Dokumen ini memberikan panduan langkah-langkah restatement laporan keuangan saat menerapkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Hanya neraca yang perlu di-restate, sedangkan laporan realisasi anggaran dan arus kas tidak. Beberapa akun seperti piutang, aset tetap, hutang, dan ekuitas memerlukan penyesuaian untuk sesuai dengan peraturan baru.

1. Langkah awal restatement laporan keuangan
pada saat penerapan PP 71 tahun 2010

2. Laporan keuangan yang harus di-
restate hanya Neraca. Laporan
realisasi anggaran dan laporan
arus kas tidak perlu di-restate.

3. 1. Akun kas dan setara kas tidak perlu di-restate karena
perlakuan akuntansinya sama.
2. Piutang perlu di-restate karena pada PP 24 tahun
2005 tidak ada perhitungan allowance for doubtful
account, sementara pada PP 71 tahun 2010 perlu
menghitung piutang yang tidak mungkin tertagih.
Perlu dihitung AFDA dan NRV
3. Persediaan tidak perlu di-restate karena perlakuan
akuntansinya sama dalam kedua PP tersebut, yaitu
diawal diakui sebagai beban
Cara me-restate neraca

4. 4. Investasi jangka pendek  ada atau tidak?
5. Investasi jangka panjang, selama sudah
menggunakan metode ekuitas, maka tidak perlu di-
restate
6. Aset tetap perlu di-restate , yaitu terkait perhitungan
akumulasi depresiasi dan nilai buku asset tetap
7. Aset lainnya  Kalau ada asset tetap tidak berwujud
perlu di-restate terkait akumulasi amortisasi
Lanjutan

5. 8. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang
perlu di-restate terkait accrue hutang bunga akibat
adanya hutang jangka pendek atau hutang jangka
panjang.
9. Ekuitas di-restate karena klasifikasi ekuitas pada PP
24 tahun 2005 berbeda dengan PP 71 tahun 2010.
Nilai akun-akun yang sesuai dengan PP 24 di-restate
sesuai dengan PP 71
10. Beban dibayar dimuka perlu perlu di-restate dari
sebelumnya tidak ada menjadi ada
Lanjutan