2. P E M E R I N T A H M A S Y A R A K A T
PENYELENGGARA
PENDIDIKAN
3. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP DANA PENDIDIKAN
P E M E R I N T A H
PEMERINTAH DAERAH
M A S Y A R A K A T
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
P a s a l 46
1. Pendanaan Pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat;
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab menyediakan
anggaran Pendidikan sebagaimana
diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang –
Undang Dasar 1945; dan
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab
pendanaan Pendidikan sebagaimana
dimaksud alam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
4. SIAPA MASYARAKAT
Penyelenggara
Pendidikan
Peserta Didik,
Orangtua/Wali
Pihak lain
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008
PENDANAAN PENDIDIKAN
P a s a l 2
1. Pendanaan Pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat;
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi;
a. penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orangtua atau wali
peserta didik; dan
c. pihak lain selain dimaksud dalam huruf
a dan huruf b yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan.
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008
PENDANAAN PENDIDIKAN
P a s a l 48
Tanggung jawab peserta didik, orangtua,
dan/atau wali peserta didik dalam
pendanaan ditujukan untuk:
a. menutupi kekurangan pendanaan satuan
pendidikan dalam memenuhi Standar
Nasional Pendidikan; dan
b. mendanai program peningkatan mutu
satuan pendidikan di atas Standar
Nasional Pendidikan.
8. Penjelasan Ringkas tentang
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan
Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh
peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun
bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela,
dan tidak mengikat satuan pendidikan.
Komite Sekolah bertugas untuk memberikan
pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan terkait:
1) kebijakan dan program Sekolah;
2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
(RAPBS/RKAS);
3) kriteria kinerja Sekolah;
4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
9. Penjelasan Ringkas tentang
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
Anggota
Komite Sekolah
Maksimal
30 %
Maksimal
50 %
Maksimal
30 %
Tokoh Masyarakat Orangtua/Wali Pakar Pendidikan
memiliki pekerjaan dan perilaku
hidup yang dapat menjadi panutan
anggota/pengurus organisasi atau
kelompok masyarakat peduli
pendidikan
pensiunan tenaga pendidik
orang yang memiliki pengalaman
di bidang pendidikan
Jumlah Anggota
min 5
orang
max 15
orang
Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu
pelayanan pendidikan
Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong
royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel
10. Penjelasan Ringkas tentang
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
Kelompo k atau unsur dilarang
Menjadi Anggota Komite Sekolah
pendidik dan tenaga kependidikan dari
Sekolah yang bersangkutan;
penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
pemerintah desa;
forum koordinasi pimpinan kecamatan;
forum koordinasi pimpinan daerah;
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
dan/atau
pejabat pemerintah/pemerintah daerah
yang membidangi pendidikan.
11. Penjelasan Ringkas tentang
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah
yang bersangkutan
Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah
harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga (AD dan ART)
Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui
oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan
sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat
Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening
bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah
Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
mendapat persetujuan dari Komite Sekolah; dipertanggung
jawabkan secara transparan; dan dilaporkan kepada Komite Sekolah
12. KESIMPULAN
1. Komite Sekolah dapat meminta
sumbangan kepada orangtua/wali
peserta didik
2. Penggunaan dana yang berasal dari
masyarakat harus dipertanggung
jawabkan secara transparan
3. Terdapat pengecualian baik untuk
menjadi pengurus Komite Sekolah
maupun untuk penggalangan dana
