Optimalisasi Dokumen

Created : Muhammad Junaidi, SHCreated : Muhammad Junaidi, SH
11
Oleh :Oleh :
DR. NASIR AZIZ, SE, MBADR. NASIR AZIZ, SE, MBA
Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi)Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi)
BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh DarussalamBAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik AcehDisampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh
(Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam-(Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam-
31 Januari 200731 Januari 2007

22
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMDA DPRD
APBD
SETWAN
EKSEKUTIF LEGISLATIF

33
FUNGSI PEMERINTAHANFUNGSI PEMERINTAHAN
DAERAHDAERAH
DPRD
Sistem
Manajemen
Keuangan
Daerah
Audit
BPK-RI
Lap Hasil Audit
Anggaran
Legislasi
Pengawasan
Pengguna
Tupoksi
PengelolaPEMDA

44
SISTEM MANAJEMEN KEUANGANSISTEM MANAJEMEN KEUANGAN
SISTEM
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
SISTEM
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SISTEM
AKUNTANSI
KEUANGAN
DAERAH
SISTEM
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
DAERAH
APBD
BUKTI
TRANSAKSI
CATATAN
PEMBUKUAN
LAP KEU

55
RPJM
NASIONAL
RKP RAPBN APBN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKPD RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA –
SKPD
PENJABARAN
APBD
RENSTRA
KL
RENJA
KL
RKA - KL RINCIAN
APBN
dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman dijabarkan
diacu
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN
diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
Pedoman
KUA
Pedoman
RPJP
NASIONAL
Pedoman
PPA
S
SISTEMPERENCANAAN DAN PENGANGGARANSISTEMPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DPA –
SKPD

66
PERDA/QANUNPERDA/QANUN
RPJPRPJP DAERAHDAERAH
PERDA/QANUNPERDA/QANUN
RPJMRPJM DAERAHDAERAH
RKPRKP DAERAHDAERAHPENJABARANPENJABARAN
RPJPRPJP
20 TH
5 TH
1 TH
SISTEM PERENCANAANSISTEM PERENCANAAN
M
U
S
R
E
N
B
A
N
G
D
A
Arah KebijakanArah Kebijakan
Keuangan DaerahKeuangan Daerah
StrategiStrategi
PembangunanPembangunan
DaerahDaerah
Kebijakan UmumKebijakan Umum
Program KerjaProgram Kerja
Rencana KerjaRencana Kerja
(Kerangka(Kerangka
Regulasi)Regulasi)
(Kerangka(Kerangka
Pendanaan)Pendanaan)
M
U
S
R
E
N
B
A
N
G
D
A
VISIVISI
MISIMISI
ARAHARAH
PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
RancanganRancangan
Kerangka EkonomiKerangka Ekonomi
DaerahDaerah
PrioritasPrioritas
PembangunanPembangunan
DaerahDaerah
dan Pendanaandan Pendanaan
Pasal 150 UU 32/2004Pasal 150 UU 32/2004

77
APBDAPBDAPBDAPBD
KUKUKUKU
FKPDFKPDFKPDFKPD
Prioritas &Prioritas &
Plafon AnggaranPlafon Anggaran
Prioritas &Prioritas &
Plafon AnggaranPlafon Anggaran
RKARKARKARKA
POKOK2POKOK2
PIKIRANPIKIRAN
POKOK2POKOK2
PIKIRANPIKIRAN
PenjabaranPenjabaran
APBDAPBD
PenjabaranPenjabaran
APBDAPBD
RAPBDRAPBDRAPBDRAPBD
DPA SKPDDPA SKPDDPA SKPDDPA SKPD
RPJMDRPJMDRPJMDRPJMD RKPDRKPDRKPDRKPD
RKA SKPDRKA SKPDRKA SKPDRKA SKPD
RKA SKPDRKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
DaerahDaerah
DPA SKPDDPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
DaerahDaerah
SISTEM PENGANGGARANSISTEM PENGANGGARAN

88
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Periode Maret s.d Medio
Juni
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
Periode Medio Juni s.d
Minggu I Oktober
5 Penyusunan RKA SKPD
6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD
7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok.
Pendukung
9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok.
Pendukung
Minggu I Oktober
11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD
Mg I – IV November
12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD
13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari)
14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)
15 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)
16 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PENGANGGARANJADWAL PENGANGGARAN

99
DEFISIT
Dibiayai al. dr :
• Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu
• Pinjaman Daerah Dan Penjualan
Obligasi Daerah
• Hasil Penjualan Barang Milik
Daerah yang Dipisahkan
• Transfer dari Dana Cadangan
SURPLUS
PENDAPATAN
Dimanfaatkan :
• Tranfer ke Dana Cadangan
• Pembayaran Pokok Hutang
• Penyertaan Modal (investasi)
• Sisa Perhitungan TH Berkenaan
BELANJA
P E M B I A Y A A N
K O M P O N E N A P B DK O M P O N E N A P B D

1010
STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Dana Darurat dari Pemerintah
2. Hibah
3. Bantuan Keuangan
4. Bagi hasil dari Provinsi

1111
STRUKTUR BELANJA…
A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan
Pemeliharaan
C. Belanja Modal
1. Aparatur Daerah

1212
…STRUKTUR BELANJA…
A. Belanja Administrasi Umum
B. Belanja Operasi dan
Pemeliharaan
C. Belanja Modal
2. Pelayanan Publik

1313
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Tersangka
…STRUKTUR
BELANJA

1414
STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Pembelian kembali obligasi daerah
3. Penyertaan modal (investasi) daerah
4. Pemberian piutang daerah
5. Transfer ke rekening dana cadangan

1515
PENDEKATAN KINERJAPENDEKATAN KINERJA
SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIANSUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN
HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT)HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT)
YANG DITETAPKANYANG DITETAPKAN
OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA)OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA)
YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGANYANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN
(INPUT) YANG DIGUNAKAN(INPUT) YANG DIGUNAKAN
INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBERINPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER
DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANGDAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG
DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATANDIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKANSESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN
KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGANKINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN
ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)

1616
INPUT /MASUKAN
Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material)
Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
PROSES
Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran
OUTPUT/KELUARAN
Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non
fisik
OUTCOMES/HASIL
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran.
Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran
BENEFIT/MANFAAT
Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil
IMPACT/DAMPAK
Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu
Kegiatan. Sifatnya makro, regional
Jumlah Dana
Rp
1.Ketaatan pd Hk
/Aturan
2.Rata-rata Waktu
Pengadaan
Pengadaan O.Generik
Jumlah Obat Generik
Yang tersedia
Kualitas pengobatan
Tingkat Kesembuhan
Tingkat Kesehatan Masy

1717
STANDAR ANALISA BELANJASTANDAR ANALISA BELANJA
DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULANDALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAIPROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI
KEWAJARANNYAKEWAJARANNYA
STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAUSTANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU
PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISISPEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS
KEWAJARANKEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYABEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAPSETIAP
PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKANPROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
DALAM SATU TAHUN ANGGARANDALAM SATU TAHUN ANGGARAN
PENILAIAN KEWAJARAN DALAMPENILAIAN KEWAJARAN DALAM SABSAB
MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DANMENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN
KEWAJARAN BIAYAKEWAJARAN BIAYA

1818
PENILAIAN KEWAJARANPENILAIAN KEWAJARAN
BEBAN KERJABEBAN KERJA
• KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANGKAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG
DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBDDIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD
• KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANGKESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG
DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTANSATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN
• KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKANKAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN
PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIANPROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN
YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATUYANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU
TAHUN ANGGARANTAHUN ANGGARAN

1919
PENILAIAN KEWAJARANPENILAIAN KEWAJARAN
BIAYABIAYA
• KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKANKAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN
DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJADENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA
(STANDAR BIAYA)(STANDAR BIAYA)
• KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGANKAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN
HARGA YANG BERLAKUHARGA YANG BERLAKU
• KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN,KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN,
TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBERTARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER
DANADANA

2020
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYAPENILAIAN KEWAJARAN BIAYA
PROGRAMPROGRAM
KEGIATANKEGIATAN TARGET KINERJATARGET KINERJA
ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYAANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA

2121
CONTOHCONTOH
KEGIATANKEGIATAN TARGET KINERJATARGET KINERJA
ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYAANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA
TOT BINTEK PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
DAERAH
100 PESERTA TERLATIH
BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
BELANJA BARANG/JASA
BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA RATA-RATA PER
PESERTA
HONOR FASILITATOR
BIAYA MAKAN & MINUM
BIAYA PENGGANDAAN
BIAYA TRANSPOT

2222
STANDAR ANALISA BELANJASTANDAR ANALISA BELANJA
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
STRATEGI DAN PRIORITAS
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG
TINGKAT
PENCAPAIAN
TOLOK
UKUR
ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
STANDAR BIAYA
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Tugas
Pokok
Fungsi

2323
BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG
BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI
SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA
KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI
SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA
KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)

2424
PERUBAHAN APBDPERUBAHAN APBD
PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA:
• PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI
UMUM APBD
• KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS
BELANJA
• KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH
ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK
PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN
• PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING
LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN
BERAKHIR.

2525
PANITIA ANGGARAN
LEGISLATIF
Sosialisasi kpd Masy
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
RKA SKPD
RKA SKPD
Rancangan
Perubahan
APBD
Rancangan
Perubahan
APBD
Perda/Qanun Perubahan
APBD
Perda/Qanun Perubahan
APBD
Klarifikasi Perubahan RAPBD
Pengajuan Ranqanun
Perubahan APBD
PROSES PERUBAHANPROSES PERUBAHAN
APBDAPBD
PEMDA
DPRD
KONDISI MENYEBABKAN
PERGESERAN
ANGGARAN
Kebijakan
Umum APBD
Persetujuan Ranqanun
Perubahan APBD
PERATURAN KDH
PERATURAN KDH
Juklak & Juknis
Plafon Anggaran
Standar Harga
Formulir RKASKPD
SATKER
TIM ANGGARAN
EKSEKUTIF
SATKER
SATKER
Evaluasi Ranqanun
Perubahan APBD
PENGGUNAAN SISA LEBH
ANGGARAN TAHUN LALU
PERKEMBANGAN TIDAK
SESUAI KUA

2626
PERUBAHANPERUBAHAN ANGGARAN SKPDANGGARAN SKPD
• DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN
PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN
TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN
PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH
PERSETUJUAN DPRD.
• PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK
MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI
BENCANA ALAM/SOSIAL.
• DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI
ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD
SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN.
• KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM
PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.

2727
APBD MURNI 2006APBD MURNI 2006
Rp 2.109.838.491.155,-
FISIK = 69,717 %
KEUANGAN = 62,076 %
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
OKTOBER 2006
Sd. Oktober 2006

2828
APBDAPBD PerubahanPerubahan
20062006
Rp 2.677.285.586.638,-
PREDIKSI REALISASI AKHIR DESEMBER :
FISIK = 94,278 %
KEUANGAN = 93,494 %

2929
APBN RegulerAPBN Reguler
Rp 4.449.415.123.000,-
FISIK = 63,12 %
KEUANGAN = 59,50 %
Sd. Oktober 2006

3030
TERIMA KASIH

Optimalisasi Dokumen

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Optimalisasi Dokumen

Similar to Optimalisasi Dokumen (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

Optimalisasi Dokumen

Editor's Notes