PENGEMBANGAN SUMDER DAYA MANUSIA (PSDM) TAHUN 2019

1. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
( P S D M )
PROGRAM INOVASI DESA (PID)
Loan IBRD No. 8217-ID VIP/PID
Tahun Anggaran 2019
Disampaikan :
Salim, S.Ag
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

2.  Agar masyarakat Desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan
untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD dan Kader Pembangunan Manusia/KPM)
dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar
masyarakat Desa
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia (PSDM)
KOMPONEN UTAMA
PROGRAM INOVASI DESA
(PID)
Pengelolaan
Pengetahuan Inovasi
Desa (PPID)
Penyedia Peningkatan
Kapasitas Teknis
Desa (P2KTD)
Tujuan:

3. LOKASI PSDM TA 2019
URAIAN TOTAL
LOKASI PSDM TA 2019
Regular Prioritas
Jumlah Desa 74.957 41.904 33.053
Jumlah Kecamatan 6.484 3.568 2.916
Jumlah Kabupaten 434 275 159
Jumlah Provinsi 33 33 33
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PSDM)
BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

4. LOKASI dan ALOKASI PSDM T.A. 2019

5. ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH PSDM T.A.
2019
(LOKASI REGULER)

6. ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH PSDM T.A.
2019
(LOKASI PRIORITAS)

7. LOKASI REGULER (275 Kab.) LOKASI PRIORITAS (159 Kab.)
1. Pembentukan Kader Desa yang peduli pada
peningkatan sumber daya manusia.
2. Fasilitasi Rumah Desa Sehat (RDS).
3. Fasilitasi Peningkatan Penggunaan
APBDesa terutama Dana Desa untuk
Pelayanan Sosial Dasar termasuk
pencegahan stunting.
1. Pembentukan Kader Desa sebagai Kader
Pembangunan Manusia (KPM)/Human
Development Workers (HDW).
2. Fasilitasi Rumah Desa Sehat (RDS).
3. Fasilitasi Peningkatan Penggunaan
APBDesa terutama Dana Desa untuk
Pelayanan Sosial Dasar terutama untuk
pencegahan stunting.
4. Monitoring 5 Paket Layanan Konvergensi
Pencegahan stunting oleh KPM.
5. Pra Musrembang Desa untuk membahas
kegiatan pencegahan stunting.
KEGIATAN PSDM T.A. 2019
PADA LOKASI REGULER DAN LOKASI PRIORITAS

8. TUPOKSI PELAKU
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PSDM)
• TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID) PADA KECAMATAN LOKASI
PSDM MEMBENTUK BIDANG PSDM YANG BERTANGGUNGJAWAB
MENGELOLA KEGIATAN PSDM
• Membantu mengelola kegiatan inovasi pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini
khusus untuk lokasi-lokasi pelaksanaan PSDM, dengan tugas sebagai berikut:
• 1) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas inovasi pengembangan sumber daya manusia;
• 2) Memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PSDM;
• 3) Memfasilitasi kegiatan Pra Musdes/Musrenbang;
• 4) Menyusun Laporan Kegiatan
• TENAGA AHLI PELAYANAN SOSIAL DASAR (TA PSD)
BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
PELAPORAN PSDM
• SATKER, KONSULTAN, TENAGA AHLI DAN PD/PLD MEMBANTU
PELAKSANAAN PSDM SEBAGAI BAGIAN DARI PELAKSANAAN
KOMPONEN UTAMA PID

9. KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
(KPM)
HUMAN DEVELOPMENT WORKERS (HDW)
• KPM adalah kader di Desa yang dipilih
& ditetapkan melalui Musdes serta
telah mendapatkan Bantuan Insentif
Bulanan dari APBDesa T.A. 2019.
• Minimal terdapat 1 orang KPM di Desa-
Desa yang menjadi lokasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PSDM).
• KPM memiliki peran memastikan
tersedianya kegiatan pelayanan sosial
dasar bidang kesehatan dan
pendidikan di Desa, serta memastikan
masyarakat, terutama Ibu hamil dan
bayi di bawah dua tahun (Baduta)
memperoleh layanan tersebut secara
konvergen (terpadu).
KPM bertugas:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui
pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting
dengan tingkat pertumbuhan;
2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui
peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
3. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa
dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi stunting;
4. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan
konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga 1.000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK) menerima dan melaporkan hasilnya;
5. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi
kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan
stunting;
6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing awal.

10. Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai Sekretariat
Bersama
Mendukung Konvergensi Pencegahan Stunting
(termasuk ranah Pengembangan Sumber Daya Manusia/PSDM)
MENGAPA PERLU DIBENTUK RDS
1. Tidak ada lembaga atau individu
yang dapat menyelesaikan
persoalan, terutama dalam
pemenuhan 5 Paket Layanan Pokok
secara sendiri;
2. Untuk menyelesaikan persoalan
tersebut dibutuhkan konvergensi
(intervensi terpadu), terutama
konvergensi dalam pencegahan dan
penanganan stunting diperlukan
wadah atau forum;
3. Forum atau wadah ini diharapkan
dapat menghimpun dan menampung
aspirasi atas berbagai kebutuhan,
seperti informasi dan advokasi
terkait pemenuhan layanan sosial
dasar (khususnya bid. kesehatan) di
Desa.
 RDS sebagai Sekretariat bersama bagi para
pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku
pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang
berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan,
pusat penyebaran informasi kesehatan dan
forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
 Pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku
pembanguan Desa adalah Kader Posyandu,
Guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan
kesehatan, unit layanan pendidikan, kader
PKK, Karang Taruna, Tomas, dan berbagai
kelompok masyarakat yang peduli dalam
upaya pencegahan stunting.
5 (lima) Paket Layanan Pokok:
1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
2. Konseling Gizi Terpadu.
3. Perlindungan Sosial.
4. Sanitasi dan Air Bersih.
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).

11. Rumah Desa Sehat (RDS)
Pembentukan dan
Penetapan
• RDS berkedudukan di Desa.
Setiap Desa di kabupaten/kota
lokasi prioritas pencegahan
stunting diharapkan membentuk
RDS. RDS dibentuk berdasarkan
hasil musyawarah Desa, anggota
RDS yang berasal dari unsur
pegiat pemberdayaan
masyarakat dan pelaku
pembangunan Desa.
Pembentukan RDS ditetapkan
dengan surat keputusan Kepala
Desa.
Fungsi
1. Pusat informasi pelayanan sosial
dasar di Desa khususnya bidang
kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di Desa.
3. Wahana komunikasi, informasi dan
edukasi tentang kesehatan di Desa;
4. Forum advokasi kebijakan
pembangunan Desa di bidang
kesehatan;dan
5. Pusat pembentukan dan
pengembangan kader pembangunan
manusia.

12. RENCANA TINDAK LANJUT
Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia T.A. 2019
NO URAIAN KEGIATAN WAKTU
1. Penyusunan Modul Inovasi PSDM T.A. 2019 M-1 Maret 2019
2. Pembekalan/Pelatihan TA P3MD Tingkat Provinsi di Jakarta
(3 org/Prov. x 33 Prov (Korprov, TA PSD, & TA Pelatihan)
M-3 Maret 2019
3. Pembekalan/Pelatihan TA P3MD Tingkat Kabupaten (Per Regional/KPW)
(3 org/Kab. x 159 Kab.: TA PSD, TA PP, dan TA PM)
M-1 April 2019
4. Sosialisasi Kebijakan Inovasi PSDM di Pusat dan Daerah Maret – Mei 2019
5. Pencairan Alokasi Bantuan Pemerintah PSDM April 2019
6. Peningkatan Kapasitas Inovasi PSDM di seluruh Desa
(2 org/Desa  Lokasi Reguler: 1 hari dan Lokasi Prioritas 2 hari)
April – Mei 2019
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PSDM
(Bagi Desa-Desa “Lokasi Prioritas” di 159 Kab tersedia anggaran transportasi bagi KPM
Rp.600.000/Desa: 3 kali Monev @Rp.200.000)
April – Des 2019
8. Pelaksanaan Pra Musdes/Musrembang
(Bagi Desa-Desa “Lokasi Prioritas” di 159 Kab, tersedia Rp.1.000.000/Desa)
Mei 2019
9. Pengendalian Hasil Pendataan & Pemantauan Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK April – Des 2019
10. Workshop Evaluasi Nasional Semester I dan Semester II Juli & Nov 2019
11. Capturing Inovasi PSDM Juli – Des 2019
12. Laporan Hasil Pendataan & Pemantauan Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK “Lokasi Prioritas – 159
Kab.”
Juni – Des 2019

13. PEMANTAUAN LAYANAN & SASARAN
KPM wajib melakukan pemantauan bulanan atas pelaksanaan 5 Paket Layanan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia (PSDM)
Setiap 3 (tiga) bulan KPM memfasilitasi RDS untuk melakukan proses penilaian konvergensi dengan menggunakan “scorecards” atau
kartu/formulir “Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK Tk Desa”
KPM menfasilitasi Pemerintah Desa menyusun pelaporan dukungan APBDesa dalam kegiatan PSDM di Desa (termasuk dukungan pada
upaya pencegahan stunting di Desa)
 KECAMATAN
PD & PLD menfasilitasi pelaksanaan pemantauan bulanan maupun penilaian konvergensi di Desa
PD & PLD menfasilitasi penyusunan pelaporan dukungan APBDesa dalam kegiatan PSDM
 KABUPATEN & PROVINSI
TA PSD memastikan terlaksananya pemantauan bulanan serta penilaian konvergensi di Desa
PD & PLD melakukan rekapitulasi hasil pemantauan dan penilaian dengan menggunakan scorecards (sbg bagian keg. PSDM) serta
memastikan Laporan Desa atas dukungan APBDesa dalam konvergensi pencegahan stunting di Desa
TA PSD memastikan setiap Desa adanya Laporan atas dukungan APBDesa dalam kegiatan pencegahan stunting di Desa
TA PSD melakukan rekapitulasi hasil pemantauan dan penilaian dengan menggunakan scorecards serta Laporan Desa atas dukungan APBDesa
dalam kegiatan pencegahan stunting di Desa
 DESA