Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

1. RAPBN DAN RAPBD

2. RAPBN RAPBD APBN APBD
RAPBN merupakan
kependekan dari
Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara.
RAPBD merupakan
kependekan dari
Rencana Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
ABN merupakan
kependekan dari
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
yang telah disetujui
oleh anggota DPR
APBD merupakan
kependekan dari
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
PENGERTIAN

3. Struktur APBN
Pendapatan Negara
Belanja Negara

4. Pendapatan Negara
1. Produk Domestik
Bruto
3. Produk Nasional
Neto
2. Produk Nasional
Bruto
5. Pendapatan
Perseorangan
4. Pendapatan
Nasional Neto
6. Pendapatan
Bebas

5. Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja
barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah
Belanja Pemerintah daerah
Belanja yang terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana
Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana
Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).

6. STRUKTUR
APBD Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Bagian dana perimbangan
Lain-lain pendapatan yang
sah seperti dana hibah
1. Pendapatan
daerah, terdiri
dari
2.Belanja daerah, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

7. Fungsi APBN dan APBD
Fungsi
otorisasi
Fungsi
perencanaan
Fungsi alokasi
Fungsi
distribusi
Fungsi
pengawasan
Fungsi
stabilisasi

8. Landasan Hukum APBN dan
APBD
1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang pendapatan belanja Negara
3. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan
APBN
4. UU No.17 tahun 2003

9. Penyusunan APBN
Pertama,tahap pendahuluan
Tahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain:
a. meliputi penentuan asumsi dasar APBN
b. perkiraan penerimaan dan pengeluaran
c. skala prioritas, dan
d. penyusunan budget exercise.
Kedua, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN.
Ketiga,tahap pengawasan APBN.
Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik
eksternal maupun internal pemerintah.

10. Penyusunan APBD
1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementar
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
5. Penyusunan rancangan perda APBD
6. Penetapan APBD

11. Kebijakan Fiskal
Langkah-langkah pemerintah untuk
membuat perubahan dalam system pajak
atau dalam pembelanjaannya dengan
maksud untuk mengatasi masalah
ekonomi
Penstabilan Otomatik
menciptakan kenstabilan yang lebih
tinggi kepada kegiatan ekonomi
Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan fiscal yang digunakan masalah
makro ekonomi ( Pengganguran, inflasi,
atau tingkat pertumbuhan yang lambat )

12. A. Sumber Pendapatan
Negara (pemerintah pusat):
1. Penerimaan Dalam Negeri 2. Hibah
a) Penerimaan
Perpajakan
b) Penerimaan
Bukan Pajak

13. 1. Penerimaan Dalam Negeri, meliputi:
a) Penerimaan Perpajakan= semua penerimaan yang terdiri dari
pajak dalam negeri (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, PBB, cukai,
dll), serta pajak perdagangan internasional (bea masuk &
pajak/pungutan ekspor).
b)Penerimaan Bukan Pajak, meliputi: penerimaan SDA (migas &
nonmigas), laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
dll.
2. Hibah
Merupakan semua penerimaan negara yang
berasal dari sumbangan swasta dalam negeri,
sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

14. B. Sumber Pendapatan
Pemerintah Daerah
a) Pendapatan
Daerah
b) Pembiayaan
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan.

15. a) Pendapatan
Daerah
Merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan. Terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)= pendapatan yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber
PAD, yaitu:
• Pajak Daerah= iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah &
pembangunan daerah.
Jenis Pajak Daerah:
 Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi: pajak kendaraan bermotor, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor, dll.
 Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota: pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.

16. • Retribusi Daerah= pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan
berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan
jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas
permohonan & untuk kepentingan orang/badan yang memerlukan.
• Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Lain-lain Penerimaan yang Sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai
tukar rupiah tehadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk
lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.
2. Dana Perimbangan= adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdiri dari:
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusu

17. 3. Pinjaman Daerah= semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
dari pihak lain sejumlah uang atau manfaatbernilai uang sehingga daerah
tersebut dibeni kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit
jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
4. Lain-lain Pendapatan Pembangunan= terdiri dari hibah dan dana darurat.
Dana darurat adalah dana yang berasal dai APBN yang dialokasikan kepada
daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa atu krisis
solvabilitas.
b) Pembiayaan
Meliputi: sisa lenih perhitungan anggaran
daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana
cadangan daerah, dan hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

18. DAFTAR PUSTAKA
http://arditansarutobi.blogspot/com/2010/09/sumber-pendapatan-negara-pusat-daerah.
html?m=1

19. Nama kelompok :
1. Gita Ayu A. (07)
2. Pranatalia (11)
3. Stefanus Setia Putra ()
4. Titik Siswati A. (17)