1. SOSIALISASI
PERMENDESA PDTT NO. 15/2021
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-
MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA
2. KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
POKOK PIKIRAN
PERMENDESA PDTT
NO. 15/2021 TENTANG
TATA CARA
PEMBENTUKAN
PENGELOLA
KEGIATAN DBM EKS
PNPM-MPD MENJADI
BUM DESABERSAMA
3. 2
PerlindunganHukum
Perlindungan hukum atas aset
milik bersama masyarakat dan
keberlanjutan tujuan
penanggulangan kemiskinan
1
Amanat
Pasal 73 PP 11/2021 tentang BUM
Desa, bahwa pengelola kegiatan
DBM Eks PNPM MPd wajib
dibentuk menjadi BUM Desa
Bersama;
DASARMENIMBANG
3
4. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1-3
BAB II PELAKSANAANPEMBENTUKAN PENGELOLA
KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI
BUM DESABERSAMA
Pasal 4-21
BAB III
BAB IV
PEMBINAAN,PENGAWASAN,DAN EVALUASI Pasal 22-25
KETENTUANPERALIHAN Pasal 26-28
BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 29
Bagian Kesatu
Bagian Kedua
Bagian Ketiga
Bagian Keempat
Bagian Kelima
Bagian Keenam
Umum Pasal 4
Pengalihan Aset Pasal 5-6
Pengalihan Kelembagaan Pasal 7-9
Pengalihan Personil Pasal 10
Pengalihan Kegiatan Usaha Pasal 11-20
Penyelesaian Permasalahan Pasal 21
DAFTAR ISI
4
5. Proses
Pengalihan
Pembentukan Pengelola Kegiatan
DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM
Desa bersama diputuskan dalam
musyawarah antar Desa,
dituangkan dalam anggaran dasar
BUM Desa bersama, dan
ditetapkan dengan peraturan
bersama kepala Desa.
4
Pengalihan
KegiatanUsaha
3
Pengalihan
Personil
2
Pengalihan
Kelembagaan
1
Pengalihan Aset
Aspek:
5
UMUM
6. Aset
Milik BersamaMasyarakat
Penyertaan Modal
Milik BersamaMasyarakat
SUMBER ASET DBM
HIBAH ATAU BANTUAN
hibah atau bantuan pemerintah
pusat dan/atau daerah selama
pelaksanaan program
01
PENGEMBANGAN MODAL
pengembangan modal dari surplus/
Jasa Pinjaman Perguliran
02
KEKAYAAN LAIN YANG SAH
kekayaan lain yang diperoleh secara
sah selama pengelolaan
DIALIHKAN MENJADI
DIALIHKAN MENJADI
PENGALIHAN ASET
6
03
7. PENGALIHAN KELEMBAGAAN
Diputuskan dalam Musyawarah
Antar Desa denganpeserta:
Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan tetap dijamin dalam
pengambilan keputusan, kepengurusan, serta pelaksanaan
kegiatan DBP.
1
3
4
Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd
terdapat kelurahan, musyawarah antar Desa
melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan
kelurahan, dan perwakilan masyarakat
kelurahan.
seluruh ketua BPD 2
seluruh kepala Desa
Pengelola Kegiatan DBM Eks
PNPM-MPd
unsur kecamatan
perwakilan masyarakat
wakil kelompok SPP/UEP;
wakil RTM;
wakil tokoh masyarakat.
7
9. PENGALIHAN PERSONIL
9
MUSYAWARAH ANTAR DESA
PENGAWAS DAPAT BERASAL
DARI EKS PENGAWAS
DIREKTUR UTAMA
PENASEHAT KEPALA DESA
(DAPAT DIBANTU PENERIMA KUASA
FUNGSI KEPENASEHATAN YANG
DAPAT BERASAL DARI EKS BKAD)
DIREKTUR PENGELOLA DBM EKS PNPM-MPd
MANAJER TATA USAHA (EKS SEKRETARIS)
MANAJER PP-PM(EKS TIM PP-PM)
MANAJER VERIFIKASI (EKS TIM VERIFIKASI)
MANAJER PENDANAAN (EKS TIM PENDANAAN)
MANAJER KEUANGAN (EKS BENDAHARA)
DIREKTUR USAHA ......
MANAJER-MANAJER ....
10. LARANGAN
• menghimpun dana
dari masyarakat
dalam bentuk
simpanan, tabungan,
atau produk jasa
keuangan umum lain;
• menyediakan
layanan pinjaman
individual tanpa
melalui skema
kelompok dan
tanggung renteng;
• melakukan pinjaman
dengan jaminan; dan
• melakukan penyitaan
aset usaha atau aset
produktif milik rumah
tangga miskin yang
memiliki iktikadbaik.
PENGALIHAN KEGIATAN USAHA
JENIS KEGIATAN
USAHA
• Kegiatan usaha
DBM (harus
menjadi kegiatan
utama)
• Kegiatan usaha
lainnya: termasuk
jasa layanan
keuangan umum
(harus dikelola
secara terpisah)
• DBM dilakukan
berkelompok
dengan skema
tanggung
renteng & tanpa
agunan
• Penerima
manfaat DBM
diutamakan
berasal dari
RTM yang
mampu dan mau
bekerja
SKEMADBM
• Penerima manfaat yang
berhasil &
mengembalikan
pinjaman tepat waktu
dapat memperoleh
insentif
• Penerima manfaat yang
tidak dapat
mengembalikan
pinjaman karena
kesulitan, gagal
melakukan pekerjaan,
musibah/ bencana, dapat
dilakukan penjadwalan
kembali, & restrukturisasi
pinjaman
1
0
PENERIMA
MANFAAT
11. PENGALIHAN KEGIATAN USAHA
Layanan DBM dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan:
Dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa bersama;
01
02
03
04
05
BUM Desa bersama peminjam memiliki tingkat
kesehatan pinjaman yang baik
1
1
BUM Desa bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah
tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu
BUM Desa bersama pemberi pinjaman memiliki dana
mengendap (idle money) yang lebih tinggi
Pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian
dalam pengelolaan dana bergulirmasyarakat
12. Tahapan 3
Tahapan 2
Tahapan 1
Pengembangan
kapasitas
kelompok
SPP/UEP,
masyarakt dan
umum
dapat
dikelola
BUM Desa
Bersama
sendiri
atau
dikelola oleh
Desa
TAHAPAN PEMBAGIAN HASIL USAHA
Hasil
Usaha
(Bersih)
Hasil Usaha
yang ditahan
Hasil usaha
yang
dibagikan
Pemupukan
Modal
Modal
pembentukan
unit usaha baru
Bagian Milik
Bersama
Masyarakat
Bagian Milik
Desa
Bagian Penyertaan
modal
indivdu/kelompok
(jika ada)
)
Kegiatan Sosial
Masyarakat &
Bansos RTM
1
2
13. PROSES TAHAPAN TRANSFORMASI DBM EKS PNPM MPd MENJADI
BUM DESA BERSAMA
PENYUSUNAN ASET DBM
EKS PNPM-MPd OLEH UPK
REVIU ASET DBM EKS PNPM-
MPd OLEH INSPEKTORAT
MAD SOSIALISASI TRANSFORMASI DBM
EKS PNPM-MPd MENJADI BUM DESA
BERSAMA SEKALIGUS PENYAMPAIAN
HASIL REVIU ASET DBM EKS PNPM-MPd
OLEH INSPEKTORAT
MUSDES SOSIALISASI TRANSFORMASI DBM EKS PNPM-
MPd MENJADI BUM DESA BERSAMA DAN KESEPAKATAN
KERJASAMA ANTAR DESA PEMBENTUKAN BUM DESA
BERSAMA DARI DBM EKS PNPM-MPd
PENYUSUNAN :
1. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
TENTANG PENDIRIAN BUMDESA BERSAMA
2. AD / ART BUM DESA BERSAMA
3. STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA BERSAMA
MAD KESEPAKATAN PEMBENTUKAN BUM DESA
BERSAMA DAN PENGESAHAN SERTA PENETAPAN
PERMAKADES; AD/ART; PENGURUS
