2. Pembangunan sistem pertanian dimulai sejak
tahun 1945 melalui program peningkatan
produksi padi. Kemudian yang dilanjutkan lagi
pada tahun 1947 dan baru terlaksana pada
tahun 1950 setelah situasinya stabil melalui
pendirian Badan Pendidikan Masyarakat Desa
(BPMD) sebagai badan penyuluhan pertanian.
Namun upaya ini namun kurang berhasil.
Pemerintah terpaksa melakukan impor beras,
dari 334.000 ton di tahun 1950 menjadi
800.000 ton di tahun 1959.
Kebijakan
zaman
soekarno
3. Pada masa ini pertanian diarahkan pada mekanisme
pasar bebas yang dikenal dengan “Revolusi Hijau”.
Revolusi hijau merupakan gerakan pembangunan yang
mengikuti asumsi pertumbuhan ekonomi. Revolusi hijau
mendorong revolusi kapital (modal) di desa. Masuknya
modal secara besar-besaran ke desa dengan import
barang teknologi pertanian dan input lainnya seperti
bibit, pupuk, pestisida, dan obat-obat kimia
Kebijakan
zaman soeharto
4. Kebijakan perluasan pasar yang disepakati
dalam perjanjian WTO, menjadikan Indonesia
sebagai pengimpor beras terbesar didunia,
yaitu 4,8 juta ton beras pada tahun
1998/1999. Semenjak krisis 1998, bahkan tarif
bea masuk beras sempat menjadi 0 % akibat
desakan IMF (hal yang sama juga terjadi
pada gula, kedelai, jagung, telur dan gandum)
yang merupakan skandal yang paling
merugikan jutaan petani Indonesia.
Kebijakan
zaman Habibie
5. Kebijakan ini terhambat dengan liberalisasi
pertanian yang telah disepakati dengan IMF.
Meskipun kemudian ada kesepakatan dengan
IMF untuk menerapkan bea masuk beras
sebesar Rp. 430,- per kg mulai 1 Januari
2000 (dinaikkan menjadi BM 30%). Akan
tetapi stok dari impor telah lebih dahulu
masuk dan memenuhi gudang-gudang importir
membuat harga domestik anjlok.
Kebijakan zaman
Gus Dur
6. Selama kurun waktu 1999-2003, import beras dan gula
menempati urutan pertama dan kedua dengan rata-
rata per tahunnya sebesar 2,83 juta ton dan 1,6 juta
ton. Namun pemerintah semakin mengurangi subsidi
untuk mematuhi kesepakatan multilateral seperti WTO.
Padahal Amerika sendiri justru semakin meningkatkan
subsidi untuk produk pertaniannya. Pemerintah lebih
fokus untuk menyediakan kebutuhan pangan nasional
tanpa memperhatikan bagaimana pangan bisa diperoleh
dan siapa yang menyediakan. Hal ini tergambar dari
data import komoditas pertanian (terutama beras dan
gula) yang terus meningkat. Upaya untuk membangun
kedaulatan pangan rakyat masih belum belum terealisasi
secara optimal.
Kebijakan zaman
Megawati
7. Pada masa ini terjadi penurunan produksi pangan dunia
akibat perubahan iklim akibat pemanasan global yang
menyebabkan harga pangan naik dan terjadi kelangkaan
karena kesulitan import. Selain itu, kelangkaan pangan
juga dipicu oleh konversi lahan pertanian yang terus
meningkat dari 110 ribu ha ditahun 2002, menjadi 145
ribu ha ditahun 2006. Akibatnya menurunkan
produktivitas sektor pertanian yang pada tahun 1997
sebesar Rp 1,7 juta sedangkan sektor industri mencapai
Rp 9,5 juta (1:5,58) sedangkan kondisi pada tahun 2005
adalah sebesar Rp 6,1 juta untuk sektor pertanian dan
Rp 41,1 juta untuk sektor industri (1:6,73). Ini
menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi semakin
tidak menarik dibandingkan dengan sektor industri yang
terus tumbuh.
Kebijakan zaman
SBY