peranan ninik mamak

1. KETERLIBATAN AKTIF PIMPINAN NAGARI DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT NAGARI DALAM ERA OTONOMI DAERAH1
Oleh: Dr. Afrizal, MA2
Ada beberapa diantara banyak masalah penting yang dialami oleh penduduk
nagari, termasuk penduduk nagari dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman
Pertama, jumlah rumah tangga miskin bahkan fakir miskin masih sangat banyak. Kedua,
kerusakan lingkungan terjadi makin hari makin parah dan ini telah menimbulkan bencana
alam yang dahsyat. Ketiga peredaran dan pengguna Narkoba makin banyak bahkan
sampai ke pedesaan dan melibatkan berbagai lapisan dan kelompok. Ke empat, konflik
banyak terjadi dan mudah terjadi. Kelima, perzinaan makin biasa dan makin banyak
dilakukan oleh orang, termasuk di dalamnya pelacuran. Semua ini merupakan tantangan
besar untuk mewujudkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)3
.
Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah Siapakah yang paling bertanggung
jawab untuk mengatasi hal tersebut atau untuk mewujudkan ABS-SBK? Saya ingin
mengatakan dalam makalah ini bahwa para ninik mamak dalam nagari adalah salah
satu komponen yang harus bertanggung jawab dan berpotensi untuk melakukannya,
karena mereka merupakan pemimpin kaum dan juga unsur penting tali tigo sapilin dalam
nagari. Hal ini tidak hanya dinyatakan dan diakui oleh pemerintah dalam Peraturan
Daerah Provinsi maupun Kabupaten, tetapi yang lebih penting dinyatakan dan diakui
oleh aturan-aturan adat Minangkabau secara umum dan adat salingka nagari secara
khusus.
Penanggung Jawab Masalah Kehidupan Orang Banyak
Sebelum membahas peranan ninik mamak dalam pembangunan nagari, saya
akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya ninik mamak terlibat aktif dan proaktif
dalam pembangunan nagari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dasar pemikiran saya adalah pengelolaan kehidupan orang banyak agar efektif
mestilah membangun sinergi atau kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha
dan masyarakat nagari. Hubungan mereka bisa digambarkan sebagai berikut.
1
Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nagari Sebagai Basis Pembangunan, Pariaman, 16 Januari 2008
2
Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pascasarjana Universitas Andalas.
3
Saya memahami ABS-SBK tidak sebagai sesuatu yang telah atau sedang ada atau yang telah atau yang sedang
dilakukan, melainkan sebagai cita-cita, sebagai sesuatu yang akan dicapai. Oleh sebab itu, bagi saya ABS-SBK
adalah visi Suku Bangsa Minangkabau mengenai adatnya (untuk mengetahui pembahasan lebih jauh, baca Afrizal
2000).
1

2. Gambar 1. Pola Hubungan Harmonis Antara Pemerintah, Pengusaha dan
Masyarakat Nagari
Pemerintah
Pengusaha Masyarakat Nagari
Tanggung Jawab Pemerintah
Negara merupakan sebuah badan yang diserahi tugas oleh rakyat untuk
mengelola kehidupan sosial, termasuk di dalamnya mengurus dan mewujudkan
kesejahteraan rakyat serta mewujudkan ketertiban. Tugas negara tersebut dilaksanakan
oleh pemerintah berbagai tingkatan.
Oleh sebab itu, mengurus atau mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk
menciptakan ketertiban dan bahkan melindungi rakyat dari berbagai hal merupakan
kewajiban negara, dan dilaksanakan oleh pemerintah berbagai tingkatan (pemerintah
nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten termasuk tentunya pemerintah
nagari). Pemerintah wajib membuat kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan
rakyat, kehidupan yang tertib dan perlindungan yang memadai untuk rakyat, dan wajib
menerapkan sebaik mungkin kebijakan yang telah dibuat. Kewajiban-kewajiban tersebut
pada hari ini banyak berada dipundak pemerintahan kabupaten/kota termasuk
pemerintahan nagari seperti yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan ini akibat
penerapan otonomi daerah.
Semua ini berarti, apabila penduduk nagari-nagari banyak yang belum sejahtera,
konflik banyak terjadi dan tidak diselesaikan, bencana alam sering terjadi dan penduduk
yang terkena dampaknya masih banyak yang menderita baik secara ekonomi maupun
kejiwaan akibat bencana alam tersebut. aparatur pemerintahan berbagai tingkatan
2

3. pantas untuk dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya, tentunya juga berlaku
untuk pemerintahan kabupaten/kota dan nagari-nagari/kelurahan.
Dari penjelasan di atas, jelas merupakan kewajiban pemerintah mensejahterakan,
melindungi dan menciptakan kehidupan yang tertib bag penduduk nagari-nagari. Juga
berarti, hak penduduk nagari-nagari untuk menagih perlindungan, bantuan dan
penyelesaian berbagai masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah berbagai
tingkatan. Karena hak mereka, penduduk nagari tidak perlu malu, takut dan segan untuk
mencari bantuan dan perlin dunguan dari pemerintah berbagai tingkatan.
Akan tetapi, perlu disadari pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dan
kendala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, apalagi dalam situasi negara
Indonesia saat ini dan untuk masa yang agak panjang ke depan. Ada keterbatasan
jumlah dan kualitas pegawai pemerintah, sehingga jangkauan pemerintah menjadi
terbatas. Ada keterbatasan dana yang mengakibatkan banyak hal tidak dapat dilakukan
dengan baik. Ada pula hambatan peraturan yang mengakibatkan pegawai pemerintah
tidak leluasa untuk melaksanakan tugas mereka dan bekerja lebih untuk menolong
rakyatnya.
Pengusaha (besar dan kecil)Punya Kewajiban
Sektor swasta, yang berisikan pengusaha-pengusaha berbagai jenis dan
tingkatan, juga berkewajiban untuk menolong masyarakat nagari untuk menanggulangi
berbagai hal seperti: kemiskinan, gizi buruk, korban bencana alam dan kekurangan
sarana dan prasarana yang dialami oleh anak nagari. Hal ini disebabkan karena
pengusaha diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wataa’la dan pemerintah
untuk membantu masyarakat. Mereka tidak boleh hanya berorientasi untuk
mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mereka juga dituntut untuk mengeluarkan
sebagian kecil uangnya (menurut pemerintah laba yang mereka peroleh) untuk
membantu penduduk yang perlu bantuan. Ajaran agama Islam menuntut hal ini. Orang
yang mampu wajib mengeluarkan zakat dan mereka harus pula bersedeqah dan
berinfaq. Pemerintah juga menuntut para pengusaha untuk menyisihkan laba mereka
untuk membantu penduduk sekitar perusahaan. Kewajiban perusahaan tersebut
terhadap masyarakat disebut Corporate Social Responsibility (disingkat CSR) atau
dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Sebagai perwujudan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut,
perusahaan-perusahaan besar telah menyisihkan sebagian kecil dari laba mereka untuk
3

4. membiayayi program pembangunan masyarakat (sering disebut community
development). Berbagai perusahaan telah memberikan bantuan keuangan kepada
penduduk nagari/kelurahan untuk perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan tempat-
tempat ibadah, beasiswa pendidikan, dsb (Afrizal 2005, hal. 188-190 dan 2007, hal. 166-
7).
Hal ini berarti bagi masyarakat Nagari, meminta bantuan kepada perusahaan-
perusahaan besar yang ada di Provinsi Sumatera Barat atau Riau untuk menanggulangi
kemiskinan, gizi buruk dan membantu penduduk yang menderita akibat bencana alam
merupakan hak mereka. Disisi yang lain, adalah kewajiban pengusaha-pengusaha untuk
membantu mereka.
Akan tetapi, bersandar kepada bahu perusahaan-perusahaan juga ada
kelemahannya. Pertama, perusahaan-perusahaan sering memasukkan kepentingan
usahanya dalam bantuan yang diberikan. Biasanya, mereka lebih suka memberikan
bantuan kepada kelompok orang yang terlihat oleh banyak orang, seperti orang-orang
yang dipinggir jalan atau di perkotaan. Karena dengan membantu orang ini, perusahaan
akan ternama, biasanya dengan cara perusahaan memasang spanduknya di lokasi
bantuan atau jenis pemberitahuan yang lain. Akibatnya, penduduk yang jauh dari
keramain kurang mereka perhatikan. Kedua, bantuan-bantuan dari perusahaan-
perusahaan besar tidak begitu saja sampai ke sebuah nagari, disebabkan oleh dua hal.
Pertama, jumlah perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak banyak. Kedua, petugas-
petugas yang melaksanakan pembangunan masyarakat perusahaan terbatas
kemampuannya. Mereka tidaklah berjalan-jelan ke nagari-nagari untuk menyalurkan
bantuan atau untuk mencari orang yang akan dibantu, melainkan mereka sering
menunggu orang datang untuk meminta bantuan kepadanya.
Masyarakat Nagari Seharusnya Bertanggung Jawab
Mengharap hanya pada pemerintah dan pengusaha dan menanti uluran tangan
mereka saja tanpa masyarakat Nagari melakukan upaya-upaya berarti, berbagai
masalah yang dialami oleh penduduk nagari tidak akan teratasi, karena pemerintah dan
para pengusaha sebagai penanggung jawab dan sumber penting bantuan untuk
mengatasi berbagai masalah kehidupan dalam nagari mempunyai berbagai
keterbatasan dan kendala. Oleh sebab itu, diperlukan melirik ke sektor ketiga yakni,
masyarakat dan pemimpin-pemimpin Nagari.
4

5. Masyarakat dan pemimpin-pemimpin Nagari sendiri perlu pula aktif dan proaktif
menolong warganya yang bermasalah dan terus berupaya untuk mencarikan
pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak nagari. Intinya adalah para
pemimpin nagari mestilah aktif dan proaktif dalam nagari untuk memecahkan berbagai
masalah yang dihadapi oleh anak nagari, karena tanpa keterlibatan mereka berbagai
masalah yang dihadapi oleh anak nagari tidak terpecahkan dengan baik. Semua ini
mestilah disadari dan dipahami oleh setiap orang yang menjadi pemimpin di nagari.
Berbagai unsur pimpinan nagari haruslah terlibat aktif, tidak boleh ada yang pasif
dan hanya menjadi penonton serta tukang cacimaki. Ibarat tim sepakbola, semua lini
harus bergerak. Seperti yang sudah diketahui umum, pemimpin nagaripun tidak tunggal
melainkan banyak, terdiri dari berbagai unsur seperti, pemerintahan nagari, ninik
mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Kesemua mereka
perlu bergerak dan proaktif. Saya telah mempelajari banyak nagari dan saya
berkesimpulan bahwa keaktifan di nagari hanya pada pemerintahan desa ketika berdesa
dan hanya pada pemerintahan nagari akhir-akhir ini tidak mencukupi dan tidak mampu
memecahkan banyak masalah, disebabkan banyak kebijakan dan program tidak berjalan
karena tidak didukung oleh pemimpin yang lain, terutama oleh ninik mamak.
Kelihatannya, mengelola nagari berbeda dengan mengelola kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan bahkan dengan negara. Di nagari-nagari di
Provinsi Sumatera Barat (tentunya juga di Kabupaten Solok Selatan) hukum adat dan
hukum agama masih dianut kuat dan cenderung dipertahankan. Hukum adat dan hukum
agama tersebut dijadikan rujukan atau landasan untuk memecahkan berbagai masalah.
Akibatnya, menggunakan hukum negara (dalam artian yang luas termasuk segala
macam peraturan pemerintah) saja tidak memadai, karena bukan hanya tidak semua hal
diatur oleh hukum negara, hukum adat dan hukum agama masih berlaku dan ditaati.
Pemegang otoritas (wewenang) hukum adat dan hukum agama berbeda dengan
pemegang otoritas hukum negara. Ninik mamak dan ulama adalah pemegang otoritas
hukum adat dan hukum gama. Oleh sebab itu mereka seharusnya berperan serta dalam
mengelola nagari dalam berbagai bentuk keterlibatan.
Keterlibatan Ninik Mamak dalam Urusan Penduduk Nagari
Panghulu termasuk unsur pemimpin di nagari. Pertama, mereka merupakan
pemimpin kaum. Sebagai pimpinan kaum, panghulu memimpin anggota kaumnnya. Dari
sudut pandang anggota kaumnya, seorang panghulu dipanggil mamak, sedangkan dari
5

6. sudut pandang seorang panghulu anggota kaumnya dipanggil kamanakan. Panggilan
tersebut tidak hanya sebuah sebutan, melainkan melambangkan hubungan pemimpin
dan yang dipimpin. Mamak adalah pemimpin, sedangkan kamanakan merupakan orang
yang dipimpin. Kalau di kantor-kantor, sebutan tersebut adalah Bapak/Ibu dan bawahan.
Bapak/Ibu adalah pemimpin, sedangkan bawahan merupakan orang yang dipimpin.
Kedua, panghulu merupakan pemimpin di nagari. Pada tingkat ini, sesungguhnya
mereka menjadi mamak pada tingkat nagari, dengan kamanakan seluruh anak nagari.
Kerapatan/Lembaga Adat Nagari (KAN/LAN) merupakan organisasi pada tingkat nagari
yang menfasiltasi panghulu menjadi pemimpin pada tingkat nagari.
Panghulu merupakan peranan yang terdiri dari tugas-tugas atau kewajiban-
kewajiban yang mesti dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut adalah aturan adat yang
merupakan aturan-aturan yang dibuat dan disepakati oleh anak nagari. Menarik untuk
diajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa sajakah tugas-tugas panghulu/ninik
mamak sebagai pemimpin kaum? Apakah tugas-tugas yang telah ditetapkan semenjak
lama masih relevan? Apa sajakah tugas-tugas panghulu/ninik mamak sebagai
pemimpin dan anggota KAN/LAN? Apakah tugas-tugas yang telah ditetapkan semenjak
lama masih relevan?
Kontribusi Ninik Mamak terhadap Masyarakat Nagari dalam Kontek Berbangsa dan
Bernegara.
Pertama akan saya bahas kontribusi ninik mamak dalam pembangunan
masyarakat nagari sebagai kolektivitas atau terhimpun dalam sebuah organisasi
KAN/LAN. Akan saya bahas terlebih dahulu perjalanan organisasi ninik mamak ini.
Himpunan ninik mamak dalam sebuah organisasi pada tingkat nagari merupakan
tradisi Minangkabau semenjak lama. Organisasi mereka yang semenjak lama ada
disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Para peneliti mengatakan KAN tersebut telah
dikenal pada zaman Kolonial Belanda, walaupun tidak secara resmi diakui oleh
pemerintah kolonial tersebut (Benda-Backmann dan Benda-Backmann 2005, hal. 170-
171). Ketika di provinsi ini diterapkan Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5/1979
ydengan mengubah pemerintahan nagari ke pemerintahan desa, pada tahun 1983
pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengukuhkan KAN sebagai organisasi ninik
mamak pada tingkat nagari dan diberi tugas mengelola nagari sebagai komunitas
hukum adat. Organisasi ninik mamak pada tingkat nagari terus diakui oleh negara ketika
di Provinsi Sumatera Barat sistem pemerintahan terbawah ditukar dari desa ke nagari.
6

7. Pemerintah kabupaten, kemudian, menerapkan nama yang berbeda terhadap organisasi
ini (ada yang menyebut Kerapatan Adat Nagari, KAN, dan ada pula yang menyebut
Lembaga Adat Nagari, LAN). KAN/LAN didefinisikan sebagai lembaga tempat
berhimpunya ninik mamak dan pemangku adat di nagari. Kemudian pada akhir Januari
2007 pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah baru
Pemerintahan Nagari (No. 2/2007) pengganti Peraturan Daerah Provinsi No. 9/2000.
Perda baru ini tetap mengakui dan menghargai keterlibatan ninik mamak dalam
pengelolaan nagari4
. Dalam Perda baru ini, ninik mamak menjadi unsur Badan
Permusyawaratan Nagari (disingkat BAMUS NAGARI), dan bahkan dalam ayat 2 pasal
17 dinyatakan bahwa untuk dapat membuat Perna untuk memanfaatkan dan mengelola
ulayat nagari pemerintah nagari diharuskan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan
KAN. Pasal ini merupakan perbaikan dari Perda sebelumnya dan sesungguhnya
mengakui otoritas ninik mamak atas hak ulayat nagari5
.
Walaupun KAN tidak pernah diakui sebagai bagian atau unsur dari pemerintahan
nagari semenjak masyarakat nagari menjadi bagian dari sebuah negara, semenjak
zaman kolonial sampai sekarang, pemerintah tetap mengakui dan mengharapkan ninik
mamak dan KAN berperan penting di nagari, bukan hanya untuk mengelola adat istiadat
melainkan juga sebagai pemeran aktif penyelesai masalah dan pembangunan nagari.
Hal ini tercermin dari tugas KAN/LAN yang ditetapkan oleh pemerintah dan sepertinya
disetujui oleh umumnya ninik mamak, diataranya yang sesuai dengan pembicaraan ini
adalah:
1. Penyelesai sengketa sako (gelar adat) dan pusako (harta) dengan menggunakan
hukum adat.
2. Penanggung jawab peningkatan kualitas dan kontribusi pimpinan adat di nagari.
3. Berperan aktif dalam pembangunan di nagari.
4. Penjaga, pemilihara dan pengawas penggunaan kekayaan nagari untuk
kesejahteraan anak nagari.
5. Penyelesai masalah sosial budaya, termasuk agama, dengan bekerjasama dengan
alim ulama dan cadiak pandai.
4
Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari hanya menyatakan bahwa
organisasi ninik mamak di nagari hanya bernama Kerapatan Adat Nagari (disingkatkan KAN).
5
Perda No. 9/2000 telah menimbulkan konflik antara KAN/LAN dengan pemerintah nagari berkenaan dengan
pemanfaatan dan pengelolaan ulayat nagari (lih. Afrizal 2006b), mungkin perda baru ini dapat memecahkan konflik
tersebut.
7

8. Walaupun di Kabupaten Solok Selatan ada variasi lain tugas KAN, namun prinsipnya
sama dengan di kabupaten yang lain.
Akan tetapi, walaupun KAN/LAN dan ninik mamak secara perorangan di berbagai
nagari telah berusaha untuk menunaikan tugas mereka, mereka belum melakukan
tugasnya dengan baik dan oleh sebab itu belum menyumbang cukup berarti terhadap
nagari. Pada umumnya, tugas-tugas yang dilaksanakan terbatas pada urusan sako dan
pusaka dan inipun belum memuaskan banyak pihak di berbagai nagari6
.
Untuk menunjukkan ninik mamak dan KAN/LAN belum berperan baik dalam
urusan pembangunan nagari, berikut ini akan saya sajikan hasil-hasil penelitian.
Pertama adalah hasil-hasil penelitian yang saya lakukan bersama kawan-kawan
mengenai keterlibatan berbagai komponen nagari dalam pengentasan kemiskinan7
.
Lokasi penelitian tidak termasuk Kabupaten Solok Selatan, tetapi hasil penelitian
mungkin berlaku juga di daerah ini. Kedua hasil-hasil penelitian Agus dkk., (2006)
tentang penerapan ABS-SBK di dua kabupaten dan satu kota: Agam, Dharmasraya dan
Kota Padang Panjang.
Terungkap dari penelitian bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN/LAN) tidak
ditempatkan sebagai kelembagaan nagari yang penting oleh penduduk nagari. Mereka
lebih dekat kepada pemerintahan nagari/kelurahan daripada KAN/LAN. Hal ini
disebabkan oleh karena pemerintahan nagari dan kelurahan merupakan lembaga yang
lebih banyak berhubungan dengan penduduk setempat dibandingkan dengan KAN/LAN.
Penyebab yang lain adalah khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan,
pemerintahan nagari dianggap lebih perhatian dibandingkan dengan
Kerapatan/Lembaga Adat Nagari. Semua ini lebih disebabkan oleh pemerintah
nagari/kelurahan lebih dilibatkan oleh pemerintah yang lebih tingi dari KAN/LAN untuk
menfasilitasi implementasi program anti-kemiskinan pemerintah di nagari.
Temuan survei ini sesuai dengan hasil FGD dan wawancara mendalam.
Terungkap dari wawancara mendalam dan FGD bahwa Kerapatan/Lembaga Adat
Nagari belum melakukan kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk membantu rumah
tangga yang masuk dalam kelompok keluarga miskin. Pada hal institusi KAN/LAN
secara kultural bertanggung jawab terhadap komunitas nagari.
Ninik mamak secara perorangan juga tidak melakukan usaha-usaha untuk
mengatasi masalah kemiskinan anggota kaumnya yang termasuk keluarga miskin di
nagari. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kualitas pendidikan ninik mamak dan
6
Di beberapa nagari untuk urusan ini KAN/LAN cukup baik (lih. Afrizal 2006a).
7
Seluruh pembahasan bagian ini merujuk kepada Afrizal dkk. (2006).
8

9. situasi perekonomian mereka, tetapi lebih lagi mereka tidak mempunyai perhatian untuk
mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh anggota kaum mereka. Penyebab
pentingnya adalah para ninik mamak tidak menyadari atau tidak menganggap
menanggulangi kemiskinan dalam artian yang luas merupakan salah satu tugas mereka
sebagai pemimpin kaumnya. Pertanyaannya, kemudian adalah, apakah
penanggulangan kemiskinan dalam artian yang luas anggota kaum tidak merupakan
salah satu tugas ninik mamak sebagai pemimpin kaum?.
Di bidang tata kelakuan kamanakan, ninik mamak juga kurang befungsi. Hal ini
terungkap dari hasil penelitian Agus dkk., (2006). Hasil penelitian tersebut
mengungkapkan bahwa walaupun ninik mamak dilaporkan memberikan teguran dan
nasehat kepada kamanakannya, hampir 67% responden penelitian melaporkan mereka
jarang menerima nasehat dari ninik mamak mereka. Disamping itu, sebanyak hampir
67% pula responden penelitian melaporkan bahwa ninik mamak jarang memberikan
teguran dan nasehat kepada kamanakan remaja yang berpakaian dianggap tidak sopan
dengan ukuran ABS-SBK.
Bidang-Bidang Pembangunan yang Memerlukan Keterlibatan Proaktif Ninik
Mamak
Bagaimanakah ABS-SBK dapat terwujud agar tidak hanya berhenti sebagai
wacana dan meteri ceramah dan pidato? Dengan hanya menyatakan bahwa ABS-SBK
mampu memecahkan masalah tidaklah terlalu berguna. Dia akan berguna apabila
digunakan sebagai sumber inspirasi dan acuan atau pedoman dalam berbuat atau
dalam bertingkah laku. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sumber inspirasi,
acuan atau pedoman terdiri dari tiga macam yaitu, peraturan-peraturan yang dibuat oleh
negara dalam berbagai bentuk dan jenis, peraturan agama dan peraturan adat yang
sering disebut sebagai hukum adat. ABS-SBK, menurut konsepsi berbagai pihak, adalah
hukum adat yang dilandasi atau disesuaikan dengan ajaran Agama Islam. Semua ini
berarti, bagi Suku Bangsa Minangkabau umumnya dan penduduk Solok Selatan
khususnya, disamping peraturan negara, hukum adat atau aturan-aturan adat yang
sesuai dengan ajaran Islam dapat digunakan sebagai sumber inspirasi, acuan atau
pedoman dalam berbuat.
Seperti pimimpin yang lain, bagi ninik mamak sebagai pemangku adat, pemimpin
dalam kaum dan dalam nagari secara perorangan maupun secara kelembagaan dalam
9

10. KAN hukum adat yang sesuai dengan syarak adalah acuan untuk berperan disamping
hukum negara.
Beberapa dari bidang-bidang yang keterlibatan proaktif ninik mamak diperlukan
untuk memantapkan ABS-SBK adalah manajemen dan resolusi konflik,
penanggulangan bencana, penanggulangan perzinaan dan penanggulangan
kemiskinan. Berikut ini akan saya jelaskan terpirinci hanya penangulangan kemiskinan,
karena keterlibatan ninik mamak pada bidang yang lain prinsipnya sama dengan
keterlibatan dalam penanggulangan kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan
Penduduk miskin masih tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Angkanya berbeda
tergantung sumber data, tetapi rata-rata di atas 12,7% pada tahun 2006 (Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat 2006). Walaupun demikian, jumlah penduduk yang digolongkan
nyaris miskin, yang pendapatan mereka sedikit di atas garis kemiskinan, juga tinggi
yaitu, sekitar 50% dari jumlah orang miskin (Elfindri dkk., 2005, hal. 27).
Siapakah orang miskin tersebut? Kecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di
belahan lain provinsi ini orang miskin tersebut pada umumnya adalah anggota Suku
Bangsa Minangkabau. Mereka merupakan warga negara Republik Indonesia,
penduduk Provinsi Sumatera Barat, penduduk kabupaten/kota, anak nagari/penduduk
kelurahan. Yang paling dekat dan bersentuhan dengan pemimpinya, orang miskin
tersebut adalah anggota sebuah kaum dan oleh sebab itu mereka merupakan
kamanakan dari ninik mamak.
Siapakah yang bertanggung jawab untuk menangulangi kemiskinan? Mengikuti
pembahasan di atas, maka yang bertanggung jawab menanggulangi kemiskinan adalah:
1. Pemerintah pusat, karena orang miskin adalah warga negara Indonesia dan
pemerintah pusat merupakan petugas Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
karena orang miskin adalah penduduk provinsi ini dan pemerintah Provinsi
Sumatera Barat merupakan petugas Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah kabupaten/kota, karena orang miskin merupakan warga
kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota petugas kabupaten dan kota.
4. Pemerintah nagari/kelurahan, karena orang miskin merupakan anak
nagari/penduduk kelurahan dan Pemerintah Nagari/Kelurahan petugas
nagari/kelurahan.
10

11. 5. Pemimpin kaum yaitu ninik mamak, karena orang miskin merupakan anggota
kaum dan merupakan kamanakan dari ninik mamak dan ninik mamak adalah
pemimpin kaum yang mengemban tanggung jawab mengurus mereka. Karena
KAN adalah organisasi ninik mamak pada tingkat nagari, maka KAN
selayaknya juga pengemban tanggungjawab untuk menanggulangi kemiskinan
karena orang miskin tersebut merupakan kamanakan anggota KAN mereka.
Untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan kaum dan pimpinan
nagari yang merupakan amanat ABS-SBK, ninik mamak secara perorangan dan KAN
dapat berperan proaktif dalam monitoring dan pemecahan masalah-masalah program
penanggulangan kemiskinan setelah program selesai dilakukan. Hal ini disebabkan oleh
penelitian yang saya lakukan bersama kawan-kawan pada tahun 2006 menemukan
bahwa salah satu penyebab penting ketidakberhasilan program-program
penanggulangan kemiskinan (penerimanya adalah kamanakan ninik mamak) adalah
lemahnya penanganan masalah setelah selesainya pelaksanaan program, ketika itu
instansi pemerintah pelaksana program tidak lagi mengurus program yang telah selesai
dilaksanakan (Afrizal, dkk., 2006 dan Afrizal 2006a).
Keahlian yang Diperlukan oleh Ninik Mamak
Agar ninik mamak dapat berfungsi baik dalam tiga bidang yang saya sebutkan di
atas, ninik mamak harus memiliki keahlian sebagai berikut:
1. Berpengetahuan mendalam mengenai adat, hukum adat dan prosedur pemecahan
masalah yang berlaku dalam nagari.
2. Mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antarindividu maupun
antarkelompok untuk mencari perdamaian dengan membuat konsensus. Untuk
menjadi mediator dalam kaum maupun dalam nagari, ninik mamak harus pandai
berkomunikasi, pandai menempatkan diri, mampu meyakinkan pihak-pihak yang
bertikai atau mampu mendudukan persoalan dan mengerti adat dan mekansime
penyelesaian sengketa menurut adat.
3. Mampu menggerakkan kamanakan atau anak nagari untuk produktif dan kreatif dan
memahami seluk beluk kemiskinan.
Kuat duguaan saya, keahlian-keahlian tersebut tidak dimiliki oleh cukup banyak
ninik mamak. Hasil penelitian Agus (2006) bisa dipakai untuk menunjukkan hal ini. Hasil
penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hampir 32% kamanakan tidak puas dengan
kinerja ninik mamaknya, di sebuah nagari malah ada sampai 50% kamanakan tidak
11

12. puas dengan kinerja ninik mamaknya. Penyebabnya karena ninik mamak tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik dan hal ini disebkan karena ninik mamak tidak
mampu melaknsanakan tugasnya dengan baik. Semua ini mungkin karena pendidikan
informal untuk memampukan ninik mamak melaksanakan tugasnya tidak lagi berjalan
baik. Agar ninik mamak mampu melansanakan tugasnya, pendidikan informal bagi ninik
mamak perlu dilakukan dan ini dapat dilakukan oleh KAN dengan bantuan dari
pemerintah.
Kesimpulan
Masyarakat nagari sangat perlu melibatkan diri secara aktif dan proaktif dalam
penanganan berbagai masalah yang dialami oleh anak nagari, karena negara dan sektor
swasta terbatas kemampuannya. Agar ini tercapai, para pemimpin nagari harus proaktif.
Sudah tidak saatnya lagi menyerahkan penyelesaikan masalah hanya kepada
pemerintah dan pengusaha di luar nagari. Tidak berarti pemerintah dan pengusaha tidak
dituntut untuk lebih memperhatikan masyarakat nagari. Realisasi dari tanggung jawab
mereka perlu dituntut terus, tetapi karena banyak masalah dan kendala masyarakat
nagari dengan pemimpinnya harus lebih proaktif.
Dalam nagari, ninik mamak secara perorangan maupun terlembaga dalam KAN
merupakan komponen yang seharusnya berperan proaktif untuk memecahkan berbagai
masalah, tidak hanya yang berkaitan langsung dengan adat istiadat dan konflik
pertanahan, malainkan juga urusan kesejahteraan dan tata kelakuan kamanakan sesuai
dengan ABS-SBK. Semua itu memerlukan perbaikan dan pengembangan kualitas SDM
ninik mamak, khusunya berkenaan dengan kecakapan sebagai seorang ninik mamak
sebagai pemimpin kaum dan anak nagari. Perbaikan dan pengembangan kualitas SDM
ninik mamak tersebut memerlukan pendidikan informal berupa pelatihan-pelatihan
berbagai bidang yang relevan.
Daftar Bacaan
Afrizal, 2000, “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi kitabullah Sebagai Visi
Pembangunan Suku Bangsa Minangkabau”, makalah dipresentasikan dalam
seminar Reaktualisasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, PPIM,
Bukitinggi, 22-23 January.
_____, 2005, the Nagari Community, Business and the State: The Origin and the
Process of Contemporary Agrarian Protests In West Sumatera, Indonesia, Ph.D
Thesis at the Asia Centre of Faculty of Social Sciences, Flinders University.
12

13. _____,2006a, “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Institusi Lokal”, makalah dipresentasi
dalam seminar klaster penelitian Universitas Dadjah Mada, Yogyakarta Novermber
2006a.
_____, 2006b, “Kebijakan Negara Dan Perebutan Otoritas Terhadap Sumber Daya
Alam: Studi Kasus Di Nagari Sungai Kamuyang”, makalah hasil penelitian
dipresentasi dalam acara Seminar Penelitian DIPA Universitas Andalas, Padang,
September 2006.
______, 2007, the Nagari Community, Business and the State: The Origin and the
Process of Contemporary Agrarian Protests In West Sumatera, Indonesia, Forest
people Programm dan Sawit watch, Bogor.
Afrizal, dkk., 2006, ”Pemetaan Kemiskinan Dan Strategi Pengentasannya Yang Berbasis
Institusi Lokal Dan Berkelanjutan Dalam Era Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatra
Barat”, laporan penelitian yang tidak diterbitkan, Departemen Sosial RI.
Agus, Bustanuddin, dkk., 2006, ”Kajian Penerapan Falsafah Adat Basandi Syarak –
Syarak Basandi Kitabullah di Sumatera Barat, laporan penelitian yang tidak
diterbitkan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
Benda-Beckmann, von, F., dan Benda-Beckmann, K., Von, 2005, The Utopia Of The
Minangkabau Nagari And The Quest For Adat, dalam Alfan Miko dan Jendrius, ed,
Ilmu Sosial Pembangunan & Perubahan Sosial Budaya, Andalas University Press,
Padang.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2006, ”Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010: Agenda-6 Mempercepat
Penurunan Tingkat Kemiskinan”.
13