Common Good Bioetika

1. COMMON
GOOD/KESEJAHTERAAN UMUM
ULFA KUSUMA DEWI -0096
EVELYN DEVI M -0097

2. DEFINISI COMMON GOOD / KESEJAHTERAAN
• Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti :
 Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-
orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
 Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi
atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
 Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
 Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang
membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang
diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh
di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan
atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk
dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal
sebagai workfare

3. DEFINISI…
• Kesejahteraan umum adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.
• Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sejahtera adalah tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga
masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dengan keadaan sehat, damai, dan senang.
• Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati
kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan
kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan.
• Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan
lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta
senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan. Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu
berpartisipasi dalam pembangunan

4. UPAYA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN UMUM
• Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, yaitu:
1. Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
2. Menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola
hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohanis.
3. Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis.
4. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasakan nilai luhur budaya lokal. Sinergitas pusat dan
daerah
• Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyusun program, salah satunya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat
dan daerah. Sehingga dapat melakukan pengembangan-pengambangan potensi yang ada di daerah untuk membangun
UMKM.

5. LANDASAN HUKUM…
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti dengan membentuk Undang-
Undang tentang Kesejahteraan Sosial.
• Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Dalam Undang-undang ini diatur tentang : pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif
bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat
memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

6. LANDASAN HUKUM…
• CATATAN :
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16
Januari 2009.
- Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang
ini.
- Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 60 Pasal.

7. no Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti
dengan peraturan pelaksanaan
Peraturan
Pelaksanaan/ Bentuk /
Nomor / Tahun /
Tentang
Keterangan
Pasal 11
Ayat -
Peraturan Pemerintah
No. 39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 13
Ayat
Peraturan Pemerintah
No. 39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 18
Ayat
Peraturan Pemerintah
No. 39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 23
Ayat
Peraturan Presiden No.
15/2010
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan

8. NO Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan
peraturan pelaksanaan
Peraturan Pelaksanaan/
Bentuk / Nomor /
Tahun / Tentang
Keterangan
Pasal 35
Ayat (3)
Peraturan Pemerintah
No. 39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 45
Ayat
Peraturan Pemerintah
No. 39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 50
Ayat
Peraturan Pemerintah
No. 39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 53
Ayat -
Peraturan Menteri
Sosial No. 17/2012
Akreditasi Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Pasal 8
Ayat -
Peraturan
Pemerintah No.
39/2012
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

9. DARI SEGI KESEHATAN…
• BPJS MERUPAKAN PROGRAM PEMERINTAH INDONESIA YANG
BERTUJUAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN WARGA NEGARA DI BIDANG
KESEHATAN
• Landasan Hukum BPJS Kesehatan :
• 1. Undang-Undang Dasar 1945
• 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

10. MASALAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
BPJS
• Penonaktifan BPJS PBI
Setiap tahunnya pemerintah menetapkan perubahan data peserta penerima
bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) baik karena meninggal, pindah
segmen (pindah ke perusahaan ataupun pindah ke BPJS mandiri), maupun
dianggap Tidak Layak Dari Dinsos.
Ini menyebabkan beberapa kalangan masyarakat yang akhirnya tidak
memiliki jaminan Kesehatan. Meskipun dianggap tidak layak oleh Dinsos,
tetapi pada kenyataannya ada Sebagian masyarakat yang tidak mampu
membayar iuran BPJS setiap bulannya, apalagi jika memiliki jumlah anggota
keluarga yang cukup banyak dalam 1 KK.
Akibatnya ada masyarakat yang tidak memiliki jaminan sosial Kesehatan.

11. MASALAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
BPJS
• Sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal Pasal 15 ayat (1)
Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program
Jaminan Sosial yang diikuti. Akan ada masalah jika pekerja tersebut
di PHK atau keluar dari perusahaan tersebut, maka iuran tersebut
harus terus dibayarkan oleh peserta. Jika tidak dibayar secara rutin,
maka itu akan menjadi hutang bagi peserta tersebut.
• Jika kemudian sakit dan ingin berpindah ke BPJS dengan anggaran
APBD, maka peserta tersebut harus membayar semua hutangnya
dahulu sesuai Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan
Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan, baru bisa berpindah segmen