Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.

1. Elvia Rozak (8335154651)
Nurul Rachmawati (8335154469)
Riska Indrayani (8335154800)
BAB IV
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH

2.  UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana
pada undang-undang ini badan public memiliki kewajiban untuk
menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi public yang
berada di bawah kewenangan
 Menurut Halim, ruang lingkup keuangan Negara dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu:
1) Dikelola langsung oleh pemerintah di mana komponen keuangan
Negara mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya
2) Keuangan Negara yang dipisahkan kepengurusannya yaitu
komponen keuangan Negara yang pengurusaanya dipisahkan dan
cara pengelolaanya berdasarkan hukum public dan hukum perdata.

3.  Pendapatan dalam APBN bersumber dari
penerimaan pajak (pajak dalam negeri maupun
internasional), penerimaan bukan pajak (dari SDA,
bagian pemerintah atas laba BUMN, maupun
lainnya), dan penerimaan hibah.
 Karakteristik utama Good Governance yaitu
partisipasi masyarakat, berorientasi pada konsesus,
akuntabilitas, transparasi, responsive/cepat
tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif,
penegakan/supremais hukum.

4.  Laporan keuangan organisasi nonbisnis dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia
sumber daya, dalam pembuatan keputusan yang rasional
mengenai alokasi sumber daya organisasi.
 Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon
penyedia sumber daya yang diberikan oleh organisasi nonbisnis
serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan
tersebut.
 Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas
pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek
kinerja lainnya.

5.  Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi,
peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan
kepentingan sumber daya tersebut.
 Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu
periode.
 Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh
dan membelanjakan kas, mengenai utang dan pembayaran kembali
utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
likuiditas organisasi.
 Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai
dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

6.  Masyarakat penggunan pelayanan public membutuhkan informasi atas biaya,
harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
 Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan
dan pengguna dana yang telah diberikan.
 Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko,
likuiditas, dan solvabilitas.
 Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan
fungsi pengawasan, pencegahan terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan
pemerintah.
 Manajer public membutuhkan informasi akuntansi.
 Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

7. Komponen laporan keuangan
basis kas menuju akrual
terdiri dari:
Komponen laporan
keuangan basis akrual
terdiri dari
1. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK)
1. Laporan Realisasi Anggara
(LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo
Anggara Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan
Keuangan

8. Ada dua jenis pelaporan yaitu :
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk
mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas
serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.
Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi
keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu
organisasi sector public dalam kurun waktu tertentu.

9. Laporan keuangan sector public merupakan representasi
posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas sector public.
Tujuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah
menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan
keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas sumber
daya

10. 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)
3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan
Keuangan

11. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun
2006, catatan atas laporan keuangan entitas public harus mencakup
hal-hal berikut:
1) Kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
undang-undang APBN/PERDA APBD
2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3) Kebijakan Akuntansi
4) Penjelasan tentang perkiraan laporan realisasi anggaran, neraca,
dan laporan arus kas:
5) Pengungkapan Lainnya

12. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

13.  Merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan Pemerintah Pusat dalam bentuk Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
 LKPP terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca
Pemerintah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan
Keuangan.

15.  Dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, membentuk unit
akuntansi keuangan terdiri dari:
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon1 (UAPPA-E1)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W);
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
 Unit akuntansi barang terdiri dari:
1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

16.  Siklus akuntansi pada Sistem Akuntansi Bendahara Umum
Negara (SA-BUN)

17. Siklus akuntansi pada Sistem Akuntansi Instansi
(SAI)

18.  Tahap pencatatan dan penggolongan
Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi
dan bukti pencatatan yang dicatat dalam jurnal.
 Tahap Pengikhtisaran
Merupakan tahap yang dimulai dari transaksi-transaksi yang sudah dicatat
dan digolongkan dalam jurnal, diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku
besar dalam jangka waktu tertentu.
 Tahap Pelaporan
Penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui neraca lajur atau kertas
kerja, sistem pencatatan terbagi menjadi single book entry dan double book keeping entry.
Single book entry merupakan sistem pencatatan melibatkan satu buku
besar untuk pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Double book keeping entry yaitu sistem
pencatatan transaksi pada lebih dari satu akun buku besar.

19.  Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan UU No.1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan
setiap instansi pemerintah harus menyususn laporan
keuangan sebagai berikut :
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
• Neraca,
• Laporan Arus Kas, dan
• Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

20. Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi Laporan realisasi anggaran dan pemakaian
sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)

21. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)

22. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasiona, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas
pemerintah daerah selama periode tertentu.

23. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-
angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diuangkapkan di dalam standar akuntansi
pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar