Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."

1. PENGANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN
BELANJA LANGSUNG SERTA
PROSES PENYUSUNAN
RKA SKPD , DPA-SKPD DAN
RANCANGAN APBD
Tommy Irawan, SE, M.Si
Bagian Anggaran
Biro Pengelolaan Keuangan, 2014

2. DEFISIT
Dibiayai al. dr :
• Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu
• Pinjaman Daerah Dan Penjualan
Obligasi Daerah
• Hasil Penjualan Barang Milik
Daerah yang Dipisahkan
• Transfer dari Dana Cadangan
SURPLUS
PENDAPATAN
Dimanfaatkan :
• Tranfer ke Dana Cadangan
• Pembayaran Pokok Hutang
• Penyertaan Modal (investasi)
• Sisa Perhitungan TH Berkenaan
BELANJA
P E M B I A Y A A N
STRUKTUR ASTRUKTUR A P B DP B D

3. STRUKTUR PENDAPATANSTRUKTUR PENDAPATAN
A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah:
1.1. Pajak DaerahPajak Daerah
2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah
3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah
B.B. Dana Perimbangan :Dana Perimbangan :
1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil
2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum
3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus
C.C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1.1. Bantuan DanaBantuan Dana
2.2. HibahHibah
3.3. Dana DaruratDana Darurat
4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS
5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

4. STRUKTUR BELANJASTRUKTUR BELANJA
1.1. Belanja Tidak Langsung :Belanja Tidak Langsung :
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja BungaBelanja Bunga
3.3. Belanja SubsidiBelanja Subsidi
4.4. Belanja HibahBelanja Hibah
5.5. Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial
6.6. Belanja Bagi HasilBelanja Bagi Hasil
7.7. Bantuan KeuanganBantuan Keuangan
8.8. Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga
2.2. Belanja Langsung :Belanja Langsung :
1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai
2.2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa
3.3. Belanja ModalBelanja Modal

5. STRUKTUR PEMBIAYAANSTRUKTUR PEMBIAYAAN
A.A. Penerimaan Pembiayaan:Penerimaan Pembiayaan:
1.1. Selisih Lebih Perhitungan (SILPA) AnggaranSelisih Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran
Tahun SebelumnyaTahun Sebelumnya
2.2. Pencairan Dana CadanganPencairan Dana Cadangan
3.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.4. Penerimaan Pinjaman DaerahPenerimaan Pinjaman Daerah
5.5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B.B. Pengeluaran Pembiayaan:Pengeluaran Pembiayaan:
1.1. Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan
2.2. Penyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
3.3. Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok Utang
4.4. Pemberian PinjamanPemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)Pembiayaan Neto (A – B)

6. BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA YANG TIDAK DIPENGARUHI SECARA
LANGSUNG
OLEH ADA TIDAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD YG KONTRIBUSINYA THD PRESTASI KERJA
SULIT DIUKUR
BELANJA YANG DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG
OLEH ADANYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI
KERJA DAPAT DIUKUR

7. JENIS BELANJA
 Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan
belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD,
gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil
kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan
pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta
honor atas pelaksanaan kegiatan.

8.  Belanja barang dan jasa, digunakan untuk
menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian
jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
 Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan
belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai
nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.
Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan
administrasi pembelian/pembangunan untuk
memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai.
Lanjutan……..

9. APBDAPBDAPBDAPBD
KUKUKUKU
FKPDFKPDFKPDFKPD
Prioritas &Prioritas &
Plafon AnggaranPlafon Anggaran
Prioritas &Prioritas &
Plafon AnggaranPlafon Anggaran
RKARKARKARKA
POKOK2POKOK2
PIKIRANPIKIRAN
POKOK2POKOK2
PIKIRANPIKIRAN
PenjabaranPenjabaran
APBDAPBD
PenjabaranPenjabaran
APBDAPBD
RAPBDRAPBDRAPBDRAPBD
DPA SKPDDPA SKPDDPA SKPDDPA SKPD
RPJMDRPJMDRPJMDRPJMD RKPDRKPDRKPDRKPD
RKA SKPDRKA SKPDRKA SKPDRKA SKPD
RKA SKPDRKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPDDPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
SISTEM PENGANGGARANSISTEM PENGANGGARAN

10. NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Periode Maret s.d Medio
Juni
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
Periode Medio Juni s.d
Minggu I Oktober
5 Penyusunan RKA SKPD
6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD
7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok.
Pendukung
9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok.
Pendukung
Minggu I Oktober
11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD
Mg I – IV November
12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD
13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari)
14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)
15 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)
16 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PENGANGGARANJADWAL PENGANGGARAN

11. TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARANTAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan perencanaan dan penganggaran sudahTahapan perencanaan dan penganggaran sudah
dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu :dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu :
- RKPD- RKPD
- KUA/PPAS- KUA/PPAS
- SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA- SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA
- RKA-SKPD/RKA-PPKD- RKA-SKPD/RKA-PPKD
- RAPBD- RAPBD
- DPA-SKPD- DPA-SKPD

12. Dokumen yang digunakan untuk penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain
memuat rencana program dan kegiatan serta
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
adalah

13. berdasarkan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
KepalaKepala
SKPDSKPD
menyusun RKA-
SKPD memuat rencana pendapatan,
belanja untuk masing-masing
program dan kegiatan menurut
fungsi untuk tahun yang
direncanakan, dirinci sampai
dengan rincian objek
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya
dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD
serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya
1. Kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah
2. Penganggaran terpadu
3. Penganggaran berdasarkan
prestasi kerja
Pendekatan penyusunan

14. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH
Tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD
(Permendagri Nomor59/2007, Pasal 89)
a. prioritas pembangunan daerah dan program/
kegiatan yang terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program/kegiatan SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada
PPKD;
d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi
KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar
satuan harga.
SE Memuat hal-hal sebagai berikutSE Memuat hal-hal sebagai berikut

15. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu
dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kerja dan anggaran.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran
dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi
dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

16. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD)
KodeKode Nama FormulirNama Formulir
RKA SKPDRKA SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja danRingkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat DaerahPembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1RKA SKPD 1
Rincian Anggaran PendapatanRincian Anggaran Pendapatan Satuan KerjaSatuan Kerja
Perangkat DaerahPerangkat Daerah
RKA SKPD 2.1RKA SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SatuanRincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan
Kerja Perangkat DaerahKerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2RKA SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja LangsungRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung
Berdasarkan Program dan KegiatanBerdasarkan Program dan Kegiatan
RKA SKPDRKA SKPD
2.2.12.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Per KegiatanRincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat DaerahSatuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1RKA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahRincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahRincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

17. sasaran yang hendak
dicapai
fungsi
program
kegiatan
anggaran utk mencapai
sasaran tersebut
rencana penarikan dana
tiap satuan kerja
pendapatan yang
diperkirakan
Rancangan DPA-SKPD
merinci:
DDokumen yang memuatokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiappendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagaiSKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan olehdasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.pengguna anggaran.
DDokumen yang memuatokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiappendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagaiSKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan olehdasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.pengguna anggaran.
Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPDAnggaran SKPD
((DPA-SKPDDPA-SKPD))
Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPDAnggaran SKPD
((DPA-SKPDDPA-SKPD))

18. FORMULIR DPA SKPD
KODEKODE NAMA FORMULIRNAMA FORMULIR
DPA-SKPDDPA-SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan,Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat DaerahBelanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 1DPA-SKPD 1
RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran PendapatanAnggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat DaerahSatuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.1DPA-SKPD 2.1 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakAnggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat DaerahLangsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.2DPA-SKPD 2.2 RekapitulasiRekapitulasi Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran BelanjaAnggaran Belanja
Langsung menurut Program dan KegiatanLangsung menurut Program dan Kegiatan
DPA-SKPD 2.2.1DPA-SKPD 2.2.1
RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungAnggaran Belanja Langsung
menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkatmenurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
DaerahDaerah
DPA-SKPD 3.1DPA-SKPD 3.1 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran PenerimaanAnggaran Penerimaan
Pembiayaan DaerahPembiayaan Daerah
DPA-SKPD 3.2DPA-SKPD 3.2 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran PengeluaranAnggaran Pengeluaran
Pembiayaan DaerahPembiayaan Daerah

19. PPKD
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
Kepala SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Pemberitahuan untuk
menyusun & menyampaikan
Rancangan DPA-SKPD
Paling lambat 3 hari kerja
setelah APBD ditetapkan
Paling lambat 6 hari kerja
setelah Pemberitahuan
Rancangan
DPA-SKPD
Verifikasi Verifikasi
Paling lambat 15 hari kerja
sejak ditetapkan peraturan
Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD
DPA-
SKPD
DPA-
SKPD
Disahkan
Paling lambat 7 hari kerja
sejak tanggal disahkan
1
2
3
4
5 Diserahkan
Digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran
6

20. Kepala SKPD/SKPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
PPKD
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/
RKA-PPKD
Disampaikan
RKA-
SKPD/RKA-
PPKD
RKA-
SKPD/
PPKD
Dibahas
● kebijakan umum APBD
● prioritas dan plafon anggaran
sementara
● prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran
sebelumnya
● dokumen perencanaan lainnya
● capaian kinerja
● indikator kinerja
● analisis standar belanja
● standar satuan harga
● standar pelayanan minimal
penelaahan
kesesuaian
dengan
Raperda
tentang
APBD
Nota
Keuangan
Rancangan
APBD
dokumen
pendukung
RKA-SKPD/PPKD
yang telah ditelaah

21. Raperda
tentang APBD
Penjelasan
Dokumen
Pendukung
Kepala
Daerah DPRD
menyampaikan
kepada
minggu pertama
Oktober tahun
sebelumnya
dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan
program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

22. Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran RAPBD
yang telah dievaluasi
Peraturan Daerah tentang
APBD
Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran RAPBD
Kepala Daerah
menetapkan
menjadi
Provinsi Kabupaten/Kota
MendagriMendagri GubernurGubernur
Disampaikan
selambat-
lambatnya 7 hari
kerja setelah
ditetapkan
selambat-lambatnya 31 Desember

23. SIKLUS TITIK KRITIS
Perencanaan Ketidak selarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD
Penganggaran a. Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga satuan untuk mengukur
kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai Standar
Pelayanan Minimal
b. Ketidakjelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen perencanaan
c. Kesalahan penganggaran
d. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih tender membengkak.
e. Jadwal penganggaran tidak ditaati
Pelaksanaan/
perbendaharaan
a. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan
b. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang
c. Banyaknya revisi/pergeseran anggaran
d. Penjadwalan kegiatan tidak tepat
Penatausahaan/
akuntansi/pelaporan
a. Kelemahan penguasaan akuntansi double entry
b. Rekonsiliasi kas daerah dengan Kuasa BUD tidak teratur
c. Rekonsiliasi data BMD tidak dilakukan
d. Pengolahan data belum berbasis IT
e. Keterlambatan penyampaian LKPD
Pemeriksaan Reviu dan pemeriksaan Inspektorat tidak optimal
Pertanggungjawaban Keterlambatan jadwal pertanggungjawaban

24. HAL-HAL YANG HARUS MENJADI PERHATIAN
DALAM PENYUSUNAN RKA/RKA-P DAN DPA/DPPA
SKPD :
Honorarium dibatasi dengan pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan
Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi
nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan
pemberian TP-PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Susunan kepanitiaan sosialisasi harus dibatasi untuk orang yang
benar-benar terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Pemberian honorarium tim teknis khusus diperuntukan bagi
kegiatan yang memiliki output yang jelas dan tidak dapat diberikan
secara rutin per bulan.

25. Kebijakan penganggaran Barang dan Jasa :
o Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam
kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang
dan Jasa.
o Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam
rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang
bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi.
o Belanja pada Jasa Pendukung Kegiatan hanya
untuk JASA kepada pihak ketiga yang tidak dapat
benar-benar diperkirakan;

26.  Terhadap penganggaran belanja modal
pembangunan yang bersifat fisik, untuk belanja
konsultan perencanaan dan pengawasan harus
menjadi satu kesatuan didalam mata anggaran
belanja modal dimaksud.
 Jika Belanja Konsultan Perencanaan dan
Pengawasan tidak diikuti dengan Belanja Modal
Fisik Pembangunan (DED/FS), maka dianggarkan
pada kelompok belanja barang dan jasa;
 Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, pertanggungjawaban atas
komponen perjalanan dinas khusus dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar
negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan