SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Siklus Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan
APBN
Struktur APBN saat ini menggunakan Statistik
Keuangan Pemerintah (Government Financial
Statistic/GFS) berbentuk I-account, yang berisi
uraian atas sistem statistik makro ekonomi,
yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal
suatu negara.
I Account adalah sistim neraca keuangan dimana
penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan
anggaran dicatat dalam satu kolom.
Pada tahun 2000, telah terjadi perubahan mendasar pada
sistem anggaran yaitu :
1. Tahun anggaran dari tahun fiskal (April- Maret) menjadi
tahun kalender (Januari-Desember). Pelaksanaan APBN
hanya berlangsung selama sembilan bulan.
2. Sistem anggaran, dari anggaran berimbang menjadi
anggaran defisit, yang menyebabkan format APBN
mengalami penyesuaian dari bentuk T-account menjadi
/-account. Berbeda dengan I account, maka T-account yang
lalu merupakan sistim neraca keuangan yang mencatat
penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan anggaran dalam
dua kolom berbeda dan mengklasifikasi item anggaran
dalam debit atau kredit.
3. Pengelompokan (klasifikasi) ulang atas beberapa
jenis penerimaan dan pengeluaran negara
bertujuan untuk menyesuaikan, yang berlaku
secara internasional.
4. Penambahan beberapa item baru dalam rangka
mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi fiskal
pada tahun 2001 (sebagai implementasi dari
Undang-undangNomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah).
Pendapatan dan Hibah adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari
penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak (PNPB), cost
recovery, serta penerimaan hibah dari
dalam dan luar negeri.
a. Penerimaan Perpajakan:
1) Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), Pajak Bumi dan
Bangunan(PBB ), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
2) Pajak Perdagangan Intemasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari Bea Masuk
dan bea keluar.
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )
adalah semua penerimaan yang diterima
negara dalam bentuk:
 Penerimaan Sumber Daya Alam (Migas dan Non
Migas).
 Bagian Laba BUMN.
 PNBP lainnya.
 Pendapatan badan layanan umum (BLU).
c. Cost recovery: Cost recovery adalah
pengembalian atas biaya-biaya yang telah
dikeluarkan (recoverable cost) oleh kontraktor
kontrak kerja sama (KICKS) dengan
menggunakan hasil produksi minyak bumi dan
gas bumi (migas) sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang beriaku.
d. Hibah : Hibah mempunyai pengertian bantuan
yang berasal dari swasta, baik dalam negeri
maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.
Belanja negara adalah semua pengeluaran
negara yang digunakan untuk membiayai
belanja pemerintah pusat dan transfer ke
daerah.
1. Belanja pemerintah pusat adalah
pengeluaran yang dialokasikan kepada
kementerian negara/lembaga, sesuai dengan
program-program Rencana Kerja Pemerintah
yang akan dijalankan.
menurut jenis, belanja pemerintah pusat
terdiri dari :
a. Belanja pegawai,
b. Belanja barang,
c. Belanja modal,
d. Pembayaran bunga utang,
e. Subsidi,
f. Belanja hibah,
g. Bantuan sosial, dan belanja tain-lain
2. Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus,
dan dana penyesuaian.
a. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus
b. Dana otonomi khusus dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah. Dana ini terbatas hanya 20 tahun, yang
saat ini untuk Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh
Darussalam.
c. Dana penyesuaian dialokasikan untuk membantu
daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan
Pemerintah Pusat dan membantu mendukung
percepatan pembangunan didaerah.
Keseimbangan primer adalah selisih
antara pendapatan dengan belanja
negara di luar pembayaran bunga
utang/ pinjaman.
Surplus/defisit anggaran, atau dikenal juga
sebagai keseimbangan umum, adalah selisih
antara pendapatan dengan belanja negara.
APBN dikatakan surplus apabila total pendapatan
negara melebihi belanja negara, dan sebaliknya.
APBN menjadi berimbang apabila pendapatan
negara sama dengan belanja negara.
Pembiayaan adalah semua jenis penerimaan pembiayaan
yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara
dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan dapat dilakukan melalui dalam dan luar negeri
yaitu :
1. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang
berasal dari perbankan dan nonperbankan domestik yang
terdiri atas hasil privatisasi, hasil pengelolaan aset,
penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam
negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas
dana investasi pemerintah, dana bergulir, kewajiban yang
timbul akibat penjaminan pemerintah, penyertaan modal
negara, dan cadangan pembiayaan.
2.Pembiayaan luar negeri neto adalah semua
pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman
luar negeri yang terdiri atas pinjaman program,
pinjaman proyek, dan pinjaman yang
diteruspinjamkan (subsidiary loan agreement)
kepada BUMN, BUMD, dan/atau pemerintah
daerah, dikurangi dengan pembayaran cicilan
pokok pinjaman luar negeri.
Defisit terjadi karena belanja negara lebih besar dari
pendapatan.
Dua konsep defisit yang penting adalah:
a) Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan
selisih antara total belanja dengan pendapatan
negara.
b) Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer
merupakan selisih antara belanja negara di luar
pembayaran bunga utang/pinjaman dengan
penerimaan negara.
Perbedaan antara keseimbangan umum dan
keseimbangan primer dalam APBN dimaksudkan
untuk melihat dan membedakan dampak yang
mungkin ditimbulkan oleh anggaran pada
perekonomian secara umum.
Yang perlu diperhatikan adalah kesimbangan
primer dibandingkan keseimbangan umum.
Sebab,dapat dilihat berdasarkan ukurannya yang
nyata antara kemampuan penerimaan negara
dengan pengeluarannya.
Terimakasih…..

More Related Content

What's hot

Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
Presentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdf
Presentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdfPresentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdf
Presentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdfFareziZomba
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIMuhammad Rafi Kambara
 
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Dadang Solihin
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
 
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.ppt
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pptPENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.ppt
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pptRIZALSYARIEF
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahfarums
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publikAjeng Pipit
 

What's hot (20)

Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Presentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdf
Presentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdfPresentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdf
Presentasi Atlas Online_FGD SA 600_19Des2022.pdf
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.ppt
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pptPENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.ppt
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.ppt
 
Penganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publikPenganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publik
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintah
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 

Viewers also liked

asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARAAry Efendi
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negaraAry Efendi
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Ary Efendi
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAry Efendi
 
hutang luar negeri
hutang luar negerihutang luar negeri
hutang luar negeriAry Efendi
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikAry Efendi
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiAry Efendi
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publikAry Efendi
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMNAry Efendi
 

Viewers also liked (20)

asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
 
Inflasi
InflasiInflasi
Inflasi
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
APBD
APBDAPBD
APBD
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARATINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN UMUM KEUANGAN NEGARA
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negara
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
 
BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
hutang luar negeri
hutang luar negerihutang luar negeri
hutang luar negeri
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan Investasi
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMN
 

Similar to APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja NegaraAnggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja Negararaniasma
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaSTIE EKUITAS BANDUNG
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaragravity1992
 
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptxPERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptxahenggtsas
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAPraktisiMadrasah
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnakusajahebat
 
Sumber pandapatan dan pengeluaran Daerah
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahSumber pandapatan dan pengeluaran Daerah
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraTri Rahayu Agustina
 
Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4azhariajadeh
 
Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4azhariajadeh
 
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.pptANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.pptSeptylytaRahmitaPutr
 

Similar to APBN (20)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja NegaraAnggaran Pendapatan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
 
Keuangan (anggaran)
Keuangan (anggaran)Keuangan (anggaran)
Keuangan (anggaran)
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem Anggaran
 
Sutoto mkn 01
Sutoto mkn 01Sutoto mkn 01
Sutoto mkn 01
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Tugas Kelompok
Tugas KelompokTugas Kelompok
Tugas Kelompok
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptxPERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
Mengenal APBN.pdf
Mengenal APBN.pdfMengenal APBN.pdf
Mengenal APBN.pdf
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
Kelompok ekonomi
Kelompok ekonomiKelompok ekonomi
Kelompok ekonomi
 
Sumber pandapatan dan pengeluaran Daerah
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahSumber pandapatan dan pengeluaran Daerah
Sumber pandapatan dan pengeluaran Daerah
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4
 
Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4Rmk trans & pemby klmpk 4
Rmk trans & pemby klmpk 4
 
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.pptANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt
 

Recently uploaded

PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 

Recently uploaded (17)

PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 

APBN

  • 1. Siklus Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan APBN
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Struktur APBN saat ini menggunakan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Financial Statistic/GFS) berbentuk I-account, yang berisi uraian atas sistem statistik makro ekonomi, yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal suatu negara. I Account adalah sistim neraca keuangan dimana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan anggaran dicatat dalam satu kolom.
  • 7. Pada tahun 2000, telah terjadi perubahan mendasar pada sistem anggaran yaitu : 1. Tahun anggaran dari tahun fiskal (April- Maret) menjadi tahun kalender (Januari-Desember). Pelaksanaan APBN hanya berlangsung selama sembilan bulan. 2. Sistem anggaran, dari anggaran berimbang menjadi anggaran defisit, yang menyebabkan format APBN mengalami penyesuaian dari bentuk T-account menjadi /-account. Berbeda dengan I account, maka T-account yang lalu merupakan sistim neraca keuangan yang mencatat penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan anggaran dalam dua kolom berbeda dan mengklasifikasi item anggaran dalam debit atau kredit.
  • 8. 3. Pengelompokan (klasifikasi) ulang atas beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran negara bertujuan untuk menyesuaikan, yang berlaku secara internasional. 4. Penambahan beberapa item baru dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 (sebagai implementasi dari Undang-undangNomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah).
  • 9. Pendapatan dan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), cost recovery, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.
  • 10. a. Penerimaan Perpajakan: 1) Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. 2) Pajak Perdagangan Intemasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Bea Masuk dan bea keluar.
  • 11. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk:  Penerimaan Sumber Daya Alam (Migas dan Non Migas).  Bagian Laba BUMN.  PNBP lainnya.  Pendapatan badan layanan umum (BLU).
  • 12. c. Cost recovery: Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (recoverable cost) oleh kontraktor kontrak kerja sama (KICKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan/peraturan yang beriaku. d. Hibah : Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri.
  • 13. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. 1. Belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.
  • 14. menurut jenis, belanja pemerintah pusat terdiri dari : a. Belanja pegawai, b. Belanja barang, c. Belanja modal, d. Pembayaran bunga utang, e. Subsidi, f. Belanja hibah, g. Bantuan sosial, dan belanja tain-lain
  • 15. 2. Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. a. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
  • 16. b. Dana otonomi khusus dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana ini terbatas hanya 20 tahun, yang saat ini untuk Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. c. Dana penyesuaian dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan didaerah.
  • 17. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang/ pinjaman.
  • 18. Surplus/defisit anggaran, atau dikenal juga sebagai keseimbangan umum, adalah selisih antara pendapatan dengan belanja negara. APBN dikatakan surplus apabila total pendapatan negara melebihi belanja negara, dan sebaliknya. APBN menjadi berimbang apabila pendapatan negara sama dengan belanja negara.
  • 19. Pembiayaan adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dapat dilakukan melalui dalam dan luar negeri yaitu : 1. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan domestik yang terdiri atas hasil privatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi pemerintah, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan pemerintah, penyertaan modal negara, dan cadangan pembiayaan.
  • 20. 2.Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program, pinjaman proyek, dan pinjaman yang diteruspinjamkan (subsidiary loan agreement) kepada BUMN, BUMD, dan/atau pemerintah daerah, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
  • 21. Defisit terjadi karena belanja negara lebih besar dari pendapatan. Dua konsep defisit yang penting adalah: a) Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan selisih antara total belanja dengan pendapatan negara. b) Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer merupakan selisih antara belanja negara di luar pembayaran bunga utang/pinjaman dengan penerimaan negara.
  • 22. Perbedaan antara keseimbangan umum dan keseimbangan primer dalam APBN dimaksudkan untuk melihat dan membedakan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh anggaran pada perekonomian secara umum. Yang perlu diperhatikan adalah kesimbangan primer dibandingkan keseimbangan umum. Sebab,dapat dilihat berdasarkan ukurannya yang nyata antara kemampuan penerimaan negara dengan pengeluarannya.