PELATIHAN

Pelatihan dasar teknis cpns 2018

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta
diharapkan mampu :
 Mengenal perencanaan umum jaringan jalan :
jangka panjang dan jangka menengah.
 Mengenal program penanganan jalan.

RENCANA UMUM JANGKA PANJANG JARINGAN JALAN (RUJPJJ)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sistem
perencanaan pembangunan nasional 2005-2025.
Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yang
selanjutnya disingkat RUJPJJ adalah rencana jaringan
jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan
sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun.
PENGERTIAN, PROSES DAN DASAR HUKUM

RENCANA UMUM JANGKA PANJANG JARINGAN JALAN (RUJPJJ)
Penyusunan rencana jangka panjang dimulai dengan
pengumpulan bahan-bahan evaluasi pembangunan pada
periode sebelumnya baik yang dilakukan oleh lembaga
perencanaan, lembaga penyelenggaraan negara, maupun
masyarakat.
Pada saat yang sama juga dilakukan pengumpulan
pemikiran-pemikiran visioner baik yang dilakukan oleh
lembaga perencana, lembaga penyelenggaraan negara,
maupun masyarakat.
Berdasarkan kedua bahan ini menteri perencanaan
pembangunan menyusun rancangan awal RPJPN.

RENCANA TATARUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)
RTRWN, Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
negara :
•Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang
nasional
•Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
•Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
nasional
•Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor
•Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
•Penataan ruang kawasan strategis nasional
•Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, struktur ruang yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional.
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:
1.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
2.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
3.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional

Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman
terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api,
transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan,
transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa
yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana
(kecuali pipa) yang saling berinteraksi MEMBENTUK
SISTEM PELAYANAN JASA TRANSPORTASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN, TERPADU DAN HARMONIS,
BERKEMBANG SECARA DINAMIS.
SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS)

10
PDB Per Kapita – Perbandingan Negara
Sumber: WEF 2017-2018;
Malaysia USD 9.360
Thailand USD 5.899
Philippines USD 2.924
Vietnam USD 2.173
China USD 8.113
RPJPN 2005-2025 memiliki
target untuk menjadikan
posisi Indonesia sebagai
negara berpenghasilan
menengah dengan PDB per
kapita US$14,500 pada tahun
2025
Pembangunan
infrastruktur untuk
mencapai kondisi
layanan negara
berpenghasilan
menengah di tahun
2025
Pemenuhan layanan
dasar: Rasio elektrifikasi
100%; Akses air bersih
dan sanitasi100%;
Akses perumahan bagi
penduduk berpenghasilan
rendah100%
Dimulainya
pemanfaatan tenaga
nuklir untuk
pembangkit listrik
TARGET RPJPN 2005-2025
TARGET RPJPN 2005-2025
PROYEKSI PERCEPATAN
PERTUMBUHAN PDB
2010
PDB: USD 700
miliar
Pendapatan per
kapita: USD 3.000
2025
PDB: USD 4,0 –
4,5 triliun
Pendapatan per
kapita: USD 14.250
– 15.500
2045
PDB: USD 15,0 –
17,5 trillion
Pendapatan per
kapita:
USD 44.500 –
49.000
Indonesia USD 3.604

KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN
STRATEGIS (WPS)
Saat ini pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
masih dihadapkan pada tantangan tingginya disparitas antar
wilayah di Indonesia, tingginya laju urbanisasi yang
mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan pemenuhan
berbagai kebutuhan dasar, rendahnya konektivitas infrastruktur
darat dan laut, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber
daya dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian
energi. Secara umum, kebijakan pembangunan wilayah yang
telah dilakukan dirasa masih kurang terpadu dan bersifat
sektoral sehingga DIPERLUKAN UPAYA UNTUK
MENTERPADUKAN PEMBANGUNAN, KHUSUSNYA
MENTERPADUKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR
dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan
infrastruktur PUPR melalui Pendekatan Wilayah yang
dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS) .
Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan
pembangunan yang memadukan antara pengembangan
wilayah dengan “market driven”, yang mempertimbangkan
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung
penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur
Berkelanjutan.
Untuk itu diperlukan Keterpaduan Perencanaan dan
Kesinkronan Program (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan
dana) antara Infrastruktur dengan pengembangan berbagai
kawasan strategis dalam WPS: baik perkotaan, industri,
maritim/pelabuhan, pariwisata, dan hinterland perdesaan. Hal
ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat berkembang
menjadi wilayah yang kawasan pertumbuhannya saling
terhubungkan, sebagai strategi untuk meningkatkan/
menciptakan spesialisasi, komplementaritas (saling isi),
sinergi dan skala ekonomi wilayah, serta membentuk
kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar
kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan
hinterland pedesaannya.
Dengan demikian kita dapat menyiapkan wilayah dan
kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.
ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS
(WPS)
14
HUB
HUB
ARUS
PERDAGANGAN
EKSPOR &
ANTARWILAYAH
ARUS PERDAGANGAN
EKSPOR & ANTARWILAYAH
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN PERKOTAAN
DRY
PORT
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN
PERKOTAAN
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN
PERDESAAN

13
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN (RUJJ)
• RUJJ menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan
• RUJJ adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran
kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu
(Pasal 70 (1,2) PP 34/2006 tentang Jalan)
Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan
Jalan (RUJPJJ)
Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan
Jalan (RUJMJJ)
Pemograman dan Penganggaran
• Pemrograman penanganan jaringan jalan mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang
akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan
• Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan
kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program
(Pasal 84 dan 85 PP 34/2006 tentang Jalan)
20 Tahun
5 Tahun
1 Tahun

Keputusan MENTERI PU tentang
Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut
Statusnya Sebagai JALAN NASIONAL
Keputusan GUBERNUR tentang
Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut
Statusnya Sebagai JALAN PROVINSI
Keputusan BUPATI tentang Penetapan
Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya
Sebagai JALAN KABUPATEN
dan JALAN DESA
Keputusan WALIKOTA tentang Penetapan
Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya
Sebagai JALAN KOTA
Keputusan MENTERI PU
tentang
Rencana Umum
Jaringan Jalan Nasional.
Keputusan GUBERNUR
tentang Rencana Jaringan
Jalan Provinsi
Keputusan BUPATI tentang
Rencana Jaringan Jalan
Kabupaten dan Jalan Desa
Keputusan WALIKOTA
tentang Rencana Jaringan
Jalan Kota
Dengan memperhatikan SK
Menteri PU tentang Rencana
Umum Jaringan Jalan Nasional
Dengan memperhatikan SK Menteri PU
tentang Rencana Umum Jaringan Jalan
Nasional dan SK Gubernur tentang
Rencana Jaringan Jalan Provinsi.
Dengan memperhatikan SK Menteri PU
tentang Rencana Umum Jaringan Jalan
Nasional dan SK Gubernur tentang
Rencana Jaringan Jalan Provinsi.
RENCANA JARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan pasal 18, 19, 20, 21)
Disusun untuk RPJM (5 tahun)

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
DALAM RPJMN 2015-2019
16
2015
Pertumb. Ekon: 5,8%
PDB/kapita: Rp.43,9
Juta (USD3.654)
2016
Pertumb. Ekon: 7%
PDB/kapita: Rp. 51,1 Juta
2019
Pertumb. Ekon: 8,0%
PDB/Kapita Rp.72,4
Juta (USD 6.138)
RPJMN 2015-2019
Inflasi
Rata-rata 3,5–4,5 persen pada
periode tahun 2015-2019
Tingkat
Pengangguran
4,0 – 5,5 persen pada akhir tahun
2019
Tingkat Kemiskinan
5,0-6,0 persen pada akhir tahun
2019
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi
akhir tahun 2019: tingkat
kemiskinan menurun mencapai
5,0-6,0 persen dan tingkat
pengangguran terbuka menjadi
4,0 – 5,5 persen
2017
Pertumb. Ekon: 7,1%
2018
Pertumb. Ekon: 7,5%
Sumber : RPJMN 2015-2019

17
• Pasal 70-75 PP 34/2004 tentang Jalan mengamanatkan bagi
setiap penyelenggaran jalan untuk menyusun Rencana Umum
Jangka Menengah Jaringan Jalan (RUJMJJ) yang berisi kumpulan
rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran
kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu 5 tahun
• Dari RUJMJJ tersebut (terutama sasaran kinerja pelayanan)
dimuat dalam dokumen Renstra yang membidangi jalan sebagai
dokumen perencanaan kinerja yang disusun sesuai perioda
pemerintahan, 5 tahun.
• Proses penyusunan RUJMJJ/Renstra membutuhkan proses
simulasi antara sasaran kinerja pelayanan jalan vs alokasi dana
penanganan jalan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH
JARINGAN JALAN (RUJMJJ) & RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)

18
RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN JALAN (RUJMJJ)
• RUJMJJ : Rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan tentang tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Permen PU No..
02/PRT/M/2012, psl 1 (3))
• RUJMJJ terdiri dari (pasal 71 (2) PP 36/2004):
1. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional (RUJMJJ Nasional)
2. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi (RUJMJJ Provinsi)
3. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
(RUJMJJ Kabupaten/Kota)
• RUJMJJ disusun untuk periode 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan paling lama 3
(tiga) tahun (pasal 75 (1, 2) PP 36/2004)
• RUJMJJ disusun berdasarkan (pasal 7 (2) Permen PU 02/PRT/M/2012) :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
b. Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
d. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan (RUJPJJ)

PROSES PENETAPAN FUNGSI DAN STATUS JALAN
( UU-38 / 2004, tentang Jalan)
FUNGSI / PERANAN STATUS
(Wewenang Penyelenggaraan)
Sistem
Jaringan Jalan
PRIMER
Arteri
Kolektor-1
SK Menteri PU
Jalan NASIONAL
(termasuk jalan tol
dan jalan strategis
nasional)
Kolektor-2
Kolektor-3
Jalan PROVINSI
(termasuk jalan
strategis provinsi)
SK Gubernur
SK Gubernur
Kolektor-4
Lokal
Lingkungan
Arteri
Kolektor
Lokal
Lingkungan
Sistem
Jaringan Jalan
SEKUNDER
SK Bupati
SK Walikota
Jalan KOTA
Jalan KABUPATEN
(termasuk jalan
strategis kabupaten)
dan JALAN DESA
SK Menteri PU
Catatan :
Penetapan fungsi dan status jalan secara berkala dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun.

21
SASARAN OUTPUT RENSTRA PUPR 2015 - 2019
• terhadap pembangunan 24 Pelabuhanbaru
• terhadap pelabuhanpenyeberangandi 60 lokasi
• terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan
• terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di
Metropolitan dan kota besar
• terhadap 15 kawasanindustri prioritas
• terhadap kawasan pariwisata pada25 KSPN
prioritas
• terhadap pembangunan 15 Bandarabaru
• terhadap intermoda dengan jalur KA
DUKUNGAN SEKTOR JALAN
47.017 km
Pemeliharaan jalan
nasional
2.650 km
Pembangunan
jalan nasional
500 km
Dukungan jalan
daerah
28.059 m
Pembangunan
Jembatan
DUKUNGAN
SEKTOR CIPTA KARYA
pembangunan
65 waduk
67,52 m3/detik
Air Baku
[intake, jaringan,
embung]
1 juta Ha
Irigasi Baru
3 juta Ha
Rehabilitasi
Irigasi
Pengendalian Banjir
[normalisasi sungai, kanal
banjir, bangunan
pengendali banjir, dll]
3 ribu Km
Pengamanan
abrasi pantai
500 Km
DUKUNGAN
SEKTOR
SUMBER
DAYA AIR
SEKTOR PERUMAHAN
INDIKATOR
Akses Air
Minum Layak
KONDISI
AKHIR
THN 2014
70 %
TARGET
AKHIR
THN 2019
100 %
Kawasan
permukiman kumuh
perkotaan
38.431 Ha 0 ha
Akses Sanitasi
Layak
62 % 100 %
• Fasilitasi PSU untuk
Pembangunan Rumah
Umum Tapak Layak Huni:
676.950 unit
• Pembangunan Rumah
Khusus : 50.000 unit
• Pembangunan Rumah
Susun : 550.000 unit
• Bantuan Stimulan
Pembngnan Rumah
Swadaya: 250.000 unit dan
Peningkatan Kualitas 1.5 jt
pembangunan
65 waduk
1 juta Ha
Irigasi
Baru
1.000 km
Konstruksi jalan
bebas hambatan

SS2. Meningkatnya
dukungan kedaulatan
pangan dan kedaulatan
energi
SS3. Meningkatnya
dukungan konektivitas
bagi penguatan daya
saing
SS1. Meningkatnya keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR
antardaerah, antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan
SS4. Meningkatnya dukungan
layanan infrastruktur dasar
permukiman dan perumahan
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan :
SS12. Meningkatnya SDM
yang kompeten dan
berintegritas
SS14. Meningkatnya kualitas
inovasi teknologi terapan bidang
PUPR
SS13. Meningkatnya budaya organisasi
yang berkinerja tinggi dan berintegritas
SS15. Meningkatnya regulasi dan
layanan hukum, data dan
informasi publik, serta sarana
dan prasarana
Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses :
SS5. Meningkatnya keterpaduan
perencanaan, pemrograman dan
penganggaran
SS6. Meningkatnya
Ketahanan air
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KETERPADUAN PERENCANAAN,
PEMROGRAMAN DAN
PENGANGGARAN
Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi
Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air,
kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing;
layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor
dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SS7. Meningkatnya
kemantapan jalan nasional
SS9. Meningkatnya
penyediaan dan
pembiayaan
perumahan
SS8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan
SS11. Meningkatnya kapasitas dan
pengendalian kualitas konstruksi nasional
SS10. Meningkatnya
pengendalian dan
pengawasan internal
SASARAN STRATEGIS (OUTCOME DAN IMPACT)
KEMENTERIAN PUPR 2015–2019
Impact
Outcome
e

BAGAN ALUR KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN

24
DASAR HUKUM
 PERENCANAAN :
– UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN)
 TATA RUANG :
– UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
– PP 26/2008 tentang RTRWN (dan perubahannya)
 TRANSPORTASI :
– UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
– PP turunan dari UU-LLAJ terkait Penyelenggaraan Jalan.
 JALAN :
– UU 38/2004 tentang Jallan
– PP 34/2006 tentang Jalan
– Permen PU 02/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Jaringan Jalan

PERENCANAAN DAN PROGRAM
Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada
prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan
keselamatan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
serta kebersamaan dan kemitraan (PP No.. 34 thn 2006
ttg Jalan).
Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan
penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan
yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai
kewenangannya.

1. PEMELIHARAAN JALAN
Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa
pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk
mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara
optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang
ditetapkan dapat tercapai.
Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja,
namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan
dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.
Pemeliharaan jalan : Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala
PENANGANAN RUAS JALAN

2. PENINGKATAN JALAN
Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk
meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap
atau kritis ke kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana
yang ditetapkan.
Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran
perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.
3. PEMBANGUNAN JALAN
Pembangunan jalan, meliputi membangun jalan baru, baik dari yang
tidak ada, maupun dari jalan setapak.
PENANGANAN RUAS JALAN

29
PROSES PENYUSUNAN APBN
Fase ketiga
adalah
penyusunan
APBN dan
dokumen
pelaksanaan
anggaran yang
berlangsung dari
Bulan September
hingga
Desember.
Fase pertama
adalah
penyusunan RKP
yang
berlangsung dari
Januari hingga
April.
Fase kedua
adalah RAPBN
yang berlangsung
dari Mei hingga
Agustus.

RANCANGAN AWAL RKP
• UU SPPN menyebutkan bahwa RKP adalah penjabaran
RPJM nasional, memuat :
a) Prioritas pembangunan nasional untuk tahun rencana;
b) Rancangan kerangka ekonomi makro; dan
c) Indikasi pagu bagi masing-masing kementerian /
lembaga/daerah.
• RKP dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres)
• RKP Dokumen Perencanaan di tingkat Nassional

RANCANGAN RENJA K/L
Melalui dokumen RKP, Kementerian/Lembaga menyusun
dokumen perencanaan tahunannya, yang dituangkan dalam
dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada
RKP.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, pasal
20 ayat (1) mengatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga
menyusun Rancangan Renja K/L dengan mengacu pada
Rancangan Awal RKP dan berpedoman pada Renstra serta pagu
Indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama. Sedangkan

RENCANA KERJA dan ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA K/L)
RKA-K/L : Dokumen rencana keuangan tahunan
Kementerian/Lembaga yang
disusun. Dasar penyusunan :
1.Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran/Pagu Perubahan APBN,
2.Rencana Kerja K/L,
3.Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN,
4.Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU
APBN atau RUU RAPBN Perubahan,
5.Standar Biaya, dan
6.Kebijakan pemerintah lainnya

ANGGARAN PENDAPATAN dan
BELANJA NEGARA (APBN)
APBN : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran
(1 Januari - 31 Desember).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA)
DIPA : Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satker serta disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN).
DIPA berlaku selama satu tahun anggaran dan memuat informasi
rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran secara terukur yang
berfungsi sebagai dasar kegiatan dan penggunaan anggaran.

PENYUSUNAN PROGRAM
– Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/
Lembaga dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/ Lembaga.
– Melihat kompleksitas, jumlah kegiatan yang cukup banyak serta
sumber daya yang disediakan terbatas, diperlukan suatu alat
atau tools.
– Alat yang tersedia saat ini di Binamarga :
• Inter Urban Road Management System (IRMS)
• Bridge Management System (BMS)
• Road Asset Management System (RAMS)

IRMS (Interurban Road Management System) adalah suatu
sistem manajemen jaringan jalan dalam pembinaan jalan nasional
dan provinsi untuk keperluan Planning, Programing dan
Budgeting secara efisien dan efektif.
Interurban Road Management System (IRMS)

MELALUI PENGGUNAAN IRMS, DAPAT
MENJAWAB :
• Bagaimana mendapat informasi yang valid terhadap
kondisi jaringan jalan yang ada
• Bagaimana membuat strategi/kebijakan yang tepat
sasaran
• Bagaimana cara mengalokasikan dana yang optimal
dalam kondisi keterbatasan anggaran.
• Bagaimana mengetahui dampak atau efek yang terjadi
akibat dari strategi yang ditempuh

MODUL-MODUL DI IRMS
• Sistem Masukan Data (SMD)
• Data Sectioning
• Network Analysis Modul (NAM)
• Strategic Expenditure Planning Modul (SEPM)
• Programming Modul ( penetapan program ruas )
• Economic Review Modul ( ERM )
• Statistical Analysis Modul ( SAM )
• Executive Highway Information

• BMS (Bridge Management System) atau SMJ (Sistem
Manajemen Jembatan) adalah suatu Pedoman/Panduan
dalam mengelola jembatan.
• BMS/SMJ memungkinkan membuat rencana dalam cara yang
sistimatis dan menyediakan prosedur seragam untuk semua
aktivitas jembatan pada tingkat Nasioanal dan Provinsi.
BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM (BMS)

FASILITASI DALAM BMS :
•Pencatatan Seluruh Inventarisasi
Jembatan
•Nilai Kondisi dan Nilai Lalu Lintas
•Identifikasi Penanganan Jembatan
•Urutan Prioritas Pekerjaan Jembatan
•Alokasi Dana Yang Optimum
•Prosedure-Prosedur Standar Pekerjaan
Jembatan
KOMPONEN BMS :
•Inspeksi Jembatan
•Rencana dan Pemrograman
•Rencana Teknik
•Pelaksanaan dan Pengawasan
•Manajemen Bahan Jembatan
JENIS-JENIS PEMERIKSAAN :
• Pemeriksaan Inventarisasi
• Pemeriksaan Detail
• Pemeriksaan Rutin
• Pemeriksaan Kasus
(Jika Diperlukan)
Tingkat kondisi jembatan
(Secara Umum) :
•0 = Tidak ada kerusakan
•1 = Kerusakan ringan
•2 = Kerusakan sedang
•3 = Kerusakan Berat
•4 = Kondisi kritis
•5 = Runtuh / tidak berfungsi.

ROAD ASSET MANAGEMENT SYSTEM (RAMS)
• RAMS/ SMAJI (Sistem Manajemen Aset Jalan Indonesia) adalah
alat/perangkat perencanaan yang memiliki :
– database yang menyimpan dan menyajikan informasi data
jalan ,
– perenbcanaan pemeliharaan jalan jangka pendek dan
jangka panjang
• RAMS juga digunakan untuk menghitung anggaran dan
“ecoomic-returns” yang maksimum dari investasi yang diadakan
untuk jaringan jalanm.
• RAMS/SMAJI digunakan sebagai alat bantu Penyusunan
Program Tahunan Preservasi Jalan

DATA YANG DIPERLUKAN RAMS
Semua data inventarisasi dan kondisi setiap provinsi
Data yang telah di-impor dari IRMS termasuk :
a.Informasi permukaan (surface) : jenis perkerasan, lebar jalan,
bahu jalan, dsb.
b.Data “roughness” : IRI per 100 m, lokasi GPS, tanggal survei,
dsb.
c.Data lendutan : lendutan dan lengkung lendutan pada lokasi
yang direkam dengan GPS, tanggal survei, dsb.
d.Data trafik : AADT, jenis kendaraan, tanggal survei, dsb.
e.RAMS juga merekam informasi GIS untuk mapping, foto, vidio,
dan fitur-fitur lain.

RAMS
Surat Dirjen Bina Marga No. PR 01.02-Db/1069, tanggal 15
Desember 2017, Kepada Kepalai Balai Besar/Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional di Seluruh Indonesia. (Penggunaan SMAJI/RAMS
Sebagai Alat Bantu Penyusunan Program Tahunan Preservasi
Jalan)
1. Penyusunan rencana dan anggaran tahunan preservasi jalan
nasional dimulai tahun anggaran 2019 agar dilaksanakan dengan
menggunakan Sistem Manajemen Aset Jalan Indonesia (SMAJI)
atau Road Aset Manajemen Sistem (RAMS) sebagai alat bantu.
2. Operasional SMAJI atau RAMS dilakukan oleh Bidang/Seksi
Perencanaan dan Pemantauan di masing-masing Balai dengan
menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh Balai dan
diunggah ke basis data SiPDJN (Sistem Pengelolaan Data Jalan
Nasional).
3. Dalam operasionalisasi RAMS atau SMAJI, Balai berkoordinasi
dengan Direktorat Preservasi Jalan.

PELATIHAN

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PELATIHAN

Similar to PELATIHAN (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

PELATIHAN