SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
HUTANG LUARHUTANG LUAR
NEGERINEGERI
• Hutang luar negeri bertujuan untuk
mengatasi kesenjangan tabungan
(saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai
tabungan dari nilai investasi
Beberapa langkah yang diambil oleh
pemerintah ORBA Untuk Mengatasi
Masalah Kekurangan Modal
• Tokyo Club tahun 1966
• Paris Meeting tahun 1967
• Den Haag tahun 1967 yang mengasilkan Inter
Governmental Group on Indonesia (IGGI). 6
negara anggota yaitu AS, Belanda, Italia, Jerman
Barat, Jepang dan Inggris
• Fast disbursing assistance (FDA) tahun 1992
• Consultatif Group on Indonesia (CGI) tahun 1992
Jenis Bantuan IGGI
• Bantuan Program (program aid)
• Bantuan pangan (food aid)
• Bantuan proyek (project aid)
• Bantuan teknis (technical aid)
Pembiayaan CGI
• Pengembangan sumber daya manusia yang
meliputi sektor pendidikan, kependudukan,
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi
• Pengadaaan dan pembangunan prasarana
yang meliputi sektor-sektor pertambangan,
energi, pengairan dan irigasi, perhubungan,
telekomunikasi, pembangunan perkotaan
dan air minum
Pembiayaan CGI
• Bidang pertanian dan pembangunan
daerah yang menyangkut proyek-
proyek pengembangan pertanian dan
peternakan, pengembangan pelabuhan
perikanan, peningkatan produktivitas
dan pendapatan petani
Pembiayaan CGI
• Pengembangan kualitas lingkungan hidup
yang meliputi proyek pengembangan dan
konservasi taman nasional, rehabilitasi dan
pengelolaan terumbu karang, pengembangan
kantor-kantor Bappedal
• Program pengentasan kemiskinan yang
meliputi pengembangan pertanian terpadu,
pengembangan pertanian lahan kering
terpadu dan pembangunan pengelolaan air
bersih di perdesaan
Beberapa Proyek Pembangunan Yg
dibiayai Bank Dunia, 1968-2001
Sektor Nilai (US$ juta) Proyek
Transportasi 4.652,6 31
Pembangunan Perkotaan 1.931,2 20
Pendidikan 2.765,2 43
Keuangan 1.826,5 18
Oil dan gas 120 2
Rasio Hutang Terhadap
PDB
Tahun Rasio
2005 48%(21,6% Htg LN, 26,3% Htg DN)
2006 43,9%(19,3% Htg LN, 24,6% Htg DN)
2007 39,5%(16,7% Htg LN, 22,8% Htg DN)
2008 35,4%(14,4% Htg LN, 21% Htg DN)
2009 31,8%(12,6% Htg LN, 19,2% Htg DN)
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Penyusunan RUU pinjaman dan hibah
luar negeri dan percepatan
pembahasannya menjadi UU
• Perbaikan perencanaan penyerapan
pinjaman dan hibah luar negeri dalam
APBN
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Penguatan kelembagaan menejemn hutang
• Peningkatan kapasitas SDM baik di lembaga
pengelola hutang maupun di
kementrian/lembaga pusat dan daerah
• Penguatan monitoring dan evaluasi pinjaman
dan hibah luar negeri
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Peningkatan data base pinjaman luar
negeri
• Peningkatan transparansi dalam
pengusulan dan pelaksanaan proyek-
proyek yang dibiayai pinjaman luar
negeri
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Peningkatan koordinasi antar lembaga
pengelola hutang, koordinasi dengan
donor dan koordinasi antar donor
Beberapa Teori Tentang
Hutang Luar Negeri Dalam
Pembangunan Ekonomi
• Model Pertumbuhan ekonomi linier
(Rostow dan Harrod-Domar)
• Teori Ketergantungan

More Related Content

Viewers also liked

Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiAry Efendi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalAry Efendi
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publikAry Efendi
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Ary Efendi
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikAry Efendi
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMNAry Efendi
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16kkjjkevin03
 
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyahKelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyahDnr Creatives
 

Viewers also liked (17)

BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan Investasi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMN
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16
 
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyahKelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
 

Similar to hutang luar negeri

Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkunganblack511229
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Setiono Winardi
 
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahAkselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanNurinAfrina16
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Randy Wrihatnolo
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanFarzanaAdnan
 
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanStatus NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanFarhan Helmy
 
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)Aida Zakiah Razak
 
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of ImplementationPresentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of ImplementationAtyqah Abdullah
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangmuzakir tombolotutu
 
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKPolicies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKOECD Environment
 
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundPengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundCIFOR-ICRAF
 

Similar to hutang luar negeri (20)

Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Tugasan 5
Tugasan 5Tugasan 5
Tugasan 5
 
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahAkselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
 
#pasarkarbon
#pasarkarbon#pasarkarbon
#pasarkarbon
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
 
Bahan KLHK.PDF
Bahan KLHK.PDFBahan KLHK.PDF
Bahan KLHK.PDF
 
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanStatus NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
 
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
 
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
 
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
 
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of ImplementationPresentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
 
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
 
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKPolicies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
 
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundPengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
 

Recently uploaded

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 

hutang luar negeri

  • 2. • Hutang luar negeri bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tabungan (saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai tabungan dari nilai investasi
  • 3. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah ORBA Untuk Mengatasi Masalah Kekurangan Modal • Tokyo Club tahun 1966 • Paris Meeting tahun 1967 • Den Haag tahun 1967 yang mengasilkan Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). 6 negara anggota yaitu AS, Belanda, Italia, Jerman Barat, Jepang dan Inggris • Fast disbursing assistance (FDA) tahun 1992 • Consultatif Group on Indonesia (CGI) tahun 1992
  • 4. Jenis Bantuan IGGI • Bantuan Program (program aid) • Bantuan pangan (food aid) • Bantuan proyek (project aid) • Bantuan teknis (technical aid)
  • 5. Pembiayaan CGI • Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi sektor pendidikan, kependudukan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi • Pengadaaan dan pembangunan prasarana yang meliputi sektor-sektor pertambangan, energi, pengairan dan irigasi, perhubungan, telekomunikasi, pembangunan perkotaan dan air minum
  • 6. Pembiayaan CGI • Bidang pertanian dan pembangunan daerah yang menyangkut proyek- proyek pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan pelabuhan perikanan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani
  • 7. Pembiayaan CGI • Pengembangan kualitas lingkungan hidup yang meliputi proyek pengembangan dan konservasi taman nasional, rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan kantor-kantor Bappedal • Program pengentasan kemiskinan yang meliputi pengembangan pertanian terpadu, pengembangan pertanian lahan kering terpadu dan pembangunan pengelolaan air bersih di perdesaan
  • 8. Beberapa Proyek Pembangunan Yg dibiayai Bank Dunia, 1968-2001 Sektor Nilai (US$ juta) Proyek Transportasi 4.652,6 31 Pembangunan Perkotaan 1.931,2 20 Pendidikan 2.765,2 43 Keuangan 1.826,5 18 Oil dan gas 120 2
  • 9. Rasio Hutang Terhadap PDB Tahun Rasio 2005 48%(21,6% Htg LN, 26,3% Htg DN) 2006 43,9%(19,3% Htg LN, 24,6% Htg DN) 2007 39,5%(16,7% Htg LN, 22,8% Htg DN) 2008 35,4%(14,4% Htg LN, 21% Htg DN) 2009 31,8%(12,6% Htg LN, 19,2% Htg DN)
  • 10. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Penyusunan RUU pinjaman dan hibah luar negeri dan percepatan pembahasannya menjadi UU • Perbaikan perencanaan penyerapan pinjaman dan hibah luar negeri dalam APBN
  • 11. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Penguatan kelembagaan menejemn hutang • Peningkatan kapasitas SDM baik di lembaga pengelola hutang maupun di kementrian/lembaga pusat dan daerah • Penguatan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah luar negeri
  • 12. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Peningkatan data base pinjaman luar negeri • Peningkatan transparansi dalam pengusulan dan pelaksanaan proyek- proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri
  • 13. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Peningkatan koordinasi antar lembaga pengelola hutang, koordinasi dengan donor dan koordinasi antar donor
  • 14. Beberapa Teori Tentang Hutang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi • Model Pertumbuhan ekonomi linier (Rostow dan Harrod-Domar) • Teori Ketergantungan