SlideShare a Scribd company logo
1 of 82
KEBIJAKAN FISKAL
1
1/12/2023
2
Arah kebijakan Fiskal secara
teori:
Ketika lahir (1930-an), kebijakan fiskal diarahkan untuk
menstabilkan ekonomi makro, dalam perkembangan
terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus pada cara untuk
mengurangi defisit anggaran (Hall & Taylor, Macro
Economics, Ed 4, 1992, Hal 122) pokok kebijakan fiskal
adalah :
Prioritas I : mengatasi defisit (dan masalah APBN lainnya),
Prioritas II: mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro
1/12/2023
3
• Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah tercermin dalam
APBN, merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran negara dan
penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan
kerja, stabilitas harga, dan stabilitas posisi eksternal.
• APBN dikatakan sehat dan kuat apabila tidak sarat dengan
beban fiscal non-discretionary, sehingga akan memberikan ruang gerak
yang luas bagi kebijakan pemerintah.
1/12/2023
4
• Sebelum tahun 2000, APBN menerapkan anggaran
berimbang dan menerapkan prinsip T-Account.
• Namun sesungguhnya APBN sebelum tahun 2000
menganut prinsip anggaran defisit mengingat bahwa
komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman
luarnegeri dan/atau adanya perolehan hasil divestasi
saham pemerintah pada sejumlah BUMN diperhitungkan
sebagai penerimaan negara.
• Tahun anggaran 2000, APBN telah menerapkan
Government Finance Statistics (GFS)  standar
internasional pelaporan keuangan pemerintah.
Lanjutan…
1/12/2023
5
• Pembiayaan anggaran (below the line) secara eksplisit mulai
diperlihatkan pada APBN tahun 2000.
• Fungsi komponen pembiayaan anggaran adalah untuk
membiayai defisit atau menampung surplus APBN.
• Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang
digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang
bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan
luar negeri bersih.
• Berperan sebagai alat untuk memperkirakan dampak operasi
keuangan pemerintah terhadap perekonomian.
• Perubahan di dalam kewajiban pemerintah, baik yang
berkaitan dengan pembayaran kembali segala kewajiban
pemerintah (repayment) di masa yang akan datang.
• Perubahan likuiditas yang dimiliki pemerintah (liquidity
holding).
Lanjutan…
1/12/2023
6
Konsep Defisit Anggaran
Defisit terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar
daripada penerimaan.
Ada 2 konsep defisit yang penting, yakni:
• Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan
selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara.
• Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer
merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di
luar pembayaran bunga utang/pinjaman dengan
penerimaan.
1/12/2023
7
Komposisi Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran dikelompokkan menjadi dua:
• Pembiayaan dalam negeri dan
• Pembiayaan luar negeri
Pembiayaan dalam negeri:
a) Sektor perbankan dalam negeri:
i. Pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam
negeri dapat berupa pinjaman atau kredit bank.
ii. Penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) tahun-
tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan pada
rekening-rekening pemerintah, baik di bank-bank
umum maupun bank sentral, atau
iii. Penambahan simpanan pemerintah di sektor
perbankan dalam hal terdapat sisa anggaran lebih
pada pelaksanaan APBN dan
1/12/2023
8
b) Sektor nonperbankan dalam negeri
• Penerimaan hasil divestasi saham pemerintah
pada BUMN dan penerimaan privatisasi BUMN.
• Penjualan obligasi pemerintah (fiskalisasi)
• Penjualan aset perbankan dalam program
restrukturisasi (penyehatan), dan
• Penyertaan modal pemerintah
Note: Hasil Privatisasi maupun penjualan asset
restrukturisasi perbankan tidak dapat dianggap
sebagai unsur penerimaan negara karena
transaksi tersebut merupakan pemindahbukuan
asset dari yang kurang likuid ke bentuk yang
lebih likuid dalam upaya mempertahankan
likuiditas pada posisi keuangan pemerintah guna
menutup kekurangan dalam pembiayaan
pengeluaran negara dan hal tersebut akan
berpengaruh pada posisi kekayaan pemerintah
di masa yang akan datang.
Lanjutan…
1/12/2023
9
• Pembiayaan Luar Negeri
Merupakan net penarikan pinjaman luar negeri, baik
pinjaman program maupun pinjaman proyek, dikurangi
dengan pelunasan pokok pinjaman luar negeri.
• Pinjaman program: berupa valuta asing yang
dapat dirupiahkan untuk membiayai berbagai
program pembangunan yang telah direncanakan.
Untuk mencairkan pinjaman program, pemerintah
biasanya diharuskan untuk melaksanakan
berbagai kebijakan yang menjadi syarat pencairan
tersebut (policy matrix).
• Pinjaman Proyek: penggunaannya lebih terarah
kepada pembiayaan pelaksanaan suatu proyek
tertentu sesuai dengan rencana yang telah
disusun dalam pengeluaran pembangunan.
Lanjutan…
1/12/2023
10
• Pinjaman luar negeri yang dikenal sebagai penerimaan
pembangunan atau penerimaan luar negeri dalam konsep T-
Account, sesuai dengan GFS tidak dapat dianggap sebagai
unsur penerimaan negara melainkan unsur pembiayaan
negara karena net penarikan pinjaman luar negeri
mempengaruhi posisi atau beban kewajiban pemerintah di
masa yang akan datang.
• Peranan pembiayaan dalam negeri diharapkan semakin
meningkat sebagai cermin peningkatan kemandirian dan
untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri.
Lanjutan…
1/12/2023
11
Pembiayaan Anggaran
dan Implikasi Ekonomi Makro
• Pinjaman dari Perbankan :
– Money creation  Inflation
• Pinjaman Luar Negeri :
– Terbatas (creditworthiness)
– Beban utang (defisit berarti penambahan utang)
– Beban generasi berikutnya (pokok + bunga)
• Obligasi Pemerintah (SUN)
– Cash-flow
– Retail
• Fiskalisasi (obligasi) vs Moneterisasi (SBI)
1/12/2023
12
• Privatisasi :
– Efisiensi,
– Memperbaiki posisi fiskal (liquidity holding),
– PHK,
– Kontrol pemerintah terhadap industri
• Penjualan asset : melalui PT PPA  optimalisasi nilai
asset dan strategi dan waktu penjualan asset secara
tepat.
Lanjutan…
1/12/2023
13
Kondisi Fiskal Indonesia :
1. Masalah Ekonomi Makro :
• Pertumbuhan ekonomi yang belum sustainable.
• Pertumbuhan ekonomi yang ada kurang
didorong oleh perkembangan investasi.
• Investasi kurang bergairah
• Kemampuan Pemerintah untuk melakukan
investasi kurang.
1/12/2023
14
2. Masalah APBN :
APBN mengalami defisit, karena :
Kebutuhan akan belanja negara yang tinggi
• Indonesia terdiri atas teritorial yang luas dan ribuan
pulau.
• Populasi penduduk yang besar (219,20 juta pada
tahun 2005)
• Tingkat pendapatan per kapita yang rendah (US$
1,261.13 per tahun pada tahun 2005).
• Tingkat pengangguran yang tinggi (9,5 persen)
• Tingkat kemiskinan yang tinggi (15,11 persen)
• Kebanyakan Belanja Negara tidak
diskresioner (non discretionary)
• Investasi Pemerintah masih sebesar
20% dari total penerimaan
1/12/2023
15
Piranti Kebijakan
Ringkasan RAPBN-P 2006 & RAPBN 2007
dalam triliunan rupiah
Uraian RAPBN-P 2006 RAPBN 2007
A. Pendapatan Negara dan Hibah
Perpajakan
Bukan Pajak
Hibah
651,9
423,5
224,5
3,9
713,4
505,9
204,9
2,7
B. Belanja Negara
Pusat
Daerah
689,5
470,2
219,4
746,5
496,0
250,5
C. Keseimbangan Umum = (A-B) (37,6) (33,1)
D. Pembiayaan = - C
Dalam Negeri
Luar Negeri (35,1 – 63,6)
37,6
52,4
(14,8)
33,1
51,3
(18,2)
1/12/2023
16
Ringkasan Anggaran Belanja 2002-2007
(Rasio terhadap PDB)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
A. Pendapatan Negara
dan Hibah
18.5 16.4 20.3 19.6 20.9 20.2
B. Belanja Negara 20.0 18.0 21.6 20.6 22.1 21.1
C. Defisit (A-B) (1.5) (1.7) (1.3) (1.0) (1.2) (0.9)
Note :2002-2003 :PAN
2004-2005 :APBN-P
2006 :RAPBN-P
2007 :RAPBN
1/12/2023
17
ARAH KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
JANGKA MENENGAH
Filosofi Arah Kebijakan Fiskal
 Penerimaan Negara = Belanja Negara
(seperti yang kita hadapi saat ini)
 Secara lebih sederhana bisa disebut
penanggulangan defisit, melalui tahap :
• Mencapai penurunan defisit
• Mencapai anggaran berimbang
• Mencapai anggaran surplus
 Jangka Menengah : mengacu pada konsolidasi
fiskal dan kesinambungan fiskal.
1/12/2023
KEBIJAKAN FISKAL
Upaya
Pemerintah
mencapai
sasaran ekonomi
Melalui
Anggaran
Pendapatan
Dan
Belanja
Negara
Pengeluaran
Pemerintah (G)
Pajak
(Tx)
Pertumbuhan Ekonomi
Pemberdayaan Penuh
Stabilitas Harga
Keseimbangan Eksternal
18
1/12/2023
Ekonomi
Lesu
Pengeluaran
Pemerintah
dinaikkan
Pajak
Dikurangi
Pendapatan
Riel naik
Permintaan
Barang dan
Jasa naik
Produksi
Barang dan
Jasa naik
Kegiatan Ekonomi
Meningkat
MEKANISME KEBIJAKAN FISKAL
19
1/12/2023
FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
•Fungsi Alokasi
•Fungsi Stabilisasi
•Fungsi Distribusi
20
1/12/2023
Prinsip APBN:
-Berimbang  Penerimaan = pengeluaran
-Surplus  Penerimaan > pengeluaran
-Defisit  Penerimaan < pengeluaran
Menutup defisit :  Cetak uang
 Menerbitkan obligasi
 Hutang DN / LN
21
1/12/2023
22
1/12/2023
23
1/12/2023
Pengeluaran Negara:
-Konsumsi Pemerintah
-Investasi Pemerintah
-Pemberian subsidi
-Pemberian transfer
Penerimaan Negara
Pajak:
-Pajak penghasilan
-Pajak pertambahan nilai
-Pajak bumi dan bangunan
-Cukai
-Bea masuk
-Pajak ekspor
24
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
DAN PERBANKAN
25
1/12/2023
26
1/12/2023
Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan
yang secara langsung dapat
dikendalikan oleh pemerintah, serta memiliki
dampak langsung pada
perekonomian di Indonesia.
27
1/12/2023
Secara singkat grafis, pengaruh tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :
KEBIJAKAN MONETER
Instrumen Dan
Indikator Moneter
Di Bank Sentral
Perekonomian Indonesia
(GDP, Inflasi, Tk Pengangguran,
Neraca pembayaran)
Kebijakan
Pemerintah
Lainnya
28
1/12/2023
Gambar di atas menunjukkan bahwa melalui instrumen
(Operasi pasar terbuka, tk. Diskonto, cadangan
minimum, himbauan, dll) serta indikator moneter (tk.
Bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang
moneter akan mempengaruhi perekonomian, yang
terlihat dari perubahan pendapatan nasional (GDP),
tingkat inflasi, jumlah pengangguran dan neraca
pembayaran). Meskipun demikian, kebijakan pemerintah
lainnya juga turut mempengaruhi beberapa indikator
perekonomian Indonesia tersebut.
29
1/12/2023
Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator
kebijakan moneter yang sangat penting dan memiliki
peranan yang besar karena dampak langsungnya pada
perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui
beberapa jalur:
a. Jalur Biaya Modal
b. Jalur Kekayaan
c. Jalur Harga Relatif
d. Jalur Langsung
30
1/12/2023
Jalur Biaya Modal
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui
jalur biaya modal dapat digambarkan sebagai berikut :
Kebijakan Moneter
BI (melalui Surat
Berhaganya)
Cadangan Bank
Umum mengalami
kenaikan
Jumlah uang
beredar cenderung
bertambah
Tingkat Bunga,
sebagai harga dari
JUB, akan turun
Investasi sektor riil
akan naik
Kapasitas Produksi
nasional akan naik
Pendapatan
Nasional (GDP)
akan naik 31
1/12/2023
Jalur Kekayaan
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui
jalur kekayaan dapat digambarkan sebagai berikut
Kebijakan
Moneter
Ekspansif
Jumlah uang
beredar naik
Konsumsi
masyarakat
meningkat
Pengeluran
Total Naik
Pendapatan
Nasional (GDP)
akan naik
32
1/12/2023
Jalur Harga Relatif
Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui
jalur harga relatif dapat digambarkan sebagai berikut;
Kebijakan
Moneter
Jumlah uang
beredar naik
Uang. kas dlm
portofolio kekayaan
masy. berlebih
Kelebihan tsb.
Akan ditukarkan
dng kekayaan lain
Produksi thd.
Bentuk kekayaan
tsb. Akan naik
Investasi naik
Dan Pendapatan
Nasional (GDP)
akan naik
33
1/12/2023
TUJUAN
PEMBANGUNAN
Masyarakat
yang adil
dan makmur
MANAJEMEN
EKONOMI
MAKRO
Pertumbuhan Ekonomi
Full Employment
Stabilitas Harga
External Equilibrium
Fiskal
Moneter
Harga
International Trade
34
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
Upaya
Pemerintah
mencapai
sasaran ekonomi
Melalui
Pertumbuhan Ekonomi
Pemberdayaan Penuh
Stabilitas Harga
Keseimbangan Eksternal
Suku
Bunga
Jumlah Uang
Beredar
Investasi
Kegiatan
Produksi
35
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan Ekspansi  Kebijakan yang ditujukan untuk
memperluas kegiatan ekonomi.
Easy Money Policy  Menambah jumlah uang beredar
Kebijakan Kontraksi  Kebijakan yang ditujukan untuk
mempersempit kegiatan ekonomi.
Tight Money Policy  Mengurangi jumlah uang beredar
36
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
Fungsi uang
Uang  Segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar
Sebagai alat pembayaran/alat tukar
Sebagai alat penyimpan kekayaan
Sebagai alat penilai
Jenis uang Commodity money
Fiat money
37
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
Permintaan
Uang
Untuk
Transaksi
Untuk
Berjaga-jaga
Untuk
Spekulasi
Pendapatan
Pendapatan
Suku Bunga
38
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
Penawaran
Uang
M1
Arti Sempit
M2
M3
Kartal + Giral
M1 + Uang Kuasi
M2 + Instrument Keuangan
39
1/12/2023
KEBIJAKAN MONETER
INTERAKSI ANTARA PERMINTAAN
DAN PENAWARAN UANG
Suku Bunga
Jumlah Uang
MS
MD
0
i
Menentukan
Suku Bunga
40
1/12/2023
Operasi
Pasar Terbuka
Cadangan
Minimum
Moral
Persuasion
Suku Bunga
SBI
Jumlah Uang
Beredar
Suku Bunga
Kredit
Likuiditas
Bank
TRANSMISI MEKANISME
KEBIJAKAN MONETER
Pertumbuhan Ekonomi
Pemberdayaan Penuh
Stabilitas Harga
Keseimbangan Eksternal
Investasi
dan
Konsumsi
41
1/12/2023
PERANAN PERBANKAN NASIONAL
DALAM PEREKONOMIAN
PERBANKAN
NASIONAL
Kebijakan
Moneter
Suku
Bunga
Uang
Beredar
Konsumsi,
Inventasi,
Ekspor
Pertumbuhan,
Inflasi
42
1/12/2023
PERANAN PERBANKAN
Perantara Keuangan
Pemilik
uang
Membutuhkan
uang
PERBANKAN
Bunga
Simpanan
Bunga
Pinjaman
Mencari Kredit
Mencari Tempat Aman
43
1/12/2023
PERBANKAN DI INDONESIA
BANK
BANK
SENTRAL
BANK
KOMERSIAL
BANK
PERKREDITAN
RAKYAT(BPR)
BANK INDONESIA
BANK PEMERINTAH
BANK
SWASTA NASIONAL
BRI, BNI,
MANDIRI,
BTN, BEI
5
7,479
2,027
31 126
*)
TIDAK TERMASUK BRI Unis =4,049
*)
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
26 1,003
BANK
ASING DAN JOINT VENTURE
76 4,529
BANK KOMERSIAL 132
44
1/12/2023
BANK INDONESIA
(BANK SENTRAL)
MISI
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah melalui pemeliharaan kestabilan
moneter dan pengembangan stabilitas
sistem keuangan untuk pembangunan
nasional jangka panjang yang
berkesinambungan.
SASARAN UTAMA
Memelihara Kestabilan Moneter
45
1/12/2023
MASALAH UTAMA YANG
DIHADAPI
• Inflasi yang meninggi
• Depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar
• Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi
46
1/12/2023
BEBERAPA
KEBIJAKAN YANG DIAMBIL
• Memberlakukan kebijakan moneter ketat
• Menaikkan tingkat suku bunga
• Menaikkan Giro Wajib Minimum 5%+++
47
1/12/2023
Perkembangan Kredit Perbankan
(Rp. Miliar)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sep-
04
KI
KMK
Konsumtif
48
1/12/2023
ARSITEKTUR
PERBANKAN NASIONAL
49
1/12/2023
50
1/12/2023
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Strategi membangun Industri Perbankan yang kuat
Kerangka Dasar Arsitektur Perbankan Indonesia:
Pilar 1  Struktur Perbankan yang sehat
Pilar 2  Sistem Pengaturan yang efektif
Pilar 3  Sistem Pengawasan yang independen dan efektif
Pilar 4  Industri Perbankan yang kuat
Pilar 5  Instruktur Pendukung yang mencukupi
Pilar 6  Perlindungan Konsumen
51
1/12/2023
Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional:
- Memperkuat permodalan Bank
 modal minimum bank umum Rp 100 miliar
 modal pendirian bank baru Rp 3 triliun
- Memperkuat daya saing BPR
- Meningkatkan akses kredit
Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan
- Memformalkan proses sindikasi dalam membuat
kebijakan perbankan
 melibatkan pihak III/panel ahli/riset di daerah/pusat
- Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle
for Effective Banking Supervision
52
1/12/2023
Program Peningkatan Fungsi Pengawasan
- Koordinasi antar lembaga pengawasan
- Konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia
- Meningkatkan kompetensi pemeriksa Bank
- Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko
- Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan
Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional
- Meningkatkan Good Corporate Governance
- Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan
- Meningkatkan kemampuan operasional bank
53
1/12/2023
Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan
- Mengembangkan lembaga pengelolaan kredit
- Mengoptimalkan penggunaan lembaga pemeringkat
kredit (credit bureau)
Program Peningkatan Perlindungan Nasabah
- Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah
- Pendirian lembaga mediasi perbankan yang independen
- Menyusun transparansi informasi produk
- Mendorong bank melakukan edukasi kepada konsumen
54
1/12/2023
VISI PERBANKAN KEDEPAN
BANK
INTERNASIONAL
BANK
NASIONAL
DAERAH
KORPO-
RASI
RITEL LAINNYA
BANK DENGAN FOKUS:
BPR
BANK DENGAN
KEGIATAN USAHA
TERBATAS
PERMODALAN
(Rp Triliun)
0,1
10
50
2 sampai 3 bank
3 sampai 5 bank
30 sampai 50 bank
55
1/12/2023
SUBSIDI DALAM PEREKONOMIAN
* Subsidi BBM
56
1/12/2023
Sebuah kegiatan yang dibantu subsidi secara terus menerus sangat
tidak baik, karena membuat kegiatan tersebut tidak mandiri.
Jika pemberi subsidi mampu belum ada masalah, namun jika
pemberi subsidi sudah tidak kuat lagi, akan muncul masalah besar
pada pihak penerima dan pemberi subsidi.
Ekonomi tanpa subsidi adalah ekonomi yang sehat. Jika
subsidi dihilangkan, secara bertahap, akan tercipta ekonomi
yang sehat dan mandiri.
Cukup sulit merubah kebiasaan dari tergantung subsidi
menjadi mandiri.Namun kemandirian adalah lebih baik
daripada ketergantungan.
SUBSIDI DALAM KEGIATAN EKONOMI
57
1/12/2023
Jika harga BBM Rp 1.810 per liter
harga BBM luar negeri Rp 3.240 per liter,
berarti ada Subsidi Rp 1.430 per liter
Kebutuhan BBM di Indonesia 242 juta liter per hari.
produksi dalam negeri hanya 178 juta liter per hari.
kekurangannya diimpor 64 juta liter per hari
Maka uang yang harus dipakai mensubsidi 64 juta liter tersebut berjumlah
Rp 91.520.000.000 per hari dan dalam
satu tahun berjumlah Rp 33.404.800.000.000.
Subsidi selama ini dianggap kurang mencapai sasaran karena sebagian besar
hanya dinikmati langsung oleh mereka yang memiliki kendaraan bermotor saja,
dan para pengusaha angkutan atau pemilik industri. Sekitar 84% dari
bensin yang beredar di masyarakat habis digunakan oleh orang yang mampu
dan hanya 16%nya yang dinikmati oleh mereka yang miskin. 58
1/12/2023
DAMPAK SUBSIDI DALAM
PEREKONOMIAN
Pw
Pd
D
S
SUBSIDI
B
E
A
P
0 Q
Kerugian Produsen= PdEBPw
Surplus Konsumen = PdEAPw
DEAD WEIGHT LOSS
AEB
59
1/12/2023
KENAIKAN HARGA BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM)
Jenis BBM Harga
Lama
Harga
Maret
Harga
Oktober
Premium Rp 1.810 Rp. 2.400 Rp 4.500
Minyak Tanah Rp 700 Rp. 700 Rp 2.000
Solar Rp 1.650 Rp 2.100 Rp 4.300
60
1/12/2023
DANA PROGRAM KOMPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BBM
61
1/12/2023
• Sejak tahun 2000 pemerintah menghentikan
subsidi BBM secara bertahap. Dana subsidi BBM
dialokasikan untuk program kompensasi yang
diperuntukan bagi masyarakat miskin dengan
perincian sebagai berikut:
1. Tahun 2000: Dana Kompensasi Sosial (DKS) yang
terdiri dari program Pembangunan Prasarana,
Dana Tunai dan Dana Bergulir, dengan alokasi
dana sebesar Rp. 807 milyar.
62
1/12/2023
2. Tahun 2001: Program Beras Murah, Kesehatan,
Pendidikan dan Prasarana Air Bersih, Dana
Bergulir, Bantuan Transportasi, dan Bantuan
Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi dana
sebesar Rp. 2,2 trilyun; tahun 2002 sebesar Rp.
2,85 trilyun, dan tahun 2003 sebesar; Rp. 4,4
trilyun.
63
1/12/2023
Pada dasarnya
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM
mengambil dua bentuk, yaitu:
• bentuk pemberian bantuan langsung seperti beras
murah, Bantuan makanan, dan bantuan tunai;
• bentuk pemberdayaan masyarakat seperti Dana
Bergulir dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir.
64
1/12/2023
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM tahun 2005
meliputi empat bidang yaitu:
1. Bidang Pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 6,27
trilyun untuk pemberian Biaya Oprasional Sekolah (BOS)
dan beasiswa reguler untuk tingkat SMA/SMK/MA serta
menjamin siswa miskin tetap sekolah.
2. Bidang Kesehatan dialokasikan dana sebeasr Rp. 3,87
trilyun untuk pemberian pelayanan kesehatan gratis di
Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan
di rumah sakit pemerintah dan swasta (yang ditunjuk) di
kelas III dan di Puskesmas
65
1/12/2023
3. Bidang Infrasturktur Perdesaan dialokasikan dana
sebesar Rp. 3,34 trilyun yang difokuskan kepada
desa tertinggal yang membutuhkan penyedian,
peningkatan dan perbaikan di bidang perasarana
jalan dan jembatan perdesaan, prasarana irigasi
perdesaan dan prasarana air bersih di perdesaan.
4. Bidang Bantuan Langsung Tunai dialokasikan
dana sebesar Rp. 4,65 trilyun untuk pemberian
uang tunai sebesar Rp. 100.000/Rumah
Tangga/bulan kepada 15,5 juta Rumah Tangga
Miskin.
66
1/12/2023
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
RUMAH TANGGA MISKIN
PENERIMA
- Keluarga miskin hasil survei BPS.
- Menjaga persepsi bahwa garis kemiskinan yang
digunakan adalah garis kemiskinan yang selama ini
dikenal.
 Makanan setara 2.100 kilo kalori + non makanan.
- Garis kemiskinan terukur.
67
1/12/2023
KRITERIA KELUARGA PENERIMA BLT
Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pen-cacahan orang miskin
dengan melibatkan berbagai pihak/sumber, antara lain dari:
1. Pemerintah Daerah.
2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
3. Daftar Keluarga Miskin yang menerima pembebasan biaya
sekolah dan perawatan kesehatan.
4. Ketua RT/satuan lingkungan sosial ter-kecil.
68
1/12/2023
KRITERIA KEMISKINAN:
- Luas dan jenis lantai bangunan.
- Jenis dinding bangunan.
- Fasilitas jamban/kakus.
- Sumber air minum.
- Sumber penerangan utama.
- Jenis bahan bakar untuk masak.
- Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu.
- Frekuensi makan dalam sehari.
- Kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun.
- Kemampuan berobat ke puskemas/poliklinik.
- Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga.
- Pendidikan kepala rumah tangga.
- Kepemilikan asset liquid (minimum Rp.500 ribu).
- Anak usia sekolah yang putus sekolah.
69
1/12/2023
Garis Kemiskinan
(Setiap Orang/Bulan)
Jumlah
Rp. 120.000,- 16 juta jiwa
4 juta KK
Rp. 150.000,-
(garis kemiskinan yang biasa digunakan)
40 juta jiwa
10 juta KK
Rp. 175.000,-
(near poor)
62 juta jiwa
15,5 juta KK
Sumber: BPS
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebesar Rp.100.000,-/rumah
tangga/bulan.
- Bila ingin mencakup near poor untuk bulan Oktober, November, dan Desember
2005 dibutuhkan Rp.4,65 triliun (15,5 juta KK x Rp.300.000,-).
PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK/KELUARGA MISKIN
( 2005 )
70
1/12/2023
BESARNYA BANTUAN
- Rp.100.000,-/bulan/rumah tangga.
- Dibayarkan per 3 bulan  Rp.300.000,-
- Garis kemiskinan ± Rp.150.000,-/bulan/orang
≈ Rp.600.000,-/bulan/rumah tangga.
- Tujuannya adalah mempertahankan tingkat
konsumsi/kesejahteraan rumah tangga miskin
ketika terjadi kenaikkan harga BBM.
71
1/12/2023
KAJIAN MIKRO ATAS BANTUAN
TUNAI LANGSUNG
72
1/12/2023
PERUBAHAN HARGA:
Income & Substitution Effects
• Substitution Effect
– Pengaruh perubahan konsumsi pada suatu
barang terkait dengan perubahan pada harga
(relative price) yaitu slope dari budget line.
• Income Effect
– Pengaruh pembelian suatu barang karena
terjadi perubahan pendapatan (real income)
yaitu posisi dari the budget line
73
1/12/2023
Harga barang X turun
Barang
lain (Y)
Barang X
U1
U2
X1 X3
E1 E3
E2
X2
Substitution effect:
E1  E2
Income effect:
E2  E3
74
1/12/2023
Mengukur Perubahan
Kemakmuran Akibat Perubahan
Harga
• Ketika harga turun (naik) akan membuat
individu semakin membaik (memburuk)
tingkat kemakmurannya.
• Menghitung perubahan kemakmuran
menggunakan Compensation Variation (CV)
75
1/12/2023
Compensating Variation (CV)
• minimum (maximum) jumlah uang yang
harus diberikan (diambil) dari seorang
individu agar dia berada dalam tingkat
kemakmuran sebelum terjadi kenaikan
(penurunan) harga.
76
1/12/2023
Kenaikan Harga BBM
(barang yang terkait dengan BBM)
Barang
lain (Y)
Barang X
U2
U1
X3 X1
E3 E1
E2
X2
COMPENSATION VARIATION
Kenaikan harga BBM (barang yang
Terkait BBM) membawa kemakmuran
Turun Dari U1 ke U 2. Untuk memper-
Tahankan tingkat kemakmuran di U 1
Diperlukan dana kompensasi
(Compensation Variation).
M1
M1
M0 – M1
77
1/12/2023
BANTUAN TUNAI LANGSUNG
• Agar Bantuan Tunai Langsung Tidak mengurangi
tingkat kemakmuran (kemiskinan) maka besarnya
dana Bantuan Tunai Langsung minimal adalah
sebesar garis M0 – M1.
Apakah Rp 100.000 sudah memadai dengan M0 –
M1?
M0 – M1 tidak dimaksudkan untuk menjadikan
orang miskin menjadi tidak miskin, namun sekedar
menjadikan orang miskin tidak menjadi lebih miskin
dari sebelumnya.
78
1/12/2023
APAKAH yang terpikir di dalam hati kita ketika menyaksikan kejadian
ketika ada niat pemerintah membantu mereka yang paling miskin dengan
bantuan 100 ribu rupiah per kepala?
Kita menyaksikan Waginem (80), Wadiman (70), dan Kasipah (80)
menghembuskan napas terakhir secara mengenaskan saat antre untuk
mendapatkan dana bantuan langsung tunai?
Atau ketika seorang Ketua RT ditikam mati oleh massa yang tidak puas
dengan cara pembayaran bantuan langsung tunai?
Andreas A Yewangoe., Ketika Bantuan Langsung Tunai Jadi Petaka., Suara Pembaruan
PROSPEK BANTUAN TUNAI LANGSUNG
79
1/12/2023
- Contagion effect (multiuplier effect) dari kenaikan harga BBM
mengatrol harga-harga barang lain ikut naik khususnya
transportasi membawa inflasi kepada double digit (17,89
persen Oktober 2005 year to year).
Ditakutkan akan marak terjadi pemutusan hubungan kerja,
yang selanjutnya menambah jumlah penduduk miskin,
yang pada gilirannya akana menambah jumlah bantuan
tunai langsung mengurangi kemampuan stimulus fiscal.
Penurunan investasi ditakutkan akan terjadi karena mahalnya
biaya investasi (tingginya suku bunga)  menghambat
pertumbuhan ekonomi.
80
1/12/2023
DISTRIBUSI PENGELUARAN UNTUK BBM
MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN
Sumber: Diolah dari Data BPS 2002
Kelompok Pendapatan
Distribusi Subsidi
BBM
Dalam Trilliun
Rupiah
20% teratas 43% 48,9
20% kedua teratas 23% 26,2
20% di tengah 16% 18,2
20% kedua terbawah 11% 12,5
20% terbawah 7% 7,9
Jumlah 100% 113
81
1/12/2023
82
1/12/2023

More Related Content

Similar to ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaSTIE EKUITAS BANDUNG
 
Lesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyBeta Uliansyah
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAPraktisiMadrasah
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaragravity1992
 
Kebijakan moneter &amp; fiskal
Kebijakan moneter &amp; fiskalKebijakan moneter &amp; fiskal
Kebijakan moneter &amp; fiskalWahono Diphayana
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)MaritaDamanik1
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxLukiBas
 
Bab 7 apbn & uln
Bab 7 apbn & ulnBab 7 apbn & uln
Bab 7 apbn & ulnxNet8
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxFadhielAchmad
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiFerdi Ozom
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnakusajahebat
 
(Fiscally distressed) municipal merger
(Fiscally distressed) municipal merger(Fiscally distressed) municipal merger
(Fiscally distressed) municipal mergerBeta Uliansyah
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.pptAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.pptzaenudinmuhtar
 

Similar to ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt (20)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian IndonesiaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perekonomian Indonesia
 
Lesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcy
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Presentation media
Presentation mediaPresentation media
Presentation media
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
Kebijakan moneter &amp; fiskal
Kebijakan moneter &amp; fiskalKebijakan moneter &amp; fiskal
Kebijakan moneter &amp; fiskal
 
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
Bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal(2)
 
Uu 02 2000 Pjls
Uu 02 2000 PjlsUu 02 2000 Pjls
Uu 02 2000 Pjls
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
 
Kd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbdKd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbd
 
Bab 7 apbn & uln
Bab 7 apbn & ulnBab 7 apbn & uln
Bab 7 apbn & uln
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docx
 
Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
(Fiscally distressed) municipal merger
(Fiscally distressed) municipal merger(Fiscally distressed) municipal merger
(Fiscally distressed) municipal merger
 
1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.pptAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.ppt
 

More from SeptylytaRahmitaPutr

menyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rsmenyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rsSeptylytaRahmitaPutr
 
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptxclinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptxPPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptxPROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptxSeptylytaRahmitaPutr
 

More from SeptylytaRahmitaPutr (12)

menyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rsmenyusun rencana anggaran biaya proyek rs
menyusun rencana anggaran biaya proyek rs
 
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptxclinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
clinicalpathwayforrsudende-141109200752-conversion-gate01.pptx
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
 
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptxPPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Standar-Akreditasi-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-1.pptx
 
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptxPROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
PROKER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISS.pptx
 
PENGANGGARAN KESEHATAN.pptx
PENGANGGARAN KESEHATAN.pptxPENGANGGARAN KESEHATAN.pptx
PENGANGGARAN KESEHATAN.pptx
 
1 Hukum Bisnis.ppt
1 Hukum Bisnis.ppt1 Hukum Bisnis.ppt
1 Hukum Bisnis.ppt
 
BAURAN PEMASARAN.ppt
BAURAN PEMASARAN.pptBAURAN PEMASARAN.ppt
BAURAN PEMASARAN.ppt
 
DESIGN PRODUK.ppt
DESIGN PRODUK.pptDESIGN PRODUK.ppt
DESIGN PRODUK.ppt
 
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
2. Praktikum Kegiatan Ekonomi kesehatan.pptx
 
PASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptx
PASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptxPASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptx
PASAR PELAYANAN KESEHATAN.pptx
 
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
 

ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.ppt

  • 2. 2 Arah kebijakan Fiskal secara teori: Ketika lahir (1930-an), kebijakan fiskal diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro, dalam perkembangan terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus pada cara untuk mengurangi defisit anggaran (Hall & Taylor, Macro Economics, Ed 4, 1992, Hal 122) pokok kebijakan fiskal adalah : Prioritas I : mengatasi defisit (dan masalah APBN lainnya), Prioritas II: mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro 1/12/2023
  • 3. 3 • Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah tercermin dalam APBN, merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran negara dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas posisi eksternal. • APBN dikatakan sehat dan kuat apabila tidak sarat dengan beban fiscal non-discretionary, sehingga akan memberikan ruang gerak yang luas bagi kebijakan pemerintah. 1/12/2023
  • 4. 4 • Sebelum tahun 2000, APBN menerapkan anggaran berimbang dan menerapkan prinsip T-Account. • Namun sesungguhnya APBN sebelum tahun 2000 menganut prinsip anggaran defisit mengingat bahwa komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman luarnegeri dan/atau adanya perolehan hasil divestasi saham pemerintah pada sejumlah BUMN diperhitungkan sebagai penerimaan negara. • Tahun anggaran 2000, APBN telah menerapkan Government Finance Statistics (GFS)  standar internasional pelaporan keuangan pemerintah. Lanjutan… 1/12/2023
  • 5. 5 • Pembiayaan anggaran (below the line) secara eksplisit mulai diperlihatkan pada APBN tahun 2000. • Fungsi komponen pembiayaan anggaran adalah untuk membiayai defisit atau menampung surplus APBN. • Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. • Berperan sebagai alat untuk memperkirakan dampak operasi keuangan pemerintah terhadap perekonomian. • Perubahan di dalam kewajiban pemerintah, baik yang berkaitan dengan pembayaran kembali segala kewajiban pemerintah (repayment) di masa yang akan datang. • Perubahan likuiditas yang dimiliki pemerintah (liquidity holding). Lanjutan… 1/12/2023
  • 6. 6 Konsep Defisit Anggaran Defisit terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan. Ada 2 konsep defisit yang penting, yakni: • Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara. • Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga utang/pinjaman dengan penerimaan. 1/12/2023
  • 7. 7 Komposisi Pembiayaan Anggaran Pembiayaan anggaran dikelompokkan menjadi dua: • Pembiayaan dalam negeri dan • Pembiayaan luar negeri Pembiayaan dalam negeri: a) Sektor perbankan dalam negeri: i. Pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri dapat berupa pinjaman atau kredit bank. ii. Penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) tahun- tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan pada rekening-rekening pemerintah, baik di bank-bank umum maupun bank sentral, atau iii. Penambahan simpanan pemerintah di sektor perbankan dalam hal terdapat sisa anggaran lebih pada pelaksanaan APBN dan 1/12/2023
  • 8. 8 b) Sektor nonperbankan dalam negeri • Penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada BUMN dan penerimaan privatisasi BUMN. • Penjualan obligasi pemerintah (fiskalisasi) • Penjualan aset perbankan dalam program restrukturisasi (penyehatan), dan • Penyertaan modal pemerintah Note: Hasil Privatisasi maupun penjualan asset restrukturisasi perbankan tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara karena transaksi tersebut merupakan pemindahbukuan asset dari yang kurang likuid ke bentuk yang lebih likuid dalam upaya mempertahankan likuiditas pada posisi keuangan pemerintah guna menutup kekurangan dalam pembiayaan pengeluaran negara dan hal tersebut akan berpengaruh pada posisi kekayaan pemerintah di masa yang akan datang. Lanjutan… 1/12/2023
  • 9. 9 • Pembiayaan Luar Negeri Merupakan net penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dikurangi dengan pelunasan pokok pinjaman luar negeri. • Pinjaman program: berupa valuta asing yang dapat dirupiahkan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mencairkan pinjaman program, pemerintah biasanya diharuskan untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang menjadi syarat pencairan tersebut (policy matrix). • Pinjaman Proyek: penggunaannya lebih terarah kepada pembiayaan pelaksanaan suatu proyek tertentu sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam pengeluaran pembangunan. Lanjutan… 1/12/2023
  • 10. 10 • Pinjaman luar negeri yang dikenal sebagai penerimaan pembangunan atau penerimaan luar negeri dalam konsep T- Account, sesuai dengan GFS tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara melainkan unsur pembiayaan negara karena net penarikan pinjaman luar negeri mempengaruhi posisi atau beban kewajiban pemerintah di masa yang akan datang. • Peranan pembiayaan dalam negeri diharapkan semakin meningkat sebagai cermin peningkatan kemandirian dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri. Lanjutan… 1/12/2023
  • 11. 11 Pembiayaan Anggaran dan Implikasi Ekonomi Makro • Pinjaman dari Perbankan : – Money creation  Inflation • Pinjaman Luar Negeri : – Terbatas (creditworthiness) – Beban utang (defisit berarti penambahan utang) – Beban generasi berikutnya (pokok + bunga) • Obligasi Pemerintah (SUN) – Cash-flow – Retail • Fiskalisasi (obligasi) vs Moneterisasi (SBI) 1/12/2023
  • 12. 12 • Privatisasi : – Efisiensi, – Memperbaiki posisi fiskal (liquidity holding), – PHK, – Kontrol pemerintah terhadap industri • Penjualan asset : melalui PT PPA  optimalisasi nilai asset dan strategi dan waktu penjualan asset secara tepat. Lanjutan… 1/12/2023
  • 13. 13 Kondisi Fiskal Indonesia : 1. Masalah Ekonomi Makro : • Pertumbuhan ekonomi yang belum sustainable. • Pertumbuhan ekonomi yang ada kurang didorong oleh perkembangan investasi. • Investasi kurang bergairah • Kemampuan Pemerintah untuk melakukan investasi kurang. 1/12/2023
  • 14. 14 2. Masalah APBN : APBN mengalami defisit, karena : Kebutuhan akan belanja negara yang tinggi • Indonesia terdiri atas teritorial yang luas dan ribuan pulau. • Populasi penduduk yang besar (219,20 juta pada tahun 2005) • Tingkat pendapatan per kapita yang rendah (US$ 1,261.13 per tahun pada tahun 2005). • Tingkat pengangguran yang tinggi (9,5 persen) • Tingkat kemiskinan yang tinggi (15,11 persen) • Kebanyakan Belanja Negara tidak diskresioner (non discretionary) • Investasi Pemerintah masih sebesar 20% dari total penerimaan 1/12/2023
  • 15. 15 Piranti Kebijakan Ringkasan RAPBN-P 2006 & RAPBN 2007 dalam triliunan rupiah Uraian RAPBN-P 2006 RAPBN 2007 A. Pendapatan Negara dan Hibah Perpajakan Bukan Pajak Hibah 651,9 423,5 224,5 3,9 713,4 505,9 204,9 2,7 B. Belanja Negara Pusat Daerah 689,5 470,2 219,4 746,5 496,0 250,5 C. Keseimbangan Umum = (A-B) (37,6) (33,1) D. Pembiayaan = - C Dalam Negeri Luar Negeri (35,1 – 63,6) 37,6 52,4 (14,8) 33,1 51,3 (18,2) 1/12/2023
  • 16. 16 Ringkasan Anggaran Belanja 2002-2007 (Rasio terhadap PDB) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A. Pendapatan Negara dan Hibah 18.5 16.4 20.3 19.6 20.9 20.2 B. Belanja Negara 20.0 18.0 21.6 20.6 22.1 21.1 C. Defisit (A-B) (1.5) (1.7) (1.3) (1.0) (1.2) (0.9) Note :2002-2003 :PAN 2004-2005 :APBN-P 2006 :RAPBN-P 2007 :RAPBN 1/12/2023
  • 17. 17 ARAH KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA JANGKA MENENGAH Filosofi Arah Kebijakan Fiskal  Penerimaan Negara = Belanja Negara (seperti yang kita hadapi saat ini)  Secara lebih sederhana bisa disebut penanggulangan defisit, melalui tahap : • Mencapai penurunan defisit • Mencapai anggaran berimbang • Mencapai anggaran surplus  Jangka Menengah : mengacu pada konsolidasi fiskal dan kesinambungan fiskal. 1/12/2023
  • 18. KEBIJAKAN FISKAL Upaya Pemerintah mencapai sasaran ekonomi Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pengeluaran Pemerintah (G) Pajak (Tx) Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal 18 1/12/2023
  • 19. Ekonomi Lesu Pengeluaran Pemerintah dinaikkan Pajak Dikurangi Pendapatan Riel naik Permintaan Barang dan Jasa naik Produksi Barang dan Jasa naik Kegiatan Ekonomi Meningkat MEKANISME KEBIJAKAN FISKAL 19 1/12/2023
  • 20. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL •Fungsi Alokasi •Fungsi Stabilisasi •Fungsi Distribusi 20 1/12/2023
  • 21. Prinsip APBN: -Berimbang  Penerimaan = pengeluaran -Surplus  Penerimaan > pengeluaran -Defisit  Penerimaan < pengeluaran Menutup defisit :  Cetak uang  Menerbitkan obligasi  Hutang DN / LN 21 1/12/2023
  • 24. Pengeluaran Negara: -Konsumsi Pemerintah -Investasi Pemerintah -Pemberian subsidi -Pemberian transfer Penerimaan Negara Pajak: -Pajak penghasilan -Pajak pertambahan nilai -Pajak bumi dan bangunan -Cukai -Bea masuk -Pajak ekspor 24 1/12/2023
  • 27. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang secara langsung dapat dikendalikan oleh pemerintah, serta memiliki dampak langsung pada perekonomian di Indonesia. 27 1/12/2023
  • 28. Secara singkat grafis, pengaruh tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : KEBIJAKAN MONETER Instrumen Dan Indikator Moneter Di Bank Sentral Perekonomian Indonesia (GDP, Inflasi, Tk Pengangguran, Neraca pembayaran) Kebijakan Pemerintah Lainnya 28 1/12/2023
  • 29. Gambar di atas menunjukkan bahwa melalui instrumen (Operasi pasar terbuka, tk. Diskonto, cadangan minimum, himbauan, dll) serta indikator moneter (tk. Bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang moneter akan mempengaruhi perekonomian, yang terlihat dari perubahan pendapatan nasional (GDP), tingkat inflasi, jumlah pengangguran dan neraca pembayaran). Meskipun demikian, kebijakan pemerintah lainnya juga turut mempengaruhi beberapa indikator perekonomian Indonesia tersebut. 29 1/12/2023
  • 30. Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang sangat penting dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui beberapa jalur: a. Jalur Biaya Modal b. Jalur Kekayaan c. Jalur Harga Relatif d. Jalur Langsung 30 1/12/2023
  • 31. Jalur Biaya Modal Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur biaya modal dapat digambarkan sebagai berikut : Kebijakan Moneter BI (melalui Surat Berhaganya) Cadangan Bank Umum mengalami kenaikan Jumlah uang beredar cenderung bertambah Tingkat Bunga, sebagai harga dari JUB, akan turun Investasi sektor riil akan naik Kapasitas Produksi nasional akan naik Pendapatan Nasional (GDP) akan naik 31 1/12/2023
  • 32. Jalur Kekayaan Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur kekayaan dapat digambarkan sebagai berikut Kebijakan Moneter Ekspansif Jumlah uang beredar naik Konsumsi masyarakat meningkat Pengeluran Total Naik Pendapatan Nasional (GDP) akan naik 32 1/12/2023
  • 33. Jalur Harga Relatif Secara garis besar, pengaruh JUB terhadap perekonomian melalui jalur harga relatif dapat digambarkan sebagai berikut; Kebijakan Moneter Jumlah uang beredar naik Uang. kas dlm portofolio kekayaan masy. berlebih Kelebihan tsb. Akan ditukarkan dng kekayaan lain Produksi thd. Bentuk kekayaan tsb. Akan naik Investasi naik Dan Pendapatan Nasional (GDP) akan naik 33 1/12/2023
  • 34. TUJUAN PEMBANGUNAN Masyarakat yang adil dan makmur MANAJEMEN EKONOMI MAKRO Pertumbuhan Ekonomi Full Employment Stabilitas Harga External Equilibrium Fiskal Moneter Harga International Trade 34 1/12/2023
  • 35. KEBIJAKAN MONETER Upaya Pemerintah mencapai sasaran ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal Suku Bunga Jumlah Uang Beredar Investasi Kegiatan Produksi 35 1/12/2023
  • 36. KEBIJAKAN MONETER Kebijakan Ekspansi  Kebijakan yang ditujukan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Easy Money Policy  Menambah jumlah uang beredar Kebijakan Kontraksi  Kebijakan yang ditujukan untuk mempersempit kegiatan ekonomi. Tight Money Policy  Mengurangi jumlah uang beredar 36 1/12/2023
  • 37. KEBIJAKAN MONETER Fungsi uang Uang  Segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar Sebagai alat pembayaran/alat tukar Sebagai alat penyimpan kekayaan Sebagai alat penilai Jenis uang Commodity money Fiat money 37 1/12/2023
  • 39. KEBIJAKAN MONETER Penawaran Uang M1 Arti Sempit M2 M3 Kartal + Giral M1 + Uang Kuasi M2 + Instrument Keuangan 39 1/12/2023
  • 40. KEBIJAKAN MONETER INTERAKSI ANTARA PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG Suku Bunga Jumlah Uang MS MD 0 i Menentukan Suku Bunga 40 1/12/2023
  • 41. Operasi Pasar Terbuka Cadangan Minimum Moral Persuasion Suku Bunga SBI Jumlah Uang Beredar Suku Bunga Kredit Likuiditas Bank TRANSMISI MEKANISME KEBIJAKAN MONETER Pertumbuhan Ekonomi Pemberdayaan Penuh Stabilitas Harga Keseimbangan Eksternal Investasi dan Konsumsi 41 1/12/2023
  • 42. PERANAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN PERBANKAN NASIONAL Kebijakan Moneter Suku Bunga Uang Beredar Konsumsi, Inventasi, Ekspor Pertumbuhan, Inflasi 42 1/12/2023
  • 44. PERBANKAN DI INDONESIA BANK BANK SENTRAL BANK KOMERSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT(BPR) BANK INDONESIA BANK PEMERINTAH BANK SWASTA NASIONAL BRI, BNI, MANDIRI, BTN, BEI 5 7,479 2,027 31 126 *) TIDAK TERMASUK BRI Unis =4,049 *) BANK PEMBANGUNAN DAERAH 26 1,003 BANK ASING DAN JOINT VENTURE 76 4,529 BANK KOMERSIAL 132 44 1/12/2023
  • 45. BANK INDONESIA (BANK SENTRAL) MISI Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. SASARAN UTAMA Memelihara Kestabilan Moneter 45 1/12/2023
  • 46. MASALAH UTAMA YANG DIHADAPI • Inflasi yang meninggi • Depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar • Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi 46 1/12/2023
  • 47. BEBERAPA KEBIJAKAN YANG DIAMBIL • Memberlakukan kebijakan moneter ketat • Menaikkan tingkat suku bunga • Menaikkan Giro Wajib Minimum 5%+++ 47 1/12/2023
  • 48. Perkembangan Kredit Perbankan (Rp. Miliar) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Sep- 04 KI KMK Konsumtif 48 1/12/2023
  • 51. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA Strategi membangun Industri Perbankan yang kuat Kerangka Dasar Arsitektur Perbankan Indonesia: Pilar 1  Struktur Perbankan yang sehat Pilar 2  Sistem Pengaturan yang efektif Pilar 3  Sistem Pengawasan yang independen dan efektif Pilar 4  Industri Perbankan yang kuat Pilar 5  Instruktur Pendukung yang mencukupi Pilar 6  Perlindungan Konsumen 51 1/12/2023
  • 52. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional: - Memperkuat permodalan Bank  modal minimum bank umum Rp 100 miliar  modal pendirian bank baru Rp 3 triliun - Memperkuat daya saing BPR - Meningkatkan akses kredit Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan - Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan  melibatkan pihak III/panel ahli/riset di daerah/pusat - Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision 52 1/12/2023
  • 53. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan - Koordinasi antar lembaga pengawasan - Konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia - Meningkatkan kompetensi pemeriksa Bank - Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko - Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional - Meningkatkan Good Corporate Governance - Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan - Meningkatkan kemampuan operasional bank 53 1/12/2023
  • 54. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan - Mengembangkan lembaga pengelolaan kredit - Mengoptimalkan penggunaan lembaga pemeringkat kredit (credit bureau) Program Peningkatan Perlindungan Nasabah - Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah - Pendirian lembaga mediasi perbankan yang independen - Menyusun transparansi informasi produk - Mendorong bank melakukan edukasi kepada konsumen 54 1/12/2023
  • 55. VISI PERBANKAN KEDEPAN BANK INTERNASIONAL BANK NASIONAL DAERAH KORPO- RASI RITEL LAINNYA BANK DENGAN FOKUS: BPR BANK DENGAN KEGIATAN USAHA TERBATAS PERMODALAN (Rp Triliun) 0,1 10 50 2 sampai 3 bank 3 sampai 5 bank 30 sampai 50 bank 55 1/12/2023
  • 56. SUBSIDI DALAM PEREKONOMIAN * Subsidi BBM 56 1/12/2023
  • 57. Sebuah kegiatan yang dibantu subsidi secara terus menerus sangat tidak baik, karena membuat kegiatan tersebut tidak mandiri. Jika pemberi subsidi mampu belum ada masalah, namun jika pemberi subsidi sudah tidak kuat lagi, akan muncul masalah besar pada pihak penerima dan pemberi subsidi. Ekonomi tanpa subsidi adalah ekonomi yang sehat. Jika subsidi dihilangkan, secara bertahap, akan tercipta ekonomi yang sehat dan mandiri. Cukup sulit merubah kebiasaan dari tergantung subsidi menjadi mandiri.Namun kemandirian adalah lebih baik daripada ketergantungan. SUBSIDI DALAM KEGIATAN EKONOMI 57 1/12/2023
  • 58. Jika harga BBM Rp 1.810 per liter harga BBM luar negeri Rp 3.240 per liter, berarti ada Subsidi Rp 1.430 per liter Kebutuhan BBM di Indonesia 242 juta liter per hari. produksi dalam negeri hanya 178 juta liter per hari. kekurangannya diimpor 64 juta liter per hari Maka uang yang harus dipakai mensubsidi 64 juta liter tersebut berjumlah Rp 91.520.000.000 per hari dan dalam satu tahun berjumlah Rp 33.404.800.000.000. Subsidi selama ini dianggap kurang mencapai sasaran karena sebagian besar hanya dinikmati langsung oleh mereka yang memiliki kendaraan bermotor saja, dan para pengusaha angkutan atau pemilik industri. Sekitar 84% dari bensin yang beredar di masyarakat habis digunakan oleh orang yang mampu dan hanya 16%nya yang dinikmati oleh mereka yang miskin. 58 1/12/2023
  • 59. DAMPAK SUBSIDI DALAM PEREKONOMIAN Pw Pd D S SUBSIDI B E A P 0 Q Kerugian Produsen= PdEBPw Surplus Konsumen = PdEAPw DEAD WEIGHT LOSS AEB 59 1/12/2023
  • 60. KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) Jenis BBM Harga Lama Harga Maret Harga Oktober Premium Rp 1.810 Rp. 2.400 Rp 4.500 Minyak Tanah Rp 700 Rp. 700 Rp 2.000 Solar Rp 1.650 Rp 2.100 Rp 4.300 60 1/12/2023
  • 61. DANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BBM 61 1/12/2023
  • 62. • Sejak tahun 2000 pemerintah menghentikan subsidi BBM secara bertahap. Dana subsidi BBM dialokasikan untuk program kompensasi yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dengan perincian sebagai berikut: 1. Tahun 2000: Dana Kompensasi Sosial (DKS) yang terdiri dari program Pembangunan Prasarana, Dana Tunai dan Dana Bergulir, dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. 62 1/12/2023
  • 63. 2. Tahun 2001: Program Beras Murah, Kesehatan, Pendidikan dan Prasarana Air Bersih, Dana Bergulir, Bantuan Transportasi, dan Bantuan Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2,2 trilyun; tahun 2002 sebesar Rp. 2,85 trilyun, dan tahun 2003 sebesar; Rp. 4,4 trilyun. 63 1/12/2023
  • 64. Pada dasarnya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM mengambil dua bentuk, yaitu: • bentuk pemberian bantuan langsung seperti beras murah, Bantuan makanan, dan bantuan tunai; • bentuk pemberdayaan masyarakat seperti Dana Bergulir dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 64 1/12/2023
  • 65. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM tahun 2005 meliputi empat bidang yaitu: 1. Bidang Pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 6,27 trilyun untuk pemberian Biaya Oprasional Sekolah (BOS) dan beasiswa reguler untuk tingkat SMA/SMK/MA serta menjamin siswa miskin tetap sekolah. 2. Bidang Kesehatan dialokasikan dana sebeasr Rp. 3,87 trilyun untuk pemberian pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta (yang ditunjuk) di kelas III dan di Puskesmas 65 1/12/2023
  • 66. 3. Bidang Infrasturktur Perdesaan dialokasikan dana sebesar Rp. 3,34 trilyun yang difokuskan kepada desa tertinggal yang membutuhkan penyedian, peningkatan dan perbaikan di bidang perasarana jalan dan jembatan perdesaan, prasarana irigasi perdesaan dan prasarana air bersih di perdesaan. 4. Bidang Bantuan Langsung Tunai dialokasikan dana sebesar Rp. 4,65 trilyun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000/Rumah Tangga/bulan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin. 66 1/12/2023
  • 67. BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA - Keluarga miskin hasil survei BPS. - Menjaga persepsi bahwa garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang selama ini dikenal.  Makanan setara 2.100 kilo kalori + non makanan. - Garis kemiskinan terukur. 67 1/12/2023
  • 68. KRITERIA KELUARGA PENERIMA BLT Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pen-cacahan orang miskin dengan melibatkan berbagai pihak/sumber, antara lain dari: 1. Pemerintah Daerah. 2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 3. Daftar Keluarga Miskin yang menerima pembebasan biaya sekolah dan perawatan kesehatan. 4. Ketua RT/satuan lingkungan sosial ter-kecil. 68 1/12/2023
  • 69. KRITERIA KEMISKINAN: - Luas dan jenis lantai bangunan. - Jenis dinding bangunan. - Fasilitas jamban/kakus. - Sumber air minum. - Sumber penerangan utama. - Jenis bahan bakar untuk masak. - Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu. - Frekuensi makan dalam sehari. - Kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun. - Kemampuan berobat ke puskemas/poliklinik. - Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga. - Pendidikan kepala rumah tangga. - Kepemilikan asset liquid (minimum Rp.500 ribu). - Anak usia sekolah yang putus sekolah. 69 1/12/2023
  • 70. Garis Kemiskinan (Setiap Orang/Bulan) Jumlah Rp. 120.000,- 16 juta jiwa 4 juta KK Rp. 150.000,- (garis kemiskinan yang biasa digunakan) 40 juta jiwa 10 juta KK Rp. 175.000,- (near poor) 62 juta jiwa 15,5 juta KK Sumber: BPS - Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebesar Rp.100.000,-/rumah tangga/bulan. - Bila ingin mencakup near poor untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2005 dibutuhkan Rp.4,65 triliun (15,5 juta KK x Rp.300.000,-). PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK/KELUARGA MISKIN ( 2005 ) 70 1/12/2023
  • 71. BESARNYA BANTUAN - Rp.100.000,-/bulan/rumah tangga. - Dibayarkan per 3 bulan  Rp.300.000,- - Garis kemiskinan ± Rp.150.000,-/bulan/orang ≈ Rp.600.000,-/bulan/rumah tangga. - Tujuannya adalah mempertahankan tingkat konsumsi/kesejahteraan rumah tangga miskin ketika terjadi kenaikkan harga BBM. 71 1/12/2023
  • 72. KAJIAN MIKRO ATAS BANTUAN TUNAI LANGSUNG 72 1/12/2023
  • 73. PERUBAHAN HARGA: Income & Substitution Effects • Substitution Effect – Pengaruh perubahan konsumsi pada suatu barang terkait dengan perubahan pada harga (relative price) yaitu slope dari budget line. • Income Effect – Pengaruh pembelian suatu barang karena terjadi perubahan pendapatan (real income) yaitu posisi dari the budget line 73 1/12/2023
  • 74. Harga barang X turun Barang lain (Y) Barang X U1 U2 X1 X3 E1 E3 E2 X2 Substitution effect: E1  E2 Income effect: E2  E3 74 1/12/2023
  • 75. Mengukur Perubahan Kemakmuran Akibat Perubahan Harga • Ketika harga turun (naik) akan membuat individu semakin membaik (memburuk) tingkat kemakmurannya. • Menghitung perubahan kemakmuran menggunakan Compensation Variation (CV) 75 1/12/2023
  • 76. Compensating Variation (CV) • minimum (maximum) jumlah uang yang harus diberikan (diambil) dari seorang individu agar dia berada dalam tingkat kemakmuran sebelum terjadi kenaikan (penurunan) harga. 76 1/12/2023
  • 77. Kenaikan Harga BBM (barang yang terkait dengan BBM) Barang lain (Y) Barang X U2 U1 X3 X1 E3 E1 E2 X2 COMPENSATION VARIATION Kenaikan harga BBM (barang yang Terkait BBM) membawa kemakmuran Turun Dari U1 ke U 2. Untuk memper- Tahankan tingkat kemakmuran di U 1 Diperlukan dana kompensasi (Compensation Variation). M1 M1 M0 – M1 77 1/12/2023
  • 78. BANTUAN TUNAI LANGSUNG • Agar Bantuan Tunai Langsung Tidak mengurangi tingkat kemakmuran (kemiskinan) maka besarnya dana Bantuan Tunai Langsung minimal adalah sebesar garis M0 – M1. Apakah Rp 100.000 sudah memadai dengan M0 – M1? M0 – M1 tidak dimaksudkan untuk menjadikan orang miskin menjadi tidak miskin, namun sekedar menjadikan orang miskin tidak menjadi lebih miskin dari sebelumnya. 78 1/12/2023
  • 79. APAKAH yang terpikir di dalam hati kita ketika menyaksikan kejadian ketika ada niat pemerintah membantu mereka yang paling miskin dengan bantuan 100 ribu rupiah per kepala? Kita menyaksikan Waginem (80), Wadiman (70), dan Kasipah (80) menghembuskan napas terakhir secara mengenaskan saat antre untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai? Atau ketika seorang Ketua RT ditikam mati oleh massa yang tidak puas dengan cara pembayaran bantuan langsung tunai? Andreas A Yewangoe., Ketika Bantuan Langsung Tunai Jadi Petaka., Suara Pembaruan PROSPEK BANTUAN TUNAI LANGSUNG 79 1/12/2023
  • 80. - Contagion effect (multiuplier effect) dari kenaikan harga BBM mengatrol harga-harga barang lain ikut naik khususnya transportasi membawa inflasi kepada double digit (17,89 persen Oktober 2005 year to year). Ditakutkan akan marak terjadi pemutusan hubungan kerja, yang selanjutnya menambah jumlah penduduk miskin, yang pada gilirannya akana menambah jumlah bantuan tunai langsung mengurangi kemampuan stimulus fiscal. Penurunan investasi ditakutkan akan terjadi karena mahalnya biaya investasi (tingginya suku bunga)  menghambat pertumbuhan ekonomi. 80 1/12/2023
  • 81. DISTRIBUSI PENGELUARAN UNTUK BBM MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN Sumber: Diolah dari Data BPS 2002 Kelompok Pendapatan Distribusi Subsidi BBM Dalam Trilliun Rupiah 20% teratas 43% 48,9 20% kedua teratas 23% 26,2 20% di tengah 16% 18,2 20% kedua terbawah 11% 12,5 20% terbawah 7% 7,9 Jumlah 100% 113 81 1/12/2023

Editor's Notes

  1. Perekonomian Indonesia - Perbanas -
  2. 2
  3. 3
  4. 5
  5. 6
  6. 3