Artikel ini membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam jaminan kesejahteraan sosial menurut konstitusi Indonesia serta upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui berbagai program. Ditekankan pula pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

1. KESEJAHTERAAN SOSIAL: Hak Masyarakat & Kewajiban Negara
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Agustus 1997 telah menimbulkan
dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Diawali dengan nilai tukar Rupiah yang terus
melemah terhadap Dolar AS, mengakibatkan kinerja kegiatan produksi menurun tajam karena
sebagian bahan bakunya berasal dari luar negeri. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak
perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar. Tercatat sedikitnya dua puluh lima juta orang
pengangguran baru yang dihasilkan oleh krisis ini. Tentunya terdapat puluhan juta jiwa yang
menggantungkan hidup pada pekerja-pekerja yang di-PHK itu. Dari data yang dikumpulkan
Depsos untuk wilayah DKI Jakarta hingga Juli 1998, tercatat adanya peningkatan jumlah
Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebesar 30%, WTS 30%, pedagang asongan 75%,
dan anak jalanan 200% (Republika, 29Juli1998).
Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah
sosial yang penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah meningkat
tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan. Keadaan gizi dan kesehatan
masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memprihatinkan. Kenyataan ini harus
diantisipasi untuk menghindari terdapatnya "generasi yang hilang" beberapa dasawarsa
mendatang.
Dijamin oleh UUD 1945
Pasal 34 undang-undang dasar 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara." Yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah orang yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dapat juga berarti
orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kemanusiaan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak
jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara.
Bagaimanakah sebenarnya relisasi pemeliharaan oleh negara yang dikehendaki oleh
konstitusi? Penjelasan pasal 34 UUD 1945 berbunyi "Telah cukup jelas, lihat di atas"
. Yang dimaksud oleh kalimat "di atas" itu tidak lain adalah penjelasan dari pasal 33 UUD
1945 yang memang masuk dalam bab yang sama dengan pasal 34 yaitu bab mengenai
kesejahteraan sosial. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain menyebutkan bahwa
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.
Dari penjelasan UUD 1945 tersebut terlihat jelas relevansi dari sistem ekonomi dalam upaya
menanggulangi kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan yang berasal dari rakyat, dikerjakan
oleh rakyat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak merupakan bentuk ideal
yang seyogianya dan wajib diciptakan oleh negara.
Dengan berjalannya mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan yang
adil terhadap sumber-sumber modal, maka kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara agar
tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Masyarakat tidak dapat disalahkan atas kemiskinan yang
dideritanya. Peningkatan kesejahteraan sebenarnya adalah hak mereka, sementara di lain
pihak, negara (pemerintah) berkewajiban dan memiliki kapasitas untuk menciptakan
mekanisme yang kondusif bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam kenyataannya, pemerintah ternyata tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi
masyarakat untuk mencapai hal itu. Akumulasi modal yang hanya berputar pada segelintir

2. kalangan masyarakat pada masa orde baru tak ayal lagi merupakan kejahatan terstruktur
yang tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk menerapkan
sistem ekonomi kerakyatan akhir-akhir ini dapat disambut positif sebagai wujud tanggung
jawab negara memelihara kesejahteraan rakyatnya.
Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
Pasal 34 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 UU 6/1974 menyatakan bahwa "Setiap warga
negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk
sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial".
Selain usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha
yang sifatnya lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat
sesegera mungkin mengantisipasi keadaan sosial yang memprihatinkan ini. Pengaturan yang
bersifat lebih teknis di bawah UU 6/1974 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Pasal 2
ayat (1) dari PP 42/1981 di atas menyebutkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan
pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa
pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan
rehabilitasi sosial.
Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir
miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang
diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif,
atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan
untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut,
maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah
kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah.
Proses Pemberian Bantuan
Proses pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah dengan pengajuan data keluarga
miskin yang perlu mendapatkan bantuan melalui RT/RW yang bersangkutan dalam rapat
koordinasi pembangunan (Rakorbang) kecamatan tiap-tiap desa/kelurahan. Data yang
diterima kemudian dibicarakan dan diolah di Rakorbang kabupaten/Kota Madya untuk
selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi dan terakhir diajukan ke Bapenas. Data yang masuk
ke Bapenas diseleksi untuk disesuaikan dengan anggaran yang disediakan APBN. Proses
yang cukup panjang ini menghendaki efisiensi di setiap lini agar dapat mencapai sasaranyang
diinginkan.
Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai
proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses
rehabilitasi sosial ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran
berswadaya, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan
kesadaran hidup bermasyarakat. Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan dapat
diberikan bantuan permodalan oleh Depsos guna meningkatkan taraf kesejahteraannya.

3. Jaring Pengaman Sosial
Program lain yang sedang digalakkan pemerintah untuk membantu meringankan beban
masyarakat dan mencegah timbulnya fakir miskin baru adalah program Jaring Pengaman
Sosial (JPS). JPS dilakukan dengan bekerjasama dengan badan-badan dana luar negeri.
Salah satu bentuk program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan perusahaan-
perusahaan yang masih mampu bertahan untuk dapat menampung sebagian tenaga kerja
yang terkena PHK. Salah satu kelebihan program jaring pengaman sosial ini adalah
pelaksanaan di lapangan tidak lagi dilakukan oleh aparat pemerintahan sehingga dapat
dihindari kemungkinan hambatan birokrasi yang menumpulkan efektivitas program.
Namun sayangnya program yang mempunyai dana milyaran dolar dan triliunan rupiah ini
belum dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak terdapatnya kejelasan dan standar
baku terhadap pelaksanaan program JPS ini. Program yang melibatkan banyak LSM inipun
ternyata masihmengikutkan LSM yang sebenarnya kurang qualified, bahkan LSM yang belum
mempunyai struktur organisasi permanen.
Dibutuhkan: Partisipasi Masyarakat
Selain hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti dipaparkan di atas, terdapat pula
kewajiban bagi masyarakat, yang dibebankan oleh UU No.6 tahun 1974, untuk ikut serta
dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Keadaan keuangan negara yang tidak mendukung
saat ini sangat memerlukan bantuan yang intensif dari masyarakat, karena pada saat rakyat
sangat memerlukan bantuan dana pelayanan sosial dari pemerintah ternyata anggaran
pemerintah untuk pelayanan sosial justru menurun.
Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat
tersebut. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang
memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan
kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun
menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah. Pasal 12 PP 42/1981 juga
memfasilitasi kewajiban ini dengan memberikan kemungkinan bagi organisasi sosial yang
menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bantuan subsidi.
Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi
masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, juga dibutuhkan kontrol sosial
dari masyarakat terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial ini.
Kritik langsung dan peranan insan pers akan selalu dibutuhkan untuk mencegah adanya
kebocoran-kebocoran dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
Transparansi
Dari pengamatan langsung di bilangan Kampung Tengah Jakarta Selatan pada bulan
Februari 1999, ditemukan komunitas masyarakat tidak mampu yang belum pernah sekalipun
mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apakah mungkin kondisi mereka yang hidup di
lingkungan kumuh dengan rumah-rumah semi permanen berukuran tiga kali tiga meter masih
belum layak untuk mendapatkan bantuan? Yang jelas mereka sangat membutuhkan bantuan
dari pemerintah untuk modal usaha mereka agar tidak terjerat oleh rentenir. Aparat kelurahan
diketahui pernah mendata dan mendokumentasi mereka dengan iming-iming akan diberikan
bantuan permodalan, namun hingga tulisan ini dibuat janji tersebut belum kunjung terealisasi.

4. Langkah transparansi harus segera dilakukan agar efisiensi bantuan dapat terjamin. Adanya
transparansi sangat dibutuhkan dalam proses pemberian bantuan ini untuk memberikan
kepastian bahwa dana bantuan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya.
Masyarakat pemberi dana, yaitu penyumbang maupun seluruh masyarakat sebagai
pembayar pajak kepada negara, yang dananya digunakan untuk kesejahteraan sosial, berhak
untuk mengetahui apa yang terjadi pada dana yang telah mereka berikan. Sementara
masyarakat yang berhak menerima dana tersebut juga berhak atas transparansi, untuk
memastikan bahwa hak mereka atas kesejahteraan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak-
pihak yang tidak berhak menerimanya.
Masalah pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial ini sangat mendesak untuk segera
dituntaskan. Konstitusi kita sendiri telah mengakomodasi hak atas kesejahteraan sosial. Para
pendiri bangsa ini telah tidak melupakan hak dasar ini, akankah kita -generasi sekarang- justru
melupakannya?
Hak-Hak Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial:
1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya.
(Pasal 1 UU no.6 tahun 1974).
2. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara (Pasal 34 UUD 1945).
3. Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosialdan rehabilitasi sosial.(Pasal
2 Peraturan Pemerintah RI no.42 tahun 1981).
Kewajiban-Kewajiban Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial:
1. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. (Pasal
1 UU no.6 tahun 1974).
2. Pemerintah wajib mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak.
(Penjelasan pasal 33 UUD 1945).
Sumber: Kajian Sosial Masyarakat Transparansi Indonesia
(www.transparansi.or.id)
Diposkan oleh LANSKAPdi 05.45
SABTU, 26 APRIL 2008
Sumber internet:
http://lanskap-artikel.blogspot.co.id/2008/04/kesejahteraan-sosial-hak-masyarakat.html

5. TANGGAPAN
Oleh: Anggun Surya Diantriana (05)
Pajak-C
Meskipun artikel ini di publikasikan di tahun 2008, namun relevansinya pada saat ini masih
dapat kita rasakan. Saya sangat setuju bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, rakyat
harus turut serta menggunakan hak-haknya dengan tepat dan bijaksana, bukan hanya
semata-mata dengan merongrong kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak rakyat
tersebut.
Setiap kewajiban pemerintah dalam upaya kesejahteraan sosial ini, telah nyata tertulis
dalam konstitusi negara kita di pasal 34 UUD 1945 yang berlandaskan pancasila sila ke-5,
yaitu: “keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para pemimpin kita telah menerapkan
beragam kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban ini, seperti bentuk-bentuk pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin (yang saat ini menggunakan sistem KIS, Kartu Indonesia
Sehat) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), subsidi biaya pendidikan melalui dana BOS
(Bantuan Operasional Sekolah) serta beragam kebijakan lainnya.
Namun, mengapa pemerataan dana subsidi pemerintah ini seringkali tidak tepat sasaran,atau
bahkan belum menjangkau lapisan masyarakat tertetu? Jawabannya adalah kurangnya
partisipasi rakyat atau bahkan pengkhianatan kecil di kalangan masyarakat. Tentunya tidak
mudah untuk mengawasi negeri ini yang begitu luas dan berpulau-pulau. Maka jiwa-jiwa
nasionalisme setiap rakyat Indonesia haruslah tumbuh dan mengakar dalam setiap perilaku
mereka untuk mendukung tercapainya setiap cita-cita negara ini.
Contoh sederhana dari bentuk pengkhianatan yang saya sebutkan sebelumnya antara lain,
pembohongan terhadap negara. Mereka yang sudah berkecukupan secara ekonomis, masih
saja seringkali ingin menggunakan jalur-jalur subsidi yang sudah seharusnya dipergunakan
oleh mereka yang lebih berhak, seperti penggunaan bahan bakar premium, dlsb.
Disamping itu, salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam rangka
pemerataan kesejahteraan sosial ini adalah kepedulian terhadap lingkungan. Jika anda
merasamemiliki informasi yang cukup mengenai suatu program pemerintah, tak ada salahnya
untuk menutur tularkan informasi tersebut. Bahkan jika anda sempat, bawalah tetangga anda
yang berhak mendapatkan subsidi pemerintah tersebut ke tempat pendaftaran sesuai
prosedur. Dan bentuk kepedulian lain yang lebih sederhana adalah “Rajin Membayar Pajak”.
Pajak adalah salah satu instrumen negara dalam hal pemerataan pembangunan. Dengan
membayar pajak, berarti anda telah turut serta membantu pemerintah dalam rangka
pemerataan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya, di dalam bab yang sama dengan pasal 34 UUD 1945, yakni bab ke-XIV UUD
1945 (Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial) dibahas pula tentang
perekenomian negara kita, di pasal 33 ayat (1), yang berbunyi “Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Tentunya kita menyadari bahwa
kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pereknomian masyarakat. Sistem ekonomi yang
baik dan kondusif bagi masyarakat, tentu dapat mengentaskan sebagian besar masyarakat
dari kemiskinan. Maka para pemimpin kita pun telah merumuskanperekonomian negara yang
dicita-citakan di dalam UUD 1945 tersebut, yakni perekonomian yang berlandaskan asas
kekeluargaan. Suatu sistem ekonomi kerakyatan yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh

6. rakyat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak merupakan bentuk ideal sistem
ekonomi yang harus diciptakan oleh pemerintah sesuai dengan amanah UUD 1945. Negara
kita, bukanlah negara sosialis yang melarang kepemilikan individu. Dan negara kita pun bukan
negara liberalis yang mengagungkan kompetisi serta melegalkan monopolistik. Negara kita
adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang menjunjung nilai kesatuan
di dalamnya.
Kita tentu boleh mengembangkan kreatifitas kita dan bersaing sehat dalam berwirausaha
maupun dalam pekerjaan lainnya. Namun, jangan lupakan asas kekeluargaan didalamnya.
Banyak kita jumpai kasus-kasus penimbunan bahan baku yang dapat merusak kestabilan
harga pasar. Dan juga jahatnya para tengkulak yang membeli hasil panen para petani dengan
harga yang sangat rendah. Memang, terkadang hal tersebut disebutnya sebagai strategi
pasar. Namun tentunya, hal-hal yang demikian tidak berlandaskan asas kekeluargaan dan
merugikan banyak pihak. Maka hal-hal tersebut tentu sangat dilarang di negara kita.
Di samping masalah ekonomi, pendidikan juga merupakan kunci utama pemerataan
kesejahteraan sosial. Sebab dengan meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, maka akan
timbul kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka masing-masing.Dan akan timbul
generasi yang lebih tanggap dan responsif terhadap perkembangan negara ini. Dan dengan
meningkatnya taraf pendidikan pula, tiap-tiap lapisan masyarakat dapat menyadari tentang
hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia serta melaksanakannya dengan
lebih baik.
Dan dengan pendidikan pula asas demokrasi, dapat berlangsung dengan semestinya dan
tentu akan lebih baik. Sebagaimana yang seringkali kita dengar bahwa berlangsungnya asas
demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka jika satu mata rantai saja
dari hal tersebut terputus, tentu sistem demokrasi tidak akan berlangsung dengan baik. Jika
generasi yang akan datang tidak dapat memberikan suatu kontribusi nyata, setidaknya
sebuah gagasan, maka siapa yang akan menjadi narasumber bagi perkembangan negara ini,
dari siapa? Dan jika tidak ada generasi yang sanggup memimpin, maka siapakah mereka
yang akan menjalankan pemerintahan ini, oleh siapa? Dan jika sampai terjadi intervensi
bangsa asing dalam pengambilan kebijakan kita, maka jelaslah setiap tujuan kebijakannya
tidak akan memerhatikan kepentingan rakyat, maka untuk siapa?
Sehingga, meningkatnya taraf pendidikan masyarakat sangatlah penting peranannya di dalam
pembangunan negeri ini.
Seperti yang diamanahkan di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, bahwa tujuan negara
kita adalah:
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia.”
Tujuan negara ini, tidaklah semata-mata kita bebankan kepada mereka yang sedang
memangku kewenangan. Namun juga sebagai amanah bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa
inilah cita-cita yang kita harapkan dan telah sepakati bersama.Tentu kita sadari bahwa negara
kita menganut asas demokrasi serta berkedaulatan rakyat. Maka rakyat haruslah menyadari
betapa besar kuasanya untuk kemajuan negara ini. Rakyat yang berdemokrasi pun diberikan
kebebasan untuk berpendapat yang juga dimaksudkan untuk mempertajam fungsi
pengawasannya terhadap jalannya pemerintahan.
Dan sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam pancasila sila ke-4, yang berbunyi:
“kerakyatan dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” maka

7. marilah kita sebagai rakyat yang cerdas, memilih para wakil-wakil kita tersebut dengan sangat
cermat. Dan bagi para wakil-wakil rakyat yang sedang memangku amanah rakyat, sadarilah
bahwa negara kita ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Maka sudah sangat
seharusnya di dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan memerhatikan
kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya. Jangan sampai kejadian di masa orde baru
terulang kembali, dimana pada masa itu sempat terjadi pemutusan kebijakan yang hanya
menguntungkan segelintir orang dan mengutamakan kepentingan golongan semata.