SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Perumusan UUD
Perumusan UUD
Negara Republik
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Indonesia Tahun 1945
PPKN Paket B
PKBM MDC
Timeline
Timeline
10 Juli 1945 14 Juli 1945
15 Juli 1945 16 Juli 1945
11 Juli 1945 13 Juli 1945
Acara sidang hari pertama ini adalah membahas tentang
bentuk negara. Setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI
Dr.Rajiman Wedyodiningrat dan diperkenalkannya anggota
baru, sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan. Ir.
Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (yang dibentuk pada
masa sidang pertama), melaporkan hasil pekerjaannya yaitu:
a) Usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan
“selekas-lekasnya Indonesia Merdeka” b) Panitia Sembilan
telah menghasilkan konsep Rancangan Pembukaan UUD
yaitu Piagam Jakarta.
10 Juli 1945
10 Juli 1945
Setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan
anggota, dibentuklah panitia perancang hukum dasar yang
terdiri atas 3 panitia kecil yaitu: a) Panitia Perancang Hukum
Dasar (Ketua: Ir. Soekarno) b) Panitia Perancang Ekonomi
dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta) c) Panitia Perancang
Pembelaan Tanah Air (Ketua: Abikoesno Tjokrosoejoso).
Rapat pada 11 Juli 1945 dimulai pukul 09.20 WIB, ini
ditutup pada pukul 05.15 dini hari. Selanjutnya panitia kecil
perancang hukum dasar bekerja sesuai tugasnya untuk
dilaporkan pada sidang keesokan harinya pada 13 Juli 1945.
11 Juli 1945
11 Juli 1945
Rapat diipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas
Rapat diipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas
rancangan hukum dasar yang dihasilkan panitia kecil. Pada 13
rancangan hukum dasar yang dihasilkan panitia kecil. Pada 13
Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang dasar ber
Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang dasar ber
hasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain
hasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain
ketentuan tentang lambang ne gara, negara kesatuan,
ketentuan tentang lambang ne gara, negara kesatuan,
sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk
sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk
panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat,
panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat,
Salim, dan Soepomo. Rancangan undangundang dasar
Salim, dan Soepomo. Rancangan undangundang dasar
diserahkan kepada panitia penghalus bahasa
diserahkan kepada panitia penghalus bahasa
13 Juli 1945
13 Juli 1945
Acara sidang 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan
Acara sidang 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan
tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir.
tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir.
Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang
Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang
UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia
UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia
merdeka, dan pembukaan UUD. Sedangkan batang
merdeka, dan pembukaan UUD. Sedangkan batang
tubuh UUD-nya dibahas keesokan hari supaya anggota
tubuh UUD-nya dibahas keesokan hari supaya anggota
punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu
punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu
14 Juli 1945
14 Juli 1945
Acara sidang 15 Juli 1945 adalah lanjutan
Acara sidang 15 Juli 1945 adalah lanjutan
pembahasan rancangan undang-undang dasar.
pembahasan rancangan undang-undang dasar.
Semua anggota memberikan pendapat, usul,
Semua anggota memberikan pendapat, usul,
masukan, pertanyaan, pandangan tentang halhal
masukan, pertanyaan, pandangan tentang halhal
pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh
pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh
UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga-
UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga-
lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara,
lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara,
hak asasi manusia, lambang negara, dsb
hak asasi manusia, lambang negara, dsb
15 Juli 1945
15 Juli 1945
Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang
Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang
kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian
kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian
pula laporan panitia tentang keuangan dan
pula laporan panitia tentang keuangan dan
perekonomian serta laporan panitia pembelaan
perekonomian serta laporan panitia pembelaan
tanah air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah
tanah air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah
undang-undang dasar akhirnya diterima dengan
undang-undang dasar akhirnya diterima dengan
suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945.
suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945.
16 Juli 1945
16 Juli 1945
Perumusan uud negara republik indonesia tahun 1945

More Related Content

Similar to Perumusan uud negara republik indonesia tahun 1945

Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdfHijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
mrafliansyah045
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Warnet Raha
 

Similar to Perumusan uud negara republik indonesia tahun 1945 (20)

Rancangan perumusan pancasila dan undang undang 1945
Rancangan perumusan pancasila dan undang undang 1945Rancangan perumusan pancasila dan undang undang 1945
Rancangan perumusan pancasila dan undang undang 1945
 
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara 1
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara 1Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara 1
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara 1
 
UUD 1945.pptx
UUD 1945.pptxUUD 1945.pptx
UUD 1945.pptx
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdfHijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Sejarah tugas
Sejarah tugasSejarah tugas
Sejarah tugas
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Sejarah Lahirnya pancasila
Sejarah Lahirnya pancasilaSejarah Lahirnya pancasila
Sejarah Lahirnya pancasila
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 
Pkn kelas 7
Pkn kelas 7Pkn kelas 7
Pkn kelas 7
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
 
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdfbab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
 
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD.pptx
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD.pptxPERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD.pptx
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD.pptx
 

More from amelqatrunnada

Praktik kedaulatan di INDONESIA.pdf
Praktik kedaulatan di INDONESIA.pdfPraktik kedaulatan di INDONESIA.pdf
Praktik kedaulatan di INDONESIA.pdf
amelqatrunnada
 
MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptx
MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptxMUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptx
MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptx
amelqatrunnada
 

More from amelqatrunnada (20)

pptkelas12prestasibangsaindonesiadalampengembanganiptek-230110132810-876df79a...
pptkelas12prestasibangsaindonesiadalampengembanganiptek-230110132810-876df79a...pptkelas12prestasibangsaindonesiadalampengembanganiptek-230110132810-876df79a...
pptkelas12prestasibangsaindonesiadalampengembanganiptek-230110132810-876df79a...
 
Blue Red Brown Illustrative English Understanding Context Presentation.pptx
Blue Red Brown Illustrative English Understanding Context Presentation.pptxBlue Red Brown Illustrative English Understanding Context Presentation.pptx
Blue Red Brown Illustrative English Understanding Context Presentation.pptx
 
PPT PPKN 9 BAB 6 Bela Negara Kesatuan Republic Indonesia.pdf
PPT PPKN  9 BAB 6 Bela Negara Kesatuan Republic Indonesia.pdfPPT PPKN  9 BAB 6 Bela Negara Kesatuan Republic Indonesia.pdf
PPT PPKN 9 BAB 6 Bela Negara Kesatuan Republic Indonesia.pdf
 
PPKN Paket B NKRI Modul 6-sip-rev 2021.pdf
PPKN Paket B NKRI Modul 6-sip-rev 2021.pdfPPKN Paket B NKRI Modul 6-sip-rev 2021.pdf
PPKN Paket B NKRI Modul 6-sip-rev 2021.pdf
 
Buku Sejarah C 15_Menyongsong Era-sip-rev2021.pdf
Buku Sejarah C 15_Menyongsong Era-sip-rev2021.pdfBuku Sejarah C 15_Menyongsong Era-sip-rev2021.pdf
Buku Sejarah C 15_Menyongsong Era-sip-rev2021.pdf
 
Kebijakan Pertanian di Indonesia dari masa ke masa.pdf
Kebijakan Pertanian di Indonesia dari masa ke masa.pdfKebijakan Pertanian di Indonesia dari masa ke masa.pdf
Kebijakan Pertanian di Indonesia dari masa ke masa.pdf
 
PPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdf
PPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdfPPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdf
PPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdf
 
PPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdf
PPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdfPPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdf
PPT_PPKn_MEMPERKUAT_KOMITMEN_KEBANGSAAN.pdf
 
Semangat kebangsaan Presented by Eva Mardiana.pptx
Semangat kebangsaan Presented by Eva Mardiana.pptxSemangat kebangsaan Presented by Eva Mardiana.pptx
Semangat kebangsaan Presented by Eva Mardiana.pptx
 
PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf
PPT PPKn  IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdfPPT PPKn  IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf
PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf
 
sumpah pemuda dalam bingkai bhinneka tunggal ika
sumpah pemuda dalam bingkai bhinneka tunggal ikasumpah pemuda dalam bingkai bhinneka tunggal ika
sumpah pemuda dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
EKONOMI ORDE BARU DAN REFORMASI DI INDONESIA
EKONOMI ORDE BARU DAN REFORMASI DI INDONESIAEKONOMI ORDE BARU DAN REFORMASI DI INDONESIA
EKONOMI ORDE BARU DAN REFORMASI DI INDONESIA
 
EKONOMI ERA ZAMAN REFORMASI DI INDONESIA.pdf
EKONOMI ERA ZAMAN REFORMASI DI INDONESIA.pdfEKONOMI ERA ZAMAN REFORMASI DI INDONESIA.pdf
EKONOMI ERA ZAMAN REFORMASI DI INDONESIA.pdf
 
10. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (1).ppt
10. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (1).ppt10. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (1).ppt
10. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan (1).ppt
 
Mengingat kebaikan tokoh pendiri negara Indonesia
Mengingat kebaikan tokoh pendiri negara IndonesiaMengingat kebaikan tokoh pendiri negara Indonesia
Mengingat kebaikan tokoh pendiri negara Indonesia
 
Prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia.pdf
Prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia.pdfPrinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia.pdf
Prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia.pdf
 
Perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia.pdf
Perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia.pdfPerilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia.pdf
Perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia.pdf
 
Jiwa Patriorisme untuk penerus bangsa.pdf
Jiwa Patriorisme untuk penerus bangsa.pdfJiwa Patriorisme untuk penerus bangsa.pdf
Jiwa Patriorisme untuk penerus bangsa.pdf
 
Praktik kedaulatan di INDONESIA.pdf
Praktik kedaulatan di INDONESIA.pdfPraktik kedaulatan di INDONESIA.pdf
Praktik kedaulatan di INDONESIA.pdf
 
MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptx
MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptxMUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptx
MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI.pptx
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
subki124
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
Detik-Detik Proklamasi Indonesia pada Tahun 1945
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfWebinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptxAksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
Aksi Nyata profil pelajar pancasila.pptx
 
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas pptsistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
sistem digesti dan ekskresi pada unggas ppt
 
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi TrigonometriSudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
Sudut-sudut Berelasi Trigonometri - Sudut-sudut Berelasi Trigonometri
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANGMESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
MESYUARAT KURIKULUM BIL 1/2024 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SERDANG
 

Perumusan uud negara republik indonesia tahun 1945

  • 1. Perumusan UUD Perumusan UUD Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945 PPKN Paket B PKBM MDC
  • 2. Timeline Timeline 10 Juli 1945 14 Juli 1945 15 Juli 1945 16 Juli 1945 11 Juli 1945 13 Juli 1945
  • 3. Acara sidang hari pertama ini adalah membahas tentang bentuk negara. Setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI Dr.Rajiman Wedyodiningrat dan diperkenalkannya anggota baru, sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan. Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (yang dibentuk pada masa sidang pertama), melaporkan hasil pekerjaannya yaitu: a) Usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan “selekas-lekasnya Indonesia Merdeka” b) Panitia Sembilan telah menghasilkan konsep Rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta. 10 Juli 1945 10 Juli 1945
  • 4. Setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan anggota, dibentuklah panitia perancang hukum dasar yang terdiri atas 3 panitia kecil yaitu: a) Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua: Ir. Soekarno) b) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta) c) Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air (Ketua: Abikoesno Tjokrosoejoso). Rapat pada 11 Juli 1945 dimulai pukul 09.20 WIB, ini ditutup pada pukul 05.15 dini hari. Selanjutnya panitia kecil perancang hukum dasar bekerja sesuai tugasnya untuk dilaporkan pada sidang keesokan harinya pada 13 Juli 1945. 11 Juli 1945 11 Juli 1945
  • 5. Rapat diipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas Rapat diipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas rancangan hukum dasar yang dihasilkan panitia kecil. Pada 13 rancangan hukum dasar yang dihasilkan panitia kecil. Pada 13 Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang dasar ber Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang dasar ber hasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain hasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang ne gara, negara kesatuan, ketentuan tentang lambang ne gara, negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan undangundang dasar Salim, dan Soepomo. Rancangan undangundang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa diserahkan kepada panitia penghalus bahasa 13 Juli 1945 13 Juli 1945
  • 6. Acara sidang 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan Acara sidang 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir. tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia merdeka, dan pembukaan UUD. Sedangkan batang merdeka, dan pembukaan UUD. Sedangkan batang tubuh UUD-nya dibahas keesokan hari supaya anggota tubuh UUD-nya dibahas keesokan hari supaya anggota punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu 14 Juli 1945 14 Juli 1945
  • 7. Acara sidang 15 Juli 1945 adalah lanjutan Acara sidang 15 Juli 1945 adalah lanjutan pembahasan rancangan undang-undang dasar. pembahasan rancangan undang-undang dasar. Semua anggota memberikan pendapat, usul, Semua anggota memberikan pendapat, usul, masukan, pertanyaan, pandangan tentang halhal masukan, pertanyaan, pandangan tentang halhal pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga- UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga- lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dsb hak asasi manusia, lambang negara, dsb 15 Juli 1945 15 Juli 1945
  • 8. Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian pula laporan panitia tentang keuangan dan pula laporan panitia tentang keuangan dan perekonomian serta laporan panitia pembelaan perekonomian serta laporan panitia pembelaan tanah air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah tanah air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah undang-undang dasar akhirnya diterima dengan undang-undang dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945. suara bulat pada sidang BPUPKI 16 Juli 1945. 16 Juli 1945 16 Juli 1945