1. DPMD
Prov. Jatim
Rabu, 16 Agustus 2023
PERAN TIM POKJANAL
POSYANDU PROVINSI
Dalam Pelaksanaan Integrasi Layanan
Primer Pada Posyandu Di Jawa Timur
Drs. Tri Yuwono, M.Si.
3. KEL DESA
FASILITASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PP NO.17 TH 2018
TENTANG
KECAMATAN
PERMENDAGRI NO. 18 TH 2018
TENTANG
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa
UUD NO.6 TH 2014
TENTANG DESA
BAB XII
Pasal 94 Ayat 1 s.d 4
PP 43 TH 2014 PELAKSANAAN
UU NO 6/2014
LKD
Pasal 150
PENJELASAN PASAL 150
Rukun Tetangga (RT)
Rukun Warga (RW)
PKK
Posyandu
Karang Taruna
LPM
PP 47 TH 2015 Perubahan atas
PP 43 TH 2014 PELAKSANAAN UU NO
6/2014
Pasal 153
LKD – OLEH MENDAGRI
BAB III KELURAHAN
Bagian Ketujuh Pemberdayaan,
Pendampingan Masyarakat
Kelurahan, dan Lembaga
Kemasyarakatan
Pasal 27
(1) Pembmasy Kelurahan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra
lurah dalam penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan.
(3) LKK diatur dengan Peraturan Menteri.
LKD dibentuk atas prakarsa
Pemerintah Desa dan Masyarakat
KELURAHAN DESA
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
4. PELEMBAGAAN POSYANDU
Struktur LKD Posyandu
Sumber:Kemendagri, 2022
Posyandu awalnya merupakan UKBM yang memberikan pelayanan sosial dasar yang
dibutuhkan masyarakat di desa. Posyandu kini bertransformasi menjadi Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) sekaligus mitra Pemerintah Desa melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa.
bertugas membantu Kepala
Desa dalam peningkatan
pelayanan kesehatan
masyarakat Desa
6. transformasi
UKBM LKD
Kelembagaan UKBM LKD mengkoordinir UKBM
Ruang lingkup ibu + balita semua kelompok usia dan semua urusan
kesehatan
Pembentukan dibentuk berdasarkan
kebutuhan- melalui
Keputusan Kades
Harus ada di setiap desa/kel. Dibentuk
melalui Perdes, untuk kepengurusan
ditetapkan dengan Keputusan Kades
SDM Kader masing2 UKBM Kader kesehatan
Peralatan Peralatan masing2 UKBM Dipadukan menjadi satu
Pedoman Sesuai program Sesuai sasaran (Balita, Remaja, usia
produktif, lansia
Sistem
Informasi
Terpisah-pisah Terintegrasi dengan sistem digital
Database: register kohort
Pendanaan Dari masing-masing sektor Ditambah dari Dana Desa, Kemendes dan
APBD
Proses Sesuai masing2 UKBM Dikoordinir oleh LKD Posyandu
Output Masing-2 UKBM IKS dan cakupan masing-masing sasaran
7. Integrasi UKBM kedalam “LKD POSYANDU”
Program UKBM LKD POSYANDU Program
KIA dan Gizi Posyandu
Kelas ibu hamil
ANC, senam bumil, KB,
ASI, dst
BKKBN BKB
BKKBN Pos KB Desa
Kelas balita
Imunisasi, gizi, PAUD,
BKB, dst
Kemendikbud PAUD
PTM Posbidu PTM, Prolanis
Kelas usia produktif
PTM, PHBS, PM, Gizi,
dst
Kesjaor Pos UKK
PM Posmaldes
Kelas lanjut usia
PTM, PHBS, PM, Gizi,
dst
Dll Dll
Data dari
PISPK
8. • Kes Ibu Anak
• KB
Kes Ibu & Anak
KB
PAUD
BKB
Kes Ibu & Anak
KB
PAUD
BKB
EKONOMI KEL
HAL Aktual dan URGEN
POSYANDU
GENERASI I
POSYANDU
GENERASI II
POSYANDU
GENERASI III
Terintegrasi
CEGAH
STUNTING
INTEGRASI LAYANAN
Pos Pelayanan Terpadu
9. TRANFORMASI PD LAYANAN PRIMER
6 Pilar
Transformasi
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
Edukasi
Penduduk
Penguatan peran
kader, kampanye, dan
membangun gerakan,
melalui platform digital
dan tokoh masyarakat
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14
antigen dan
perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia
Pencegahan
sekunder
Screening 14
penyakit penyebab
kematian tertinggi di
tiap sasaran usia,
screening stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu
& bayi
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan sekunder
& tersier
Pengembangan
jejaring layanan
penyakit prioritas,
perbaikan tata kelola
RS pemerintah
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Tenaga cadangan
tanggap darurat,
table-top exercise
kesiapsiagaan krisis
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3
tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan;
alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang
efektif dan efisien
Transformasi Sistem
Pembiayaan Kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan
Transformasi Teknologi
Kesehatan
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 antigen
vaksin imunisasi rutin,
top 10 bahan baku
obat, top 10 alkes by
volume & by value
a b c a b
a b
Teknologi informasi Bioteknologi
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Revitalisasi jejaring
dan standardisasi
layanan Puskesmas,
Posyandu,
Labkesmas &
kunjungan rumah
d
Transformasi Layanan Primer Transformasi
Layanan Rujukan
Transformasi Sistem Ketahanan
Kesehatan
1 2 3
4 5 6
10. 10
10
9
Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring
hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk
memperkuat promosi dan pencegahan serta
resiliensi terhadap pandemi
Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan
kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan
promosi dan pencegahan
Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) melalui pemantauan dengan dashboard
situasi kesehatan per desa, serta kunjungan
rumah dengan konsep Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
FOKUS INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
11. KECAMATAN
PUSKESMAS
KELUARGA / MASYARAKAT
DESA/
KELURAHAN
Berbagai jenis UKBM (belum terintegrasi)
Posyandu
Posyandu
Remaja
Pos
Malaria
Posbindu
PTM
Posyandu
Lansia
Pos UKK Pos TB
DUSUN/
RT/RW
POSKESDES
POLINDES
POSKESRI
PUSKESMAS
PUSTU
POSYANDU
MASYARAKAT
Kondisi Eksisting Kondisi yang diharapkan
Pelayanan kesehatan primer direstrukturisasi
menjadi lebih terintegrasi
Masih terfragmentasi
Posyandu
Prima
PUSTU
PUSTU
PUSKESMAS
PEMBANTU
12. Perbedaan Posyandu Sebelum dan Era Transformasi
Kesehatan
Posyandu sebelum Era Transformasi Kesehatan Posyandu di Era Transformasi Kesehatan
1. Terdapat berbagai posyandu berbasis
program dibentuk secara terpisah
(Posyandu KIA, Posyandu remaja, posyandu
lansia, posbindu PTM)
2. Belum semua Posyandu membagi wilayah
kerja, belum semua melakukan pemantauan
wilayah setempat bersama Pustu.
3. Belum semua Posyandu menjadwalkan
kunjungan rumah
1. Implementasi lintas program melalui
posyandu yang sama, seluruh posyandu
mampu memberikan Pelayanan seluruh
sasaran siklus hidup
2. Melakukan pemantauan wilayah setempat,
bersama Pustu Desa membagi wilayah kerja
posyandu sehingga setiap posyandu, setiap
kader memiliki wilayah kerja.
3. Menjadwalkan kunjungan rumah
13. 13
Posyandu di Era Transformasi Layanan Primer
• Penyuluhan Imunisasi,
• Deteksi dini Suplementasi
• Rapid test
Layanan promotif preventif
Sasaran seluruh siklus hidup
Layanan kesehatan terintegrasi:
• Ibu hamil Usia produktif
• Balita Usia lanjut
• Remaja
Setiap bulan
1
2
3
Pelaksana:
• Kader sedikitnya
5 orang
• Tenaga
kesehatan
1
2
Hari Buka Posyandu Di Luar Hari Buka Posyandu
Pelaksanaan serentak atau terjadwal untuk
menjangkau seluruh sasaran:
• Ibu hamil Usia produktif
• Balita Usia lanjut
• Remaja
Kunjungan rumah
1
Pemberdayaan masyarakat
2
Koordinasi Puskesmas Pembantu
3
• Kunjungan rutin: seluruh KK
• Kunjungan khusus: sesuai kebutuhan untuk
sasaran tidak akses, belum lengkap
layanan, dsb
• Survey mawas diri
• Musyawarah masyarakat desa
• Manajemen kader
• Pemantauan wilayah setempat
14. Paket layanan hari buka
Sasaran
Masyarakat
Sehat
Langkah
1
Pendafta
ran
Langkah 2
Penimbang
an,
Pengukuran
,
Langkah
3
Pencatat
an
Langkah 4
Pelayanan kesehatan
Langkah 5
Penyuluhan kesehatan
Kader Kader + Nakes Kader Nakes + Kader Kader
Ibu Hamil, Nifas • Penapisan
• Pendataan
• Wawancara risiko
Penimbangan,
Pengukuran LilA
Ploting hasil
pengukuran
(Buku KIA)
• Pemantauan Tablet
tambah darah
• Pemantauan bumil KEK
Isi piringku,
Pemeriksaan bumil,
busui, tanda bahaya
Bayi, Balita • Penapisan
• Pendataan
• Wawancara risiko
Penimbangan,
Pengukuran TB, LiLA,
LK
Ploting hasil
pengukuran
(Buku KIA)
• Imunisasi
• Vitamin A,Obat Cacing
• Pemantauan balita
masalah pertumbuhan
Isi piringku,
imunisasi, vit A,
Obat cacing, tanda
bahaya
Usia
Sekolah,
Remaja
• Penapisan
• Pendataan
• Wawancara risiko
Penimbangan,
Pengukuran TB,
lingkar perut,
tekanan darah
Ploting
hasil
pengukur
an
• Imunisasi
• Pemantauan TTD
Isi piringku, aktifitas
fisik, TTD rematri,
bahaya rokok,
NAPZA
Usia
Produktif,
Lansia
• Penapisan
• Pendataan
• Wawancara risiko
Penimbangan,
Pengukuran TB,
lingkar perut,
tekanan darah,
Ploting
hasil
pengukur
an
• Pemantauan
kepatuhan minum
obat
• Rapid test gula darah
GERMAS, komplikasi
Obesitas, Hipertensi,
Diabetes, Kanker,
Stroke, TBC, Keswa
15. Keterampilan Pengelolaan
Posyandu
Keterampilan Bayi dan Balita
Keterampilan Ibu Hamil,
Menyusui
Keterampilan Usia Sekolah &
Remaja
Keterampilan Usia Produktif &
Lansia
25 keterampilan dasar kader bidang kesehatan
Melakukan penyuluhan
Germas (isi piringku,
aktivitas fisik dan cek
kesehatan)
Melakukan penyuluhan
penyakit terbanyak (obesitas,
hipertensi, stroke, kanker,
PPOK, TB,diare, kesehatan
jiwa,, geriatri)
Melakukan deteksi dini usia
produktif dan lansia dengan
kuesioner (PPOK, TBC, kesehatan
jiwa, geriatri dan diabetes)
Melakukan penyuluhan
keluarga berencana
Melakukan deteksi dini usia
produktif lansia dengan
pengukuran lingkar perut,
tekanan darah (obesitas,
hipertensi)
1
Menjelaskan
Pemeriksaan Ibu Hamil
dan Ibu Nifas
Melakukan penyuluhan
Isi Piringku Ibu Hamil dan
Ibu Menyusui
Menjelaskan anjuran
minum TTD setiap hari
selama hamil
Menjelaskan bahwa ibu
hamil perlu memantau
berat badan, lingkar
lengan dan tekanan darah
dengan kurva Buku KIA
Menjelaskan pemantauan
tanda bahaya ibu hamil,
ibu nifas
Menjelaskan
Penggunaan Buku KIA
bagian ibu hamil, nifas
Menjelaskan
Penggunaan Buku KIA
bagian balita
Melakukan penyuluhan ASI
Eksklusif, MP ASI Kaya Protein
Hewani sesuai umur
Melakukan penimbangan,
pengukuran panjang/ tinggi
badan dan lingkar kepala,
lengan atas
Menjelaskan hasil pengukuran
berat dan tinggi badan normal,
kurang dan tindaklanjutnya
Menjelaskan stimulasi
perkembangan, vitamin A dan
obat cacing sesuai umur
Menjelaskan layanan
imunisasi rutin lengkap dan
PD3I (Hepatitis, Difteri,
Campak, Rubela, Diare)
Menjelaskan pemantauan tanda
bahaya bayi dan balita
Melakukan penyuluhan
isi piringku, aktivitas fisik
dan cek kesehatan
Melakukan penyuluhan
bahaya merokok dan
napza dan kehamilan
remaja
Menjelaskan program
pencegahan anemia
(TTD dan skrining Hb
remaja putri)
Menjelaskan paket
layanan posyandu untuk
seluruh siklus hidup
Melakukan kunjungan
rumah
Melakukan pencatatan
dan pelaporan
Melakukan komunikasi
efektif
2
3
4
5
6
7
1
16. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN POSYANDU
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi
PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2011
TTG PENGINTEGRASIAN LAYANAN
SOSIAL DASAR DI POSYANDU
Mengembangkan Posyandu
bukan hanya pada layanan
kesehatan tetapi dapat di
integrasikan dengan layanan
sosial dasar lainnya
POKJANAL/POKJA
kelompok kerja yang tugas dan
fungsinya terkait pembinaan,
penyelenggaraan/pengelolaan posyandu
yang berkedudukan di pusat, provinsi,
kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan
Kelurahan
PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2007
TTG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU
(POKJANAL POSYANDU)
PROGRAM KELEMBAGAAN
SDM
(Peningkatan Kapasitas Kader/Pengurus)
17. POKJANAL
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
POKJA
Desa /Kelurahan
Kementerian/Lembaga, OPD dan unsur Terkait
lainnya
Perangkat Desa/Kelurahan dan Unsur Terkait
lainnya
PERMENDAGRI NO.54 TH. 2007
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU
“Sebagai Wadah Koordinasi dan Konsolidasi yang dibentuk mulai dari
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam
rangka sinergisitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta
pembinaan posyandu sebagai layanan terintegrasi”
18. POKJANAL
PUSAT
KEMENDAGRI
Ditjen BPD
KEMENKES
KEMEN
DIKBUD
PKK
K/L dan Lintas
Sektor Lainnya
BKKBN
SEKRETARIAT
POKJANAL POSYANDU
PUSAT DI DITJEN BINA
PEMERINTAHAN DESA
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
POKJANAL PROV,
KAB/KOTA, KECAMATAN,
DESA & KEL
PERMENDAGRI
NO.54 TH. 2007
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
POKJANAL POSYANDU
BAB VI
KEPENGURUSAN
POKJANAL PROV,
KAB/KOTA, KECAMATAN,
DESA & KEL
kegiatan yang dilakukan oleh pokjanal posyandu untuk saling memberikan
informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu
sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan antar unsur yang terlibat di
pokjanal posyandu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan
keberhasilan pihak yang lainnya.
19. SUSUNAN POKJANAL POSYANDU
PEMBINA
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARI
S
BIDANG
SEKRETARIAT
BIDANG KELEMBAGAAN
BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN KB
BIDANG KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN EDUKATIF
BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA
BIDANG BINA PROGRAM
20. TUGAS BIDANG KELEMBAGAAN
01 Mengidentifikasi Lembaga Posyandu yang telah ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa/Lurah
02
03
04
05
Mengidentifikasi Pokjanal dan Pokja Posyandu
Menyusun rencana pengorganisasian Bidang Kelembagaan Posyandu
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Bidang Kelembagaan Posyandu
Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan Posyandu
kepada Ketua melalui Sekretariat dan tembusan kepada Pembina sebagai laporan
21. TUGAS BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DAN KB
01 Mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan Gizi, Pendidikan dan
Pengembangan Anak Usia Dini dan Sosial
02
03
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Bidang Kesehatan dan KB
Menyusun dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB kepada Ketua melalui Sekretariat dan
tembusan kepada Pembina sebagai laporan
22. TUGAS BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN EDUKATIF
01
02
03
04
Mengembangkan metode penyiapan dan penyebarluasan data dan informasi
Posyandu
Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dukungan layanan informasi
Posyandu
Melakukan pemantauan dan evaluasi Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif
Posyandu
Menyusun dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif kepada Ketua melalui Sekretariat dan
tembusan kepada Pembina sebagai laporan
23. TUGAS BIDANG SUMBER
DAYA MANUSIA
01
02
03
04
Mengidentifikasi jumlah dan kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu
Melaksanakan peningkatan kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu
Melakukan pemantauan dan evaluasi Bidang Sumber Daya Manusia
Menyusun dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
Bidang Sumber Daya Manusia kepada Ketua melalui Sekretariat dan tembusan
kepada Pembina sebagai laporan
24. TUGAS BIDANG BINA
PROGRAM
01 Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dari setiap Bidang
Pokjanal Posyandu
02
03
04
05
Menyusun pedoman perencanaan dan program Pokjanal Posyandu
Menyusun rencana kerja program Pokjanal Posyandu
Melakukan pemantauan dan evaluasi Bidang Perencanaan dan Program
Menyusun dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
Bidang Perencanaan dan Program kepada Ketua melalui Sekretariat dan tembusan
kepada Pembina sebagai laporan
25. PERAN TIM POKJANAL POSYANDU PROVINSI
Permendagri 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Posyandu
a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk
penyelesaian tindak lanjut;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan
masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan
untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan
program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya
masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dan Ketua Pokjanal Posyandu Pusat.
26. PERAN TIM POKJANAL POSYANDU PROVINSI
Permendagri 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Posyandu
Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Pusat, provinsi,
kabupaten/kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu
Desa/kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
POKJANAL POSYANDU
PUSAT
POKJANAL POSYANDU
PROVINSI
POKJANAL POSYANDU
KAB/KOTA
POKJANAL POSYANDU
KECAMATAN
POKJA POSYANDU
DESA/KELURAHAN
Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu
provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/pokja posyandu
desa/kel dengan Pokjanal Posyandu
provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/pokja posyandu
desa/kel lain bersifat koordinatif dan
kemitraan.
27. PERAN TIM POKJANAL POSYANDU PROVINSI
NO. INSTANSI RENCANA TINDAK LANJUT
1. DINAS PMD
PROV. JATIM
a. Memastikan Penggunaan Dana Desa dialokasi juga untuk kegiatan Posyandu sebagaimana yang tercantum dalam Permendes PTT Nomor
8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
b. Melakukan identifikasi Jumlah Posyandu yang sudah menjadi LKD di Jawa Timur
c. Melakukan Pertemuan Rutin Pokjanal Posyandu secara berjenjang
2. DINAS
KESEHATAN
PROV. JATIM
a. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melakukan Orientasi Peningkatan Keterampilan Kader Posyandu secara berjenjang untuk memenuhi
25 keterampilan dasar untuk penyiapan layanan kesehatan primer di posyandu.
b. Kabupaten / Kota menghimbau Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kegiatan Posyandu melalui:
• Peningkatan Imunisasi rutin dan dasar lengkap
• Pemantauan rutin tumbuh kembang balita tiap bulan
• Peningkatan cakupan Tablet Tambah Darah Bumil dan Remaja Putri
• Peningkatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil dan Balita
• Peningkatan Pemberian Obat Cacing
• Melakukan edukasi Protein Hewani, Cegah Stunting dengan Isi Piringku
• Mengaktifkan kelas ibu hamil
• Meningkatkan cakupan D/S melalui penggerakan posyandu aktif
c. Peningkatan Peran Kades dan Lurah dalam Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Posyandu melalui Gerakan Bulan Peduli Posyandu
d. Peningkatan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif untuk pemantauan kinerja posyandu
e. Pemantauan Pokjanal Posyandu secara berjenjang
28. PERAN TIM POKJANAL POSYANDU PROVINSI
NO. INSTANSI RENCANA TINDAK LANJUT
3. TP-PKK PROV.
JATIM
Program Kerja Pokja 4 TP PKK Prov. Jatim:
• Mengembangkan & Membina Kegiatan Posyandu
• Melaksanakan Pencatatan Bumil, melahirkan, nifas, kematian ibu, bayi dan balita
• Penyuluhan kepada bumil & ibu bayi balita
• Mewujudkan keluarga kecil, bahagia sejahtera dengan melaksanakan program KB
• Penyuluhan tentang 5 imunisasi dasar lengkap
• Penyuluhan dan pembinaan PHBS, Kadarzi, Kesling
• Monitoring pelaksanaan SIP
4. DINAS P3AK
PROV. JATIM
Fasilitasi untuk stunting melalui pelaksanaan fasilitasi pembimbingan pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan seribu HPK
untuk mitra organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kota
5. DINAS
PENDIDIKAN
PROV. JATIM
Kegiatan berfokus pada Forum PAUD untuk penurunan angka stunting
6. BKKBN PROV.
JATIM
1. Pelibatan Komponen Pokjanal Posyandu sampai dengan tingkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kader (Kader
PKK, Kader Posyandu, Kader KB, Tim Pendamping Keluarga)
2. Inovasi masing-masing Anggota Pokjanal Posyandu dalam pengoptimalan posyandu sebagai LKD. Pelibatan (Kader PKK, Kader
Posyandu, Kader KB, Tim Pendamping Keluarga) dalam Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) bersumber dari anggaran BKKBN Provinsi
sedangkan untuk operasional untuk SOTH bisa memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Pemanfaatan Dana Desa dalam operasional pelembagaan LKD posyandu (Kader PKK, Kader Posyandu, Kader KB, Tim Pendamping
Keluarga).
29. PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
KEBIJAKAN INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER
MELALUI POSYANDU PRIMA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH
DESA PADA KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAHNYA
DALAM BENTUK:
• FASILITASIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BUPATI/WALIKOTATENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENDAYAGUNAAN POSYANDU
• DINAS PMD MELAKUKAN FASILITASI PEMBERDAYAAN AGAR
POSYANDU MAMPU TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN
RKPDESA DAN PELAKSANAAN APBDESA
• DINAS TEKNIS SEPERTI DINAS KESEHATAN MELAKUKAN
FASILITASI PENDAYAGUNAAN LKD (POSYANDU) DALAM
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SELARAS
DENGAN PROGRAM DAERAH
• PENINGKATAN KAPASITASPENGURUS, KADER DAN PETUGAS
LAYANAN
• RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKD/LKK
Dukungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
PEMERINTAH KAB/KOTA
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PEMBENTUKAN,PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKD/LKK
UTAMANYA POSYANDU SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DI
WILAYAHNYA
DALAM BENTUK:
• PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN,
PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN POSYANDU DALAM
PROGRAM INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER MELALUI
POSYANDU
• MELALUI CAMAT MEMFASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG LKD DAN LAD
• DINAS PMD MELAKUKAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MELALUI
PENINGKATAN KAPASITAS LKD DAN LAD UTAMANYA POSYANDU
DALAM PENYUSUNAN RKPDESA DAN PELAKSANAAN APBDESA
• DINAS TEKNIS SEPERTIDINAS KESEHATANMELAKUKAN FASILITASI
PENDAYAGUNAAN LKD (POSYANDU) DALAM PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEGIATAN YANG SELARAS DENGAN PROGRAM DAERAH
• PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS, KADER DAN PETUGAS LAYANAN
• RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
DAN PENDAYAGUNAAN POSYANDU DALAM PROGRAM INTEGRASI
LAYANAN KESEHATANPRIMER
30. UKBM LKD
KEMENDAGRI,
DISPMD & KADES
TEKNIS KELEMBAGAAN
POKJANAL &
POKJA
LINTAS SEKTOR
LAIN
PERMENDAG
RI No. 18/2018
KEMENKES, DINKES
& PUSKESMAS
PERMENDAGRI
No. 54 Tahun
2007
MEKANISME PEMBINAAN POSYANDU
Bentuk Binwas
∙ Sosialisasi;
∙ Rapat koordinasi;
∙ Pemberian pedoman
dan panduan
∙ Konsultasi;
∙ Workshop;
∙ Lomba;
∙ Jambore
∙ Penghargaan;
∙ Peningkatan
kapasitas
31.
32. KONSEP INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Klaster 1:
Manajemen
Puskesmas
Klaster 2:
Ibu, Anak,dan
Remaja
Klaster 3: Usia
Produktif dan Lansia
Klaster 4:
Penanggulangan
Penularan Penyakit
Pada transformasi pelayanan primer, terdapat
perubahan paradigma dalam pelayanan di
Puskesmas, tidak lagi hanya berbasis pada
penyakit/program, tetapi melalui klaster yang
diintervensi oleh semua program sehingga
pelayanan di puskesmas akan lebih terintegrasi
dan komprehensif. Pada level kecamatan,
sistem pelayanan kesehatan primer menjadi
tanggung jawab Puskesmas, sedangkan pada
level desa, sistem pelayanan kesehatan akan
diselenggarakan di Posyandu Prima.
Pengelompokan
Klaster
Pelayanan
