Dokumen ini membahas penegakan hukum di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya prinsip rule of law, kesetaraan di depan hukum, dan tantangan yang dihadapi, seperti penyelewengan hukum dan korupsi. Penegakan hukum seringkali terhambat oleh faktor sosial, politik, dan budaya, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun. Kesadaran hukum di masyarakat dan perbaikan dalam penegakan hukum oleh aparat diperlukan untuk menciptakan keadilan yang sejati dan mengembalikan kepercayaan publik.

2. N
HUKUM
DI
INDONESI

3. Disusun oleh ;
Aliyana Candra
Girisena Ergasera
Liling Revita
Prihadi

4. Pengertian
Penegakan hukum adalah
proses dilakukannya upaya
untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu
lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan

5. Ditinjau dari sudut subjek
Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula
diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas.
Dalam arti luas
Proses penegakan hukum itu melibatkan
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku.
Dalam arti sempit
Sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak
hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

6. Ditinjau dari sudut objeknya
Dalam arti luas
Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di
dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
Dalam arti sempit
Penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan
tertulis saja.

7. Prinsip
T
H
E
R
U
L
E
O
F
L
A
W
E
Q
U
A
L
I
T
Y
J
U
S
T
I
C
E
U
N
D
E
R
L
A
W
E
Q
U
A
L
I
T
Y
B
E
F
O
R
E
T
H
E
L
A
W
L
E
G
A
L
I
T
A
S

8. THE RULE OF LAW
The Rule Of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang
didalamnya terkandung wawasan sosial legalisme literal (bahwa keadilan
dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja
bersifat obyektif, tidak memihak, dan otonom).
Prinsip-prinsip secara formal Rule Of Law tertera dalam UUD 1945
dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah
jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.
Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945)
1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa
kecuali (pasal 27:1)
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak

9. LEGALITAS
Prinsip legalitas yaitu prinsip yang menentukan bahwa tidak ada
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya asas ini dikenal dengan
nullum delictum uulla poena sine praevia lege (tidak ada pidana tanpa
peraturan lebih dahulu)
Dalam sejarahnya tidak menunjukkan perubahan hukum pidana pada abad ke-
18 dulu bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan
suatu undang-undang.
Biasanya prinsip ini mengandung dua pengertian, yaitu:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu
terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan-aturan undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana harus sesuai dengan dendam

10. Equality Before The Law
Equality before the law adalah semua orang sama di depan hukum.
Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law merupakan salah
satu asas terpenting dalam hukum modern.
Prinsip ini bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan
tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi
sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya”
dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial
dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan
“persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah
ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan dihadapan hukum tergerus
ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

11. EQUALITY JUSTICE UNDER LAW
Equality Justice Under Law adalah salah satu yang paling kuat tertanam
dan banyak melanggar prinsip-prinsip hukum. Ini adalah retorika biasa ditemui
dalam retorika seremonial dan keputusan kadang-kadang bahkan konstitusional.
Tapi itu datang tempat dekat dengan menggambarkan sistem peradilan dalam
praktek. Sementara ini tidak, satu-satunya konteks hukum di mana retorika outruns
kenyataannya, itu adalah salah satu yang paling mengganggu, mengingat sifat dasar
hak yang dipermasalahkan. Ini adalah ironi memalukan bahwa bangsa yang paling
pengacara memiliki antara sistem paling memadai untuk bantuan hukum. Hal ini
lebih memalukan bahwa ketidakadilan masih menarik begitu sedikit perhatian.
Diperkirakan empat-perlima dari kebutuhan hukum masyarakat
miskin, dan kebutuhan dua sampai tiga perlima dari individu berpenghasilan
menengah, tetap terpenuhi. Seluruh kategori dari "tidak layak miskin" telah ditolak
bantuan, dan pengadilan sebagian besar telah merestui keterbatasan ini, serta
keterbatasan menggelikan untuk biaya pengadilan yang ditunjuk pengacara di cases.i
pidana kasus hukum yang mengatur bantuan yang efektif nasihat dan akses ke jasa
nonlawyer adalah malu konseptual. Namun tidak masyarakat maupun profesi telah
dipindahkan untuk merespon dalam mode signifikan.

12. BAIK
1. INTSRUMEN HUKUM YANG
BAIK
2. APARAT PENEGAK HUKUM
YANG TANGGUH
3. PERALATAN YANG
MEMADAI
4. MASYARAKAT YANG
SADAR HUKUM
5. BIROKRASI YANG

13. Faktor Penegakan
Hukum
Faktor
Politik

14. F
a
k
t
o
r
P
e
n
e
g
a
k
a
n
H
u
k
u
m
• Ö Lemahnya wawasan pemikiran
• Ö Minimya ketrampilan untuk bekerja
• Ö Rendahnya motivasi kerja
• Ö Rusaknya moralitas personal
• Ö Tingkat pendidikan yang rendah (Polisi)
• Ö Sangat sedikit program pengembangan SDM
di kalangan organisasi penegakan hukum
• Ö Kualitas penegakan hukum profesional atau
tidak

15. Ö Konsistensi asas-asas
Ö Proses perumusan
Ö Tingkat kemampuan
operasionalisasi hukum
Ö Perlukah mempertahankan UU
yang tidak sejalan dengan rasa
keadilan
F
a
k
t
o
r
H
u
k
u
m
(
P
e
r
u
n
d
a
n
g
a
n
)

16. F
a
k
t
o
r
K
e
s
a
d
a
r
a
n
M
a
s
y
a
r
a
k
a
t
• Ö Persepsi masyarakat tentang
hukum, ketertiban, fungsi penegakan hukum
berbeda dengan dengan hukum modern
• Ö Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
disemua strata
• Ö Banyaknya tindakan main hakim sendiri

17. F
a
k
t
o
r
P
e
r
u
b
a
h
a
n
S
o
s
i
a
l
• Ö Tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi
sosial
• Ö Benturan nilai lama dengan nilai baru
menimbulkan dualisme nilai dalam masyarakat
• Ö Ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan
nilai dan ketidak pastian yang merangsang aparat
penegak hukum melakukan tindakan patologis

18. F
a
k
t
o
r
P
o
l
i
t
i
k
• Ö Campur tangan pemerintah dan kelompok
dalam kepentingan usaha penegakan
• Ö Pihak eksekutif atau lembaga ekstra
yudisial dalam proses perkara yang sedang
berlangsung membatasi kebebasan hakim
memeriksa dan mengadili perkara
• Ö Terjadi dalam peradilan kasus kejahatan
politik

19. Hukum di Negara kita ini
dapat diselewengkan atau
disuap dengan mudahnya,
dengan inkonsistensi hukum
di Indonesia. Kondisi Hukum
di Indonesia saat ini lebih
sering menuai kritik
daripada pujian. Berbagai
kritik diarahkan baik
yang berkaitan dengan
penegakkan hukum,
kesadaran hukum, kualitas
hukum, ketidakjelasan
berbagai hukum yang
berkaitan dengan proses
berlangsungya hukum dan
juga lemahnya penerapan
berbagai peraturan.
Kritik begitu sering
dilontarkan berkaitan
dengan penegakan hukum
di Indonesia. Kebanyakan
masyarakat kita akan
bicara bahwa hukum di
Indonesia itu dapat dibeli,
yang menang mereka yang
mempunyai jabatan, nama
dan kekuasaan, yang punya
uang banyak pasti aman
dari gangguan hukum
walau aturan negara
dilanggar.

20. Ada pengakuan di
masyarakat bahwa
karena hukum dapat
dibeli maka aparat
penegak hukum tidak
dapat diharapkan untuk
melakukan penegakkan
hukum secara
menyeluruh dan adil.
Sejauh ini, hukum tidak
saja dijalankan sebagai
rutinitas belaka tetapi
tetapi juga
dipermainkan seperti
barang dagangan .
Hukum yang seharusnya
menjadi alat
pembaharuan
masyarakat, telah
berubah menjadi semacam
mesin pembunuh karena
didorong oleh perangkat
hukum yang morat-marit
dan carut marut.

21. Keadaan Hukum Saat Ini

22. Tentang salahnya penegakan
hukum di Indonesia. Saat
seseorang mencuri sandal
misalnya, seperti yang
pernah diberitakan belum
lama ini, ia disidang dan
didenda hanya karena
mencuri sandal seorang
briptu yang harganya bisa
dibilang murah. Sedangkan
para koruptor di Indonesia
bisa dengan leluasa
merajalela, menikmati tanpa
dosa, karena mereka
memandang rendah hukum
yang ada di Indonesia.

23. Arthalyta
Suryani, dia
menempati rutan
dengan sarana
eksklusif, bisa
dikatakan
eksklusif,
sampai-sampai
ada ruang untuk
berkaraoke, ini
juga bisa
dijadikan sebagai
pembelian hukum
di Indonesia.

24. Saat terkena tilang polisi
lalu lintas, ada beberapa
oknum polisi yang mau
bahkan terkadang minta
disuap agar kasus ini tidak
diperpanjang, polisinya
pun mendapatkan
keuntungan materi
dengan cepat namun salah
tempat. Ini merupakan
contoh-contoh dalam
lingkungan terdekat kita.
Masih banyak kasus-kasus
yang dapat dijadikan
contoh dari
penyelewengan hukum di
Indonesia.

25. Orang biasa yang ketahuan
melakukan tindak pencurian
kecil,
seperti anak dibawah umur,
Hamdani yang ‘mencuri’ sandal
jepit bolong milik perusahaan
di mana ia bekerja di
Tangerang,
Nenek Minah yang mengambil
tiga butir kakao di
Purbalingga,
Aguswandi Tanjung yang
‘numpang’ ngecas handphone di
sebuah rumah susun di Jakarta
serta
Kholil dan Basari di Kediri
yang mencuri dua biji
semangka langsung ditangkap
dan dihukum sebesart
beratnya.

26. Sedangkan seorang
pejabat negara yang
melakukan korupsi uang
milyaran rupiah milik
negara dapat bebas
berkeliaran dengan
bebasnya. Berbeda halnya
dengan kasus-kasus yang
hukum dengan tersangka
dan terdakwa orang-orang
yang memiliki kekusaan,
jabatan dan nama. Proses
hukum yang dijalankan
begitu berbelit-belit dan
terkesan menunda-nuda.
Seakan-akan masyarakat
selalu disuguhkan
sandiwara dari tokoh-
tokoh Negara tersebut.

27. Contohnya saja kasus Gayus
Tambunan, pegawai Ditjen
Pajak Golongan III menjadi
miliyader dadakan yang
diperkirakan korupsi
sebesar 28 miliar, tetapi
hanya dikenai 6 tahun
penjara, kasus Bank Century
dan masih banyak
lagi, hampir semua kasus
diatas prosesnya sampai
saat ini belum mencapai
keputusan yang jelas.
Padahal semua kasus
tersebut begitu merugikan
Negara dan masyarakat kita.

29. Penyelewengan atau
inkonsistensi di Indonesia
berlangsung lama bertahun-
tahun hingga sekarang, sehingga
bagi masyarakat Indonesia ini
merupakan bukan rahasia
umum, hukum yang dibuat
berbeda dengan hukum yang
dijalankan. Aparat yang
menegakkan hukum tersebut
dapat menangani masalah
secara hukum yang berlaku di
Indonesia, namun tidak jarang
penegak hukum tersebut justru
mengambil kesempatan yang
tidak terpuji itu untuk
Akibat Penyelewengan Penegakan Hukum
di Indonesia

30. Ketidakpercayaan masyarakat pada
hukum
Masyarakat berependapat hukum
banyak merugikan mereka, terlebih
lagi soal materi sehingga mereka
berusaha untuk menghindarinya.
Karena mereka percaya bahwa
uanglah yang berbicara, dan daoat
meringankan hukuman mereka, fakta-
fakta yang ada diputar balikan dengan
materi yang siap diberikan untuk
penegak hukum. Kasus-kasus korupsi
di Indonesia tidak terselesaikan
secara tuntas karena para petinggi
Negara yang terlibat di dalamnya
mempermainkan hukum dengan
menyuap sana sini agar kasus ini
tidak terungkap, akibatnya
kepercayaan masayarakatpun pudar.
Penggunaan Tekanan Asing dalam
Proses Peradilan
Dalam hal ini kita dapat mengambil
contoh pengrusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh suatu perusahaan
asing yang membuka usahanya di
Indonesia, mereka akan minta bantuan
dari negaranya untuk melakukan
upaya pendekatan kepada
Indonesia, agar mereka tidak
mendapatkan hukuman yang
berat, atau dicabut izin
memproduksinya di Indonesia.

31. Pemanfaatan Inkonsistensi
Penegakan Hukum untuk
Kepentingan Pribadi
Dari beberapa kasus di Indonesia,
banyak warga Negara Indonesia
yang memanfaatkan inkonsistensi
penegakan hukum untuk
kepentingan pribadi. Contohnya
ialah pengacara yang menyuap
polisi ataupun hakim untuk
meringankan terdakwa,
sedangkan polisi dan hakim yang
seharusnya bisa menjadi
penengah bagi kedua belah pihak
yang sedang terlibat kasus hukum
bisa jadi lebih condong pada
banayknya materi yang diberikan
oleh salah satu pihak yang
sedang terlibat dalam kasus
hukum tersebut.

32. Penyelesaian konflik dengan kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan
contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli
warga, pencuri sandal yang dihakimi
warga.Konflik yang terjadi di sekelompok
masyarakat di Indonesia banyak yang
diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus
tawuran antar pelajar, tawuran antar suku
yang memperebutkan wilayah, atau ada salah
satu suku yang tersakiti sehingga dibalas
degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan
peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan
masalah secara geografis, mereka. Ini
membuktikan masayarakat Indonesia yang
tidak tertib hukum, seharusnya masalah
seperti maling sandal atau ayam dapat
ditangani oleh pihak yang yang berwajib,
bukan dihakimi secara seenakanya, bahkan
dapat menghilangkan nyawa seseorang.
·

33. Berkomunikasi dan mampu membawakan peranan yang mampu diterima
masyarakat luas, antara lain bersikap :
1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai
pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu
urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
8.Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam
meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri
sendiri dan hak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar
penalaran dan perhitungan yang mantap.

34. Praktik penyelewengan
dalam proses
penegakan hukum
seperti, mafia hukum di
peradilan, peradilan
yang diskriminatif atau
rekayasa proses
peradilan merupakan
realitas yang gampang
ditemui dalam
penegakan hukum di
negeri ini.

40. A child’s play

43. Masalah penegakan hukum di Indonesia harus
segera ditangani agar bangsa Indonesia menuju
bangsa yang adil, tidak ada ketimpangan hukum.
Masalah penegakan hukum harus ditangangi oleh
seluruh Warga Negara Indonesia, pejabat hukum
harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang
bulu. Selain perbaikan kinerja aparat, materi
hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki
membuat undang-undang hukum yang jelas dan
tidak bisa disuap oleh uang ataupun materi
lainnya, kemudian masyarakat juga harus tertib
hukum.

44. Semua dijalankan berdasarkan hati nurani masing-
masing, iman dan ketaqwaan sangat diperlukan.
Penegakan hukum yang konsisten harus terus
diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Semua
harus bekerja sama untuk membangun Negara
Indonesia yang adil, jika salah, harus dihukum
sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian
apakah orang tersebut merupakan anak Presiden
ataukan anak seorang buruh.