Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM

1. Uji Kompetensi Melalui LSP – P2
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
Pusat Pelatihan Masyarakat, Kemendesa
PDTT

2. Permenpan
28/2018 Tentang JF
PSM
Dasar Hukum
Per BKN 39/2019
Tentang Juklak
Pembinaan JF PSM
Permendesa 1/2020
Tentang Standar
dan Uji
Kompetensi JF
PSM
1. Pasal 17 ayat 3 dan pasal 35 ayat 34 PermenPAN 28/2018: bahwa kenaikan pangkat
pejabat fungsional PSM harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai yang
ditetapkan oleh instansi pembina.
2. Pasal 18 dan 28 ayat 1 Pe BKN 39/2019 : setiap pejabat fungsional PSM yang akan naik
jenjang jabatan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
3. Permendesa 1/2020 tentang standar dan uji kompetensi pasal 10 ayat 5: calon peserta
uji kompetensi yang telah ditetapkan diteruskan kepada LSP Kementerian
untuk dilakukan uji kompetensi.

3. SIAPAKAH PESERTA UJI KOMPETENSI?
Pegawai
Negeri Sipil
yang akan
pindah ke JF
PSM
JF PSM yang
akan naik
jabatan
setingkat
lebih tinggi

4. Mengenal LSP – P2 Kemendesa
PDTT• Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang
memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (SK Ketua BNSP No.
Kep.1574/BNSP/IX/2020 tentang Lisensi Kepada LSP Kemendesa PDTT)
• Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan
oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan
organisasi lain yang terkait.
• Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori
jabatan dan keterampilan tertentu.
• Unit kompetensi merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja.
1
2
3
4

5. JABATAN
FUNGSIONAL
PENGGERAK
SWADAYA
MASYARAKAT
AHLI
PERTAMA

6. PERSYARATAN UJI KOMPETENSI u/
PSM AHLI PERTAMA
Berstatus PNS
Latar belakang pendidikan minimal D4 atau S-1 (Strata-1)
Memiliki sertifikat diklat dasar jabatan fungsional
penggerak swadaya masyarakat atau;
Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan
masyarakat minimal 2 (empat) tahun kumulatif

7. 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi bahan pemetaan sosial
2. Melaksanakan perancangan perubahan kehidupan masyarakat secara partisipatif
3. Mengidentifikasi prakiraan risiko perubahan
4. Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan masyarakat
5. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat
6. Melakukan identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat
7. Membangun Relasi Sosial
8. Membangun Solidaritas Sosial
9. Melaksanakan Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan
10. Melaksanakan Fasilitasi Penanganan Konflik di Masyarakat
UNIT KOMPETENSI u/ PSM AHLI PERTAMA

8. JABATAN
FUNGSIONAL
PENGGERAK
SWADAYA
MASYARAKAT
AHLI MUDA

9. Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan
masyarakat minimal 4 (empat) tahun kumulatif
Memiliki pangkat minimal III/b dan memenuhi minimal 80% (delapan
puluh per seratus) angka kredit yang dipersyaratkan untuk Pejabat
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; atau
Latar belakang pendidikan minimal D4
atau S-1 (Strata-1)
Berstatus PNS
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI u/ PSM AHLI
MUDA

10. UNIT KOMPETENSI u/ PSM AHLI MUDA
1. Melaksanakan Pengelolaan Risiko Perubahan
2. Melaksanakan Penyuluhan Masyarakat
3. Menyiapkan Alat Peraga/Media Pelatihan Masyarakat
4. Melaksanakan Pelatihan Masyarakat
5. Menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat
6. Melaksanakan pendampingan masyarakat
7. Melakukan Pengolahan Data Pemetaan Sosial
8. Melaksanakan Pemetaan Konflik di

11. JABATAN
FUNGSIONAL
PENGGERAK
SWADAYA
MASYARAKAT
AHLI MADYA

12. 04
03
02
01
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI u/ PSM AHLI
MADYA
Berstatus PNS
Latar belakang pendidikan minimal D4 atau S-1 (Strata-1)
Memiliki pangkat minimal III/d dan memenuhi minimal 80%
(delapan puluh per seratus) angka kredit yang
dipersyaratkan untuk Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat; atau
Memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan
masyarakat minimal 6 (enam) tahun kumulatif

13. UNIT KOMPETENSI u/ PSM AHLI MADYA
1. Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Pemberdayaan Masyarakat
2. Melakukan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
3. Menyusun Materi Penyuluhan Masyarakat
4. Menyusun Program Pelatihan Masyarakat
5. Menyusun Bahan Pembelajaran Pelatihan Masyarakat
6. Menyusun Materi Pendampingan Masyarakat
7. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat
8. Melakukan Fasilitasi Pembangunan Jejaring Kemitraan
9. Memfasilitasi Penerapan InoasiPemberdayaan Masyarakat Di Bidang/Sektor Tertentu

14. JABATAN
FUNGSIONAL
PENGGERAK
SWADAYA
MASYARAKAT
AHLI UTAMA

15. Berstatus PNS
Latar belakang pendidikan
minimal D4 atau S-1 (Strata-1)
04
02
01
03
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI u/ PSM AHLI
UTAMA
Memiliki pangkat minimal IV/c dan memenuhi
minimal 80% (delapan puluh per seratus) angka
kredit yang dipersyaratkan untuk Pejabat Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat; atau
Memiliki pengalaman kerja di
bidang pemberdayaan
masyarakat minimal 9
(sembilan) tahun kumulatif

16. STANDAR KOMPETENSI u/ PSM AHLI
UTAMA1. Mengembangkan Metode/Model Penggerakan Keswadayaan Masyarakat
2. Mengembangkan Sistem dan Metoda Penyuluhan Masyarakat
3. Mengembangkan Sistem dan Metoda Pelatihan Masyarakat
4. Mengembangkan Model Pendampingan Mayarakat
5. Mengembangan Model Jejaring Kemitraan
6. Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan
7. Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat
8. Mengembangkan Adopsi Inovasi Untuk Pemberdayaan Masyarakat

17. MEKANISME UJI KOMPETENSI
(Proses di Instansi Pembina)
3
2 4
Peserta yang memenuhi
persyaratan dapat mengusulkan
untuk dilakukan uji kompetensi.
PENGUSULAN
Dokumen peserta dilakukan
verifikasi oleh Sesdijen/Sesbadan
masing – masing.
VERIFIKASI
Dokumen yang sudah diverifikasi
diajukan ke Kementrian Desa PDTT
untuk ditetapkan sebagai peserta
uji.
PENETAPAN
Penetapan Calon peserta uji
diteruskan kepada Lembaga
Sertifikasi Profesi Kementerian
untuk dilakukan Uji Kompetensi.
PELAKSANAAN
1
Lanjut

18. 1 32 4 5
Peserrta mengisi form
APL 01 dan APL 02
serta melengkapi bukti
berupa portofolio 2
tahun terakhir
PENDAFTARAN
Dokumen diverifikasi
oleh LSP untuk
diberikan
rekomendasi dapat
dilakukan asesmen /
tidak
VERIFIKASI
Uji kompetensi /
asesmen dilakukan
oleh asesor LSP – P2
Kemendesa, instrumen
asesmen mengacu kpd
skema masing –
masing jenjang yang
diikuti oleh asesi
ASESMEN
hasil peserta uji
kompetensi
Asesi akan diplenokan
untuk dinyatakan
kompeten / belum
kompeten
PLENO
Hasil pleno
disampaikan kepada
BNSP untuk
diterbitkan Sertifikat
SERTIFIKAT
MEKANISME UJI KOMPETENSI LSP
(Proses di LSP)
Peserta yang tidak puas dengan hasil pleno dapat mengajukan BANDING

21. 1. Portofolio
dilakukan untuk peserta yang telah memiliki pengalaman terkait dengan
unit kompetensi yang ada pada skema,dan dibuktikan dengan dokumen
pendukung 2 tahun terakhir
2. Observasi
dilakukan untuk peserta yang tidak cukup memberikan bukti dokumen
portofolio
METODE UJI KOMPETENSI

22. APL 01
Contoh
Untuk PSM
Pertama

23. APL 02
Contoh
Untuk PSM
Pertama

24. Any questions?
Thanks!