2. POKOK
BAHASAN
A. Sistem Hukum diIndonesia
B. Mencermati Sistem
Peradilan di Indonesia
C. Menampilkan Sikap yang
Sesuai dengan Hukum
3. A. SISTEM
HUKUM DI INDONESIA
Hukum adalah suatu norma yang manfaat
untuk mengatur kehidupan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat ataupun
bernegara.
1.PENGERTIAN HUKUM
MAKNA DAN
KARAKTERISTIKHUKUM
4. Mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hidup
masyarakat.
Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwenang membuat peraturan.
Aturan hukum bersifat memaksa dan mengikat.
Peraturan memuat sanksi yang tegas dan nyata bagi
pelanggarnya.
2.UNSUR-UNSUR HUKUM
3.CIRI-CIRI HUKUM
Adanya perintah atau larangan.
Perintah atau larangan tersebut Harus dipatuhi oleh
semua orang dan bagi yang melanggar akan
mendapatkan sanksi.
5. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku didaerah tertentu saja.
Hukum nasional ,yaitu hukum yang berlaku di suatu negara.
Hukum internasional ,yaitu hukum yang berlaku antar negara dalam dunia internasional.
Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang yang tidak ditulis secara resmi tetapi masih
hidup dan terpelihara dalam masyarakat.
Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
Hukum undang-undang, yaitu hukum yang berasal dari undang-undang.
Hukum kebiasaan , yaitu hukum yang bersumber dari aturan-aturan kebiasaan.
Hukum yurisprudensi , yaitu hukum yang bersumber dari keputusan hakim.
Hukum traktat, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian antar negara.
Hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli.
a. Berdasarkan ruang lingkup wilayahnya
b.Berdasarkan bentuknya.
c. Berdasarkan sumbernya
4.PENGGOLONGAN
HUKUM
6. Ius constitutum atau hukum positif , yaitu hukum yang berlaku sekarang
bagi suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu.
Ius constituendum atau hukum negatif , yaitu hukum yang diharapkan
berlaku dimasa yang akan datang.
Hukum antar waktu , yaitu hukum yang berlaku saat ini , pada masa lalu,
ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu.
Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak.
Hukum yang mengatur atau hukum volunter , yaitu hukum yang dapat
dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
Hukum satu golongan, yaitu hukum yang hanya berlaku untuk golongan
tertentu saja.
Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk
semua golongan.
Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua
orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.
d.Berdasarkan waktu berlakunya
e.Berdasarkan kekuatan berlaku dan sifatnya
f. Berdasarkan sasarannya
PEKERJA BERINTERAKSI LEBIH
BAIK DENGAN KOLEGA
7. Hukum material , yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara anggota masyarakat.
Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara
mempertahankan dan melaksanakan hukum material.
Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
dua orang atau lebih yang berlaku umum.
Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif
dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif
disebut juga dengan hak.
Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
negara dengan individu.
Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
individu satu dengan individu lain.
g. Berdasarkan cara mempertahankannya
h. Berdasarkan wujudnya
i . Berdasarkan isinya
9. Dalam pelaksanaannya Indonesia adalah sebuah
negara hukum. Negara hukum adalah negara yang
mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun
pembentukan lembaga berdasarkan hukum yang
berlaku. Sebagai negara hukum, negara Indonesia
tentunya memiliki tata hukum yang berlaku. Tujuan
hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara
pasti hak dan kewajiban lembaga tinggi negara ,
semua pejabat negara, setiap warga negara agar
semuanya dapat melaksanakan kebijakan kebijakan
dan tindakan tindakan demi terwujudnya tujuan
nasional bangsa Indonesia.
6. NEGARA HUKUM DAN TATA
HUKUM DI INDONESIA
10. B. MENCERMATI
SISTEM PERADILAN DI
INDONESIA
MAKNA LEMBAGA
PERADILAN
Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan adalah lembaga yang bertugas menegakkan
peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-
sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum
atau undang-undang.
Menurut R. Subekti dan R.Tjitrosoedibio pengertian peradilan
dan pengadilan adalah sebagai berikut.
1.PENGERTIAN PERADILAN
11. a. Pancasila terutama sila ke-5 yaitu, " keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia" .
b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 bab IX pasal 24 ayat 2 dan 3.
2.DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN
12. 1. Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan negeri, adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan
memutuskan perkara pidana dan perdata..
Pengadilan agama, adalah pengadilan an yang bertugas dalam menyelesaikan
perkara-perkara di bidang agama Islam seperti perkawinan, kewarisan wasiat hibah
dan wakaf serta sedekah.
Pengadilan Militer adalah pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutuskan
pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang pangkatnya Kapten ke bawah.
Pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan yang memiliki tugas dalam
memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan
tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau
kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka. Contoh dari pengadilan
tingkat pertama adalah sebagai berikut.
3.TINGKAT LEMBAGA PERADILAN
13. Pengadilan tinggi adalah pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara
dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.
Pengadilan tinggi agama adalah pengadilan yang bertugas untuk UKT mengadili
perkara ditingkat pertama.
Pengadilan Tinggi tata usaha negara adalah pengadilan yang memiliki tugas untuk
memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara di tingkat banding.
Mahkamah konstitusi.
Pengadilan tingkat kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan
undang-undang. Daerah kekuasaan Pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi suatu
provinsi. Contoh dari pengadilan tingkat dua adalah sebagai berikut.
2. Pengadilan Tingkat Kedua
3.Kasasi dan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai
pengadilan tertinggi. Dalam hak asasi yaitu menjadi wewenang Mahkamah Agung
adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi
karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang.
14. C.MENAMPILAKAN
SIKAP YANG SESUAI
DENGAN HUKUM
1. Kepatuhan Terhadap Hukum
Memahami dan menggunakan peraturan
perundangan yang berlaku.
Memiliki kesadaran mempertahankan tertib hukum
yang ada.
Menegakkan kepastian hukum.
Kepatuhan terhadap hukum merupakan sikap menaati
semua hukum dan norma yang berlaku. Kepatuhan
hukum mengandung arti, sebagai berikut.
15. Sikap terbuka.
Sikap objektif dan rasional.
Sikap mengutamakan kepentingan
umum.
Kesadaran hukum adalah keyakinan akan
kebenaran hukum yang dilaksanakan
dengan perbuatan yang patuh terhadap
hukum. Berikut ini adalah sikap yang
mendukung ketentuan hukum.
2. Kesadaran Terhadap
Hukum
Mematuhi perintah orang tua.
Membayar pajak.
Memiliki KTP.
Bersikap tertib di jalan raya.
3. Contoh Sikap yang
Mencerminkan
Kepatuhan Hukum
