Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan implementasi governance rating di Indonesia, khususnya untuk perusahaan Adira Finance. Governance rating merupakan pemeringkatan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh lembaga-lembaga seperti IICG. Adira Finance menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mendapat penghargaan dari IICD untuk penerapannya.

1. Quiz BE & GG Minggu 12:
Governance Rating adalah pemeringkatan terhadap penerapan Good Corporate
Governance. Konsep GCG yang berkembang saat ini mengakibatkan berdirinya
lembaga- lembaga yang melakukan fungsi penilaian dan pemeringkatan terhadap
penerapan GCG. Lembaga- lembaga tersebut mengembangkan metode penilaian
berdasarkan prinsip dan sistem yang mereka anut masing- masing. Lembaga
pemeringkatan internasional yang melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap
penerapan GCG diantaranya yaitu Governance Metrics International (2004),
Institutional Shareholders Service (2003), S&P Ratings. Hampir di tiap negara memiliki
sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang CG karena kesadaran dari masyarakat
global akan pentingnya GCG dalam mengelola perusahaan.
Implementasi governance rating pada perusahaan di Indonesia
Konsep GCG yang berkembang saat ini mengakibatkan berdirinya lembaga- lembaga
yang melakukan fungsi penilaian dan pemeringkatan terhadap penerapan GCG.
Lembaga- lembaga tersebut mengembangkan metode penilaian berdasarkan prinsip
dan sistem yang mereka anut masing- masing. Lembaga pemeringkatan internasional
yang melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap penerapan GCG diantaranya
yaitu Governance Metrics International (2004), Institutional Shareholders Service
(2003), S&P Ratings. Hampir di tiap negara memiliki sebuah lembaga yang bergerak
dalam bidang CG karena kesadaran dari masyarakat global akan pentingnya GCG
dalam mengelola perusahaan.
Pemerintah Indonesia turut menyadari fenomena global ini sehingga membuat berbagai
kebijakan untuk mengaplikasikan konsep GCG dalam pengelolaan perusahaan. Sektor
swasta dan kalangan masyarakat juga ikut turut membantu sosialisasi penerapan GCG
dengan mendirikan lembaga- lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan,
diantaranya yaitu Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Indonesian
Institute for Corporate Directorship (IICD), dan The Indonesian Institute for Corporate
Governance (IICG).
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang didirikan pada tanggal 2
Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi
dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance -
GCG) di Indonesia. Pernyataan visi “Menjadi lembaga independen dan bermartabat
untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat”, menjadi inspirasi IICG untuk
senantiasa berupaya memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat GCG kepada
dunia bisnis khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan utama yang
dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan GCG, yang hasilnya berupa Corporate
Governance Perception Index (CGPI). Penelitian ini menggunakan indeks CGPI
sebagai proksi dari GCG rating. Oleh karena itu, selanjutnya dalam sub-bab ini
pembahasan terhadap GCG rating akan difokuskan mengenai CGPI.

2. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan
di Asia Tenggara. Untuk itu, masih terdapat pekerjaan rumah berikutnya bagi
pemerintah agar terbentuk kultur tata kelola yang baik pada setiap perusahaan. Maka
dibuatlah road map corporate governance. Salah satu pekerjaan rumah yang tersisa
adalah bangun kultur. Dalam perusahaan ada pedoman tapi baru dalam sebatas ceklis.
Tantangan ini akan jadi tantangan yang tidak pernah selesai. Ini betul-betul terkait
perubahan prilaku, perubahan paradigma. Ada yang menanggap pekerjaan GCG
merepotkan atau buang-buang waktu. Untuk itu secara dramatis tingkatkan paradigma
ini untuk tingkatkan value perusahaan. Sehingga ini juga jadi kepentingan bersama
tidak hanya regulator. Pemerintah dan pihak swasta lainnya juga diharapkan dapat
beradaptasi tentang perkembangan tata kelola perusahaan di negara lainnya. Hal ini
dibutuhkan agar perusahaan di Indonesia tak kalah saing, terutama dalam menggaet
investor. Untuk itu pimpinan perusahaan juga dapat memahami prinsip-prinsip GCG.
Tak hanya perusahaan swasta, perusahaan BUMN lainnya pun juga diharapkan dapat
beradaptasi dengan perkembangan prinsip GCG lainnya.
Peringkat penerapan mekanisme GCG dalam laporan CGPI dianggap sebagai sebuah
penghargaan bagi perusahaan yang telah mengelola kinerja manajemen dengan baik.
Hal ini mengundang banyak perusahaan yang termotivasi untuk membenahi tata kelola
perusahaan mereka agar senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui
rating yang dilakukan oleh IICG.
Menurut CGPI (2005), tujuan program pemeringkatan CGPI adalah upaya untuk
memotivasi dunia bisnis melaksanakan konsep CG dan menumbuhkan partisipasi
masyarakat luas secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan penerapan GCG
serta menjadi benchmark penerapan GCG pada Perusahaan Publik dan BUMN.
Hasil riset dan pemeringkatan CGPI ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi
masyarakat dalam pengembangan bisnis, memunculkan inisiatif bagi kalangan dunia
perguruan tinggi untuk menjadikan CG sebagai bagian dari kurikulum atau mata kuliah,
dan adanya respon positif dari kalangan bisnis internasional terhadap kondisi
penerapan GCG di Indonesia. Selain itu, pemerintah mendapatkan umpan balik atas
regulasi yang dikeluarkan berkaitan dengan penerapan GCG, investor mendapatkan
kemudahan dalam menilai kualitas penyelenggaraan perusahaan yang baik, dan
masyarakat umum memiliki kemudahan akses informasi berkaitan dengan kredibilitas
perusahaan.
penentuan nilai penerapan corporate governance dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Self Assessment Pada tahap awal ini perusahaan harus mengisi self assessment
terkait penerapan CG yang sudah di implementasikan dalam perusahaannya.
b) Kelengkapan Dokumen Pada tahap ini perusahaan harus melengkapi dokumen-
dokumen terkait pelaksanaan CG di perusahaan.

3. c) Makalah Pada tahap ini perusahaan harus membuat uraian penjelasan terkait
penerapan CG di perusahaan yang dibentuk dalam makalah dengan
memperhatikan sistematika yang telah ditentukan.
d) Observasi Dalam tahap ini peneliti CGPI akan datang langsung ke perusahaan untuk
melihat secara pasti penerapan prinsip CG di perusahaan.
Rekomendasi implementasi governance rating di Indonesia
- Pengembangan sumber daya manusia, akan menjamin kelangsungan usaha dan
pembangunan ekonomi nasional. Termasuk upaya stabilitas ekonomi nasional.
- Membuat road map corporate governance. Salah satu pekerjaan rumah yang
tersisa adalah bangun kultur. Dalam perusahaan ada pedoman tapi baru dalam
sebatas ceklis. Tantangan ini akan jadi tantangan yang tidak pernah selesai. Ini
betul-betul terkait perubahan prilaku, perubahan paradigma. Ada yang
menanggap pekerjaan GCG merepotkan atau buang-buang waktu.
- board of member atau board of commisioner harus paham untuk pengaruhi
prilaku yang dipimpinnya, karena sangat terkait dengan sustainability,"
Forum BE & GCG Minggu 12:
Konsep dan fungsi dari Governance Rating pada perusahaan Adira Finance
Adira Finance masuk ke dalam Top 50 Emiten dengan skor CG tertinggi dalam ajang
6th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) tahun 2014.
IICD Corporate Governance Award merupakan ajang tahunan yang berlangsung sejak
tahun 2009 atas inisiatif dari Majalah Investor, OJK, Indonesia Institute for Corporate
Directorship, Perbanas dan Asosiasi Emiten Indonesia.
Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada emiten dengan praktek tata kelola
perusahaan terbaik berdasarkan ASEAN CG Scorecard yang digunakan dalam menilai
praktik tata kelola perusahaan di negara-negara ASEAN.
Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka
Perusahaan memandang penting adanya suatu pedoman tata kelola perusahaan yang
diterapkan bagi seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dan terus menerus
dievaluasi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan terbaru atas prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik Adira
Finance disahkan pada tahun 2007 dan telah mengalami revisi beberapa kali dan
terakhir direvisi pada tahun 2012. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik Adira

4. Finance disusun dengan memperhatikan pedoman tata kelola perusahaan yang
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) revisi tahun 2006,
peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, peraturan perundang-
undangan di bidang perusahaan pembiayaan, peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan
kegiatan usaha Perusahaan serta dengan mengadopsi nilai-nilai Perusahaan yaitu
ADIRA TOP.
Sudah sejak lama Perusahaan menyadari bahwa peranan Tata Kelola Perusahaan
yang baik dalam perkembangan Perusahaan sangat penting. Oleh sebab itu mulai dari
tahun 2004, Perusahaan telah menerapkan prinsip dari kode etik yang harus ditaati
oleh seluruh karyawan Perusahaan yang dinamakan “ADIRA TOP”. Kode etik tersebut
harus dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh setiap karyawan Perusahaan.
Prinsip-prinsip dasar ADIRA TOP adalah sebagai berikut:
1. Advance
Setiap anggota Manajemen dan karyawan dalam bersikap, melakukan kegiatan dan
berpikir harus memiliki sikap mental yang “one step ahead” (mampu untuk berpikir dan
mewujudkan satu langkah lebih baik serta lebih cepat dibandingkan orang lain pada
umumnya atau pesaing); “visionary” (selalu memiliki visi/gambaran ke depan yang jelas
dan terarah yang menjadi pemicu untuk maju); “execution ability” (handal mengambil
keputusan dalam segala keadaan dengan cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi
atau meniadakan efek samping yang buruk).
2. Discipline
Setiap anggota Manajemen dan karyawan dalam menjalankan kewajibannya harus
mampu menerapkan sikap yang selalu “Plan, Do, Check and Action (PDCA) to
improvement” (mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus), disertai dengan cara
berpikir dan cara bersikap yang sesempurna mungkin dan bersikap disiplin sesuai
dengan norma organisasi.
3. Integrity
Setiap anggota Manajemen dan karyawan dalam seluruh kegiatan harus memiliki sikap
yang selalu memegang teguh komitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten,

5. dapat dipercaya (jujur dan tulus), memiliki rasa memiliki yang tinggi dan mampu
menjaga etika usaha sehingga dapat menjadi panutan bagi karyawan lainnya.
4. Reliable
Setiap anggota Manajemen dan karyawan harus mampu mencerminkan sikap mental
seorang juara, yang tercermin dari perilaku yang senantiasa berpikir positif dan cerdas
serta didukung oleh rasa tanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang
dilakukannya.
5. Accountable
Seluruh tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada data fakta dan dilakukan
dengan asas keterbukaan yang obyektif dan bijaksana.
6. Teamwork
Setiap anggota Manajemen dan karyawan harus memiliki keinginan untuk memperoleh
hasil yang optimal secara bersama-sama, yang dilandasi oleh keinginan berkorban,
tidak saling menyalahkan satu sama lain dan berupaya mencari solusi yang dilakukan
dengan sinergi yang baik.
7. Obsessed
Setiap anggota Manajemen dan karyawan harus bekerja dengan proses yang benar
dan berorientasi pada hasil yang optimal, memiliki motivasi yang tinggi dalam bentuk
bersedia melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif, selalu berupaya untuk
meningkatkan keahlian serta saling menjaga atau memelihara satu sama lain.
8. Professional
Setiap anggota Manajemen dan karyawan harus memiliki sikap mental yang
mencerminkan jiwa kewirausahaan, yaitu mampu mengkalkulasikan risiko, inovatif dan
kreatif, serta memiliki kemampuan memimpin yang handal dan berorientasi kepada
konsumen.
ADIRA TOP mewajibkan setiap anggota Manajemen dan karyawan Perusahaan untuk
selalu mentaati hukum yang berlaku dalam menjalankan usahanya, baik hukum negara,
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau hukum adat yang berlaku di daerah
Perusahaan melakukan kegiatan usahanya. ADIRA TOP juga mengatur tanggung
jawab dari anggota Manajemen dan karyawan Perusahaan.

6. Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap karyawannya untuk
menyampaikan laporan mengenai apa yang mungkin merupakan pelanggaran atas
budaya dan etika Perusahaan (whistle blower), baik kepada masing-masing Manager,
Audit Internal, Sumber Daya Manusia, Hukum, Sekretaris Perusahaan ataupun kepada
Manajemen yang lebih tinggi. ADIRA TOP juga mengatur mekanisme yang harus
dilakukan untuk setiap laporan yang masuk.
Manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting bagi Adira Finance dalam
memastikan kelangsungan usaha Perusahaan.Tujuan utama diterapkannya praktik
manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui
pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta
menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan.
Perusahaan terus bekerja untuk membentuk dan mengembangkan budaya risiko yang
kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, pelestarian nilai-nilai
kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang
terstruktur dan sehat.
Sejak lama Adira Finance telah mengadopsi “Penerapan Manajemen Risiko secara
Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak”,
yang mana Adira Finance melaksanakan dalam kapasitasnya sebagai Perusahaan
Anak dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon Indonesia), selaku
pemegang saham pengendali Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006.
Oleh sebab itu, dalam penerapan manajemen risiko, Adira Finance mengadopsi
mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagaimana yang
dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Berikut merupakan uraian penerapannya:
Pilar I: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

7. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu
oleh komite dan unit dibawahnya.
Pilar II: Kebijakan dan Penerapan Batasan
Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa
secara berkala dan disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut
diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang
disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-
kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang
bukan transaksi kredit.
Pilar III: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen
Dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko kredit, Perusahaan memiliki
instrumen penilaian kredit dan analisis kredit. Sementara untuk risiko operasional,
selain memiliki Risk Control Self-Assessment (RCSA), Perusahaan juga memiliki
mekanisme (1) Pengelolaan Kecurangan (Fraud Management) dimana Perusahaan
menyusun strategi preventive, detection, investigation & recovery, dan deterrence; serta
(2) Pengelolaan Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management/BCM) yang
daripadanya disusunlah Business Continuity Plan (BCP) yang merupakan kerangka
kerja terdokumentasi untuk penanganan dan pemulihan terhadap aktivitas kritikal
dalam suatu unit kerja dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
Pilar IV: Pengendalian Internal
Untuk memastikan kelemahan ataupun penyimpangan dapat terdeteksi dengan cepat,
selain tetap menggunakan instrumen-instrumen sebagaimana disebutkan di atas,
Perusahaan memiliki mekanisme pengendalian lainya yang terdiri dari 3 tier, yakni: (1)
Atasan/superior; (2) Quality Assurance; dan (3) Unit Audit Internal.
Akuntabilitas dari Unit Audit Internal mencakup:
• Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang
ada di dalam Perusahaan;
• Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian
aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial
terhadap proses-proses tersebut; dan

8. • Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen
risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).
Rekomendasinya dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG)
1. Penerapan tata kelola di PT Adira Finance adalah perjalanans akhir, karna itu
standar nya harus terus menerus ditingkatkan untuk menyerasikan benturan
kepentingan diantara para pemangku kepentingan.
2. Bisnisnya ini merupakan bisnis yang mengambil resiko, maka resiko yang
terbesar adalah penyaluran kredit, karna sangat menentukan kesinambungan
perusahaan.
3. Menyelaraskan semua kepentingan pemangku kepentingan untuk menghindari
benturan diantara pemangku tersebut