Board of Director dan Good Corporate Governance

1. BOARD OF DIRECTOR DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Pergertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu
konsep bahwa organisasi atau perusahaanadalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab
terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya
adalah konsumen,karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala
aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh
karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu
organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat
keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang
timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih
panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan
terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi
dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku
kepentingannya.
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia
Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang
akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok,
dan stakeholdersyang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai
bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan
kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan
menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring
dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang
ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-
prinsip hak azasi manusia (HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam
pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan
baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-

2. perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika
membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan.
Di Indonesia pelaksanaan CSR telah diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur didalam bab V pasal 74 ayat (1),(2),(3),(4) dimana
dalam pasal tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan
sosial dan lingkungan hidup dengan kata lain perusahaan bertanggung jawab dalam
permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan
perusahaan, adanya undang-undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk
melaksanakan CSR, karena didalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan
terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR, didalam pasal tersebut
hanya menjelaskan bahwa ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sanksi yang diberikan tidak jelas.
Pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah baik itu dalam
masyarakat , pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari
masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk di ajak mengimplementasikan CSR
terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin
mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang
capacity building ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan.
Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya
untuk meningkatkan image perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak
mau menjalankan CSR-nya. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala
masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya
partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin mendapatkan
bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang capacity building
ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan
masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan image
perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR-nya.

3. Karena adanya kendala pada pengimplementasian CSR sehingga memberikan dampak pada
lingkungan sekitar seperti pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan sekitar
sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pencahariannya, misalnya limbah cair yang
dihasilkan oleh pabrik kimia yang menyebabkan air yang digunakan untuk mengairi sawah.
Dan contoh lainnya adalah supermarket besar yang berada di lingkungan pemukiman warga
yang menyebabkan konsumen usaha-usaha kecil beralih.
Agar CSR berjalan dengan baik terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh
perusahaan yaitu:
1. Tahap perencanaan
Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu awareness building, CSRAssessment, dan
CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun
kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen, Upaya ini dapat dilakukan
antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.
CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan
mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-
langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan
CSR secara efektif.
Langkah selanjutnya adalah membuat CSR manual. Hasil assessmen tmerupakan dasar
menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain
melalui benchmarking, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli.
2. Tahap Implementasi
Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak
diimplementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan CSR secara keseluruhan tidak akan
tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal. Padahal anggaran
yang telah dikucurkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk
menjalankan rencana yang telah dirancang.
Dalam memulai implementasi, pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan,
yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara
mealakukan impelementasi beserta alat apa yang diperlukan

4. Berdasarkan realitas ini sebagai warga Indonesia yang baik, menjadi perlu bagi saya untuk
mewujudkan perekonomian Indonesia yang baik dengan memperbaiki sistem implementasi
CSR agar tidak terjadi ketimpangan karena lahiranya perusahaan di tengah lingkungan
masyarakat.
Aturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia
Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang –
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang – Undang tersebut, yaitu:
Pada pasal 74 di Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal menyatakan kepada
setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari kedua pasal diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk
mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau penanam modal. Kondisi
pemaksaan ini menjadi permasalahan bagi kebanyakan perusahaan karena bagi beberapa
perusahaan kegiatan CSR merupakan suatu kesukarelaan bukan suatu kewajiban. Pada
dasarnya, CSR memanglah bukan suatu kewajiban melainkan suatu kesukarelaan
perusahaan, namun sukarela bukan berarti perusahaan boleh tidak melaksanakan CSR

5. ataupun hanya melaksanakan CSR seperlunya saja. Oleh karena itu, dalam melaksanakan
program CSR ada beberapa prinsip dasar tanggung jawab sosial yang harus ada dalam CSR
(Jalal, 2011), yaitu:
1. Akuntabilitas
2. Transparensi
3. Perilaku Etis
4. Penghormatan kepada Kepentingan Stakeholder
5. Kepatuhan kepada Hukum
6. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional
7. Penegakan HAM
Untuk mengimplementasikan CSR tergantung dari pemahaman dan kebutuhan dari
perusahaan yang bersangkutan karena sampai saat ini belum ada kesatuan pandangan baik
dari lembaga maupun para pakar mengenai pengertian maupun ruang lingkup CSR tersebut.
Namun pada tahun 1998, seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson
Warhurst menjelaskan ada 16 (enam belas) prinsip yang harus diperhatikan dalam
mengimplementasikan CSR (Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2011: 57). Adapun prinsip –
prinsip itu adalah sebagai berikut:
1. Prioritas perusahaan. Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai
prioritas tertinggi penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Manajemen terpadu. Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus
mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,
sebagai salah satu unsur fungsi manajemen.
3. Proses perbaikan. Melakukan evaluasi atas setiap kebijakan, program, dan kinerja
sosial secara berkesinambungan.
4. Pendidikan karyawan Sebagai stakeholders primer karyawan harus ditingkatkan
kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka
melalui program pendidikan dan pelatihan.

6. 5. Pengkajian. Pengkajian mengenai dampak sosial yang terjadi atas suatu kegiatan
harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan.
6. Produk dan jasa. Berusaha untuk mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak
mempunyai dampak negatif secara sosial.
7. Informasi publik. Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan
terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan,
penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang atau jasa.
8. Fasilitas dan operasi. Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas
serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan
dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
9. Penelitian. Melakukan dan atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari
penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan
sehubungan dengan kegiatan usaha.
10. Prinsip pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan atau penggunaan
atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan
ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan pemasok. Mendorong kontraktor dan pemasok untuk
mengimplementasikan dari prinsip – prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik
yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab
sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
12. Siaga menghadapi darurat. Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana
dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan
harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan
komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang
muncul.
13. Transfer Best Practice. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis
sepanjang betanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

7. 14. Memberikan sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha
bersama, kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen
serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan
tanggung jawab sosial.
15. Keterbukaan. Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam
lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus
mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap resiko potensial yang
mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.
16. Pencapaian dan pelaporan. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial,
melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan
kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta
menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja,
dan publik.
Prinsip – prinsip ini yang dianggap penulis sangat cocok sebagai panduan utama dalam
usaha untuk mengimplementasikan kegiatan – kegiatan CSR. Namun masih banyak lagi
pendapat dari pakar maupun kelompok kerja mengenai prinsip implementasi kegiatan CSR
yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun program CSR.
Dari prinsip – prinsip diatas, kita dapat menganalisis program – program CSR yang dinilai
tidak ataupun kurang sesuai dengan prinsip – prinsip tersebut. Contohnya; salah satu
perusahaan air minum yang menggemborkan slogan 1 liter untuk 10 liter, ini terkesan
seperti penyedia ”kotak sukarela” bagi masyarakat yang membeli air mineral tersebut
(gagasan dari Dosen kami nih) sehingga jika hanya 4 dari 10 orang membeli air tersebut
maka air bersih yang disumbangkan hanya 40 liter saja dari 100 liter. Nah jika tidak ada yang
membeli air tersebut maka tidak akan ada air bersih yang disumbangkan. Selain itu,
sosialisasi mengenai membuang bekas produk pada tempatnya juga sangat kecil hampir
sukar untuk dibaca, padahal merupakan produk dalam kemasan yang cukup besar. Dan yang
lebih lucu adalah program ini ditujukan ke daerah yang bukan tempat air mineral tersebut
berasal, lalu tempat pengambilan mata air tersebut mendapatkan apa dari perusahaan?.
Melihat hal ini, tampaknya kegiatan tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut merupakan perusahaan yang dermawan dan bermurah hati.

8. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia
Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang
akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok,
dan stakeholdersyang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai
bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan
kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan
menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring
dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang
ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-
prinsip hak azasi manusia (HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam
pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan
baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-
perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika
membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan.
Di Indonesia pelaksanaan CSR telah diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur didalam bab V pasal 74 ayat (1),(2),(3),(4) dimana
dalam pasal tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan
sosial dan lingkungan hidup dengan kata lain perusahaan bertanggung jawab dalam
permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan
perusahaan, adanya undang-undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk
melaksanakan CSR, karena didalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan
terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR, didalam pasal tersebut
hanya menjelaskan bahwa ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sanksi yang diberikan tidak jelas.
Pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah baik itu dalam
masyarakat , pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari
masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk di ajak mengimplementasikan CSR

9. terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin
mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang
capacity building ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan.
Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya
untuk meningkatkan image perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak
mau menjalankan CSR-nya. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala
masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya
partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin mendapatkan
bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang capacity building
ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan
masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan image
perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR-nya.
Karena adanya kendala pada pengimplementasian CSR sehingga memberikan dampak pada
lingkungan sekitar seperti pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan sekitar
sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pencahariannya, misalnya limbah cair yang
dihasilkan oleh pabrik kimia yang menyebabkan air yang digunakan untuk mengairi sawah.
Dan contoh lainnya adalah supermarket besar yang berada di lingkungan pemukiman warga
yang menyebabkan konsumen usaha-usaha kecil beralih.
Hubungan Board of Directors dan CSR
Pemangku kepentingan perusahaan yaitu termasuk pemegang saham, karyawan,
masyarakat dan pejabat publik, mengharapkan perusahaan dapat mengelola ,mengurangi
atau mencegah dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang mungkin terkait dengan
operasi perusahaan. Program CSR membantu perusahaan memastikan bahwa mereka
responsif terhadap masalah ini. Program CSR yang efektif dilaksanakan melalui kebijakan
dan standar tingkat korporat dan didukung oleh mekanisme pengawasan, program
pelatihan dan tindakan akuntabilitas.
Kegagalan untuk menangani masalah pemangku kepentingan secara efektif dapat
mengekspos perusahaan ke berbagai risiko finansial dan non-keuangan, termasuk hilangnya
akses terhadap keuangan, moral karyawan yang buruk, penolakan masyarakat dan

10. meningkatnya paparan terhadap denda peraturan dan tuntutan hukum. Dampak buruk,
bahkan akibat dari insiden tunggal, menyebabkan perusahaan mengalami kerusakan
reputasi. Ini adalah perusahaan yang memiliki reputasi baik yang memiliki kemampuan
untuk memanfaatkan hubungan dengan pemangku kepentingan publik dan swasta utama
dan menerapkan strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Maka tidak
mengherankan, bahwa 54 persen direktur yang disurvei pada tahun 2009 oleh Eisner
mengidentifikasi risiko reputasi sebagai area risiko utama bagi perusahaan mereka.
Apa peran direksi dalam merespons perkembangan ini? Dewan memiliki peran penting
untuk dimainkan dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem untuk mengelola
risiko secara efektif, termasuk potensi kerugian dan tanggung jawab hukum yang terkait
dengan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Sesuai dengan sifat, konteks, dan
profil risiko relatif dari operasi perusahaan, board of directors harus memastikan bahwa
mereka memiliki informasi yang mereka perlukan untuk mengevaluasi keefektifan sistem
manajemen perusahaan yang ada sehubungan dengan masalah sosial dan lingkungan. board
of directors berada dalam posisi untuk mengajukan pertanyaan mengenai proses dan
kriteria dimana personil manajemen mengevaluasi risiko sosial dan lingkungan yang
mungkin terkait dengan lingkungan operasi atau hubungan bisnis tertentu, termasuk di
dalamnya dengan pemerintah tuan rumah dan mitra usaha patungan.
Board of directors harus menekankan pentingnya memastikan bahwa personil manajemen
memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk menanggapi kekhawatiran dan harapan
pemangku kepentingan yang bergeser dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan
prioritas strategis perusahaan. Melalui pendekatan pengawasan yang memantau kepatuhan
terhadap standar yang telah ditetapkan sementara juga mengevaluasi dampak potensial
dari harapan masa depan, board of directors memiliki peran penting dalam membangun dan
memperkuat serangkaian harapan yang menyeluruh berkenaan dengan pengelolaan sosial
dan sosial jangka pendek dan jangka panjang.

11. Daftar Pustaka
Business Insider. 2011. Corporate Social Responsibility And The Role Of The Board Of
Directors. Diambil dari http://www.businessinsider.com/corporate-social-responsibility-
and-the-role-of-the-board-of-directors-2011-6/?IR=T (22 September 2017)
Kompasiana. 2017. Implementasi CSR yang Masih Lesu. Diambil
dari http://www.kompasiana.com/nelishaaaa/implementasi-csr-yang-masih-
lesu_587d7fa350f9fd2705ea7dce (29 September 2017)
Wikipedia. 2017. Tanggung jAwab Sosial Perusahaan. Diambil
dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan (29September
2017)
Wordpress. 2011. Implementasi Corporate Social Responsibility Di Indonesia Terjebak Dalam
Budaya Pop.Diambil
dari https://putradaerahkalbar.wordpress.com/2011/04/18/implementasi-corporate-
social-responsibility-di-indonesia-terjebak-dalam-budaya-pop/ (22 September 2017)
ACADEMIA :
https://www.academia.edu/34841784/BE_GCG_Annisa_Nurlestari_BOARD_OF_DIRECT
OR_DAN_GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE_GCG_Universitas_Mercu_Buana_2017