SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
1. Peran Pendamping Desa
Dalam Penanganan Stunting
Di-Aceh
Di sampaikan oleh:
M A U L I Z A N
TENAGA AHLI PELAYANAN SOSIAL DASAR PROV. ACEH
2. 23 Kementerian/Lembaga Berkolaborasi untuk
Percepatan Pencegahan Stunting
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
3. Dana desa dimanfaatkan untuk
membangun fasilitas pelayanan
sosial dasar untuk meningkatkan
kualitas SDM baik dari sisi
pendidikan maupun dari sisi
kesehatan
6. Latar Belakang Dibentuknya
Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Pertanyaan yang melatar belakangi dibentuknya KPM”
mengapa Stunting masih terjadi padahal lima paket
layanan prioritas sudah ada di desa (KIA, Konseling
gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, Jaminan sosial
dan kesehatan, dan PAUD)”?
Jawaban:
Terdapat kelompok sasaran, turutama sasaran
prioritas (1000 HPK) tidak mendapatkan layanan
karena tidak terintegrasinya antar layanan.
7. Siapakah
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA …… ?
Adalah bagian dari KADER DESA yang mendapat tugas
khusus terkait dengan “Program Konvergensi Pencegahan
Stunting”
Prasyarat sebagai KPM:
• Berasal dari desa setempat
• Berpengalaman sebagai kader masyarakat (kader
posyandu, kader kesehatan, kader PKK, Guru PAUDdll)
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
• Dapat baca tulis, minimal Pendidikan SLTA
Dipilih oleh forum musyawarah desa dan ditetapkan oleh
Kepala Desa, dengan jumlah minimal 1 orang/desa
Kementerian Desa telah menerbitkan
buku Panduan Umum Kader
Pembangunan manusia, sebagai
pedoman kerja KPM
8. 8
Lingkup Tugas KPM
1. Pendataan
• Sasaran 1000 HPK
• Layanan yang ada di desa
2. Pemantauan
• Kegiatan PAUD
• Kegiatan Posyandu
• Kegiatan kunjungan rumah
3. Pelaporan
Menggunakan kartu score konvergensi layanan Desa
4. Advokasi
Mendiskusikan hasil pendataan dan pemantauan
dengan pemberi layanan, RDS, dan Pemerintah Desa
10. Peran Pemerintah Kab/Kota Dalam Pembinaan KPM
Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.
Penentuan tugas KPM dalam
pelaksanaan integrasi
pencegahan dan penurunan
stunting di tingkat desa.
Pengidentifikasian
ketersediaan sumber daya
dan operasional pembiayaan
KPM.
Pengembangan sistem
insentif berbasis peningkatan
kinerja KPM.
Pensinergian kinerja KPM
dengan Dinas Layanan (OPD)
terkait upaya pencegahan
dan penurunan stunting
Hal-hal yang perlu disamakan
persepsinya meliputi:
• Peran strategis KPM
• Bentuk tugas yang dapat
dikerjakan oleh KPM,
• Pola pembinaan yang dapat
dilakukan oleh setiap OPD
kepada KPM,
• Mekanisme distribusi tugas
dari OPD Kabupaten kepada
KPM, dan
• Pola pelaporan kegiatan KPM.
• Identifikasi ketersediaan
sumber daya
• Identifikasi ketersediaan
pembiayaan operasional KPM
• Identifikasi ketersediaan
pembiayaan peningkatan
kapasitas KPM
• Sistem pembinaan dan
peningkatan kapasitas KPM
• Sistem pemberian insentif
KPM berbasis kinerja
• Sistem keberlanjutan KPM
• Pengembangan peran
kecamatan dalam pembinaan
KPM dan integrasi layanan
penurunan stunting desa
• Konsolidasi data sasaran 1000
HPK dan kasus stunting
• Rapat bulanan KPM dengan
OPD layanan
• Fasilitasi penanganan masalah
pada layanan pencegahan dan
penurunan stunting
12. Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai Sekretariat
Bersama
Mendukung Konvergensi Pencegahan Stunting
(termasuk ranah Pengembangan Sumber Daya Manusia/PSDM)
MENGAPA PERLU DIBENTUK RDS
1. Tidak ada lembaga atau individu
yang dapat menyelesaikan
persoalan, terutama dalam
pemenuhan 5 Paket Layanan Pokok
secara sendiri;
2. Untuk menyelesaikan persoalan
tersebut dibutuhkan konvergensi
(intervensi terpadu), terutama
konvergensi dalam pencegahan dan
penanganan stunting diperlukan
wadah atau forum;
3. Forum atau wadah ini diharapkan
dapat menghimpun dan menampung
aspirasi atas berbagai kebutuhan,
seperti informasi dan advokasi
terkait pemenuhan layanan sosial
dasar (khususnya bid. kesehatan) di
Desa.
RDS sebagai Sekretariat bersama bagi para pegiat
pemberdayaan masyarakat dan pelaku
pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang
berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat
penyebaran informasi kesehatan dan forum
advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
Pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku
pembanguan Desa adalah Kader Posyandu, Guru
PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit
layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna,
Tomas, dan berbagai kelompok masyarakat yang
peduli dalam upaya pencegahan stunting.
5 (lima) Paket Layanan Pokok:
1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
2. Konseling Gizi Terpadu.
3. Perlindungan Sosial.
4. Sanitasi dan Air Bersih.
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
13. Rumah Desa Sehat (RDS)
Pembentukan dan Penetapan
• RDS berkedudukan di Desa. Setiap
Desa di kabupaten/kota lokasi
prioritas pencegahan stunting
diharapkan membentuk RDS. RDS
dibentuk berdasarkan hasil
musyawarah Desa, anggota RDS
yang berasal dari unsur pegiat
pemberdayaan masyarakat dan
pelaku pembangunan Desa.
Pembentukan RDS ditetapkan
dengan surat keputusan Kepala
Desa.
Fungsi
1. Pusat informasi pelayanan sosial
dasar di Desa khususnya bidang
kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di Desa.
3. Wahana komunikasi, informasi dan
edukasi tentang kesehatan di Desa;
4. Forum advokasi kebijakan
pembangunan Desa di bidang
kesehatan;dan
5. Pusat pembentukan dan
pengembangan kader
pembangunan manusia.
15. 15
Fasilitasi Rembuk Stunting Tingkat Desa
Rembuk stunting tingkat Desa adalah forum musyawarah antara
masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas
pencegahan stunting dan penanganan masalah kesehatan di Desa
dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di
Desa.
Rembug Stunting tingkat Desa diselenggarakan sebelum dilaksankannya
musyawarah Desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
Hasil kesepakatan masyarakat Desa dalam rembuk stunting tingkat Desa akan
diusulkan kepada pemerintah Desa melalui musyawarah Desa untuk dimasukkan
penanggarannya dalam APBDes
16. Pemetaan Sosial
• Pendataan Sasaran
• Jumlah dan jenis sasaran
• Bumil
• Baduta ( Bayi 2 Thn )
• Anak PAUD
• Kondisi rumah tangga
• Kepemilikan jamban dan air
bersih
• Jaminan sosial dan kesehatan
• Pendataan Layanan
• Kondisi Posyandu
• Kondisi PAUD
• Poskesdes
• Potensi desa
• Sumber Air bersih
• Lahan
• Sumber daya alam
• Kebiasaan perilaku sehat
masyarakat
• Pola asuh
• Pola makan
17. Progres pembentukan KPM dan RDS/RDG
Keterangan :
Pelaksanaan pelatihan
1. Lokasi Prioritas dialokasikan untuk 2 hari efektif
2. Lokasi Reguler dialokasikan untuk 1 hari efektif
3. KPM belum menguasai dengan baik pemantauan layanan (scorecard).
4. Secara umum KPM belum mendapat dukungan insentif atau operasional dari Desa, karena pembentukan
KPM dilakukan rata-rata setelah penetapan APBDesa.
Kategori
Lokasi
Jml Desa
KPM
Terbentuk
%
KPM
Terlatih
%
Rembuk
Stunting
%
Pembentukan
RDS
%
Prioritas 1.538 1.538 100 % 1.538 100 % 1.526 99,2 % 1.516 98,5%
Reguler 4.959 4.958 100 % 4.939 99,6 % 444 20,4 % 552 20,4%
Jumlah 6.497 6.496 100 % 6.478 99,7% 2.542 39,1 % 2.530 38,9%
Ada satu Kec.Sungai mas kab. A. Barat 18
Desa tidak dapat melakukan pelatihan kpm
Batu Jaya desa bekas
konflik/tdk ada penduduk
18. LAPORAN REMBUK STUNTING DAN RDS -2019
NO KAB/KOTA JLH DESA JLH KEC. Rembuk RDS
1 Aceh Timur 513 24 513 513
2 Aceh Tengah 295 14 295 295
3 Pidie 730 23 718 708
4 Aceh Jaya 172 9 34 58
5 Gayo Lues 136 11 31 136
6 Subulussalam 82 5 0 0
7 Aceh Tenggara 385 16 45 0
8 Bireun 609 17 15 0
9 Nagan Raya 222 10 17 204
10 Simeulue 138 10 50 1
11 Kota Lhokseumawe 68 4 35 24
12 Aceh Barat Daya 152 9 0 49
13 Aceh Selatan 260 18 155 34
14 Aceh Utara 852 27 123 123
15 Bener Meriah 232 10 0 17
16 Pidie Jaya 222 8 115 0
17 Aceh Barat 322 12 25 0
18 Banda Aceh 90 9 7 4
19 Aceh Singgkil 116 11 53 53
20 Aceh Tamiang 213 12 8 8
21 Sabang 18 2 0 0
22 Langsa 66 5 0 0
23 Aceh Besar 604 23 303 303
6.497 289 2.542 2.530
20. PEMANTAUAN LAYANAN &
SASARAN
KPM wajib melakukan pemantauan bulanan atas pelaksanaan 5 Paket Layanan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia (PSDM)
Setiap 3 (tiga) bulan KPM memfasilitasi RDS untuk melakukan proses penilaian konvergensi dengan menggunakan “scorecards” atau
kartu/formulir “Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK Tk Desa”
KPM menfasilitasi Pemerintah Desa menyusun pelaporan dukungan APBDesa dalam kegiatan PSDM di Desa (termasuk dukungan pada
upaya pencegahan stunting di Desa)
KECAMATAN
PD & PLD menfasilitasi pelaksanaan pemantauan bulanan maupun penilaian konvergensi di Desa
PD & PLD menfasilitasi penyusunan pelaporan dukungan APBDesa dalam kegiatan PSDM
KABUPATEN & PROVINSI
TA PSD memastikan terlaksananya pemantauan bulanan serta penilaian konvergensi di Desa
PD & PLD melakukan rekapitulasi hasil pemantauan dan penilaian dengan menggunakan scorecards (sbg bagian keg. PSDM) serta
memastikan Laporan Desa atas dukungan APBDesa dalam konvergensi pencegahan stunting di Desa
TA PSD memastikan setiap Desa adanya Laporan atas dukungan APBDesa dalam kegiatan pencegahan stunting di Desa
TA PSD melakukan rekapitulasi hasil pemantauan dan penilaian dengan menggunakan scorecards serta Laporan Desa
atas dukungan APBDesa dalam kegiatan pencegahan stunting di Desa
DESA
21. 21
Konvergensi Tingkat Desa
PMK
193/PMK.07/2018
61/PMK.07/2019
205/PMK.07/2019
20/PMK.07/2020
PASAL 21 & 29: Syarat Pencairan Dana Desa Tahap III : Laporan Tingkat
Konvergensi Pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya
• Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat mulai berlaku untuk
Daerah kabupaten/kota prioritas (159 Kab Kecuali Kab. Kepulauan Seribu)
Pasal 52.
• Belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Daerah
kabupaten/kota pada tanggal 1 Januari 2021
• Sehingga, berlaku untuk syarat pencairan Dana Desa Tahun 2020. Karena
Mulai Pendataan Konvergensi di Tahun 2019 sedangkan 2018 belum
dilakukan.
DESA
KPM
KPM
(Kader
Pembangunan
Manusia)
Laporan Konvergensi
Stunting Tingkat Desa
1. Rekrutmen
2. Pelatihan
24. Laporan Konvegensi Pencegahan
Stunting
• Input laporan penggunaan Dana
Desa tahun sebelumnya terkait
dengan konvergensi pencegahan
Stunting.
• Untuk Daerah prioritas
• Sebagai persyaratan penyaluran
Tahap 3 (wajib pada 2021)
