6. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek
adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di
bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000
Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin
hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong
stunting apabila panjang atau tinggi badannya
berada di bawah minus dua standar deviasi
panjang atau tinggi anak seumurnya. Standar yang
dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.
7. Data Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Kementerian Kesehatan
menunjukkan bahwa tahun 2016
angka prevalensi stunting di
Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara 43.8 %, pada tahun 2017 data
Riskesdas 36,8 %, pada tahun 2018
menurut data riset kesehatan dasar
prevalensi stunting sebesar 22,4 %,
dan bahkan untuk lokus 10 desa
menjadi 16.38 %.
8. Sejalan dengan komitmen serta
prioritas kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara melalui Dinas
PMD bersama 107 Desa/Kel dan
TPPI Kab Bolmut
mengkampanyekan Gerakan
Bersama TeRpadu Cegah Stunting
(GEMAR CAHTING) guna
Percepatan Pencegahan Stunting
9. Gerakan Bersama TerRpadu Cegah Stunting (GEMAR
CAHTING) merupakan suatu tindakan sistematis dan
terencana yang di lakukan secara bersama – sama oleh
seluruh Pemerintah Desa dan Kelurahan, Tenaga
Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) serta OPD
yang membidangi desa dan seluruh komponen
masyarakat dengan kesadaran dan kemauan untuk
menjadikan generasi Bolaangmongondow utara yang
cerdas dan sehat.
Gemar Cahting dilakukan dengan cara :
a.Menjaga Pola Makan
b.Menjaga Pola Asuh
c.Menjaga Pola Sanitasi dan akses air bersih
tiga kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan
keluarga serta tidak membutuhkan biaya besar.
10. Gemar Cahting merupakan gerakan yang diprakarsai
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa
mengkesampingkan upaya- upaya yang sudah
dilakukan oleh OPD teknis lainya di Kabupaten Bolmut,
untuk mengsukseskan Gemar Cahting tidak hanya
mengandalkan peran Dinas PMD saja namun peran OPD
lainya juga turut menentukan ditambah peran aparatur
pemerintah dan kelembagaan desa.
Program dan kegiatan yang nyata akan dilakukan untuk
mendukung suksesnya Gemar Cahting akan
dianggarkan pada prioritas penggunaan dana desa serta
disusun dalam APBDes, Kegiatan sebagaimana
dimaksud tersebut pada tabel 1.1 dan 1.2
12. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Desa
berkewajiban mendukung kegiatan-
kegiatan pembangunan yang menjadi
program prioritas nasional, provinsi,
maupun kabupaten sesuai dengan
kewenangannya. Dengan demikian
desa perlu menyusun
program/kegiatan yang relevan
dengan pencegahan stunting, yang
didanai oleh Dana Desa melalui
APBDes
13. Desa merupakan satuan pemerintahan
terkecil yang mempunyai kewenangan
untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dan kepentingan
masyarakatnya. Keterlibatan Desa
merupakan hal signifikan yang harus
diperhitungkan dalam pelaksanaan
program Pemerintah yang menjadikan
masyarakat sebagai sasaran, termasuk
upaya Pemerintah dalam melakukan
percepatan pencegahan stunting di
Desa.
14. Alasannya, Pemerintahan Desa merupakan
tingkatan pemerintahan yang paling dekat
dengan masyarakat, yang dapat secara
langsung dioptimalkan untuk memenuhi
kebutuhan atau menyelesaikan
permasalahan masyarakat yang berada
dalam wilayah Desa.
Melalui konvergensi, berikut
rujukan Belanja Desa untuk penanganan
stunting diperkuat dengan telah
dikeluarkannya Permendesa No. 16 Tahun
2018 pasal 4 ayat 3, tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa
15. a.Mensosialisasikan kebijakan pencegahan
stunting kepada masyarakat.
b.Melakukan pendataan terhadap kelompok
sasaran, permasalahan terkait stunting,
cakupan layanan dasar kepada masyarakat,
kondisi penyedia layanan,dan sebagainya .
c.Pembentukan dan pengembangan RumahDesa
Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang
berfungsi untuk ruang belajar bersama,
penggalian aspirasi, aktualisasi budaya,
aktivitas kemasyarakatan, akses informasi
serta forum masyarakat peduli kesehatan,
pendidikan dan sosial.
16. d.Menyelenggarakan rembuk stunting desa.
e.Tersusunnya rencana aksi pencegahan
stunting di desa dan daerah.
f.Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia
(KPM) dan pelaku desa lainnya yang
terkait dengan pencegahan stunting.
g.Meningkatkan pelayanan posyandu,
peningkatan layanan kegiatan
pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat
pada PAUD, dan lainnya dalam upaya
pencegahan stunting.
h.Meningkatkan atau membangun sarana
dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai
dengan kewenangannya.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD), selaku OPD yang
menangani urusan pemberdayaan
masyarakat dan Desa, didorong untuk
menjalankan tugas dan fungsinya
dalam melakukan pembinaan,
fasilitasi, dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemberdayaan dan
pemerintahan Desa, khususnya terkait
dengan Program Percepatan
Pencegahan Stunting di Desa.
19. Merujuk Permendagri 114 Tahun 2014,
Dinas PMD dapat mendorong
Pemerintah Desa untuk merencanakan
dan menganggarkan program/kegiatan
terkait pencegahan stunting
menggunakan Dana Desa, & Alokasi
Dana Desa. Contoh jenis intervensi
yang dapat dibiayai APBDes seperti
terlihat dalam tabel berikut ini
20. Jenis Kegiatan Sasaran Sumber
Anggaran
Pemberian makanan tambahan bagi ibu
hamil dari kelompok miskin
Ibu Hamil APBDEs
Pemberian makanan bergizi bagi ibu
menyusui dan anak usia 7 s/d 23 Bulan.
Ibu Menyusui dan
Anak
APBDEs
Pemberian insentif pengurus PKK dan
Dasawisma
Kelompok Miskin APBDEs
Pembangunan jamban dan Mck Kelompok Miskin APBDEs
Pembangunan sarana air bersih (Sumur) Kelompok Miskin APBDEs
Pembangunan Posyandu dan Polindes Desa APBDEs
Pembangunan Gedung PAUD dan TK Desa APBDEs
Pembangunan rumah sehat fakir miskin Kelompok Miskin APBDEs
Pengadaan Mobil Sampah Desa APBDEs
Tabel 1.1
21. Jenis Kegiatan Sasaran Sumber
Anggaran
Pemberian Insentif bagi Guru Paud Kader APBDEs
Pemberian insentif untuk kader Posyandu Kader APBDEs
Pembentukan Kader Pembangunan
Masyarakat (KPM)
Masyarakat
Desa
APBDEs
Pelatihan bagi Kader Pembangunan
Masyarakat (KPM)
Masyarakat
Desa
APBDEs
Pelatihan bagi PKK, Kader Posyandu dan
Dasawisma
Kader APBDEs
Pelatihan dan sosialisasi kesehatan ibu dan
anak
Masyarkat APBDEs
Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS) Desa APBDEs
Melibatkan Ibu-ibu dalam kegiatan Padat
Karya Tunai (PKT)
Kelompok
Miskin
APBDEs
Tabel 1.2
22. Berikut kegiatan yang di intervensi oleh Pemda melalui
DPMD terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk
pencegahan dan penanganan stunting sejak 2017
sampai dengan 2018, sebagai berikut :
Kegiatan 2017 2018
Pembangunan Jamban Keluarga 523 919
Pembangunan Sarana Air Bersih 18 35
Pembangunan sanitasi - 44
Pembangunan MCK 27 -
Pembangunan Rumah Sehat Fakir Miskin 241 113
Pembangunan Gedung Posyandu 13 13
Pembangunan Gedung PAUD 19 19
Sosialisasi kesehatan ibu dan anak - 106
25. Peran Pendamping Desa dalam penanganan stunting
terkait erat dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang
desa pasal 78 ayat (1) mengacu pada tujuan
pembangunan desa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, pengembangan potensi lokal serta
pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan
lingkungan
Pendamping Profesional (TPPI) mensosialisasikan
stunting kepada para pemangku kepentingan desa
Meminta desa untuk melakukan pemantaun sosial
terhadap penerima manfaat target dan
mengindentifikasi akses mereka ke gizi intervensi