Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pelanggaran hukum, ciri-ciri pelanggaran hukum menurut KUHP, dan partisipasi warga negara dalam mendukung penegakan hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan melanggar aturan hukum yang dapat terjadi karena kebiasaan atau kebutuhan pelanggarnya. Ciri pelanggaran hukum menurut KUHP adalah adanya perbuatan melanggar hukum, unsur k

1. PENGERTIAN
PELANGGARAN HUKUM
tindakan seseorang atau sekelompok yang
melanggar aturan dan tidak sesuai dengan
hukum-hukum yang berlaku.
Pelanggaran hukum adalah bentuk
pembangkangan terhadap hukum yang
berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi
karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si
pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan
bahkan kebutuhan.

2. CIRI-CIRI
Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
menyatakan bahwa ciri-ciri
perbuatan dikatakan
melanggar hukum
antara lain jika perbuatan
yang dilakukan
• ada perbuatan melanggar hukum,
• adanya unsur kesalahan
• adanya hubungan sebab akibat antara
kerugian dan perbuatan
• adanya kerugian, meliputi kerugian yaitu
Materil (berwujud benda) dan Imateril

3. SECARA UMUM PARTISIPASI
WARGA NEGARA DALAM
MENDUKUNG UPAYA PERLINDUNGAN
dan penegakan hukum dapat
dilakukan antara lain:
1.Mentaati setiap peraturan yang
berlaku di negara Republik
Indonesia.
2. Memahami dan menghormati
hak dan kewajiban setiap warga
negara
3. Menghormati setiap keputusan
hukum yang dibuat oleh lembaga
peradilan.
4. Memberikan pengawasan
terhadap jalannya proses-proses
hukum yang sedang
berlangsung.
5. Memberi dukungan terhadap
pemerintah dalam upaya

4. PARTISIPASI WARGA NEGARA
AKAN SEMAKIN KUAT DENGAN
DIDUKUNG SIKAP POSITIF warga
negara terhadap perlindungan dan
penegakan hukum. Sikap positif
tersebut di
tunjukkan dengan:
1.Menghormati segala keputusan
alat penegak hukum.
2. Tidák mengganggu anggota
masyarakat yang berusaha untuk
memperoleh bantuan
hukum dan lembaga bantuan
hukum.
3. Mendukung setiap proses
hukum yang dilakukan secara adil
dan transparan.
4. Menjunjung asas praduga tak
bersalah terhadap siapa saja
yang sedang menghadapi
proses hukum sebelum
pengadilan memberi keputusan
yang tetap.
5. Mengutamakan menyelesaikan
segala permasalahan berdasar
peraturan yang berlaku