SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
| 1 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : 
SEBUAH PRAKTEK COMMUNITY DEVELOPMENT 
( Studi Kasus di PT. Badak NGL Bontang )1 
Samiaji 
Pusat Inovasi Pelayanan Publik 
Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara 
Lembaga Administrasi Negara 
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia 
Phone. (021 3868201 ext 119 , E-mail: mas_samiaji@yahoo.com 
Pendahuluan 
Setelah sekian tahun perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi, persoalan-persoalan yang menyangkut isu-isu pembangunan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan Millenium Development Goals (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia belum menggembirakan. Dalam laporan tersebut, ternyata di kawasan Asia Tenggara peringkat Indonesia masih berada di bawah. Sementara secara global peringkat Indonesia berada pada ranking ke 110 (UNDP, 2007). 
1 Tulisan ini merupakan bagian dari hasil kajian tentang Model Community Development di Daerah yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Tahun 2010 dengan Tim Kajian : Adi Suryanto, Elly Fatimah, Suryanto, Abdul Muis, Kartika Retno Pertiwi, Muhammad Arjul, Meita Ahadiyati K, Samiaji, Sukamto, Endang Purwati, Zainuna dan Revianeza Aziz
2 | 
Sejumlah data yang diterbitkan oleh berbagai instansi mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pembangunan masyarakat. Di tahun 2007 Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat 11 kabupaten berada pada kategori sangat parah, 50 kabupaten sangat tertinggal, 53 kabupaten tertinggal, 57 kabupaten agak tertinggal. Tahun 2009 Bappenas mencatat sebanyak 183 daerah tertinggal. Di samping itu berdasarkan publikasi BPS tentang angka kemiskinan, dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa jumlah daerah yang memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional masih cukup banyak. Dari data BPS tersebut juga diindikasikan bahwa kantong-kantong kemiskinan sebagian besar diisi oleh masyarakat pedesaan. Namun menarik untuk digarisbawahi bahwa kondisi kemiskinan juga dijumpai pada masyarakat perkotaan. Oleh karena itu persoalannya bukan lagi hanya terletak pada lokasi, namun apakah pembangunan telah benar-benar menyentuh upaya memperkuat kapasitas kelompok-kelompok masyarakat, sampai pada level yang terkecil. 
Kondisi tersebut terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak hanya berakar pada persoalan ekonomi, namun juga terkait kelemahan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, keuangan, lingkungan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan pembangunan tersebut tidak sedikit pula yang diakibatkan oleh ekses negatif pembangunan yang tidak diharapkan. Karakteristik permasalahan lokal yang bervariasi turut menambah kompleksitas permasalahan pembangunan di Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan selama ini belum mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dalam artian menyentuh setiap elemen masyarakat dengan berbagai problematika yang dihadapinya.
| 3 
Sejalan dengan semakin diterimanya strategi pembangunan melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu mendapat perhatian. Hal ini mendorong berbagai kalangan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat untuk menuju kemandirian dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Untuk itu konsep-konsep pembangunan atau yang sering diidentikkan sebagai pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu pilihan konsep pembangunan masyarakat sampai pada level terkecil. 
Community development (Comdev) banyak mendapat perhatian sebagai konsep pembangunan utamanya karena ide partisipasi bersama yang melekat di dalamnya. Community development dianggap sebagai proses di mana upaya-upaya masyarakat disinergikan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam kehidupan berbangsa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. 
Adapun sasarannya dapat menjangkau kelompok-kelompok terkecil. Hal ini merupakan daya tarik lain dari penerapan konsep community development dalam pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran dari comdev adalah pembangunan kapasitas dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segenap aspek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga lain, program community development dapat pula diarahkan untuk memberdayakan masyarakat
4 | 
dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan lokal. Frank and Smith (1999) menyebutkan bahwa community development dapat menjadi proses pada tataran “akar rumput” sehingga masyarakat menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab, memiliki perencanaan dan terorganisir dengan lebih baik, mampu mengembangkan pilihan-pilihan bagi masyarakat, memberdayakan diri, meningkatkan kesadaran, menurunkan kemiskinan, mengembangkan kesempatan kerja dan usaha, serta mencapai tujuan- tujuan pembangunan antara lain dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Terlihat bahwa secara konsep ada argumen bahwa dengan upaya bersama tersebut, persoalan-persoalan yang secara spesifik oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut bisa teratasi. Konsep tersebut juga membawa harapan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat manfaat pembangunan dapat lebih memperbaiki kondisi mereka. 
Pembangunan daerah melalui community development idealnya merupakan salah satu elemen dari paradigma pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Searah dengan proses pembangunan daerah melalui prinsip otonomi daerah dimana prakarsa dan aspirasi masyarakat sangat dihargai, community development menjadi salah satu upaya yang penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan daerah secara inklusif tersebut. Misi otonomi daerah sendiri adalah memperkuat posisi masyarakat atau rakyat di daerah (baik secara politik, ekonomi, maupun budaya) dengan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya memperkuat kembali posisi Negara (aparat pemerintah). Community development diperlukan untuk memperkuat masyarakat dengan mengoptimalkan potensi masyarakat setempat.
| 5 
Pembangunan komunitas memang membutuhkan perhatian dari banyak pihak dan strategi yang tepat. Dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan daerah melalui proses desentralisasi, pemerintah daerah menjadi salah satu tumpuan harapan untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi masyarakat, di antaranya melalui pembangunan masyarakat. Persoalannya apakah pemerintah daerah telah cukup menaruh perhatian dalam hal ini. Di samping itu adanya keterlibatan masyarakat dan sejumlah elemen lainnya, dapat menguntungkan bahkan bisa menjadi tantangan tersendiri. 
Praktek pembangunan komunitas tidak saja dilakukan/difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah, namun juga terdapat praktek-praktek yang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Menurut Rahman terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan melakukan program comdev, yaitu 1). Izin lokal yang dalam konteks ini adalah usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas; 2) Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan komunitas lokal akan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan reputasi yang berimplikasi pada adanya peluang usaha baru; dan 3). Sebagai cara mencapai tujuan bersama. 
Tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 25 butir e dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal
6 | 
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Pada pasal 17 Undang-undang tersebut secara tegas juga menyebutkan agar penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahan untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan. Adapun Badan Usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut akan dikenai sanksi administratif. 
Pelaksanaan CSR khususnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya alam tidak terbaharukan kembali mendapat penekanan sebagaimana dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tersebut menggariskan bahwa “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Konsepsi Corporate Social Responsibility 
Di tahun 1970-an, topik Corporate Social Responsibility mengemuka melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggungjawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan Estes menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mula berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sikap dan pendapat pro-kontra selalu merupakan bagian dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep Corporate Social Responsibility itu sendiri.
| 7 
Pro dan kontra terhadap perkembangan Corporate Social Responsibility terus bergulir. Salah satunya, apakah tanggungjawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika kegiatan Corporate Social Responsibility (untuk selanjutnya disebut CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), Sontak menuai protes. Pasalnya aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukanya ”paksaan”. Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan. 
Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi semacam social license to operation, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh Negara. Kritik lainnya, dalam pelaksanannya CSR masih memiliki kekurangan. Program-program CSR yang banyak dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. 
Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahan masih mengangap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang . Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahan besar yang
8 | 
ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahan- perusahan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukanya hanya semata-mata hanya aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum. 
Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum , maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukanya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima . Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai vigilante consumerism yang kemudian berkembang menjadi ethonical consumerism .
| 9 
Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menujukan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pembangunan. Sekitar 66% responden juga menunjukan mereka siap berganti merk kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ”minat” konsumen dari produk menuju korporat. Konsumen menaruh perhatianya terhadap tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada korporetnya . 
Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja. Tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran. 
Awalnya perusahaan meluncurkan program Community Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi social untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namun, ternyata hanya sekedar menjalankan aktivitas CSR
10 | 
tidaklah lagi mencukupi. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun disamping CSR, perusahaan perlu mengambil insentif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL) . 
Konteks CSL menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada giliranya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahakan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industry menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan. Kepentingan industry dan kelestarian lingkungan. Tekanan dari stakeholders yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan telah merasuk kedalam dunia korporasi dan praktek-praktek manajemen, misalnya institusionalisasi yang dituangkan dalam ISO 14000.
| 11 
Demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep cradle to grave menjadi daur ulang. Cradle to cradle seperti yang diterapkan oleh Xerox. Berarti industri tidak hanya mengamankan agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang. Menjadi “hijau” bukan hanya mengubah proses dan produk, yang hanya berkuat diproses internal pabrik belaka. Tetapi juga memperdulikan ke “hijauan”nya mulai dari bahan baku yang digunakan dan kualitas perusahaan pemasok dipandang dari kacamata sadar lingkungan, seperti yang tertuang dalam standarisasi ISO 14000. 
Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas- aktivitas untuk meminimalkan dampak negative dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah maupun “sampah” dari produk yang sudah terpakai seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung dengan system manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan- perusahaan besar. 
Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan ide-ide “hijau” adalah dengan mendorong perusahan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Tekanan masyarakat agar perusahan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan.
12 | 
Sebagai dampak ikutannya perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan Hubungan antar perusahaan pun akan berubak, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan, terutama perusahaan besar, mulai cerewet terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan- perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala. Bentuk community outreach yang paling primitif adalah corporate philanthropy. 
Yang terakhir ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa. Waktu berlalu, Corporate philanthropy (CP) kemudian berkembang menjadi Corporate Social Responsibility (CSR). CSR berbeda dengan philantropy dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. 
Corporate social responsibility adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep dan aplikasi dari konsep CSR pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya. 
Meskipun belum ada definisi CSR yang dapat diterima secara universal, pada umumnya definisi yang beranekaragam tersebut memiliki cirri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari definisi CSR
| 13 
itu sendiri. Adapun definisi-definisi CSR menurut pandangan para ahli dan berbagai organisasi dunia antara lain: 
1. World Business Council for Sustainable Development : komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member konstribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas local dan masyarakat luas pada umumnya; 
2. Commission of the European Communities : tanggungjawab social perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih; 
3. CSR Asia : komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, social dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para pihak yang berkepentingan; 
4. Business for Social Responsibility : CSR adalah pencapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan; 
5. Ethic in Action Awards : CSR adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan disetiap operasi dan aktivitasnya; 
6. Khurey : CSR adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders);
14 | 
Pengertian CSR di Indonesia sendiri telah diangkat dalam peraturan normatif yakni dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Didalam Pasal 74 UUPT disebutkan, CSR memiliki definisi sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembanguan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya. Selain UUPT, terdapat peraturan lain yang menyingggung tentang CSR, yaitu penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal yang mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab social perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 
Berbagai pengertian CSR sebagaimana diatas sebagian besar hanya terletak pada tata bahasanya saja dan bukannya terletak pada prinsip dasar CSR itu sendiri. Jika diperhatikan, pengertian-pengertian CSR pada akhirnya bertemu pada suatu pemahaman tentang kesuksesan aktivitas bisnis yang harus dibarengi dan didukung dengan peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan. 
Berbagai Model Corporate Social Responsibility 
Setidaknya terdapat sedikitnya empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu : 
1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk
| 15 
menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation; 
2. Melalui yayasan atau organisasi social perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga social/organisasi non pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun melaksanakan kegiatan sosialnya; 
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam ini yang dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati. 
Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility 
Penerapan CSR hendaknya memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan
16 | 
pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai suatu konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip yang telah di standarisasikan oleh perkembangan dunia usaha. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya CSR maupun prinsip dalam penerapan CSR itu sendiri. 
Beberapa prinsip CSR diantaranya : 
1. Good Corporate Governance (GCG) 
Good Corporate Governance memiliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggungjawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggungjawaban social. Secara garis besar, GCG terdiri dari 5 prinsip, yaitu : 
a. Keterbukaan informasi. Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada stakeholdersnya; 
b. Akuntabilitas. Merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak dan kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi; 
c. Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebiasaan dan etika bisnis. Dengan demikian, prinsip ini diharapkan menyadarkan
| 17 
perusahaan bahwa kegiatan usahanya harus dipertanggungawabkan kepada shareholders maupun kepada stakeholders; 
d. Kemandirian. Intinya adalah agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
e. Kesetaraan dan kewajaran. Adanya perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan; 
2. Caux Principles for Business 
Caux Princples merupakan sekumpulan rekomendasi yang mencakup banyak wilayah dari corporate behavior. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berupaya untuk mengekspresikan standar umum corporate behavior yang etis dan bertanggungjawab dan ditawarkan sebagai dasar untuk dibicarakan dan di implementasikan oleh kalangan bisnis dan pemimpin diseluruh dunia. Dikeluarkan pada tahun 1994, principles disponsori oleh caux roundtable (yang terdiri dari pemimpin bisnis senior dari Eropa, Jepang dan Amerika). Tidak ada mekanisme formal bagi perusahaan untuk berkomitmen terhadap prinsip ini. Adapun prinsip dalam caux ini, yakni : 
a. Penghormatan terhadap pemegang kepentingan diatas pemegang saham
18 | 
b. Berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan 
c. Mentaati hukum tersurat dan tersirat 
d. Mentaati peraturan dan konvensi 
e. Mendukung globalisasi 
f. Penghormatan terhadap lingkungan 
g. Penghindaran perbuatan illegal 
Metodologi Kajian 
1. Jenis Kajian 
Jenis kajian ini merupakan kajian deskriptif eksploratif, yaitu suatu model kajian yang berusaha untuk memberikan gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu. Obyek kajian disini meliputi upaya pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi serta masyarakat dalam pengembangan comdev, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan community development di daerah. Di samping itu kajian ini juga bersifat asosiatif, di mana terdapat upaya untuk mencari hubungan-hubungan tertentu dari fenomena yang dikaji. 
2. Data Kajian 
Berdasarkan karakteristik data yang digunakan, data kajian bersifat kualitatif sehingga kajian ini lebih dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kajian ini menggunakan data dari banyak kasus kualitatif (qualitative multiple case study) untuk menjawab pertanyaan penelitian.
| 19 
Data kajian dikumpulkan dengan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengumpulan data primer dilakukan dengan in-depth interview, diskusi dengan narasumber dan data sekunder berupa progress report, laporan studi yang pernah dilakukan ditempat yang sama, kliping berita dan sebagainya. 
3. Daerah Kajian 
Kajian ini dilakukan pada 7 (tujuh) daerah provinsi, dimana dari masing-masing provinsi, diambil 2 (dua) kabupaten/kota. Dimana setiap provinsi yang dipilih secara purposive ini diasumsikan memiliki fokus commmunity development beragam yang dapat ditelaah. Selain hal tersebut juga memperkaya pengetahuan akan aspek-aspek yang penting dalam pelaksanaan community development, juga membantu kajian ini untuk membangun strategi pengembangan community development di daerah ke depan. Ada pun daerah kajian ini sebagaimana dalam tabel berikut ini : 
No. Provinsi Kabupaten 
1. 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
 Kota Banda Aceh 
 Kabupaten Aceh Besar 
2. 
Provinsi Kepulauan Riau 
 Kota Tanjung Pinang 
 Kabupaten Bintan 
3. 
Provinsi D.I. Yogyakarta 
 Kabupaten Sleman 
 Kabupaten Bantul 
4. 
Provinsi Jawa Tengah 
 Kabupaten Banyumas 
 Kabupaten Purbalingga 
5. 
Provinsi Jawa Timur 
 Kota Batu 
 Kabupaten Malang 6. Provinsi Kalimantan Timur  Kota Bontang
20 | 
No. Provinsi Kabupaten  Kabupaten Kutai Timur 
7. 
Provinsi Bali 
 Kabupaten Gianyar 
 Kabupaten Bangli 
Sumber : PKKOD-LAN, kajian model community development di daerah, LAN, 2010 
Implementasi Corporate Social Responsibility : studi kasus di PT. Badak NGL, Bontang Kalimantan Timur PT Badak NGL dibentuk pada 26 Nopember 1974 oleh Pertamina, Huffco Inc., dan JILCO (Japan Indonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikan saham Pertamina (55%), Huffco Inc.(30%) dan JILCO (15%). Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGL tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini. PT Badak NGL hanya menjadi salah satu jaringan di tengah rantai bisnis LNG. Dengan demikian PT Badak NGL lebih merupakan operating organization yang bersifat non profit. Pada tahun 1980, konstruksi train C and D dimulai dikarenakan meningkatnya permintaan LNG dari Jepang. Pada tahun 1988 fasilitas LPG diproduksi dan diekspor ke nagara Jepang. Sehubungan dengan terus meningkatnya permintaan LNG di Jepang, Taiwan, dan Korea, kemudian TrainE dibangun pada tahun 1987-1989, sedangkan Train F dibangun pada 1991-1993. Sejak tahun 1992 beberapa produksi LNG dari Pabrik LNG ini juga telah diekspor ke Korea Selatan. Perkembangan Pabrik LNG Badak telah dilanjutkan dengan pembangunan Train G yang selesai pada tahun 1997 dan Train H yang selesai pada akhir
| 21 
1999. Dengan operasi 8 Train, kapasitas produksi mampu mencapai ke ± 22 juta ton LNG / tahun. Memasuki milleniums ketiga, pabrik LNG Badak telah berkembang dan mampu menghasilkan produksi LNG terbesar di dunia. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2001, pabrik LNG Badak telah mengekspor LNG 4500 dan proyeksi 5000 pengapalan di kuartal kedua tahun 2003. Pabrik LNG juga memiliki kemampuan untuk menangani 3 pengapalanpada saat yang sama, dengan melengkapi dermaga loading 3 pada akhir tahun 1999, yang dibangun untuk mengantisipasi peningkatan frekuensi pengapalan di masa mendatang, seperti yang diharapkan untuk dapat mempertahankan tingkat pelayanan kepada pembeli LNG. Cadangan gas alam untuk menghasilkan LNG masih cukup untuk melayani pembeli dalam jangka panjang di bawah kontrak dan kepastian pengiriman.Untuk menjaga kepercayaan pembeli untuk jumlah cadangan gas, 42 "pipa ditambahkan. Empat paralel pipa yang mampu mengirim 3600 juta kaki kubik (MMFSD) gas alam ke pabrik untuk proses lebih lanjut. Akhirnya, pabrik LNG Badak LNG menjadi salah satu pabrik dengan pengalaman besar dalam industri LNG dunia, dan menjadi aset vital untuk rantai bisnis LNG Indonesia. Dengan semua kemampuan dan pengalaman lebih dari 33 tahun dalam memproduksi LNG, PT Badak NGL siap menghadapi tantangan di abad ke-21, dan berkesinambungan dengan dukungan yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam bisnis LNG. Beberapa perusahaan menerapkan community development sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility. Dimensi yang disentuh dalam berbagai program tersebut bervariasi, namun terdapat kecenderungan
22 | 
program yang ditawarkan berfokus pada dimensi sosial. Sejak awal berdiri, PT Badak NGL menyadari sepenuhnya bahwa partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan Kota Bontang juga merupakan sebuah peran penting yang perlu diprioritaskan oleh perusahaan. Untuk tujuan itu, perusahaan, baik secara langsung tidak langsung, merancang program- program yang mampu mendorong kemandirian masyarakat. Menyadari pentingnya peran perusahaan dalam mendorong kemajuan masyarakat Botang, PT Badak NGL meskipun berstatus sebagai perusahaan non profit, namun dengan kemampuan terbaik berperan aktif mendukung Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya mereka yang tinggal di sekitar perusahaan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). 
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial PT Badak NGL dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat tidak langsung dilaksanakan oleh berbagai elemen perusahaan antara lain berupa : 
a. Peran serta organisasi internal perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan Eks KORPRI, organisasi keagamaan (YAUMIL/laz yaumil, GOPKB, Katholik, Hindu), PWP, YPVDP, yayasan LNG Badak, yayasan HOP, yayasan LNGTV, klub-klub olah raga, perkumpulan sosial dan lain- lain. 
b. Peran serta langsung pekerja dan keluarga, misalnya dalam program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), bantuan bencana alam. 
c. Memfasilitasi peran serta pihak ketiga, bekerjasama dengan PT Badak dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan bersifat sosial ke masyarakat,
| 23 
misalnya yayasan OGFICE yang memberikan beasiswa kepada siswa/siswi/mahasiswa Kota Bontang. 
Sedangkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat langsung diwujudkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diwadahi dalam program comdev. Program comdev PT. Badak dilaksanakan oleh fungsi Public Relations (HUPMAS= Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat). 
Program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program Community Development PT Badak secara formal telah dilaksanakan oleh PT Badak NGL sejak tahun 1984. Salah satu tujuannya adalah agar peran sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar semakin terorganisir dengan lebih baik. Oleh karena itu perusahaan melalui public relations section bertanggung jawab melaksanakan program-program comdev. Meski hal ini tidak bisa menghilangkan fakta bahwa kiprah perusahaan dalam pengembangannya masyarakat Bontang pada dasarnya telah dilaksanakan sejak berdirinya PT Badak NGL tahun 1974, dan bahkan sejak dimulainya masa konstruksi atau pembangunan. 
Dengan adanya program comdev, diharapkan juga akan timbul hubungan timbal balik yang saling bermanfaat di antara berbagai pihak yang saling berkepentingan. Yang tidak kalah penting dari adanya program comdev adalah adanya keinginan perusahaan untuk hidup dan maju bersama masyarakat. Program comdev pada dasarnya difokuskan pada usaha-usaha mendesain program-program yang bisa mendorong kemandirian masayarakat sekitar. Berbagai bantuan telah diberikan baik berupa bantuan fisik semisal bantuan infrastruktur, material, dan lain-lain.
24 | 
Juga bantuan lain yang bersifat ”intangible” misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, capacity building dan sejenisnya. 
Dalam mendesain program community development, perusahaan melaksanakan kegiatannya didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan. Kajian tentang kebutuhan masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan PRA (Parcipatory Rural Appraisal), yakni sebuah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan masalah cara memecahkan masalah dan menentukan kebutuhan mereka sendiri dengan maksud untuk menggali bersama, mengembangkan alternatif-alternatif bersama, menyepakati bersama, mencari pemecahan masalah bersama. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai perencana dan pelaksana program bukan sekedar obyek pembangunan, (studi pengembangan masyarakat di sekitar kompleks industri gas PT Badak NGL Bontang, UGM –ITB, 1997). 
Pelaksanaan program comdev PT Badak NGL dilandasi dengan prinsip stewardship dan charity. Dalam hal tertentu, pelaksanaan CSR memang masih dilakukan dengan pola-pola tradisional, seperti pemberian sumbangan langsung berbentuk dana, akomodasi, konsumsi, infrastruktur dan lain-lain. Namun PT. Badak NGL juga menerapkan prinsip pembinaan (stewardship) dalam melaksanakan program comdev, dengan fokus pada peningkatan SDM , sehingga diharapkan masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan kualitas hidup. Dilihat dari perkembangan Kota Bontang dan masyarakatnya, khususnya wilayah di sekitar perusahaan yang sangat pesat, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya sasaran-sasaran pokok program comdev yang dilakukan oleh PT badak NGL telah tercapai.
| 25 
Community Development PT Badak NGL berfokus pada 7 bidang sasaran, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, infrastruktur, keagamaan, kesehatan, olahraga/kesenian/kebudayaan/kepemudaan serta bidang Government & Community Relations. Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Dengan focus utama ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang mendiri dan juga untuk mendorong kesiapan masyarakat sekitar terhadap kemungkinan kondisi Bontang pasca migas. 
1. Bidang Pemberdayaan Masyarkat : 
Program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang memberikan dukungan terhadap peningkatan SDM, ketrampilan hidup/dasar masyarakat dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 antara lain: 
 Praktek Kerja di PT Badak NGL. Program ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada lulusan SLTA, universitas, mahasiswa atau siswa untuk mengenal dunia kerja di lingkungan PT Badak NGL. Program berupa : 
- Magang Cooperative Education (CO-OP). Bekerja sama dengan jajaran humas MIGAS Kaltim, perusahaan memberi kesempatan kepada mahasiswa S1 semester akhir di wilayah Kalimantan Timur untuk magang selama 6 bulan di PT Badak NGL. Untuk tahun ini terdapat 2 angkatan, masing-masing angkatan melakukan program selama 6 bulan.
26 | 
- Program Magang Lab. Program ini diberikan kepada siswa yang telah lulus dari SMK Kimia untuk mengenal dunia pekerjaan di laboratorium technical dept PT Badak NGL. Waktu magang selama 1 tahun. Program ini merupakan cikal bakal bakal program magang di PT Badak NGL, dan mantan peserta magang telah banyak diserap di perusahaan-perusahaan besar di Kaltim maupun luar Kaltim. 
- Selain program magang yang ditangani oleh HUPMAS, PT Badak juga melaksanakan program praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. Juga telah dilaksanakan Program Magang Operations (sejenis program magang lab) yang ditangani langsung oleh HRD Dept. PT Badak selain itu juga memfasilitasi peserta magang Pemkot yang dialokasikan ke PT Badak untuk dimagangkan di departemen terkait misalnya IT, mekanikal dan teknik. 
 Peningkatan Keterampilan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi 
Pada tahun 2009, PT Badak NGL bekerja sama dengan beberapa pihak melakukan pelatihan dan sertifikasi guna mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat Bontang, antara lain : 
- Sertifikasi Juru las Bontang bekerja sama dengan DITJEN ESDM 
- Pelatihan mekanik alat berat, bekerja sama dengan BPPKM dan BLKI Samarinda 
- Pelatihan Instalasi Listrik 
- Training ESQ (emotional spiritual quotient) baik in house maupun mengirimkan peserta ke tempat lain. 
- Pelatihan pemeliharaan kilang bidang mekanikal bagi mitra kerja.
| 27 
 Program Dana Bergulir. Sebagai wujud dukungan PT Badak NGL terhadap usaha kecil, perusahaan mulai tahun 2007 telah memproses dana bergulir. Beberapa perbaikan telah dilakukan antara lain bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten untuk berdampingan. Dana ini diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah, dan pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga keuangan profesional. 
 Infrastruktur Penunjang Usaha Rakyat. Bontang paska migas akan bersandar salah satunya pada sektor pesisir dan kelautan. PT Badak NGL melalui comdev master plan-nya, telah memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang bidang-bidang yang telah mulai dikerjakan secara intensif. Selain peningkatan kapasitas nelayan, juga disediakan oleh perusahaan, 2 unit jemuran rumput laut di wilayah Selangan dan Tihi-Tihi. Infrastruktur penunjang ini merupakan proyek hasil masukan dari masyarakat dan pemerintah kota, yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. 
2. Bidang Pendidikan 
Kepedulian PT. Badak NGL terhadap pendidikan telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur dengan diterimanya Awang Farouk Education Award pada tahun 2009. Program community development di bidang pendidikan tahun 2009 secara umum meliputi penyediaan sarana/prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, pemberian dana insentif guru, pemberian buku ajar, dukungan
28 | 
kunjungan industri, Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan penyaluran bantuan pihak ketiga. 
3. Bidang Infrastuktur 
Program community development bidang insfrastruktur diutamakan pada hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah, bersifat pioneer yang mendorong pihak lain untuk melanjutkan pembangunan tersebut, mempunyai fungsi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serat mempunyai multiplier effect. Beberapa infrastruktur yang dibangun pada tahun 2009 adalah jalan perintis di Baltim dan Gapura Berbas Tengah. Infrastruktur pendukung air bersih juga dibangun khususnya bagi pekerja N3 yang selama ini harus mengambil air bersih dari dalam kompleks untuk kebutuhan keluarga. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar yang memerlukan. 
4. Bidang Keagamaan 
Program comdev di bidang keagamaan secara umum bertujuan untuk mendukung pembentukan sumber daya manusia yang religius dan berkarakter paripurna. Bantuan keagamaan mencakupbantuan infrastruktur, yaitu pembangunan atau renovasi tempat ibdaha seperti masjid, gereja yang dapat berupa sumbangan material ataupun dana partisipasi. 
5. Bidang Kesehatan 
Program comdev di bidang kesehatan pada tahun 2009 meliputi kegiatan bantuan pengobatan di rumah sakit PT. Badak NGL bagi
| 29 
masyarakat dan instansi militer di wilayah Kota Bontang, pengurus organisasi keagamaan (Yaumil, GOPKB, Katolik) yang mengajukan permohonan dan secara ekonomi kurang mampu. Pengobatan hanya untuk menyakit ringan. Sedangkan pengobatan rawat inap tidak di prioritaskan. Selain itu perusahaan juga berpartisipasi dan mendukung kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat seperti hari kesehatan nasional, kegiatan PMI, fogging massal, kampanye anti narkoba, khitanan massal dan sebagainya. 
6. Bidang Olahraga, Kesenian, Kebudayaan dan Kepemudaan 
Perusahaan mendukung pengembangan kreativitas masyarakat di bidang olahraga, seni dan budaya melalui pemberian dana partisipasi, peralatan atau sarana lainnya. Kegiatan yang termasuk bidang ini antara lain Erau Pelas Benua di Guntung, Pesta Laut di Bontang Kuala, dukungan pada kegiatan etnis lokal Kalimantan Timur, kegiatan KNPI, Karang Taruna dan sebagainya. 
7. Bidang Goverment & Community Relations 
Government relations adalah dukungan bagi pemerintah sipil dan militer. Seiring dengan semakin mandirinya pemerintah Kota Bontang, bantuan terhadap instansi sipil di lingkungan Kota Bontang semakin lama semakin mengecil dan dapat dialokasikan ke bidang lain. Pada tahun 2009 perusahaan memberi dukungan pada Polri berupa dua unit rumah Perwira dan satu bis transportasi untuk POLDA Kalimantan Timur.
30 | 
Community relations adalah dukungan terhadap elemen masyarakat misalnya LSM, Ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, kelompok minat dan kelompok-kelompok lainnya. Pada tahun 2009, perusahaan melanjutkan upaya menjaring pendapat masyarakat dan mensosialisasikan rencana program cpmdev dengan cara komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat. Usaha ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. PT. Badak NGL juga berperan aktif dalam menanggulangi bencana nasional gempa bumi di jawa barat dan sumatera barat dengan mengumpulkan dana, menyalurkan dana serta memfasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah bencana. 
Kesimpulan : Catatan Penutup 
Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk community development dalam rangka memberdayakan masyarakat diwilayah usaha suatu perusahaan. Dengan adanya program community development tersebut diharapkan peran serta perursahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai sebuah program, CSR tentunya harus dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat disekitar, dan dengan demikian, masyarakat akan merasakan dampak langsung dari adanya perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. 
Apa yang sudah dilakukan oleh PT. Badak NGL melalui corporate social responsibility dengan 7 (tujuh) bidang sasaran tentunya sangat bermanfaat
| 31 
bagi kehidupan masyarakat di wilayah Bontang pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. 
Daftar Pustaka 
Frank, Flo and Anne Smith, The Community Development Handbook: A Tool to Build Community Capacity, Minister of Public Works and Government Services Canada,1999. 
Laporan Berkelanjutan Tahun 2009 PT. Badak NGL 
Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2010, Kajian Model Community Development di Daerah, Jakarta. 
Margiono, Menuju Corporate Social Leadership, Harian Suara Pembaruan, 11 Mei 2006 
Rahman, Reza. Corporate Social Responsibility. 2009. PT Buku Kita: Jakarta 
Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, 2004, menjadi bangsa pemurah, wacana dan praktek kedermawanan social di Indonesia, Jakarta, Piramedia, hal. 64-65 
Susanto, AB, 2007, Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
United National Development Programme, Human Developemt Report, 2007 
www.interscience.wiley.com, Corporate Social Responsibility and Enviromental Management (in press), Published online in Wileh InterScience, (diakses pada tanggal 12 Januari 2012

More Related Content

What's hot

Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskinMakalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskinOperator Warnet Vast Raha
 
Vina panca margaretha s 1406119773 tugas 2_ kajian literatur
Vina panca margaretha s   1406119773  tugas 2_ kajian literaturVina panca margaretha s   1406119773  tugas 2_ kajian literatur
Vina panca margaretha s 1406119773 tugas 2_ kajian literaturvinasiringoringo
 
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalModel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalDadang Solihin
 
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 201686169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016Bekti Susanti
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Salma Van Licht
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatPemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatsamiaji
 
Tugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakatTugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakatbambangpoenya
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaModul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaSafa'at Muhtar
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaanxadhy20
 
Pkm difabel (revisi 251012) baru
Pkm  difabel (revisi 251012) baruPkm  difabel (revisi 251012) baru
Pkm difabel (revisi 251012) baruZakiyul Mu'min
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaRusman R. Manik
 

What's hot (20)

Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskinMakalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
 
Vina panca margaretha s 1406119773 tugas 2_ kajian literatur
Vina panca margaretha s   1406119773  tugas 2_ kajian literaturVina panca margaretha s   1406119773  tugas 2_ kajian literatur
Vina panca margaretha s 1406119773 tugas 2_ kajian literatur
 
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi LokalModel Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
 
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 201686169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatPemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
 
Tugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakatTugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakat
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desaModul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
Modul 5 2 strategi pemberdayaan masyarakat desa
 
Ekdes 6
Ekdes 6Ekdes 6
Ekdes 6
 
Pkn menanggapi artikel
Pkn menanggapi artikelPkn menanggapi artikel
Pkn menanggapi artikel
 
Ekdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 aEkdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 a
 
00 kesso dasar
00 kesso dasar00 kesso dasar
00 kesso dasar
 
UU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan Sosial
UU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan SosialUU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan Sosial
UU RI No.11 Thn.2009 ttg Kesejahteraan Sosial
 
Makalah pembangunan masyarakat desa
Makalah pembangunan masyarakat desaMakalah pembangunan masyarakat desa
Makalah pembangunan masyarakat desa
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaan
 
pengemas
pengemaspengemas
pengemas
 
Pkm difabel (revisi 251012) baru
Pkm  difabel (revisi 251012) baruPkm  difabel (revisi 251012) baru
Pkm difabel (revisi 251012) baru
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
 

Similar to CSR Komunitas

Partisipasi masy dlm pemb di pedesaan
Partisipasi masy dlm pemb di pedesaanPartisipasi masy dlm pemb di pedesaan
Partisipasi masy dlm pemb di pedesaanBe Susantyo
 
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskinMakalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskinSeptian Muna Barakati
 
7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt
7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt
7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.pptMsSage
 
Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019heri kustadi
 
Tema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan MasyarakatTema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan MasyarakatAyu Pitas
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wSalma Van Licht
 
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptxPEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptxdipoanugerahramadhan
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaSeptian Muna Barakati
 
Etika bisnis (11th week)
Etika bisnis (11th week)Etika bisnis (11th week)
Etika bisnis (11th week)Astadi Pangarso
 
Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...
Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...
Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...Khairi Rumantati
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalDadang Solihin
 
Persentasi tasik
Persentasi tasikPersentasi tasik
Persentasi tasikAndiyasa
 
PT 1.pptx
PT 1.pptxPT 1.pptx
PT 1.pptxyetri3
 

Similar to CSR Komunitas (20)

Props ppm-pemberdayaan-uep
Props ppm-pemberdayaan-uepProps ppm-pemberdayaan-uep
Props ppm-pemberdayaan-uep
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Kapital sosial dan kemiskinan
Kapital sosial dan kemiskinanKapital sosial dan kemiskinan
Kapital sosial dan kemiskinan
 
Partisipasi masy dlm pemb di pedesaan
Partisipasi masy dlm pemb di pedesaanPartisipasi masy dlm pemb di pedesaan
Partisipasi masy dlm pemb di pedesaan
 
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskinMakalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir miskin
 
7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt
7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt
7_Materi Tatap Muka_Strategi Pengembangan Koperasi Melalui CSR dan PKBL.ppt
 
Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019Proposal sati 27 02 2019
Proposal sati 27 02 2019
 
Tugas individu
Tugas individuTugas individu
Tugas individu
 
Tema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan MasyarakatTema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan Masyarakat
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
 
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptxPEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sosped
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sosped
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
 
Etika bisnis (11th week)
Etika bisnis (11th week)Etika bisnis (11th week)
Etika bisnis (11th week)
 
Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...
Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...
Uts be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, csr di pt sib school, universitas m...
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Persentasi tasik
Persentasi tasikPersentasi tasik
Persentasi tasik
 
PT 1.pptx
PT 1.pptxPT 1.pptx
PT 1.pptx
 
ppty.pptx
ppty.pptxppty.pptx
ppty.pptx
 

More from Researcher Syndicate68

Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...Researcher Syndicate68
 
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_Researcher Syndicate68
 
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...Researcher Syndicate68
 
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Researcher Syndicate68
 
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo Researcher Syndicate68
 
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmWisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmResearcher Syndicate68
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
 
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Researcher Syndicate68
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)Researcher Syndicate68
 

More from Researcher Syndicate68 (20)

Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)
 
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
 
Perbandingan (antun nasri sidik 2014)
Perbandingan (antun nasri sidik 2014)Perbandingan (antun nasri sidik 2014)
Perbandingan (antun nasri sidik 2014)
 
Kti tentang elakip
Kti tentang elakipKti tentang elakip
Kti tentang elakip
 
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_
 
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...
 
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
 
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo
 
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmWisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
 
Paper+responsible+innovation evi
Paper+responsible+innovation eviPaper+responsible+innovation evi
Paper+responsible+innovation evi
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
 
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
 
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
 
Global warming artikel suryanto
Global warming artikel suryantoGlobal warming artikel suryanto
Global warming artikel suryanto
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
Efektivitas kelembagaan ptsp (marsono )
Efektivitas  kelembagaan  ptsp (marsono )Efektivitas  kelembagaan  ptsp (marsono )
Efektivitas kelembagaan ptsp (marsono )
 
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
 
Penyiapan e leadership (sri astiti )
Penyiapan e leadership (sri astiti )Penyiapan e leadership (sri astiti )
Penyiapan e leadership (sri astiti )
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

CSR Komunitas

  • 1. | 1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : SEBUAH PRAKTEK COMMUNITY DEVELOPMENT ( Studi Kasus di PT. Badak NGL Bontang )1 Samiaji Pusat Inovasi Pelayanan Publik Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia Phone. (021 3868201 ext 119 , E-mail: mas_samiaji@yahoo.com Pendahuluan Setelah sekian tahun perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi, persoalan-persoalan yang menyangkut isu-isu pembangunan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan Millenium Development Goals (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia belum menggembirakan. Dalam laporan tersebut, ternyata di kawasan Asia Tenggara peringkat Indonesia masih berada di bawah. Sementara secara global peringkat Indonesia berada pada ranking ke 110 (UNDP, 2007). 1 Tulisan ini merupakan bagian dari hasil kajian tentang Model Community Development di Daerah yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Tahun 2010 dengan Tim Kajian : Adi Suryanto, Elly Fatimah, Suryanto, Abdul Muis, Kartika Retno Pertiwi, Muhammad Arjul, Meita Ahadiyati K, Samiaji, Sukamto, Endang Purwati, Zainuna dan Revianeza Aziz
  • 2. 2 | Sejumlah data yang diterbitkan oleh berbagai instansi mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pembangunan masyarakat. Di tahun 2007 Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat 11 kabupaten berada pada kategori sangat parah, 50 kabupaten sangat tertinggal, 53 kabupaten tertinggal, 57 kabupaten agak tertinggal. Tahun 2009 Bappenas mencatat sebanyak 183 daerah tertinggal. Di samping itu berdasarkan publikasi BPS tentang angka kemiskinan, dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa jumlah daerah yang memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional masih cukup banyak. Dari data BPS tersebut juga diindikasikan bahwa kantong-kantong kemiskinan sebagian besar diisi oleh masyarakat pedesaan. Namun menarik untuk digarisbawahi bahwa kondisi kemiskinan juga dijumpai pada masyarakat perkotaan. Oleh karena itu persoalannya bukan lagi hanya terletak pada lokasi, namun apakah pembangunan telah benar-benar menyentuh upaya memperkuat kapasitas kelompok-kelompok masyarakat, sampai pada level yang terkecil. Kondisi tersebut terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak hanya berakar pada persoalan ekonomi, namun juga terkait kelemahan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, keuangan, lingkungan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan pembangunan tersebut tidak sedikit pula yang diakibatkan oleh ekses negatif pembangunan yang tidak diharapkan. Karakteristik permasalahan lokal yang bervariasi turut menambah kompleksitas permasalahan pembangunan di Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan selama ini belum mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dalam artian menyentuh setiap elemen masyarakat dengan berbagai problematika yang dihadapinya.
  • 3. | 3 Sejalan dengan semakin diterimanya strategi pembangunan melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok perlu mendapat perhatian. Hal ini mendorong berbagai kalangan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat untuk menuju kemandirian dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Untuk itu konsep-konsep pembangunan atau yang sering diidentikkan sebagai pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu pilihan konsep pembangunan masyarakat sampai pada level terkecil. Community development (Comdev) banyak mendapat perhatian sebagai konsep pembangunan utamanya karena ide partisipasi bersama yang melekat di dalamnya. Community development dianggap sebagai proses di mana upaya-upaya masyarakat disinergikan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam kehidupan berbangsa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Adapun sasarannya dapat menjangkau kelompok-kelompok terkecil. Hal ini merupakan daya tarik lain dari penerapan konsep community development dalam pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran dari comdev adalah pembangunan kapasitas dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segenap aspek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga lain, program community development dapat pula diarahkan untuk memberdayakan masyarakat
  • 4. 4 | dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan lokal. Frank and Smith (1999) menyebutkan bahwa community development dapat menjadi proses pada tataran “akar rumput” sehingga masyarakat menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab, memiliki perencanaan dan terorganisir dengan lebih baik, mampu mengembangkan pilihan-pilihan bagi masyarakat, memberdayakan diri, meningkatkan kesadaran, menurunkan kemiskinan, mengembangkan kesempatan kerja dan usaha, serta mencapai tujuan- tujuan pembangunan antara lain dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Terlihat bahwa secara konsep ada argumen bahwa dengan upaya bersama tersebut, persoalan-persoalan yang secara spesifik oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut bisa teratasi. Konsep tersebut juga membawa harapan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat manfaat pembangunan dapat lebih memperbaiki kondisi mereka. Pembangunan daerah melalui community development idealnya merupakan salah satu elemen dari paradigma pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Searah dengan proses pembangunan daerah melalui prinsip otonomi daerah dimana prakarsa dan aspirasi masyarakat sangat dihargai, community development menjadi salah satu upaya yang penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan daerah secara inklusif tersebut. Misi otonomi daerah sendiri adalah memperkuat posisi masyarakat atau rakyat di daerah (baik secara politik, ekonomi, maupun budaya) dengan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya memperkuat kembali posisi Negara (aparat pemerintah). Community development diperlukan untuk memperkuat masyarakat dengan mengoptimalkan potensi masyarakat setempat.
  • 5. | 5 Pembangunan komunitas memang membutuhkan perhatian dari banyak pihak dan strategi yang tepat. Dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan daerah melalui proses desentralisasi, pemerintah daerah menjadi salah satu tumpuan harapan untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi masyarakat, di antaranya melalui pembangunan masyarakat. Persoalannya apakah pemerintah daerah telah cukup menaruh perhatian dalam hal ini. Di samping itu adanya keterlibatan masyarakat dan sejumlah elemen lainnya, dapat menguntungkan bahkan bisa menjadi tantangan tersendiri. Praktek pembangunan komunitas tidak saja dilakukan/difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah, namun juga terdapat praktek-praktek yang merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Menurut Rahman terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan melakukan program comdev, yaitu 1). Izin lokal yang dalam konteks ini adalah usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas; 2) Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan komunitas lokal akan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan reputasi yang berimplikasi pada adanya peluang usaha baru; dan 3). Sebagai cara mencapai tujuan bersama. Tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 25 butir e dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal
  • 6. 6 | berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Pada pasal 17 Undang-undang tersebut secara tegas juga menyebutkan agar penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahan untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan. Adapun Badan Usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut akan dikenai sanksi administratif. Pelaksanaan CSR khususnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya alam tidak terbaharukan kembali mendapat penekanan sebagaimana dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tersebut menggariskan bahwa “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsepsi Corporate Social Responsibility Di tahun 1970-an, topik Corporate Social Responsibility mengemuka melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggungjawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan Estes menilai bahwa roh atau semangatnya telah ada sejak mula berdirinya perusahaan-perusahaan (di Inggris), yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sikap dan pendapat pro-kontra selalu merupakan bagian dari sejarah kehidupan perusahaan dan perkembangan konsep Corporate Social Responsibility itu sendiri.
  • 7. | 7 Pro dan kontra terhadap perkembangan Corporate Social Responsibility terus bergulir. Salah satunya, apakah tanggungjawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela, dimana ketika kegiatan Corporate Social Responsibility (untuk selanjutnya disebut CSR) diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), Sontak menuai protes. Pasalnya aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukanya ”paksaan”. Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan. Namun, tekanan dari komunitas yang keras, terutama ditengah masyarakat yang kritis semacam masyarakat Eropa, yang menjadikan CSR menjadi semacam social license to operation, dan ini dilakukan oleh komunitas, bukan oleh Negara. Kritik lainnya, dalam pelaksanannya CSR masih memiliki kekurangan. Program-program CSR yang banyak dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahan masih mengangap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang . Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahan besar yang
  • 8. 8 | ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumberdaya yang ada dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahan- perusahan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukanya hanya semata-mata hanya aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum. Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum , maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukanya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima . Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktis bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan pencapaian tujuan sosial. Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang dikenal sebagai vigilante consumerism yang kemudian berkembang menjadi ethonical consumerism .
  • 9. | 9 Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menujukan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pembangunan. Sekitar 66% responden juga menunjukan mereka siap berganti merk kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ”minat” konsumen dari produk menuju korporat. Konsumen menaruh perhatianya terhadap tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada korporetnya . Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja. Tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Hubungan antara komunitas dan perusahaan telah mengalami pergeseran. Awalnya perusahaan meluncurkan program Community Development (CD) dalam upayanya membina hubungan dengan komunitas. Kemudian dengan aktivitas CSR sebagai lisensi social untuk beroperasi. Terakhir, perusahaan dituntut untuk mempunyai peranan kepemimpinan dalam komunitasnya. Namun, ternyata hanya sekedar menjalankan aktivitas CSR
  • 10. 10 | tidaklah lagi mencukupi. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun disamping CSR, perusahaan perlu mengambil insentif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL) . Konteks CSL menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada giliranya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahakan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industry menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya adalah bagaimana mengolah jalan simpang diantara dua kepentingan. Kepentingan industry dan kelestarian lingkungan. Tekanan dari stakeholders yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan telah merasuk kedalam dunia korporasi dan praktek-praktek manajemen, misalnya institusionalisasi yang dituangkan dalam ISO 14000.
  • 11. | 11 Demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep cradle to grave menjadi daur ulang. Cradle to cradle seperti yang diterapkan oleh Xerox. Berarti industri tidak hanya mengamankan agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang. Menjadi “hijau” bukan hanya mengubah proses dan produk, yang hanya berkuat diproses internal pabrik belaka. Tetapi juga memperdulikan ke “hijauan”nya mulai dari bahan baku yang digunakan dan kualitas perusahaan pemasok dipandang dari kacamata sadar lingkungan, seperti yang tertuang dalam standarisasi ISO 14000. Perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap aktivitas- aktivitas untuk meminimalkan dampak negative dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah maupun “sampah” dari produk yang sudah terpakai seperti kemasan, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung dengan system manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan- perusahaan besar. Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan ide-ide “hijau” adalah dengan mendorong perusahan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Tekanan masyarakat agar perusahan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan.
  • 12. 12 | Sebagai dampak ikutannya perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan Hubungan antar perusahaan pun akan berubak, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan, terutama perusahaan besar, mulai cerewet terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan- perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas community outreach atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala. Bentuk community outreach yang paling primitif adalah corporate philanthropy. Yang terakhir ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan, atau seseorang, untuk memberikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa. Waktu berlalu, Corporate philanthropy (CP) kemudian berkembang menjadi Corporate Social Responsibility (CSR). CSR berbeda dengan philantropy dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktivitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR seringkali dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Corporate social responsibility adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep dan aplikasi dari konsep CSR pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya. Meskipun belum ada definisi CSR yang dapat diterima secara universal, pada umumnya definisi yang beranekaragam tersebut memiliki cirri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari definisi CSR
  • 13. | 13 itu sendiri. Adapun definisi-definisi CSR menurut pandangan para ahli dan berbagai organisasi dunia antara lain: 1. World Business Council for Sustainable Development : komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member konstribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas local dan masyarakat luas pada umumnya; 2. Commission of the European Communities : tanggungjawab social perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih; 3. CSR Asia : komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, social dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para pihak yang berkepentingan; 4. Business for Social Responsibility : CSR adalah pencapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan; 5. Ethic in Action Awards : CSR adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan disetiap operasi dan aktivitasnya; 6. Khurey : CSR adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders);
  • 14. 14 | Pengertian CSR di Indonesia sendiri telah diangkat dalam peraturan normatif yakni dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Didalam Pasal 74 UUPT disebutkan, CSR memiliki definisi sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembanguan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya. Selain UUPT, terdapat peraturan lain yang menyingggung tentang CSR, yaitu penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal yang mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab social perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Berbagai pengertian CSR sebagaimana diatas sebagian besar hanya terletak pada tata bahasanya saja dan bukannya terletak pada prinsip dasar CSR itu sendiri. Jika diperhatikan, pengertian-pengertian CSR pada akhirnya bertemu pada suatu pemahaman tentang kesuksesan aktivitas bisnis yang harus dibarengi dan didukung dengan peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Berbagai Model Corporate Social Responsibility Setidaknya terdapat sedikitnya empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu : 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk
  • 15. | 15 menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation; 2. Melalui yayasan atau organisasi social perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga social/organisasi non pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun melaksanakan kegiatan sosialnya; 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang didirikan untuk tujuan social tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam ini yang dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility Penerapan CSR hendaknya memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan
  • 16. 16 | pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai suatu konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip yang telah di standarisasikan oleh perkembangan dunia usaha. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya CSR maupun prinsip dalam penerapan CSR itu sendiri. Beberapa prinsip CSR diantaranya : 1. Good Corporate Governance (GCG) Good Corporate Governance memiliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggungjawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggungjawaban social. Secara garis besar, GCG terdiri dari 5 prinsip, yaitu : a. Keterbukaan informasi. Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada stakeholdersnya; b. Akuntabilitas. Merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak dan kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi; c. Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebiasaan dan etika bisnis. Dengan demikian, prinsip ini diharapkan menyadarkan
  • 17. | 17 perusahaan bahwa kegiatan usahanya harus dipertanggungawabkan kepada shareholders maupun kepada stakeholders; d. Kemandirian. Intinya adalah agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Kesetaraan dan kewajaran. Adanya perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan; 2. Caux Principles for Business Caux Princples merupakan sekumpulan rekomendasi yang mencakup banyak wilayah dari corporate behavior. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berupaya untuk mengekspresikan standar umum corporate behavior yang etis dan bertanggungjawab dan ditawarkan sebagai dasar untuk dibicarakan dan di implementasikan oleh kalangan bisnis dan pemimpin diseluruh dunia. Dikeluarkan pada tahun 1994, principles disponsori oleh caux roundtable (yang terdiri dari pemimpin bisnis senior dari Eropa, Jepang dan Amerika). Tidak ada mekanisme formal bagi perusahaan untuk berkomitmen terhadap prinsip ini. Adapun prinsip dalam caux ini, yakni : a. Penghormatan terhadap pemegang kepentingan diatas pemegang saham
  • 18. 18 | b. Berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan c. Mentaati hukum tersurat dan tersirat d. Mentaati peraturan dan konvensi e. Mendukung globalisasi f. Penghormatan terhadap lingkungan g. Penghindaran perbuatan illegal Metodologi Kajian 1. Jenis Kajian Jenis kajian ini merupakan kajian deskriptif eksploratif, yaitu suatu model kajian yang berusaha untuk memberikan gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu. Obyek kajian disini meliputi upaya pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi serta masyarakat dalam pengembangan comdev, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan community development di daerah. Di samping itu kajian ini juga bersifat asosiatif, di mana terdapat upaya untuk mencari hubungan-hubungan tertentu dari fenomena yang dikaji. 2. Data Kajian Berdasarkan karakteristik data yang digunakan, data kajian bersifat kualitatif sehingga kajian ini lebih dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kajian ini menggunakan data dari banyak kasus kualitatif (qualitative multiple case study) untuk menjawab pertanyaan penelitian.
  • 19. | 19 Data kajian dikumpulkan dengan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengumpulan data primer dilakukan dengan in-depth interview, diskusi dengan narasumber dan data sekunder berupa progress report, laporan studi yang pernah dilakukan ditempat yang sama, kliping berita dan sebagainya. 3. Daerah Kajian Kajian ini dilakukan pada 7 (tujuh) daerah provinsi, dimana dari masing-masing provinsi, diambil 2 (dua) kabupaten/kota. Dimana setiap provinsi yang dipilih secara purposive ini diasumsikan memiliki fokus commmunity development beragam yang dapat ditelaah. Selain hal tersebut juga memperkaya pengetahuan akan aspek-aspek yang penting dalam pelaksanaan community development, juga membantu kajian ini untuk membangun strategi pengembangan community development di daerah ke depan. Ada pun daerah kajian ini sebagaimana dalam tabel berikut ini : No. Provinsi Kabupaten 1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  Kota Banda Aceh  Kabupaten Aceh Besar 2. Provinsi Kepulauan Riau  Kota Tanjung Pinang  Kabupaten Bintan 3. Provinsi D.I. Yogyakarta  Kabupaten Sleman  Kabupaten Bantul 4. Provinsi Jawa Tengah  Kabupaten Banyumas  Kabupaten Purbalingga 5. Provinsi Jawa Timur  Kota Batu  Kabupaten Malang 6. Provinsi Kalimantan Timur  Kota Bontang
  • 20. 20 | No. Provinsi Kabupaten  Kabupaten Kutai Timur 7. Provinsi Bali  Kabupaten Gianyar  Kabupaten Bangli Sumber : PKKOD-LAN, kajian model community development di daerah, LAN, 2010 Implementasi Corporate Social Responsibility : studi kasus di PT. Badak NGL, Bontang Kalimantan Timur PT Badak NGL dibentuk pada 26 Nopember 1974 oleh Pertamina, Huffco Inc., dan JILCO (Japan Indonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikan saham Pertamina (55%), Huffco Inc.(30%) dan JILCO (15%). Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGL tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini. PT Badak NGL hanya menjadi salah satu jaringan di tengah rantai bisnis LNG. Dengan demikian PT Badak NGL lebih merupakan operating organization yang bersifat non profit. Pada tahun 1980, konstruksi train C and D dimulai dikarenakan meningkatnya permintaan LNG dari Jepang. Pada tahun 1988 fasilitas LPG diproduksi dan diekspor ke nagara Jepang. Sehubungan dengan terus meningkatnya permintaan LNG di Jepang, Taiwan, dan Korea, kemudian TrainE dibangun pada tahun 1987-1989, sedangkan Train F dibangun pada 1991-1993. Sejak tahun 1992 beberapa produksi LNG dari Pabrik LNG ini juga telah diekspor ke Korea Selatan. Perkembangan Pabrik LNG Badak telah dilanjutkan dengan pembangunan Train G yang selesai pada tahun 1997 dan Train H yang selesai pada akhir
  • 21. | 21 1999. Dengan operasi 8 Train, kapasitas produksi mampu mencapai ke ± 22 juta ton LNG / tahun. Memasuki milleniums ketiga, pabrik LNG Badak telah berkembang dan mampu menghasilkan produksi LNG terbesar di dunia. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2001, pabrik LNG Badak telah mengekspor LNG 4500 dan proyeksi 5000 pengapalan di kuartal kedua tahun 2003. Pabrik LNG juga memiliki kemampuan untuk menangani 3 pengapalanpada saat yang sama, dengan melengkapi dermaga loading 3 pada akhir tahun 1999, yang dibangun untuk mengantisipasi peningkatan frekuensi pengapalan di masa mendatang, seperti yang diharapkan untuk dapat mempertahankan tingkat pelayanan kepada pembeli LNG. Cadangan gas alam untuk menghasilkan LNG masih cukup untuk melayani pembeli dalam jangka panjang di bawah kontrak dan kepastian pengiriman.Untuk menjaga kepercayaan pembeli untuk jumlah cadangan gas, 42 "pipa ditambahkan. Empat paralel pipa yang mampu mengirim 3600 juta kaki kubik (MMFSD) gas alam ke pabrik untuk proses lebih lanjut. Akhirnya, pabrik LNG Badak LNG menjadi salah satu pabrik dengan pengalaman besar dalam industri LNG dunia, dan menjadi aset vital untuk rantai bisnis LNG Indonesia. Dengan semua kemampuan dan pengalaman lebih dari 33 tahun dalam memproduksi LNG, PT Badak NGL siap menghadapi tantangan di abad ke-21, dan berkesinambungan dengan dukungan yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam bisnis LNG. Beberapa perusahaan menerapkan community development sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility. Dimensi yang disentuh dalam berbagai program tersebut bervariasi, namun terdapat kecenderungan
  • 22. 22 | program yang ditawarkan berfokus pada dimensi sosial. Sejak awal berdiri, PT Badak NGL menyadari sepenuhnya bahwa partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan Kota Bontang juga merupakan sebuah peran penting yang perlu diprioritaskan oleh perusahaan. Untuk tujuan itu, perusahaan, baik secara langsung tidak langsung, merancang program- program yang mampu mendorong kemandirian masyarakat. Menyadari pentingnya peran perusahaan dalam mendorong kemajuan masyarakat Botang, PT Badak NGL meskipun berstatus sebagai perusahaan non profit, namun dengan kemampuan terbaik berperan aktif mendukung Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya mereka yang tinggal di sekitar perusahaan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial PT Badak NGL dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat tidak langsung dilaksanakan oleh berbagai elemen perusahaan antara lain berupa : a. Peran serta organisasi internal perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan Eks KORPRI, organisasi keagamaan (YAUMIL/laz yaumil, GOPKB, Katholik, Hindu), PWP, YPVDP, yayasan LNG Badak, yayasan HOP, yayasan LNGTV, klub-klub olah raga, perkumpulan sosial dan lain- lain. b. Peran serta langsung pekerja dan keluarga, misalnya dalam program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), bantuan bencana alam. c. Memfasilitasi peran serta pihak ketiga, bekerjasama dengan PT Badak dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan bersifat sosial ke masyarakat,
  • 23. | 23 misalnya yayasan OGFICE yang memberikan beasiswa kepada siswa/siswi/mahasiswa Kota Bontang. Sedangkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat langsung diwujudkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diwadahi dalam program comdev. Program comdev PT. Badak dilaksanakan oleh fungsi Public Relations (HUPMAS= Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat). Program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program Community Development PT Badak secara formal telah dilaksanakan oleh PT Badak NGL sejak tahun 1984. Salah satu tujuannya adalah agar peran sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar semakin terorganisir dengan lebih baik. Oleh karena itu perusahaan melalui public relations section bertanggung jawab melaksanakan program-program comdev. Meski hal ini tidak bisa menghilangkan fakta bahwa kiprah perusahaan dalam pengembangannya masyarakat Bontang pada dasarnya telah dilaksanakan sejak berdirinya PT Badak NGL tahun 1974, dan bahkan sejak dimulainya masa konstruksi atau pembangunan. Dengan adanya program comdev, diharapkan juga akan timbul hubungan timbal balik yang saling bermanfaat di antara berbagai pihak yang saling berkepentingan. Yang tidak kalah penting dari adanya program comdev adalah adanya keinginan perusahaan untuk hidup dan maju bersama masyarakat. Program comdev pada dasarnya difokuskan pada usaha-usaha mendesain program-program yang bisa mendorong kemandirian masayarakat sekitar. Berbagai bantuan telah diberikan baik berupa bantuan fisik semisal bantuan infrastruktur, material, dan lain-lain.
  • 24. 24 | Juga bantuan lain yang bersifat ”intangible” misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, capacity building dan sejenisnya. Dalam mendesain program community development, perusahaan melaksanakan kegiatannya didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan. Kajian tentang kebutuhan masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan PRA (Parcipatory Rural Appraisal), yakni sebuah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan masalah cara memecahkan masalah dan menentukan kebutuhan mereka sendiri dengan maksud untuk menggali bersama, mengembangkan alternatif-alternatif bersama, menyepakati bersama, mencari pemecahan masalah bersama. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai perencana dan pelaksana program bukan sekedar obyek pembangunan, (studi pengembangan masyarakat di sekitar kompleks industri gas PT Badak NGL Bontang, UGM –ITB, 1997). Pelaksanaan program comdev PT Badak NGL dilandasi dengan prinsip stewardship dan charity. Dalam hal tertentu, pelaksanaan CSR memang masih dilakukan dengan pola-pola tradisional, seperti pemberian sumbangan langsung berbentuk dana, akomodasi, konsumsi, infrastruktur dan lain-lain. Namun PT. Badak NGL juga menerapkan prinsip pembinaan (stewardship) dalam melaksanakan program comdev, dengan fokus pada peningkatan SDM , sehingga diharapkan masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan kualitas hidup. Dilihat dari perkembangan Kota Bontang dan masyarakatnya, khususnya wilayah di sekitar perusahaan yang sangat pesat, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya sasaran-sasaran pokok program comdev yang dilakukan oleh PT badak NGL telah tercapai.
  • 25. | 25 Community Development PT Badak NGL berfokus pada 7 bidang sasaran, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, infrastruktur, keagamaan, kesehatan, olahraga/kesenian/kebudayaan/kepemudaan serta bidang Government & Community Relations. Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Dengan focus utama ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang mendiri dan juga untuk mendorong kesiapan masyarakat sekitar terhadap kemungkinan kondisi Bontang pasca migas. 1. Bidang Pemberdayaan Masyarkat : Program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang memberikan dukungan terhadap peningkatan SDM, ketrampilan hidup/dasar masyarakat dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 antara lain:  Praktek Kerja di PT Badak NGL. Program ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada lulusan SLTA, universitas, mahasiswa atau siswa untuk mengenal dunia kerja di lingkungan PT Badak NGL. Program berupa : - Magang Cooperative Education (CO-OP). Bekerja sama dengan jajaran humas MIGAS Kaltim, perusahaan memberi kesempatan kepada mahasiswa S1 semester akhir di wilayah Kalimantan Timur untuk magang selama 6 bulan di PT Badak NGL. Untuk tahun ini terdapat 2 angkatan, masing-masing angkatan melakukan program selama 6 bulan.
  • 26. 26 | - Program Magang Lab. Program ini diberikan kepada siswa yang telah lulus dari SMK Kimia untuk mengenal dunia pekerjaan di laboratorium technical dept PT Badak NGL. Waktu magang selama 1 tahun. Program ini merupakan cikal bakal bakal program magang di PT Badak NGL, dan mantan peserta magang telah banyak diserap di perusahaan-perusahaan besar di Kaltim maupun luar Kaltim. - Selain program magang yang ditangani oleh HUPMAS, PT Badak juga melaksanakan program praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. Juga telah dilaksanakan Program Magang Operations (sejenis program magang lab) yang ditangani langsung oleh HRD Dept. PT Badak selain itu juga memfasilitasi peserta magang Pemkot yang dialokasikan ke PT Badak untuk dimagangkan di departemen terkait misalnya IT, mekanikal dan teknik.  Peningkatan Keterampilan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Pada tahun 2009, PT Badak NGL bekerja sama dengan beberapa pihak melakukan pelatihan dan sertifikasi guna mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat Bontang, antara lain : - Sertifikasi Juru las Bontang bekerja sama dengan DITJEN ESDM - Pelatihan mekanik alat berat, bekerja sama dengan BPPKM dan BLKI Samarinda - Pelatihan Instalasi Listrik - Training ESQ (emotional spiritual quotient) baik in house maupun mengirimkan peserta ke tempat lain. - Pelatihan pemeliharaan kilang bidang mekanikal bagi mitra kerja.
  • 27. | 27  Program Dana Bergulir. Sebagai wujud dukungan PT Badak NGL terhadap usaha kecil, perusahaan mulai tahun 2007 telah memproses dana bergulir. Beberapa perbaikan telah dilakukan antara lain bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten untuk berdampingan. Dana ini diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah, dan pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga keuangan profesional.  Infrastruktur Penunjang Usaha Rakyat. Bontang paska migas akan bersandar salah satunya pada sektor pesisir dan kelautan. PT Badak NGL melalui comdev master plan-nya, telah memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang bidang-bidang yang telah mulai dikerjakan secara intensif. Selain peningkatan kapasitas nelayan, juga disediakan oleh perusahaan, 2 unit jemuran rumput laut di wilayah Selangan dan Tihi-Tihi. Infrastruktur penunjang ini merupakan proyek hasil masukan dari masyarakat dan pemerintah kota, yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. 2. Bidang Pendidikan Kepedulian PT. Badak NGL terhadap pendidikan telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur dengan diterimanya Awang Farouk Education Award pada tahun 2009. Program community development di bidang pendidikan tahun 2009 secara umum meliputi penyediaan sarana/prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, pemberian dana insentif guru, pemberian buku ajar, dukungan
  • 28. 28 | kunjungan industri, Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan penyaluran bantuan pihak ketiga. 3. Bidang Infrastuktur Program community development bidang insfrastruktur diutamakan pada hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah, bersifat pioneer yang mendorong pihak lain untuk melanjutkan pembangunan tersebut, mempunyai fungsi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serat mempunyai multiplier effect. Beberapa infrastruktur yang dibangun pada tahun 2009 adalah jalan perintis di Baltim dan Gapura Berbas Tengah. Infrastruktur pendukung air bersih juga dibangun khususnya bagi pekerja N3 yang selama ini harus mengambil air bersih dari dalam kompleks untuk kebutuhan keluarga. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar yang memerlukan. 4. Bidang Keagamaan Program comdev di bidang keagamaan secara umum bertujuan untuk mendukung pembentukan sumber daya manusia yang religius dan berkarakter paripurna. Bantuan keagamaan mencakupbantuan infrastruktur, yaitu pembangunan atau renovasi tempat ibdaha seperti masjid, gereja yang dapat berupa sumbangan material ataupun dana partisipasi. 5. Bidang Kesehatan Program comdev di bidang kesehatan pada tahun 2009 meliputi kegiatan bantuan pengobatan di rumah sakit PT. Badak NGL bagi
  • 29. | 29 masyarakat dan instansi militer di wilayah Kota Bontang, pengurus organisasi keagamaan (Yaumil, GOPKB, Katolik) yang mengajukan permohonan dan secara ekonomi kurang mampu. Pengobatan hanya untuk menyakit ringan. Sedangkan pengobatan rawat inap tidak di prioritaskan. Selain itu perusahaan juga berpartisipasi dan mendukung kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat seperti hari kesehatan nasional, kegiatan PMI, fogging massal, kampanye anti narkoba, khitanan massal dan sebagainya. 6. Bidang Olahraga, Kesenian, Kebudayaan dan Kepemudaan Perusahaan mendukung pengembangan kreativitas masyarakat di bidang olahraga, seni dan budaya melalui pemberian dana partisipasi, peralatan atau sarana lainnya. Kegiatan yang termasuk bidang ini antara lain Erau Pelas Benua di Guntung, Pesta Laut di Bontang Kuala, dukungan pada kegiatan etnis lokal Kalimantan Timur, kegiatan KNPI, Karang Taruna dan sebagainya. 7. Bidang Goverment & Community Relations Government relations adalah dukungan bagi pemerintah sipil dan militer. Seiring dengan semakin mandirinya pemerintah Kota Bontang, bantuan terhadap instansi sipil di lingkungan Kota Bontang semakin lama semakin mengecil dan dapat dialokasikan ke bidang lain. Pada tahun 2009 perusahaan memberi dukungan pada Polri berupa dua unit rumah Perwira dan satu bis transportasi untuk POLDA Kalimantan Timur.
  • 30. 30 | Community relations adalah dukungan terhadap elemen masyarakat misalnya LSM, Ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, kelompok minat dan kelompok-kelompok lainnya. Pada tahun 2009, perusahaan melanjutkan upaya menjaring pendapat masyarakat dan mensosialisasikan rencana program cpmdev dengan cara komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat. Usaha ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. PT. Badak NGL juga berperan aktif dalam menanggulangi bencana nasional gempa bumi di jawa barat dan sumatera barat dengan mengumpulkan dana, menyalurkan dana serta memfasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah bencana. Kesimpulan : Catatan Penutup Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk community development dalam rangka memberdayakan masyarakat diwilayah usaha suatu perusahaan. Dengan adanya program community development tersebut diharapkan peran serta perursahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai sebuah program, CSR tentunya harus dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat disekitar, dan dengan demikian, masyarakat akan merasakan dampak langsung dari adanya perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Apa yang sudah dilakukan oleh PT. Badak NGL melalui corporate social responsibility dengan 7 (tujuh) bidang sasaran tentunya sangat bermanfaat
  • 31. | 31 bagi kehidupan masyarakat di wilayah Bontang pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Daftar Pustaka Frank, Flo and Anne Smith, The Community Development Handbook: A Tool to Build Community Capacity, Minister of Public Works and Government Services Canada,1999. Laporan Berkelanjutan Tahun 2009 PT. Badak NGL Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2010, Kajian Model Community Development di Daerah, Jakarta. Margiono, Menuju Corporate Social Leadership, Harian Suara Pembaruan, 11 Mei 2006 Rahman, Reza. Corporate Social Responsibility. 2009. PT Buku Kita: Jakarta Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, 2004, menjadi bangsa pemurah, wacana dan praktek kedermawanan social di Indonesia, Jakarta, Piramedia, hal. 64-65 Susanto, AB, 2007, Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas United National Development Programme, Human Developemt Report, 2007 www.interscience.wiley.com, Corporate Social Responsibility and Enviromental Management (in press), Published online in Wileh InterScience, (diakses pada tanggal 12 Januari 2012