pentingnya sertifikasi halal untuk makanan dan minuman

2. OUTLINE
Pendahuluan
Urgensi Sertifikasi Halal
Landasan Hukum
1
2
3
Prosedur Sertifikasi Halal
4

3. PENDAHULUAN

4. “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, sesungguhnya syetan itu adalah
musuh yang nyata bagi kamu." (Al Baqarah : 168)

5. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas
(nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali
yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula)
mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah
kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu,
dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin
berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah : 3)

6. Halal berasal dari bahasa Arab ( ‫ﺣ‬
‫ﻼ‬
‫ل‬ ): disahkan,
diizinkan, dan di bolehkan.
Umumnya merujuk pada makanan/minuman
yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.
Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal
merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan
menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku,
pergaulan, dll).
Selain halal, pangan juga harus memiliki
pengaruh yang baik untuk kesehatan (Thayyib).
Pengertian Thayyib:
• Baik, tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan
jasmani dan rohani.
• Menyehatkan, bergizi.
• Tidak membahayakan.
• Bersih dan terhindar dari berbagai macam
penyebab penyakit.
• Makanan yang sehat, proporsional, dan aman.
Halal Thayyib

7. HALAL SECARA
ZATNYA
Makanan dan minuman yang
halal secara zatnya adalah
yang tidak mengandung
bahan haram dan tidak
terkontaminasi oleh bahan-
bahan haram.
HALAL SECARA PROSES
PENGOLAHANNYA
Makanan dan minuman yang
secara zatnya sudah halal,
dapat berubah menjadi
haram apabila proses
pengolahannya tidak sesuai
dengan syariat Islam.
HALAL SECARA PROSES
MEMPEROLEHNYA
Makanan dan minuman yang
halal harus linier dengan cara
proses perolehannya yang
juga secara halal. Misal,
makanan yang dibeli dengan
uang hasil kerja keras sendiri.
1 2 3
Konsep Halal
dalam Islam

8. URGENSI SERTIFIKAT HALAL

9. REGULASI
JAMINAN
PRODUK HALAL
Kepastian hukum terhadap
kehalalan suatu Produk yang
dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
SERTIFIKAT HALAL
Pengakuan kehalalan suatu produk yang
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh
MUI.
PRODUK
TUJUAN
• Memberikan kenyamanan, keamanan,
keselamatan, dan kepastian
ketersediaan Produk Halal bagi
masyarakat dalam mengonsumsi dan
menggunakan Produk.
• Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku
Usaha untuk memproduksi dan
menjual Produk Halal.
Pasal 3 UU 33/2014
Barang
• Makanan
• Minuman
• Obat
• Kosmetik
• Produk Kimiawi
• Produk Biologi
• Produk Rekayasa
Genetik
• Barang Gunaan
Jasa
• Penyembelihan
• Pengolahan
• Penyimpanan
• Pengemasan
• Pendistribusian
• Penjualan
• Penyajian
• Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 jenis
produk.
• Jenis produk sesuai ketentuan KMA Nomor 748
Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib
Bersertifikat Halal.

10. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan
konsumen.
Meningkatkan citra dan daya saing
perusahaan.
Meningkatkan omset penjualan produk.
Memperluas jaringan pemasaran.
1
2
3
4
MANFAAT
SERTIFIKAT HALAL

11. Indonesia merupakan konsumen serta pasar besar untuk produk halal.
• 87% populasi penduduk di Indonesia adalah Muslim (BPS, 2010).
• Ada lebih dari 1.8 miliar penduduk muslim Yang menjadi konsumen
industrí halal dengan peluang peningkatan sebesar 5,2% setiap tahunnya
(Laporan State of The Global Islamic Economy Report).
UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia menjadi
potensi dalam menjadikan Indonesia produsen halal nomor 1 di dunia.
Data Kementerian Koperasi dan UMK, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta
dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.
POTENSI INDUSTRI HALAL INDONESIA

12. LANDASAN HUKUM

13. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,
kewajiban bersertifikat halal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
didasarkan atas pernyataan halal
pelaku usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 4 UU 33/2014
Pasal 4A UU 6/2023
• Masuk
• Beredar
• Diperdagangkan
PRODUK
WAJIB
BERSERTIFIKAT
HALAL
WILAYAH INDONESIA
KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

14. Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap.
Dimulai sejak 17 Oktober 2019 -
17 Oktober 2024
Jenis Produk Makanan & Minuman dan Jasa yang terkait Makanan & Minuman
Jenis Produk Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Rekayasa Genetik, Barang
Gunaan dan Jasa yang terkait dengan jenis produk
Dimulai sejak 17 Oktober 2021
Produk berupa Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal
dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Produk Obat, Produk Biologi,
Alat Kesehatan
• Yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan,
kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
• Harus memenuhi cara pembuatan yang halal.
PP 39/2021 Pasal 139-141
PENAHAPAN KEWAJIBAN
BERSERTIFIKAT HALAL

15. PENYESUAIAN REGULASI
DALAM LAYANAN SERTIFIKASI HALAL
31 Maret 2023
17 Oktober 2014 2 November 2020
30 Desember 2022
UU NOMOR 33
TAHUN 2014
UU NOMOR 11
TAHUN 2020
PERPU NOMOR 2
TAHUN 2022
UU NOMOR 6
TAHUN 2023
1 2
3 4

16. SERTIFIKASI HALAL
Sertifikasi halal melalui
pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan produk oleh LPH.
Sertifikasi halal yang dilakukan
berdasarkan pernyataan pelaku
usaha.
REGULER SELF DECLARE
• Skala Usaha: Besar, Menengah,
Kecil, Mikro
• Produk: Barang, Jasa
• Aktor Pemeriksa: Auditor Halal
pada LPH
• Penetapan Halal: Komisi Fatwa
MUI, Komite Fatwa Produk Halal
• Skala Usaha: Mikro, Kecil
• Produk: Barang
• Aktor Pemeriksa: Pendamping
Proses Produk Halal yang
teregister
• Penetapan Halal: Komite Fatwa
Produk Halal

17. PROSEDUR
SERTIFIKASI HALAL

18. Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 49 PP 39/2021
1. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
2. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk
halal dan tidak halal;
3. memiliki Penyelia Halal; dan
4. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

19. Persiapan Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi
Pelatihan Penyelia Halal Pengajuan Permohonan
Sertifikat Halal
1 2 3
Pemantauan & evaluasi
pelaksanaan SJPH

20. Memastikan produk yang dihasilkan sesuai
ketentuan halal dan menjamin kehalalan
produk di seluruh rangkaian Proses Produk
Halal (PPH).
Memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan
haram, baik fasilitas/ peralatan, pekerja,
maupun lingkungan.
Menjaga kesinambungan proses produksi
halal.
PRINSIP SERTIFIKASI
HALAL
PERSONIL
PERSIAPAN
SERTIFIKASI HALAL
PROSES
Tim Manajemen
Halal
Penyelia Halal
(Muslim)
Produk dan
Bahan
Fasilitas dan
Peralatan
Prosedur

21. FARM
FORK
Bahan
Kebijakan Halal
Penjualan produk
Pengolahan, penyimpanan,
pengemasan produk
Penyajian produk
• Setiap aktivitas kritis yang memengaruhi
kehalalan harus dilengkapi SOP
• Selalu disiplin dalam menjalankan Sistem
Jaminan Produk Halal
Menggunakan fasilitas,
sumber daya dan peralatan
khusus untuk produk halal
Ketertelusuran
• Bahan Baku
• Bahan Tambahan
• Bahan Penolong
• Dijaga kebersihan dan
higienitasnya
• Bebas dari najis
• Bebas dari bahan
tidak halal
Distribusi produk

22. Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023
SISTEM
JAMINAN PRODUK HALAL
1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup
3. Istillah dan Definisi
5. Kriteria
c. Proses Produk
Halal
b. Bahan
a. Komitmen dan
Tanggung jawab
d. Produk
e. Pemantauan dan
Evaluasi
6. Informasi
Terdokumentasi
4. Asas SJPH
a. Perlindungan
b. Keadilan
c. Kepastian
hukum
d. Akuntabilitas
dan Transparansi
e. Efektivitas dan
Efisiensi
f. Profesionalitas
g. Nilai tambah
dan daya saing

23. Mengacu pada hal-hal seperti komitmen dan
tanggung jawab pemilik usaha terhadap
kebijakan halal, terhadap pembinaan sumber
daya manusia di bidang halal
a. Komitmen dan Tanggung Jawab
b. Bahan
Pemilik usaha berkomitmen untuk konsisten
menggunakan bahan-bahan produksi yang
sesuai dengan persyaratan SJPH
SISTEM
JAMINAN PRODUK
HALAL

24. Produk yang dihasilkan adalah produk yang
mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
c. Produk
d. Proses Produk Halal
Pemilik usaha berkomitmen untuk senantiasa
secara konsisten menjalankan PPH dengan
ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.
SISTEM
JAMINAN PRODUK
HALAL
Pemilik usaha berkomitmen untuk memenuhi
persyaratan Pemantauan dan Evaluasi dari SJPH.
e. Pemantauan dan Evaluasi

25. https://ptsp.halal.go.id
Sistem layanan penyelenggaraan JPH
menggunakan layanan berbasis elektronik yang
terintegrasi.
Pasal 148 PP 39/2021
1. Pembuatan Akun
2. Pengisian Data Pelaku
Usaha
3. Pengajuan
Permohonan Sertifikat
Halal
• Sertifikat Halal
• Label Halal
4. Revisi Sertifikat Halal

26. No Jenis Dokumen Reguler
1 Surat permohonan sertifikat halal Diunggah di SIHalal
2 Formulir pendaftaran Diunggah di SIHalal
3 Aspek legal: NIB Diisi di SIHalal
4 Dokumen penyelia halal
• Penetapan Penyelia Halal
• Salinan KTP
• Daftar riwayat hidup
• Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal
Diunggah di SIHalal dalam 1
file
5 Nama produk Diisi di SIHalal
6 Daftar produk dan bahan yang digunakan Diunggah di SIHalal
7 Dokumen pengolahan produk Diunggah di SIHalal
8 Izin edar atau SLHS (jika ada) Diunggah di SIHalal
9 Manual SJPH Diunggah di SIHalal
DOKUMEN PERSYARATAN
DAN PROSEDUR

27. LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
(LPH)
64 LPH
Jabodetabek (9)
Aceh (3)
Sumatera Barat (3) Kalimantan Tengah (1)
Kalimantan Selatan (1) Maluku (2)
NTB (1)
Banten (3)
Jawa Barat (9)
Jawa Tengah (3) DIY (4)
Sulawesi Selatan (4)
Jawa Timur (8)
Jambi (1)
Sumatera Selatan (3)
Data per September 2023
Lampung (2)
Bengkulu (1)
LPH Utama:
1. PT Sucofindo (Nasional & Internasional)
2. PT Surveyor Indonesia (Nasional &
Internasional)
LPPOM MUI (Nasional & Internasional) – proses
akreditasi
Kepri (2)
Sumatera Utara (1)

28. • Kriteria Self Declare
Mengikuti ketentuan Keputusan
Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun
2022
• Jenis Produk
Mengikuti ketentuan Keputusan
Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun
2023
Kriteria dan
Prioritas UMK

29. Kriteria Reguler Self Declare
Aktivitas produksi Usaha pabrikan Usaha rumahan
Omset < 500 juta rupiah
Produk Barang atau jasa Barang (makanan atau
minuman sesuai Kep. Kepala
BPJPH Nomor 22/2023)
Bahan • Belum semua dapat
dipastikan
kehalalannya,
dibuktikan dengan uji
lab
• Tidak menggunakan
bahan berbahaya
• Dapat dipastikan
kehalalannya
• Tidak menggunakan
bahan berbahaya
Bahan baku hewan
sembelihan
Bersertifikat halal atau
menggunakan dokumen
pendukung bebas dari babi
dan uji laboratorium
Bersertifikat halal
Pengawetan produk Kombinasi teknik
pengawetan
Sederhana
Jika memiliki produk lain
berbahan non halal
Lokasi, tempat, dan alat terpisah
KRITERIA

30. No Jenis Dokumen Reguler
1 Surat permohonan sertifikat halal Tersedia di SIHalal
2 Aspek legal: NIB Diisi di SIHalal
3 Dokumen penyelia halal
• Penetapan Penyelia Halal
• Salinan KTP
• Daftar riwayat hidup
Tersedia di SIHalal
Diunggah di SIHalal
Diisi di SIHalal
4 Nama produk Diisi di SIHalal dilengkapi foto
produk
5 Daftar produk dan bahan yang digunakan Diisi di SIHalal
6 Dokumen pengolahan produk Diisi di SIHalal
7 Izin edar atau SLHS (jika ada) Diunggah di SIHalal
8 Manual SJPH Tersedia di SIHalal
9 Ikrar pernyataan halal pelaku usaha mikro dan
kecil
Tersedia di SIHalal
DOKUMEN PERSYARATAN
DAN PROSEDUR

31. INFO PENDAMPING
PROSES PRODUK HALAL (PPH)
https://info.halal.go.id/pendampingan/
215
Jumlah Lembaga
67.776
Jumlah Pendamping
Sumber: SIHalal 26/09/2023

34. • BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa
halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI
atau Komite Fatwa Produk Halal.
• Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan
tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
komposisi bahan dan/atau PPH.
• Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani
secara elektronik, dapat diunduh melalui aplikasi SIHalal.
• Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 jenis
produk.
• Jenis produk sesuai ketentuan KMA Nomor 748 Tahun
2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
SERTIFIKAT HALAL

35. LABEL
HALAL INDONESIA
• Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
• Label halal adalah rangkaian Logo Halal Indonesia disertai nomor sertifikat halal.
• Penulisan nomor sertifikat halal di bawah logotype Halal Indonesia.
• Warna label halal: ungu, hitam, putih.
• Label halal memiliki border dan digunakan pada kemasan produk.
• Warna background label halal mengikuti warna/corak kemasan.
• Format label halal dapat diunduh di aplikasi SIHalal pada akun pelaku usaha.
Label Halal
Utama
Label Halal
Sekunder
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022

36. CAPAIAN SERTIFIKASI HALAL 2019-2024
Sihalal, 28 Februari 2024

37. https://bpjph.halal.go.id/

38. Terima kasih.
Illustrations made by https://undraw.co/illustrations
Icons created by Freepik - Flaticon