Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hotel harvest (inpres 15 2010)

367 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hotel harvest (inpres 15 2010)

  1. 1. SOSIALISASI Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Oleh : Bappeda Provinsi Jambi Disampaikan pada acara ; Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Hotel Harvest Jambi, 2010
  2. 2. Pengertian Kemiskinan ; orang, keluarga, dan sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya—material, sosial, dan budaya—sehingga menghalangi mereka untuk dapat hidup layak menurut ukuran paling minimal di suatu negara tempat mereka bermukim (Amich Alhumami, 2009)
  3. 3. Pengertian Miskin ; kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya (BPS, 2004)
  4. 4. Pengertian Penduduk miskin ; penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan (Sunaryo Urip, 2004)
  5. 5. Garis kemiskinan adalah ; sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan (setara 2100 kilo kalori per orang per hari) dan kebutuhan nonmakanan (yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya)
  6. 6. KARAKTERISTIK MISKIN/KEMISKINAN 1 2 3 • Keterbatasan Sumberdaya • Hidup dibawah kelayakan • Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
  7. 7. Beberapa Istilah Kemiskinan Kemiskinan Sementara ; suatu kondisi yang menyebabkan seorang/sekelompok orang mengalami kemiskinan oleh karena bencana alam, krisis ekonomi dan lain-lain Kemiskinan Sementara Kemiskinan Kronis ; suatu kondisi seorang/sekelompok orang yang memang mengalami kemiskinan oleh ketidakberdayaannya Kemiskinan Kronis Kemiskinan Absolut ; suatu kondisi seorang/sekelompok dengan mengacu pada suatu set kondisi yang konsisten yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat, misal ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 2000 s/d 2500 kalori/hari, pendapatan dibawah US $1 s/d US $2/hari Kemiskinan Absolut Kemiskinan Relatif ; perbandingan suatu kondisi kemiskinan antara seorang/sekelompok orang dengan orang/kelompok lainnya dimana orang/sekelompok orang lebih miskin dibandingkan dengan orang/sekelompok orang lainnya Kemiskinan Relatif
  8. 8. Pengetahuan Rendah Daya Beli, Pendidikan dan Informasi Rendah Produksi Rendah Pendapatan Rendah Kinerja Rendah MISKIN Kesehatan Rendah Konsumsi Rendah Status Gizi Rendah Papan, Sarana Prasarana Dasar Pemukiman Rendah Tabungan Rendah Produktivitas Rendah Modal Rendah
  9. 9. 109 120 23.3 78.1 AKB AKBA 39.4 40 29.2 60 51.4 51.6 80 57.3 69.5 76.5 100 20 0 Kaya Hampir Miskin Keterangan : AKB : Angka Kematian Bayi AKBA : Angka Kematian Balita Cukup Miksin Miskin Sangat Miskin
  10. 10. Sebaran Rumah Tangga Miskin (2010) PULAU BERHALA 13.012 13.426 8.753 11.480 9.611 9.041 17.672 19.171 16.727 14.244
  11. 11. Perkembangan RTS (Penerima RASKIN) Prov Jambi Tahun 2008 - 2010 250,000 200,000 199,469 157,362 133,137 150,000 100,000 50,000 2008 2009 2010
  12. 12. Perkembangan RTS (Penerima RASKIN) Prov. Jambi Tahun 2008 – 2010 Dirinci Per Kabupaten/Kota 30,000 27,406 23,494 25,000 22,018 21,502 21,035 19,482 20,000 17,366 20,527 17,104 19,550 18,214 17,788 16,562 16,218 19,171 17,672 15,000 13,038 12,380 16,727 10,276 15,572 14,244 2010 13,426 11,480 9,611 9,041 Batanghari Bungo 8,753 5,000 Kerinci Kota jbi Ma. Jambi Merangin Sarolangun Tebo 2008 2009 10,256 13,012 10,000 17,043 TJB TJT
  13. 13. Perkembangan Jumlah RTS (RTM) Di Provinsi Jambi Tahun 2008 - 2009 Perkembangan Jumlah RTS (RTM) Di Provinsi Jambi Tahun 2009 - 2010
  14. 14. • Perdagangan • Perkebunan • Industri • Perikanan • Batubara • Minyak dan Gas Potensi SDA Provinsi Jambi • Perkebunan • Batubara • Timah • Minyak dan Gas •Perdagangan •Perkebunan • Industri • Minyak dan Gas • Perikanan PULAU BERHALA • Perkebunan • Batubara • Emas • Batubara • Minyak • Perkebunan •Pertanian Tanaman Pangan •Perkebunan • Pariwisata •Perak • Perkebunan • Batubara • Perak • Emas • Pertambangan Umum • Batubara • Minyak dan Gas • Perkebunan • Kehutanan • Perdagangan • Pariwisata • Minyak dan Gas • Perkebunan • Batubara • Batualam • Bahan baku semen • Minyak dan Gas
  15. 15. BATANG TUBUH Peraturan Presiden Nomor 15 TAHUN 2010 8 BAB 27 PASAL 46 AYAT Ketentuan Umum (1 pasal, 5 ayat) Arah Kebj. Pengg Kemiskinan (1 pasal, 2 ayat) Strategi & Program PPK (3 pasal, 6 ayat) TNPPK (14 pasal, 24 ayat) Hub. Kerja dan Tata Kerja (1 pasal, 4 ayat) Pendanaan (2 pasal, 3 ayat) Ketentuan Peralihan (2 pasal, 2 ayat) Ketentuan Penutup (3 pasal)
  16. 16. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
  17. 17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP ) Provinsi Jambi (2005-2025) JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA 1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif 2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya 3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum 4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib 5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan 6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
  18. 18. Sasaran-sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP ) Provinsi Jambi (2005-2025) 1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif 2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan berbudaya 3. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum 4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib 5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan 6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
  19. 19. Prioritas Nasional Prioritas RPJMN Penanggulangan Kemiskinan Program Tahun 2010 1. Penyempurnaan Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat 2. Pemantapan PNPM Mandiri 3. Perluasan Pelayanan KUR 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
  20. 20. Program Daerah 2010 Program Tahun 2010 1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 3. Pembinaan Anak Terlantar, KUR 4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti LANSIA 6. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial 7. Peningkatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
  21. 21. Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bab III Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
  22. 22. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup  masyarakat program penanggulangan Kelompok miskin kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat  Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil  Program-program lainnya yang baik sesara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
  23. 23. Mengatasi Masalah Kemiskinan Pengurangan Kemiskinan Kesempatan Kerja Kesempatan Berusaha Serangkaian Kebijakan dan Program KEMISKINAN Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar (pangan, pendidikan, kesehatan dll)
  24. 24. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan UMK Bertujuan untuk Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualiktas hidup masyarakat miskin Bertujuan untuk Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masy. miskin utk terlibat dlm pembg. yg didasarkan pada prinsip pemberdayaan masy. Bertujaun untuk Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
  25. 25. SUBSIDI PEMPROV JAMBI UNTUK RASKIN No Kabupaten/Kota Subsidi Pemprov Jambi 2008 2009 1 Batanghari 520.980.000 668.520.000 2 Bungo 513.120.000 554.904.000 3 Kerinci 822.180.000 1.268.676.000 4 Kota Jambi 645.060.000 1.108.458.000 5 Ma. Jambi 584.460.000 704.052.000 6 Merangin 660.540.000 983.556.000 7 Sarolangun 631.050.000 894.348.000 8 Tebo 486.540.000 553.824.000 9 Tanjab. Barat 533.640.000 840.888.000 10 Tanjab. Timur 586.500.000 920.322.000 Jumlah 5.984.070.000 8.497.548.000
  26. 26. PROGRAM KUPEM Per Des 2009 No Bidang Usaha Penyaluran (Rp) Pengembalian (Rp) 1 Peternakan 2.720.000.000,00 2.710.763.200,00 2 Pertanian T. Pangan 1.475.635.000,00 1.068.663.777,00 3 Perikanan 2.548.574.000,00 1.618.179.934,00 4 Industri 2.155.776.000,00 2.040.783.020,66 5 Perdagangan/Jasa 3.851.800.000,00 3.546.795.079,00 12.751.785.000,00 10.985.185.010,66 Jumlah
  27. 27. PERSENTASE PENGEMBALIAN PROGRAM KUPEM 120.00 Persentase (%) 100.00 99.66 80.00 94.67 92.08 86.15 72.42 63.49 60.00 40.00 20.00 Peternakan Pertanian T. Perikanan Pangan Bidang Usaha Industri Perdagangan/Jasa Total
  28. 28. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) Bab IV Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) PPK percepataannya dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melakukan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaannya Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan TPPK Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
  29. 29. TKPK bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional (Pasal 17)
  30. 30. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  31. 31. Pasal 18  Keanggotaan TKPK (Provinsi, Kab/Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan  Ketua TKPK (Provinsi, Kab/Kota) adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Gubernur  Sekretaris TKPK (Provinsi, Kab/Kota) adalah Kepala Bappeda (Provinsi, Kab/Kota) yang ditetapkan oleh Gubernur
  32. 32. Pendanaan TNPPK  APBN Sumber TKPK-Prov  APBD Prov TKPK-Kab/Kota  APBD Kab/Kota Lain-lain

×