TUGAS KELOMPOK :)

1. Kelompok : Friendrich List
(1789-1846)
 Pertumbuhan Ekonomi terbagi atas empat
tahap yaitu :
 Masa berburu dan pengembaraan
 Masa beternak dan bertani
 Masa bertani dan kerajinan
 Masa kerajinan, industri , dan perdagangan

2. Nama anggota :
-Tasya Azura
-Vany’a Nashuha S
-MGS.Fandy Tjahya
-Natalewi Fransiska
-Nurul Khairunisa S.
-Nurmaya Sari HSB.

3. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Pengertian :
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar
sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu
tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN,
perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN
setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

4. Sumber Keuangan Sumber Negara
- Keuangan negara
- Pajak
- Retribusi
- Keuntungan BUMN
- Pinjaman dan Hibah (Bantuan)
- Penjualan Kekayaan Negara
- Penerimaan Bea dan Cukai

5. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Sumber Penerimaan APBN
 penerimaan pajak yang meliputi
 pajak penghasilan (PPh),
 pajak pertambahan nilai (PPN),
 Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
 Bea Perolehan Hak atasTanah dan
Bangunan (BPHTB) &Cukai, danPajak
lainnya, Pajak Perdagangan (bea masuk
dan pajak/pungutan ekspor) merupakan
sumber penerimaan utama dari APBN.

6. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Sumber Penerimaan APBN
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :
 penerimaan dari sumber daya alam,
 setoran laba BUMN,
 penerimaan bukan pajak lainnya,
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun
(BPHTB)
 Pajak Perdagangan Internasional

7. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Sumber Pengeluaran APBN
 Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk
membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara
dalam rangka menjalankan fungsinyamewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Setiap periode anggaran, jumlah pengeluaran
pemerintah tidak selalu sama, penyebab
pengeluaran pemerintah meningkat yaitu:
1. Meningkatnya fungsi pertahanan, fungsi
keamanan, dan fungsi ketertiban.
2. Meningkatnya fungsi pemerintah
3. Meningkatnya fungsi perbankan
4. Meningkatnya fungsi pembangunan

8. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Ada 2 sifat Pengeluaran Pemerintah, yaitu:
 Sifat Ekhsautif
 Pengeluaran pemerintah yang ada kontra prestasinya
berupa pembelian atau belanja barang atau jasa dalam
perekonomian baik untuk konsumsi maupun untuk
menghasilkan barang (produksi)
 SifatTransfer
 pemerintah yang tidak ada kontra prestasinya yaitu berupa
penyimpangan atau pemindahan Pengeluaran

9. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Klasifikasi Pengeluaran Negara sesuai APBN adalah
sebagai berikut :
 Belanja
 Belanja rutin
 adalah belanja negara untuk pemeliharaan atau untuk
penyelenggaraan pemerintah sehingga bersifat rutin
dilakukan setiap tahun anggaran, rerta bersifat khasuatif yang
berartimanfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang
bersangkutan. Contoh : Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Pembayaran Bunga Hutang ( Hutang DalamNegeri, Hutang
Luar Negeri), Subsidi ( Subsidi BBM, Subsidi Non BBM)
 Belanja Pembangunan
 Tidak bersifat rutin tetapimerupakan belanja yang bersifat
Investasi sehingga manfaatnya di masa yang akan datang.
Belanja ini disebut juga belanja proyek. Contoh : Pembiayaan
Pembangunan Rupiah, Pembiayaan Proyek

10. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Pembayaran kewajiban negara atau tagihan dari pihak
ke-3 (pembayaran hutang)
 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi
pengeluaran negara menurut dan jenisnya adalah sebagai
berikut:
jumlah belanja pegawai sebesar 180.624 milyar Rupiah
dengan rincian Gaji dan tunjangan 91.171 , honorarium dan
vakasi 28.146 dan kontribusi sosial 61.307. Jumlah belanja
barang 58.175, jasa 18.807, pemeliharaan 10.184,
perjalanana 20.912, layanan umum13.096, PNBP 10,359,
belanja modal 121.659, pembayaran bunga utang dalam
negeri 80.396, utang luar negeri 36.007, subsidi energi
133.807, subsidi non energi 51.010, belanja hibah 771,
bantuan sosial 61.526, belanja lain-lain 26.294. Sehingga
total realisasi pengeluaran negara Indonesia tahun 2011
adalah sebesar 823.627

11. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya
meliputi :
 PENGELUARAN INVESTASI
 PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
 PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
 PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
 PENGELUARAN NEGARA
 Pengeluaran Pemerintah Pusat
 Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi
 Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

12. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 1. Pengeluaran Pemerintah Pusat
 DalamAPBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan
menjadi:
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain

13. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
PerhitunganAPBN
 Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan
Negara,ada beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:
 Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
Produksi minyak rata-rata per hari
 Harga rata-rata ekspor minyak mentah
 Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

14. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
 Pajak penghasilan
 Pajak pertambahan nilai
 Bea masuk
 Cukai
 Pajak ekspor
 Pajak bumi dan bangunan
 Bea materai
 Pajak lainnya
 Penerimaan bukan pajak
 Penerimaan dari hasil penjualan BBM

15. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Sumber penerimaan negara di dalam
APBD
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 Pendapatan daerah
1) pendapatan asli daerah : Sumber PAD adalah Pajak daerah,
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
2) lain-lain PAD yang sah :
* penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga.
* keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
* komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

16. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Fungsi APBN
 APBN merupakan instrumen untuk mengatur
pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka
membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas
perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas
pembangunan secara umum.
 APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua
penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang
menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran
harus dimasukkan dalamAPBN. Surplus penerimaan
negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara tahun anggaran berikutnya.

17. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau
pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
 Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara
dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan
kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah
direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana
untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah
direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek
pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah
dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek
tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

18. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran
negara menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau
pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat.
 Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa
anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara
untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan
sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana
untuk medukung pembelanjaan tersebut.
Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan
membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai
sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil
tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar
bisa berjalan dengan lancar.

19. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara
harus menjadi pedoman untuk menilai apakah
kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk
menilai apakah tindakan pemerintah
menggunakan uang negara untuk keperluan
tertentu itu dibenarkan atau tidak.
 Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara
harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas
perekonomian.

20. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan
anggaran negara harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan
 Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa
anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental
perekonomian

21. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Azas penyusunan APBN :
 APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
* Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam
negeri.
* Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
* Penajaman prioritas pembangunan
* Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara
 TujuanAPBN :
 sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam
melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi,
memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian,
untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

22. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
 Tujuan APBN :
 sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk
meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja,
dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai
kemakmuran masyarakat.