Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan organiknya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian CSR, perseroan yang wajib melaksanakan CSR, sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR,

1. PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PRAKTEK HUKUM PERUSAHAAN B SEMESTER GENAP 2016/2017
Naufal Kresnoaji Hafizuddin
312014011
Rizki Sianturi
312014098
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA 2017

2. ii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................................ 1
C. Tujuan Penulisan.............................................................................................. 1
BAB II ISI .................................................................................................................... 2
A. Pengertian Corporate Social Responsibility .................................................... 2
B. Pengaturan Corporate Social Responsibility.................................................... 3
C. Model Pelaksanaan Corporate Social Responsibility ...................................... 5
D. Transplantasi Hukum terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007............. 6
BAB III PENUTUP...................................................................................................... 7
A. Kesimpulan....................................................................................................... 7
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 8

3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Corporate Social Responsibility Perseroan muncul dan dilatarbelakangi oleh
pandangan yang berkembang saat ini yang menjelaskan bahwa Perseroan sebagai perusahaan
yang melakukan kegiatan usaha di tengah masyarakat memiliki kewajiban untuk bertanggung
jawab terhadap masalah-masalah sosial yang yang terdapat pada masyarakat yang hidup di
lingkungan sekitar perseroan.
Landasan pandangan Corporate Social Responsibility bersumber dari nilai moral,
bahwa Perseroan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kehidupan
dan kelancara kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan
masyarakat bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat
dimana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi
kepentingan publik.1
Corporate Social Responsibility merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur Corporate Social
Responsibility. Penulis dalam makalah ini akan membahas ketentuan Corporate Social
Responsibility dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
ketentuan organiknya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana ruang lingkup mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) ?
C. Tujuan Penulisan
1) Untuk mengetahui ruang lingkup Corporate Social Responsibility (CSR).
1 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 298.

4. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Corporate Social Responsibility
Secara harafiah, Corporate Social Responsibility memiliki pengertian Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan. Tanggungjawab sosial dapat pula diartikan sebagai berikut;2
”merupakan kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan,
dan melksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat”. David
Crowther dan Guler Aras memberikan definisi Corporate Social Responsibility:3
“The relationship between global corporations, governments of countries dan individual
citizens, more locally the definition is concerned with the relationship between a
corporation and the local society it resides or operates, another definition is concerned
with the relationship between a corporation and its stakeholders.”
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
memberikan definisi Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab yang melekat
pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Secara
konseptual, terma-terma yang memberikan pengertian Corporate Social Responsibility
menunjuk pada arti pentingnya perusahaan sebagai entitas hukum yang hidup di tengah-
tengah masyarakat untuk ikut serta memajukan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan
yang dilakukan dan didanai oleh perusahaan.4
Sedangkan tujuan dari Corporate Social Responsibility menurut Mc Oliver dan EA
Marshal,5 dijelaskan sebagai berikut:
1. Memberikan sebagian keuntungan Perseroan kepada masyarakat dan
lingkungan
2 Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responcibility, Harvindo, Jakarta, 2008, hal. 30
3 David Crowther & Guler Aras, Corporate Social Responsibility,Ventus Publishing ApS, 2008, h. 10.
4 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis tehadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 108.
5 Mc Oliver and EA Marshall, Company Law. Handbook Series, 1991. H. 321., dikutip dari M. Yahya Harahap,
Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 299.

5. 3
2. Melibatkan sumber dan personal Perseroan mengadakan pelatihan khusus
(special training) dan kegiatan nonlaba (non profit) kepada masyarakat
sekitarnya.
3. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (environmental protection) di
sekitarnya.
B. Pengaturan Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility yang diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya terdiri dari satu pasal saja yaitu Pasal 74,
sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan diatur pula
dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan dalam
Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Perseroan yang wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility.
Corporate Social Responsibility tidak diwajibkan terhadap semua Perseroan
tetapi hanya terbatas terhadap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang sumber daya alam dan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang
berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di
bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang mengelola dan memanfaatkan
sumber daya alam. Sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak
mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya
berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jadi Perseroan yang tidak
menjalankan dua kegiatan usaha diatas tidak diwajibkan melaksanakan Corporate
Social Responsibility.
2. Pelaksanaan Kewajiban Corporate Social Responsibility, dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan.
Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) memerintahkan:
(a) Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan Corporate Social
Responsibility sebagai biaya Perseroan. Dengan demikian, pada saat
Direksi menyusun Rancangan Kerja Tahunan, di dalamnya harus memuat
anggaran Corporate Social Responsibility untuk tahun buku yang akan
datang.
(b) Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.

6. 4
3. Perseroan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility, dikenai sanksi.
Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban Corporate Social Responsibility, sedangkan Perseroan tersebut memenuhi
kriteria sebagai Perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam
atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan pasal ini, yang
dimaksud sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah
yang dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang terkait. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.
Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas membuktikan komitmen pemerintah
dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan perseroan terbatas dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja
tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain
dalam peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan Corporate Social
Responsibility yang kewenangan seutuhnya diberikan kepada direksi melalui RUPS bararti
menutup peran aktif pemangku kepentingan (stakeholder) dalam segala bentuk
kegiatannya. Yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan CSR adalah tepenuhinya
hak dan kewajiban pemangku kepentingan, yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan
perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas ini dinyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan /atau
berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan
dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang telah
berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan
penghargaan oleh instansi yang berwenang. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi
pemerintah terhadap perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawabnya.
Sedangkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
dinyatakan bahwa setiap penenam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab

7. 5
sosial perusahaan. Ruang lingkup sabjek dari tanggung jawab sosial perusahaan yaitu
setiap penanam modal yang berada diwilayah Indonesia. Didalam ketentuan pasal 1 angka
(4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa
“Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman
modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”.
Perseorangan diartikan sebagai perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan swasta yang
didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan.
Sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi
kewajiban mengenai Corporate Social Responsibility adalah:6
1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
C. Model Pelaksanaan Corporate Social Responsibility
Menurut Saidi dan Abidin (2004:64-65) sedikitnya ada empat model atau pola
Corporate Social Responsibility yang diterapkan di Indonesia, yaitu:7
1. Keterlibatan langsung.
Program Corporate Social Responsibility dilakukan secara langsung dengan
menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan
secara langsung kepada masyarakat.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan sendiri untuk
mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini merupakan aplikasi dari kegiatan
Corporate Social Responsibility. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah
perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan
di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal,
dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain.
Corporate Social Responsibility dilakukan dengan membangun kerjasama dengan
pihak lain baik itu lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, instansi
6 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jala Permata
Aksara, Jakarta, 2016, h. 157.
7 Tri Budiyono, Op.Cit., h. 117.

8. 6
pendidikan dan lain-lain. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola seluruh kegiatan
maupun dalam pengelolaan dana.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Bergabung, menjadi anggota ataupun mendukung sebuah lembaga sosial yang
berbasis pada tujuan sosial. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih
berorientasi pada pihak pemberian hibah perusahaan yang bersifat ‘hibah pembangunan’.
Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan
yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga
operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.
D. Transplantasi Hukum terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Transplantasi hukum atau doktrin hukum, pada akhir akhir ini cenderung menjadi
salah satu mode pembentukan hukum di negara-negara berkembang, termasuk di
dalamnya Indonesia. Oleh karena transplantasi hukum atau doktrin hukum merupakan
salah satu metode pembentukan hukum positif, maka transplantasi dibuat atau dilakukan
dengan sengaja oleh pemegang otoritas kekuasaan untuk melakukan pembentukan
hukum.8 Termasuk juga dalam pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas terdapat beberapa doktrin hukum yang ditransplantasikan ke dalam
pembentukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
Doktrin-doktrin yang ditransplantasikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas tidak menyentuh pengaturan tentang Corporate Social
Responsibility.9 Karena dari sejumlah 7 doktrin yang ditransplantasikan lebih mengatur
pada penciptaan keseimbangan kewenangan dan tanggung gugat pada pihak-pihak yang
mempunyai peran untuk menjalankan perusahaan, yang pihak-pihak tersebut adalah
organ-organ perusahaan terdiri dari pemegang saham, direksi dan komisaris.
8 Tri Budiyono, Transplantasi Hukum Harmonisasi Dan Potensi Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang
Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT, Griya Media, Salatiga, 2009, h. 26.
9 Ibid. h. 255

9. 7
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Di Indonesia pengaturan Corporate Social Responsibility mengalami perkembangan
yang cukup signifikan. Corporate Social Responsibility bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas dan masyarakat. Pada
awalnya pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang bersifat sukarela menjadi
sesuatu yang wajib yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Ketentuan Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut masih bersifat umum dan
peraturan pelaksananya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47/2012 Tentang
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa
ketentuan yang masih belum diatur secara rinci seperti pengaturan mengenai perhitungan
anggaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran,
dan sanksi yang belum dijelaskan secara rinci. Diharapkan terhadap hal-hal mengenai
Corporate Social Responsibility yang ketentuannya belum rinci tersebut mampu
diselesaikan oleh pemerintah.

10. 8
DAFTAR PUSTAKA
Budiyono, Tri, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis tehadap Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga, 2011.
Budiyono, Tri, Transplantasi Hukum Harmonisasi Dan Potensi Benturan Studi Transplantasi
Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT, Griya Media,
Salatiga, 2009.
Crowther, David & Guler Aras, Corporate Social Responsibility,Ventus Publishing ApS,
Denmark, 2008.
Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
Nadapdap, Binoto, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun
2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016
Tunggal, Amin Widjaja, Corporate Social Responcibility, Harvindo, Jakarta, 2008.