PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf

BAB 3
Kedaulatan NKRI
PPKn
untuk SMP/MTs Kelas IX
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Tujuan Pembelajaran
• mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk
dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
• menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan
perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945;
• memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BAB 3

A. Hakikat dan Teori Kedaulatan
Bodin mengatakan bahwa KEDAULATAN
adalah kekuasaan tertinggi untuk
menentukan hukum dalam suatu negara.

Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk
memaksa semua penduduknya agar menaati
undang-undang serta peraturan-peraturan
(kedaulatan ke dalam).

Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia
yang temuat dalam UUD NRI Tahun 1945
antara lain sebagai berikut.
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, negara juga
mempertahankan kemerdekaannya
terhadap serangan-serangan dari
negara lain dan mempertahankan
kedaulatan ke luar (external
sovereignty).

Adapun kedaulatan ke luar Indonesia dalam
UUD NRI Tahun 1945 antara lain sebagai
berikut.
1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
2. Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara
lain.
3. Presiden mengangkat duta dan konsul.

Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat
pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan
tidak terbatas.

Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara
lain:
1. Teori Kedaulatan Tuhan,
2. Teori Kedaulatan Raja,
3. Teori Kedaulatan Negara,
4. Teori Kedaulatan Hukum, Dan
5. Teori Kedaulatan Rakyat.

Teori Kedaulatan Tuhan beranggapan
bahwa raja atau penguasa memperoleh
kekuasaan tertinggi dari Tuhan.

Selama abad pertengahan, teori
kedaulatan Tuhan berkembang
menjadi Teori Kedaulatan Raja.
Kedaulatan terletak di tangan raja
sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.

Menurut Teori Kedaulatan Negara,
kekuasaan pemerintah bersumber dari
kedaulatan negara. Negara dianggap
sebagai sumber kedaulatan yang memiliki
kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang
menciptakan hukum.

Berdasarkan Teori Kedaulatan Hukum,
kekuasaan hukum merupakan kekuasaan
tertinggi di dalam negara. Kekuasaan
pemerintah berasal dari hukum yang
berlaku.

Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat,
rakyat sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi memberikan sebagian hak-
haknya kepada penguasa untuk
kepentingan bersama.

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara
Republik Indonesia
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut
paham kedaulatan rakyat.

Amandemen Pasal 1 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 hendak
menegaskan bahwa pemilik kekuasaan
tertinggi di Negara Indonesia adalah
rakyat yang pelaksanaannya sesuai
dengan Undang Undang Dasar.
Republik Indonesia

Dalam rumusan sebelum amandemen,
kedaulatan rakyat dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya
pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah
menjadi dilaksanakan menurut UUD NRI
Tahun 1945.
Republik Indonesia

Adapun perubahan gagasan kedaulatan
dalam UUD NRI Tahun 1945 ini membuat
perubahan pada cara rakyat memberikan
mandat terhadap penyelenggara
kekuasaan negara.
Republik Indonesia

Menurut J. B. J. M. Ten Berge, adanya
prinsip-prinsip negara hukum dan
demokratis yang berjalan beriringan
memunculkan istilah “negara hukum
yang demokratis” (democratische
rechtsstaat).
Republik Indonesia

Adapun menurut Jimly Asshiddiqie,
gagasan demokrasi yang berdasarkan
atas hukum (constitutional democracy)
mengandung empat prinsip pokok
sebagai berikut.
3) Adanya aturan yang
mengikat dan
dijadikan sumber
rujukan bersama.
2) Adanya pengakuan dan
penghormatan terhadap
perbedaan atau pluralitas.
4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa
berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati
bersama dalam konteks kehidupan
bernegara.
1) Adanya jaminan persamaan
dan kesetaraan dalam
kehidupan bersama.
Republik Indonesia

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan Negara
Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk
Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.
4. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan
Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada Pasal 3 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945.
Republik Indonesia

Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945,
Indonesia mengalami sejumlah fase
demokrasi. Adapun pembahasannya
sebagai berikut:
C. Dinamika Perwujudan Kedaulatan Negara
Republik Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 menetapkan sistem
pemerintahan presidensial dengan
kekuasaan yang besar di tangan presiden,
meskipun kekuasaan tertinggi berada di
tangan MPR.
Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Republik Indonesia

Selama MPR dan DPR belum dibentuk,
wewenang kedua lembaga tersebut
akan dijalankan oleh presiden dengan
nasihat dari Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP).
Republik Indonesia

Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui
badan pekerjanya mengajukan petisi kepada
pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet
bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada
presiden.
Republik Indonesia

Pada tanggal 14 November 1945, Presiden
Soekarno melantik kabinet parlementer
yang pertama, dengan Sutan Sjahrir
sebagai Perdana Menteri.
Republik Indonesia

Dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden
tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari
demokrasi Indonesia dengan sistem
pemerintahan
presidensial menjadi demokrasi parlementer.
Republik Indonesia

Pemberlakuan kembali UUD NRI Tahun
1945 membawa sejumlah konsekuensi
pada aspek ketatanegaraan.
Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
Republik Indonesia

Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun,
kecenderungan yang terjadi justru tidak
mengarah kepada penegakan UUD secara benar,
melainkan kecenderungan penumpukan
kekuasaan di tangan presiden.
Republik Indonesia

Dengan sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden
Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara
di bawah presiden. Hal yang paling mencolok
adalah dikeluarkannya produk hukum yang
mengangkat Soekarno sebagai presiden
seumur hidup.
Republik Indonesia

Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno
berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde
Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal
yang digaungkan adalah melaksanakan UUD NRI
Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan
konsekuen.
Demokrasi Pancasila (1966–1998)
Republik Indonesia

Pada masa reformasi, demokrasi yang
dikembangkan tetap Demokrasi
Pancasila, tetapi dengan perbaikan
pelaksanaan dan peraturan-peraturan.
Demokrasi Pancasila Masa Reformasi
(1998–sekarang)
Republik Indonesia

Dalam suatu negara, diperlukan
struktur lembaga negara yang dapat
menunjang jalannya pemerintahan.
Republik Indonesia

Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat
dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
2. Presiden,
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
5. Mahkamah Agung (MA),
6. Mahkamah Konstitusi (MK),
7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
8. Komisi Yudisial (KY)
Republik Indonesia

PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf

Similar to PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf (20)

More from amelqatrunnada

More from amelqatrunnada (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PPT PPKn IX BAB 3 Kedaulatan Negara kesatuan republik indonesia.pdf