia

6. Latar Belakang Pengembangan KEK
Perlunya Peningkatan Daya Saing
 Sebagian besar
ekspor barang
Indonesia adalah
bahan mentah dan
semi proceessed
goods)
 Hadirnya Kebijakan
Pemerintah perlu
mendorong Ekspor
barang jadi
(processed goods)
Daya saing untuk
menarik investasi
rendah
dibandingkan
dengan negara-
negara ASEAN

7. Konsep Dasar
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan
yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke
pasar global (akses ke pelabuhan dan atau
bandara).
Kawasan tersebut diberikan insentif
tertentu untuk meningkatkan daya saing
dengan negara-negara disekitarnya.
Dengan meningkatnya daya saing
diharapkan dapat menarik investor untuk
berinvestasi di kawasan tersebut.

8. Kriteria Lokasi
Kawasan Ekonomi Khusus
Pasal 7 PP 2/2011
1. Sesuai dengan
RTRW dan tidak
berpotensi
mengganggu
kawasan lindung
3. Terletak pada posisi yang
dekat dengan jalur
perdagangan internasional/
dekat dengan jalur
pelayaran internasional di
Indonesia/terletak pada
wilayah potensi sumber
daya unggulan
2. Adanya dukungan
pemprov dan/atau
pemkab/pemkot
4. Mempuyai batas
yang jelas

9. Kelembagaan
Kawasan Ekonomi Khusus
PRESIDEN

10. Tata Cara Pengusulan KEK
di Indonesia

11. Badan
Usaha
Pemkab/Kota
[verifikasi &
evaluasi]
Pemprov
[verifikasi &
evaluasi]
Pemprov
[verifikasi &
evaluasi]
Pemkab/
Kota
[persetujuan]
Pemkab/
Kota
Pemprov
Kementerian/
LPNK
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
45 hari
kerja
Pemkab/
Kota
[konsultasi]
Pemprov
[konsultasi]
Dalam satu wilayah Kab/Kota
LintaswilayahKab/Kota
Mekanisme Pengusulan
Kawasan Ekonomi
Khusus
Presiden RI
Penyampaian Rekomendasi Penetapan KEK untuk
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)

12. Dokumen Keterangan
Surat Usulan Asumsi Pengusul KEK merupakan Badan Usaha
Usulan disampaikan melalui
Pemerintah Kabupaten
Perlu disampaikan surat usulan pembentukan KEK dari Badan Usaha kepada Bupati
......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat usulan BU ke Bupati.PDF
Persetujuan Pemerintah Kabupaten
terhadap usulan Badan Usaha
Perlu disampaikan surat usulan pembentukan KEK dari Bupati kepada Gubernur
......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat dari Bupati ke Gubernur.PDF
Usulan dinyatakan lengkap dan
disetujui oleh Pemerintah Provinsi
Perlu disampaikan surat usulan pembentukan KEK dari Gubernur kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus, u.p. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
(sesuai format Surat Pengusulan untuk usulan dari pemerintah kabupaten/kota dalam
Permenko No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan KEK halaman 52)
......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat Usulan dari Gubernur ke DN KEK.PDF
Prosedur Pengusulan

13. Dokumen Usulan
Kawasan Ekonomi Khusus
No Dokumen Badan
Usaha
Pemkab/
Kot
Pemprov Kementerian/
LPNK
1 Formulir Aplikasi ......format dokumen sesuai
Permenko No 7Formulir Aplikasi.PDF
   
2 Surat kuasa otoritas (jika pengusul merupakan
konsorsium) ......format dokumen sesuai Permenko
No 7Surat kuasa otoritas.PDF
 - - -
3 Akta Pendirian Badan Usaha  - - -
4 Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit  - - -
5 Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan
lokasi KEK yang diusulkan ......format dokumen
sesuai Permenko No 7Persetujuan dari
pemkabkota.PDF
 -  -
6 Surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling
sedikit 30% dari nilai investasi) ......format dokumen
sesuai Permenko No 7kepemilikan nilai ekuitas.PDF
 - - -
7 Deskripsi rencana pengembangan KEK ......format
dokumen sesuai Permenko No 72. Deskripsi Rencana
Pengembangan KEK MBTK Tahap 1.PDF
   
8 Peta detil lokasi pengembangan serta luasan KEK yang
diusulkan ......format dokumen sesuai Permenko No
7Peta Detil Lokasi MBTK.jpg
   
9 Rencana peruntukan lokasi KEK yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi ......format dokumen sesuai
Permenko No 7Peraturan Zonasi Palu.pdf
   

14. Dokumen Usulan
Kawasan Ekonomi Khusus
No Dokumen Badan
Usaha
Pemkab/
Kot
Pemprov Kementerian/
LPNK
10 Studi kelayakan ekonomi dan finansial    
11 Rencana dan sumber pembiayaan
- - - 
12 AMDAL ......format dokumen sesuai Permenko No 7SK
Izin Lingkungan.PDF
   
13 Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana
strategis pengembangan KEK ......format dokumen
sesuai Permenko No 7Usulan jangka waktu beroperasi
dan rencana strategis PALU.PDF
   
14 Izin lokasi ......format dokumen sesuai Permenko No
7Izin Lokasi BPN.PDF

- - -
15 Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah
-   
16 Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur
pendukung ......format dokumen sesuai Permenko No
7Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur
pendukung.PDF
   -
17 Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan
dan pengelolaan KEK ......format dokumen sesuai
Permenko No 7Pernyataan kesanggupan.PDF
   -
18 Komitmen pemkab/kot terkait rencana pemberian insentif
dan kemudahan ......format dokumen sesuai Permenko
No 7Komitmen pemkabkot.PDF
-  - -

15. Penetapan KEK
Kajian Usulan Pembentukan KEK
Kajian usulan KEK oleh
Sekretariat & Tim
Pelaksana Dewan
Nasional KEK
Kajian dilakukan terhadap:
a. Pemenuhan kriteria
lokasi KEK; dan
b. Kebenaran dan kelayakan
isi dokumen yang
dipersyaratkan
SIDANG DEWAN
NASIONAL KEK
Penyampaian Rekomendasi
kepada Presiden untuk
PENETAPAN KEK melalui PP
Diberitahukan kepada pengusul
disertai alasan penolakan
Ya
Tidak
(Pasal 27 ayat (2), PP 2/2011)

16. cxcxxcx
Tindak Lanjut
Setelah KEK ditetapkan oleh PP
Penetapan
KEK
Penunjukan Badan
Usaha Pembangun
dan/atau Pengelola
Pembentukkan
Kelembagaan3 Tahun Pembangunan KEK
Pelimpahan Kewenangan
Insentif & Kemudahan
perizinan
16
Pelaporan & Evaluasi
Penyediaan Infrastruktur wilayah
Setelah KEK ditetapkan, KEK tersebut tidak
langsung beroperasi dan diberikan waktu
paling lama 3 tahun sampai KEK siap
beroperasi
Untuk memastikan terwujudnya KEK selama 3 tahun disusun rencana aksi hingga dilakukan evaluasi kesiapan
beroperasi
Kriteria Kesiapan beroperasi:
 Kesiapan infrastruktur di
Kawasan
 Kesiapan SDM
 Kesiapan Perangkat
Pengendali Administrasi
Operasi KEK

17. Skema Pembentukan Badan Usaha
Pembangunan dan Pengelolaan KEK
Sumber
Dana
Skema Penetapan Badan Usaha
Pembangun
APBN/
APBD
Penetapan BU pembangun
dilaksanakan secara terbuka dan
transparan berdasarkan ketentuan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (Perpres No. 54/2010
beserta perubahannya)
(Pasal 34 ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat
(1) huruf a, Pasal 34B ayat (1) huruf b, PP
100 Tahun 2012)
Skema Penetapan BU Pengelola
Untuk Penetapan BU Pengelolaan KEK, dapat dipilih
dari 2 alternatif:
a) Pelelangan secara terbuka dan transparan
Mengikuti
 Ketentuan perundangan di bidang pengelolaan
barang milik negara/daerah (Pasal 48 ayat (1) huruf
a, PP 100/2012)
 Ketentuan dalam lampiran PP No. 100 Tahun
2012 (Pasal 48 ayat (1) huruf b, PP 100/2012)
a) Mekanisme penyertaan modal negara/daerah
kepada BUMN/BUMD, jika KEK merupakan
BMN/BMD dan akan dikelola oleh BUMN/BUMD
(Pasal 48 ayat (2), PP 100/2012)
Pengusul
KEK
Badan
Usaha
Badan
Usaha
Pemerintah
1. Pemprov
2. Pemkab/
Kota
3. Kementeria
n/ LPNK
KPS • Tender Investasi (Penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola dilakukan
berdasarkan hasil pelelangan secara terbuka dan transparan)
Pasal 34 ayat (1) huruf b, Pasal 34A ayat (1) huruf b, Pasal 34B ayat (1) huruf b, ayat (2), PP 100
Tahun 2012
1
2
3
BU pengusul ditetapkan sebagai BU pembangun sekaligus pengelola KEK (Pasal 33A ayat
(1) dan ayat (2), PP 100 Tahun 2012)

18. • Menentukan pihak yang akan mengusulkan KEK
• Memastikan ketersediaan dan persiapan lahan
• Memastikan sector bisnis utama pengembanganKEK
yang dapat memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
• Menyiapkan kelengkapan dokumen usulan dan
kesesuaian prosedur pengusulan KEK dan
perubahannya sesuai UU 39/2009 ttg KEK, PP 2/2011
ttg penyelenggaraan KEK, dan perubahannya PP
100/2012, dan Permenko 7/2011 ttg pedoman
pengusulan pembentukan KEK
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam
Pengusulan KEK

19. Kebijakan Pembentukan KEK
Berdasarkan RPJMN 2015-2019

20. Target Nasional KEK 2015 - 2019
Sebaran Lokasi KEK 2009-2014 & Indikasi Lokasi KEK 2015 – 2019
17 KEK baru
Target ditetapkan pada 2015 - 2019
15 KEK
12 KEK
Telah ditetapkan sampai 2017
(11 KEK di Luar Pulau Jawa dan 1 KEK di
Pulau Jawa)
4 KEK
telah dinyatakan siap
beroperasi
 KEK Sei Magkei pada 27
Januari 2015
 KEK Tanjung Lesung pada 23
Februari 2015
 KEK Palu 28 September 2017
 KEK Mandalika 21 Okt 2017
Saat ini pada sedang dalam
operasional tahap 1 dan
pembangunan tahap 2
8 KEK
dalam tahap
pembangunan
(KEK Bitung, KEK Morotai,
KEK Tanjung Api-Api, KEK
Mandalika, KEK MBTK, KEK
Tanjung Kelayang, KEK
Sorong, KEK Arun Lhokseu
mawe)
7 KEK baru
di luar Pulau Jawa 10 KEK Pariwisata
Penetapan
25 KEKSampai 2019

21. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Sebaran KEK yang telah ditetapkan sampai 2017
KEK SEI MANGKEI
Kab. Simalungun;
Sumatera Utara
(2,022.77 Ha)
Pengelola: PTPN III
Industri, Logistik,
Pariwisata
KEK TANJUNG API-
API
Kab. Banyuasin;
Sumatera Selatan
(2,030 Ha)
Pengelola: PT
Belitung Pantai Intan
Industri, Logistik,
Pengolahan Ekspor
dan Energi
KEK MBTK
Kab. Kutai Timur,
Kalimantan Timur
(557.34 Ha)
Pengelola: PT
MBTK
Industri, Logistik
dan Pengolahan
Ekspor
KEK PALU
Kota Palu, Sulawesi
Tengah (1,500 Ha)
Pengelola: PT.
Bangun Palu Sulawesi
Tengah
Industri, Logistik dan
Pengolahan Ekspor
KEK BITUNG
Kota Bitung.
Sulawesi Utara
(534 Ha)
Industri, Logistik dan
Pengolahan Ekspor
KEK TANJUNG
LESUNG
Kab. Pandeglang,
Banten (1,500 Ha)
Pengelola: BWJ
Corporation
Pariwisata
KEK TANJUNG
KELAYANG
Kab. Belitung,
Bangka Belitung
(324.4 Ha)
Pariwisata
KEK MANDALIKA
Kab. Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (1,035.67 Ha)
Pengelola: PT. ITDC
Pariwisata
KEK MOROTAI
Kab. Pulau Morotai, Maluku
Utara (1,101.76 Ha)
Pengelola: PT. Jabebeka
Morotai
Pariwisata, Industri,
Pengolahan Ekspor dan
Logistic
Existing SEZs Total
Area:
16,085.72 Ha
Operasional (4 KEK)
Konstruksi (8 KEK)
Keterangan:
Rencana
Pengembangan KEK
Baru 2015-2019
KEK SORONG
Kab. Sorong, Papua Barat
(523.7 Ha)
Industri, Pengolahan Ekspor
dan Logistik
Merauke, Papua
Kalimantan Barat
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Maluku
KEK ARUN
LHOKSEUMAWE
Kota Lhokseumawe,
Aceh (2.622,48 Ha)
Pengolahan Ekspor,
Logistik, Industri,
Energy, dan
Pariwisata
KEK GALANG
BATANG
Kab. Bintan, Kep. Riau
(2,333.6 Ha)
Pengelola: PT Bintan
Alumina Indonesia
Industri Pengolahan
Ekspor, Logistik,
Energy

22. Terima Kasih
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta 12190
Phone/Fax : +6221-52921319
Email: info@kek.ekon.go.id, Web: http://kek.ekon.go.id