memuat tentang APBN yang ada di Indonesia

1. APBN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Dezgy Rizky T A10140513
Pradita Oktavira A10140514
M. Ikbar A10140529
Rizqi Fauzia A10140555
Yogie Guntur A10150169
Nadya Laudita A10150170

2. PENGERTIAN APBN
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR – RI). APBN
berisi dafatr sistematis dan terperinci yang memuat renaca
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
APBN, perubahan dan pertanggung jawaban APBN setiap
tahunnya ditetapkan dengan Undang – Undang.

3. DASAR HUKUM APBN
 Undang – Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang
paling tertinggi dalam struktur perundang – undangan di
Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan
negara selalu didasarkan pada undang – undang ini,
khusunya dlam BAB VIII Undang – Undang Dasar 1945
Amandemen IV pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

4. FUNGSI DAN PERAN APBN
 APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan
pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintah
dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi dan menentukan arah
serta prioritas pembangunan secara umum.
 APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggran
harus dimasukan dalam APBN. Surplus penerimaan dapat digunakan
untuk membiayaai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

5. 1. APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi
 APBN di negara – negara berkembang adalah sebagai alat untuk
memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk
mencapai sasaran stabilitas jangka pendek. Oleh karena itu besarnya
tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai
ukuran keberhasilan kebijakan fiskal baik pengeluaran maupun
penerimaan. Pemerintah memiliki pengaruh atas pendapatan
nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan
nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat
mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

6. 2. APBN Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi
 1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di
bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan
stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti
bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total.
 2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke
waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan
ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber
pembiayaan pembangunan.

7. LANJUTAN…
 3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur –
angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan
prosedur pengumpulannya.
 4. Prioritas harus diberikan pada pengeluaran – pengeluaran
produktif pembangunan, sedangkan pengeluaran –
pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi pada perusahaan –
perusahaan negara dibatasi
 5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk
mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber – sumber
dalam negeri.

8. 3. Dampak APBN Terhadap Perekonomian
 Cara untuk menggolongkan pos – pos penerimaan dan
pengeluaran yang masing – masing menghasilkan tolak ukur
yang berbeda mengenai dampak APBN. Ada empat tolak
ukur dampak APBN terhadap perekonomian, yaitu :
1. Saldo Anggaran Keseluruhan
2. Konsep Nilai Bersih
3. Defisit Domestik
4. Defisit Moneter

9. 1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
 Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah
dan didefinisikan sebagai :
 G – T = B = Bn + Bb + BF
 Keterangan :
G = seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri),
pembiayaan transfer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan
pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb = pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf = pinjaman pemerintah dari luar negeri

10. LANJUTAN…
Jika pemerintah tidak mengeluarkan obligasi pada masyarakat,
maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
APBN dicatat sedemikian rupa sehingga menjadi anggaran
berimbang :
G – T – B = 0

11. 2. KONSEP NILAI BERSIH
 Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah
saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan
untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh
sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan
sektor pemerintah pada pembentukan modal masyarakat.

12. 3. Defisit Domestik
 Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolak ukur
yang tepat bagi dampak APBN terhadap perekonomian dalam
negeri maupun pada neraca pembayaran
 Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan
luar negeri)
(G = Gd + Gf) DAN (T = Td + Tf)
maka persamaan (2) diatas menjadi
(Gd – Td) + (Df – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsung putaran pertama terhadap neraca
pembayaran

13. 4. Defisit Moneter
 Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama
angka – angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh
Bank Indonesia sebagai data, mengenai “faktor – faktor yang mempengaruhi
jumlah uang beredar”. Defisit diukur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah
terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
 Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan,
diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan
luar negeri tidak dilihat dari fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan
pembiayaan pemerintah, namun sebagai pos pengeluaran yang langsung
dikaitkan dengan sumber pembiayaan

14. Struktur dan Susunan APBN
 Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah,
belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit dan
pembiayaan. Sejak tahun 2000, Indonesia telah mengubah
komposisi APBN dari T – account menjadi I – Account sesuai
dengan standar statistik keuangan pemerintah, Goverment
Finance Statisyic (GFS).

15. 1. Pendapatan Negara dan Hibah
 Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara
umum yaitu :
1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak pertambahan nilai (PPN)
3. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
5. Cukai, dan pajak lainnya

16. 2. Belanja Negara
 Belanja negara terdiri atas dua jenis :
1. Belanja pemerintah pusat
2. Belanja daerah

17.  Belanja pemerintah pusat,
adalah belanja yang digunakan
untuk membiayai kegiatan
pembangunan pemerintah
pusat, baik yang dilaksanakan di
pusat maupun di daerah.
Belanja pemerintah pusat dapat
dikelompokan menjadi
A. Belanja pegawai
B. Belanja barang
C. Belanja modal
D. Pembiayaan bunga utang
E. Subsidi BBM dan subsidi non –
BBM
F. Belanja hibah
G. Belanja sosial
 Belanja daerah, adalah belanja
yang dibagi – bagi ke
pemerintah daeah, untuk
kemudian masuk dalam
pendapatan APBD daerah
yang bersangkutan. Belanja
daerah meliputi :
A. Dana bagi hasil
B. Dana alokasi umum
C. Dana alokasi khusus
D. Dana otonomi khusus

18. 3. Defisit dan Surplus
 Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan
pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut
defisit. Sedangakan penerimaan yang melebihi pengeluaran
disebut surplus. Sejak tahun 2000, Indonesia menerapkan
anggaran berimbang dan dinamois yang telah digunakan
selama lebih dari tuga puluh tahun. Dalam tampilan APBN,
dikenal dua istilah defisit anggaran yaitu, keseimbangan
primer (primary balance) dann keseimbangan umum (overall
balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan
dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga.
Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi
belanja termasuk pembayaran bunga.

19. 4. PEMBIAYAAN
 Pembayaran meliputi ;
1.Pembayaran dalam negeri, meliputi pembiayaan perbankan,
privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara
2.Pembiayaan luar negeri, meliputi penarikan pinjaman luar
negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek

20. Prinsip – Prinsip dalam APBN
 Sejak Orde Baru mulai membangun, APBN kita disusun atas
dasar tiga prinsip, yaitu prinsip anggaran berimbang, prinsip
anggaran dinamis dan prinsip anggaran fungsional.

21. 1. Prinsip Anggaran Berimbang
 1) Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai
sumber pembiayaan
 2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + SUMBER
PEMBIAYAAN ln (Bersih)
Keterangan :
PNH = Pendapatan negara dan hibah
BN = Belanja negara
DA = Defisit anggaran
PbDN = Pembiayaan DN
PkDN = Perbankan DN
Non-PkDN = Non-perbankan DN
PbLN = Pembiayaan LN
PPLN = Penerimaan pinjaman LN
PCPULN = Pembayaran cicilan pokok utang luar
negeri
BLN = Bantuan luar negeri
 PNH – BN = DA
 DAP = AP – TP
 PbDN = PkDN +
Non-Pk DN
 PbLN = PPLN –
PC PULN

22. 2. PRINSIP ANGGARAN DINAMIS
 Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.
 Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun
ketahun terus meningkat.
 Anggran dinamis relatif apabila presentase kenaikan TP (DTP0 terus meningkat
atau presentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar
negeri terus menurun.
 Anggaran dinamis relatif dapat dihitung dengan cara ;
 Prosentase perubahan TP (DTP)
DTP= (TPx-TP(x-1))/(TP(x-1)) x100%
 Prosentase ketergantungan pembiayaan
Bi= BLN/DP X100%
 Keterangan :
TPz = tabungan pemerintah tahun x
TP(x-1) = tabungan pemerintah tahun sebelumnya
B1 = tingkat ketergantungan pembiayaan dari bantuan LN

23. 3. PRINSIP ANGGARAN FUNGSIONAL
 Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai
anggaran belanja pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini
sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap’ dalam pembiayaan
pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan/pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan
anggaran pembangunan, maka semakin besar fungsionalitas anggaran.
 Disini perlu kiranya diberi tolok ukur kuantitatif untuk menentukan samapai seberapa jauh
makna kata “sebagai pelengkap” misalnya:
1.Bila nilai R1 ; > 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama
2.Bila nilai R1 ; 20% - 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting
3.Bila nilai R1 ; < 20% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap

24. Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal
 Karena disadari adanya pengaruh – pengaruh penerimaan maupun
pengeluaran pemerintah terhadap besarnya pendapatan nasional, maka
timbul gagasan untuk dengan sengaja mengubah – ubah pengeluaran
dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik
mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang kita kenal
dengan kebijakan fiskal.
 Bagaimana pemerintah melakukan kebijakan fiskal tergantung pada
kondisi ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa kebijakan
fiskal yang masing – masing akan menentukan yang digunakan.

25. A. INSTRUMEN KEBIJAKAN
FISKAL :
1. Pembiayaan fungsional
2. Pengeluaran anggaran
B. ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL :
1. Menciptakan Stimulus Fiskal
2. Memperkuat Basis Penerimaan
3. Mendukung Program
Rekapitalisasi Perbankan
4. Mempertahankan Prinsip
Pembiayaan Defisit
C. SURAT UTANG NEGARA (SUN) :
Surat Utang Negara (SUN) adalah
surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang yang dijamin
pembayaran bunga dan pokokna
oleh negara RI sesuai masa
berlakunya. SUN digunakan oleh
pemerintah antara lain untuk
membiayai defisit APBN serta
menutup kekurangan kas jangka
pendek dalam satu tahun anggaran.
INSTRUMEN ANALISIS DAN
KEBIJAKAN FISKAL

26. SIMPULAN
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat
perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi.adapun tujuan dari dilakukannya kebijakan fiskal itu untuk :
1. Untuk meningkatkan laju investasi
2. Untuk mendorong investasi optimal secara social
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
5. Untuk menanggulangi inflasi
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).yang di tetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
diterapkan sacara terbuka dan bertanggung jawab demi untuk kemakmuran rakyat.

27. TERIMAKASIH