Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.

1. IMPLEMENTASI KEGIATAN
KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING PADA TINGKAT DESA
DI KABUPATEN MAJENE
Disampaikan Oleh :
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KAB. MAJENE TAHUN 2022

2. 2

3. Konvergensi
merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara
terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran
wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah
stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan
dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber
daya untuk mencapai tujuan bersama
Kegiatan konvergensi mendapatkan porsi anggaran sebagaimana
diatur dalam Permendesa No. 07 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa T
ahun 2022.

4. MENGURANGI
KESENJANGAN DAN
MENJAMIN PEMERATAAN 3
PERMENDESA PDTT NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:
 SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.
 SDGs Desa sebagai intrumen pembaharuan pembangunan desa, yang mengarahkan penajaman kebijakan
perencanaan dan pembangunan desa dalam percepatan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEPADA
PENCAPAIAN SDGS DESA
MEMASTIKAN PENERAPAN
PRINSIP SDGs DESA
MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DESA
MENDORONG PERCEPATAN
PENCAPAIAN SDGs DESA

5. POIN PENTING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERMENDESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020
Tahapan: pendataan desa, perencanaan pembangunan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, dan pertanggung jawaban
pembangunan desa.
Dilaksanakan secara partisipatif, dan disusun berdasarkan data dan
informasi yang tersaji dalam Sistem Informasi Desa.
Dilakukan melalui: swakelola, diutamakan menggunakan pola Padat
Karya Tunai Desa (PKTD), memanfaatkan sumber daya manusia, sumber
daya alam dan sumber daya lain di desa, serta mendayagunakan
swadaya dan gotong-royong
pemantauan partisipatif, dan pemantauan teknokratis oleh pemerintah
dan pemerintah daerah dengan mengacu pada sistem peringatan dini
secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
PEMBANGUNAN DESA
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
4

6. MANDATORY PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2021
TANGGUNG JAWAB UTAMA KEMENDESPDTT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Pilar 5:
Penguatan dan
pengembangan sistem,
data, informasi, riset, dan
inovasi
Melakukan penguatan
sistem Pemantauan dan
Evaluasi terpadu
Percepatan Penurunan
Stunting.
Indikator:
Persentase Pemerintah
Desa yang memiliki kinerja
baik dalam konvergensi
Percepatan Penurunan
Stunting (a.l. tingkat
konvergensi dan ada
alokasi APBDesa untuk
stunting).
Target:
9O % Tahun 2024
SELAIN MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB UTAMA, KEMENDES PDTT JUGA MENJADI PENDUKUNG DALAM BEBERAPA PILAR
TERKAIT TARGET YANG HARUS DICAPAI OLEH K/L LAIN, PEMDA PROVINSI DAN KABUPATEN SERTA PEMERINTAH DESA,
DIANTARANYA MEMASTIKAN DESA MENGALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TANGGUNGJAWAB KEMENDES,
PDDT DALAM PENCAPAIAN
TARGET ANTARA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
(MENCAPAI ANGKA PREVALENSI
14% TAHUN 2024)
Mendukung Kementerian
Kesehatan dan BKKBN terkait
penyediaan layanan intervensi
spesifik dan sensitif
Memfasilitasi Desa untuk
memastikan keluarga berisiko
stunting menerima layanan sesuai
kebutuhannya dan terjadinya
konvergensi layanan di Desa

7. Intervensi Spesifik dan Sensitif Minimal yang Harus Ada
DI DESA adalah:
Intervensi Spesifik
1. Pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil Kurang
Energi Kronik (KEK)
2. Pemantauan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
3. Pemantauan remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD)
4. Kampanye pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia kurang dari
6 bulan
5. Promosi dan mengembangkan kegiatan pemberian Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi anak usia 3-23 bulan
6. Memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita
mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk dari
penyelenggara layanan Kesehatan.
7. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia
dibawah lima tahun (balita) melalui layanan posyandu atau
layanan Kesehatan lainnya.
8. Pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia
dibawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi kurang.
9. Pemantauan bagi anak berusia dibawah lima tahun (balita)
memperoleh imunisasi dasar lengkap.
Intervensi Sensitif
1. Pemantauan layanan Keluarga Berencana pascapersalinan
2. Upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan
yang tidak diinginkan
3. Kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah
4. Penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga
5. Penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestic) bagi setiap
keluarga
6. Memastikan keluarga miskin menjadi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Memastikan keluarga beresiko stunting memperoleh
pendampingan
8. Memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh bantguan
tunai bersyarat
9. Memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik
tentang stunting.
10. Memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan
sosial pangan
11. Kampanye stop buang air besar sembarangan (BABS) atau open
defecation free (ODF)
Agar layanan ini dapat terselenggara di Desa maka perlu konvergensi program dan
kolaborasi peran semua pelaku pembangunan baik di desa, kecamatan, dan kabupaten

8. Mandatory Perpres 72 tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting kepada Desa
PASAL 11 PASAL 22 PASAL 24 Ayat 3
1. Pemerintah Desa
mengoordinasikan dan
melaksanakan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat
desa.
2. Pemerintah Desa
memprioritaskan penggunaan
dana desa dalam mendukung
penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting.
3. Pemerintah Desa
mengoptimalkan program dan
kegiatan pembangunan desa
dalam mendukung
penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting.
1. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di
tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim
Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan.
2. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat
desa/kelurahan.
3. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan
melibatkan
a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi,
dan tenaga kesehatan lingkungan;
b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan
Keluarga Berencana;
c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK);
d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/
atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Pemantauan dan Evaluasi
pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting didukung
sistem manajemen data
terpadu di pusat, daerah, dan
desa dengan memaksimalkan
sistem informasi yang sudah
ada melalui mekanisme Satu
Data Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

9. TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
(PERPRES 72/2021)
1
• 90% Pemerintah Desa berkinerja baik dalam
percepatan penurunan stunting pada tahun
2024
2
• 90% Desa meningkatkan alokasi Dana Desa
untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun
2024
3
• 80% Desa melakukan konvergensi percepatan
penurunan stunting tahun 2022
4
• 90% Kader Pembangunan Manusia (KPM)
mendapatkan pembinaan dari Pemerintah
Daerah tahun 2024;
5
• Seluruh Desa mengintegrasikan kegiatan pencegahan stunting
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2022;
6
7
• Seluruh Desa mendapatkan peningkatan
kapasitas dalam penanganan percepatan
penurunan stunting tahun 2024;
• Seluruh Desa menandatangani
komitmen percepatan penurunan
stunting;
8
• Seluruh Desa bebas stunting tahun
2024;
9
•Menyediakan sistem insentif finansial bagi
daerah/desa yang dinilai berkinerja baik
dalam percepatan penurunan stunting
terintegrasi

10. PENDEKATAN KELUARGA BERISIKO STUNTING. Perpres 72/2021
Catin (Pra-konsepsi) Ibu Hamil
PERIODE EMAS
1000 Hari Pertama Kehidupan
1. Anemia;
2. Umur < 19 Tahun
3. Lila: < 23,5 cm
4. IMT: < 18.4 kg/m2
1. Anemia;
2. KEK;
3. Pertumbuhanjanin
terhambat
4. 4T
Ibu Pasca Persalinan
KB Pasca persalinan
Anak 0-23 Bulan Anak 24-59 Bulan
1.BBLR;
2.PB<48cm;
3.ASI eksklusif;
4.Imunisasi;
5.MPASI;
6.Tata laksana gizi buruk/kurang & infeksi;
7.Pemantauan pertumbuhan & perkembangan

11. Permendes
16/2018
Tentang
Penggunaan
Dana Desa
Tahun 2019
Permendes
11/2019 Tentang
Penggunaan
Dana Desa
Tahun 2020
Permendes
13/2020 Tentang
Penggunaan
Dana Desa
Tahun 2021
Permendes
7/2021 Tentang
Penggunaan
Dana Desa
Tahun 2022
PERATURAN MENTERI DESA-PDT
7 PAKET LAYANAN KONVERGENSI
1) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
2) Konseling gizi terpadu
3) Sarana air bersih dan sanitasi
4) Perlindungan/jaminan sosial dan Kesehatan
5) PAUD dan Kelas pengasuhan
6) Pemeriksaan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS)
(tambahan target layanan sesuai Perpres 72 Tahun 2021)
7) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja puteri
(tambahan target layanan sesuai Perpres 72 Tahun 2021).
7 PAKET LAYANAN KONVERGENSI
STUNTING MENJADI PRIORITAS
MENDAPATKAN PORSI
PENGANGGARAN KHUSUS DALAM
ALOKASI BELANJA DESA (DANA
DESA)

12. REMBUK STUNTING DESA
• SEBAGAI PRA-MUSYAWARAH (PENGGALIAN GAGASAN)
FUNGSI
TUJUAN
• MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (TERFOKUS PADA UPAYA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING ).
• MEMASTIKAN KEGIATAN STUNTING MENDAPATKAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN DARI
APBDESA
PROSES
• MEMBAHAS/MENGANALISIS DATA EHDW DAN REKOMENDASINYA
• MENGADVOKASIKAN HASIL KESEPAKATAN REMBUK STUNTING KE PEMERINTAH DESA DAN
MUSYAWARAH DESA.

13. KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa untuk bekerja membantu
pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
Minimal terdapat 1 orang KPM di Desa yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Desa melalui hasil Musyawarah
Desa
 Berasal dari warga masyarakat Desa setempat.
 Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan
manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya.
 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah
setempat.
 Pendidikan minimal SLTP
.

14. Analisis Situasi
Determinan yang digunakan 2022 :
1. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
2. Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)
3. Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)
4. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
5. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
6. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting
7. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat
8. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan
nontunai
9. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
10. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi
11. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
12. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana
13. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan
14. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
15. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
16. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk
17. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
18. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
19. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
20. Keluarga yang Stop BABS
21. Keluarga yang melaksanakan PHBS
22. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
23. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan
24. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan
25. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi
26. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak
27. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak
28. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan
Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi
29. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan
telur

15. STRATEGI FASILITASI KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA SESUAI MANDATORY
PERPRES NO 72 TAHUN 2022
Mengoptimalkan peran pelaku dan lembaga yang ada
di Desa.
Memfasilitasi perencanaan pembangunan desa
untuk pengembangan kegiatan pencegahan
Stunting
Mengoordinasikan implementasi program
masuk ke desa
Memobilisasi pendamping desa untuk
turut memfasilitasi pengembangan
program stunting
1
2
3
4
Mendorong penggunaan Dana
Desa untuk mendukung program
stunting

16. •DILAKSANAKAN OLEH BPD BERSAMA
PEMERIN TAH DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA, PADA BULAN
JUNI
• HASIL  KESEPAKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
MUSYAWARAH DESA
• PRIORITAS
• PROGRAM
• KEGIATAN
• KEBUTUHAN
• USULAN
OUT PUT
PEMBANGUNAN DESA
YG DIDANAI:
-APBDESA
-SWADAYA MASY
-APBD KAB/KOTA
RANCANGAN:
1.RPJMDESA 6 T
HN
2.RKPDESA 1 T
HN
JULI
RKPDESA  Akhir
September (PERDES)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
dan Perencanaan Program Stunting
MUSRENBANGDES
DILAKSANAKAN OLEH
PEMDES SECARA
PARTISIPATIF
PENYELARASAN
REMBUK
STUNTING
DESA
Pengkajian
Keadaan Desa
Penggalian Gagasan
di Rumah Desa Sehat

17. Kerangka Konsep Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Desa

18. Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Desa
Tahapan
Kegiatan

19. Instruksi Bupati Majene :
• Pemerintah Kecamatan dalam menjalankan kewenangannya memastikan dalam
pelaksanaan Evaluasi Rancangan APB Desa sesuai dengan RPJM Desa, RKP
Desa, arah Prioritas Penggunaan Dana Desa, Sinkronisasi kebijakan pemerintah
Daerah serta memastikan terakomodirnya intervensi penangan stunting di
Desa;
• Dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting di Desa, maka peran
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menjadi hal urgen dan strategis.
Sehubungan hal tersebut pemerintah desa mengalokasikan dalam penyusunan
APB Desa berupa Insentif KPM minimal 250.000,-/bulan;

20. Hasil Riset SSGI dan Pengukuran e-PPGBM
di Sulawesi Barat 2021
35.7 36
33.7
30.3
28.6
26.3
33.8
32,24
23.8
27.1
25.1
26
14.4
25.23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Majene Polewali
Mandar
Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju
Tengah
Sulbar
Prevalensi Balita Stunted
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
SSGI ePPGBM
86.2 86.1 86
71.4
80.1 77.3
81.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Persentase Balita Diukur Tinggi Badan
Tahun 2021
% Balita diukur (ePPGBM)
Sumber data: SSGI 2021 & ePPGBM 2021/30 September 2021

21. Kondisi Masalah Pendek (Stunting)
Pada Balita (Umur 0-59 Bulan) di Kabupaten Majene, 2016-
2021
46
43.8
40.37 40.22
34.26 32.24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
PSG, 2016 PSG, 2017 EPPGBM 2018 EPPGBM 2019 EPPGBM 2020 EPPGBM 2021
Penurunan
Persentasi
Stunting
sebesar
2,02% di
tahun 2020
– 2021
Data input
86,40%

22. 88.20
37.08
86.72
47.37
71.61
86.25
95.11
88.58
40.98
66.62
63.03
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
PREVALENSI BALITA DIUKUR
DI POSYANDU pada 11 PKM di Kab. Majene
Januari Februari Maret April Mei Juni

23. 23.80%
38.80%
21.70%
37.70%
44.80%
39.70% 39.90%
29.80%
43.10%
34.50%
41.40%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
PREVALENSI BALITA STUNTING
JAN – JUNI TAHUN 2022
Januari Februari Maret April Mei Juni

24. 244 242
166
223
194
95
244
163
127
157 161
86 87
51
151
99
129
89
51
85
52
95
67
110
27
4
9
68
53
59
41
17
41
19
50 51
42
5 0
0
50
100
150
200
250
300
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG DI UKUR
DAN BALITA PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN MALUNDA
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry April balita ukur april stunting april

25. 158
141
200
134
127
113
124
108
130
118
137
68
77 75
91
72
48
38
49
23 22
35 35
27
0
50
100
150
200
250
ULUMANDA TANDEALLO KABIRAAN POPENGA PANGGALO SAMBABO SALUTAMBUNG SULAI
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG DI UKUR
DAN BALITA PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN ULUMANDA
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

26. 174 180
149
209
174
136
172
164 169
138
199
170
132
169
59 54 54
66 71
62
92
0
50
100
150
200
250
TALLAMBALAO TAMMERODO SEPPONG ULIDANG TAMMERODO
UTARA
MANYAMBA AWO
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG DI UKUR
DAN BALITA PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN TAMMERODO
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

27. 355
122 115 110
64 74
109
348
118
80 88
61
50
88
131
37
18 22 13 16 14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ONANG ONANG UTARA TUBO SELATAN TUBO BONDE-BONDE TUBO TENGAH TUBO POANG
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG UKUR,
BALITA PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN TUBO SENDANA
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

28. 215
463
85 96
232
99
153
180
90
42
171
134
228
91
65
91
167
418
73 81
192
87
135
155
83
35
133
110
212
74 59
78
76
149
31 33
86
41
64 51
25 21
63
35
88
16 27 27
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG UKUR,
BALITA PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN SENDANA
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

29. 225
175
77
129
108
83
136
335
104 102
175 170
97
116 123
92
139
66
50
95
69
98
255
81 76
138
122
87 88 95
43 48
12 17
48 37 38
125
26 28
45
86
41 37 40
0
50
100
150
200
250
300
350
400
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG UKUR, BALITA
PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN PAMBOANG
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

30. 897
425
325 320
534
766
233 251
786
383
311
212
152
298
196
135
187
76 96 84 68
114
68 59
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG UKUR, BALITA
PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN BANGGAE
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

31. 124
178
141
472
75
436
354
441
121
117
151
130
396
70
366
277 271
87
27 25 33
67
29
107 103
126
36
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
TANDE BARUGA BARUGA DUA LABUANG
UTARA
BUTTU
BARUGA
BAURUNG LABUANG LEMBANG TANDE TIMUR
GAMBARAN JUMLAH BALITA DI ENTRY, BALITA YANG UKUR, BALITA
PENDEK/SANGAT PENDEK KECAMATAN BANGGAE TIMUR
DALAM APLIKASI SIGIZI TERPADU e-PPGBM
FEBRUARI TAHUN 2022
Balita Entry Balita Ukur Stunting

32. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Majene
TERIMA
KASIH