Akuntansi persediaan pada pemerintahan

1. AKUNTANSI
PERSEDIAAN
Subtitle

2. PERSEDIAAN
 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. (PSAP 05 Par. 4; PMK 234/2021)
Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah
Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintahan
Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak
dan cadangan beras

3. PERSEDIAAN
• Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat
dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat penyusunan
perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KL-nya, sehingga untuk barang-barang
yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja
Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan.
• Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan
pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk
satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

4. Pertimbangan Dalam Pencatatan Persediaan
Dalam hal barang berasal dari bantuan pemerintah untuk
diserahkan kepada masyarakatjpemda, harus dicatat sebagai
persediaan.
Pertimbangan dalam
pencatatan persediaan
Pencerminan
tugas fungsi
Pengendalia
n internal
Materialitas

5. Jenis-jenis Persediaan menurut sifat pemakaian
Jenis-jenis Persediaan
menurut sifat
pemakaian
Barang habis
pakai
Barang tak
habis pakai
Barang
bekas
dipakai

6. Barang Persediaan Berdasarkan Bentuk dan Jenisnya
1. Barang konsumsi
2. Amunisi
3. Bahan untuk pemeliharaan
4. Suku cadang
5. Persediaan untuk tujuan
strategis/berjaga-jaga
6. Pita cukai dan leges
7. Bahan Baku
8. Barang dalam
proses/setengah jadi
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat
10. Peralatan dan mesin untuk dijual
kepada masyarakat
11. Jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual
kepada masyarakat
12. Aset tetap lainnya untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat
13. Hewan dan tanaman untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat
14. Persediaan lainnya untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat

7. Pengakuan dan Pengukuran Persediaan
Pengakuan
a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal; atau
b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya
dan/atau kepenguasaannya berpindah
Pengukuran
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian.
b. Harga pokok produksi (HPP) apabila diperoleh
dengan memproduksi sendiri
c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara
lainnya.

8. Pengakuan dan Pengukuran Persediaan
• Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan Metode Perpetual
• Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode First In First Out (FIFO) atau Masuk
Pertama Keluar Pertama (MPKP)
• Dalam hal metode First In First Out (FIFO) belum dapat diterapkan, maka penilaian
Persediaan dilakukan dengan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan
terakhir.
• Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil
inventarisasi fisik (stock opname).
• Saldo akhir persediaan yang diperhitungkan adalah nilai persediaan hasil stock
opname, bukan catatan saldo persediaan dalam hal terjadi perbedaan nilai.

9. Pengukuran Persediaan – Biaya Perolehan
Persediaan diukur dengan Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
Perolehan persediaan melalui beban APBN dilakukan melalui realisasi belanja barang
Biaya
perolehan
harga pembelian
+ biaya pengangkutan
+ biaya penanganan
+ biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan
- Potongan harga
- Rabat dan lainnya yang serupa

10. Pengukuran Persediaan - HPP
Persediaan diukur dengan HPP apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
• HPP dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.
• Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan
biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

11. Pengukuran Persediaan – Nilai Wajar
Persediaan diukur dengan Nilai wajar digunakan apabila
diperoleh dari cara lainnya
• Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman,
donasi, rampasan dan lainnya

12. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
Penyajian
1. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar.
2. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan
kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname)
persediaan yang dilakukan setiap semester.
3. Hasil inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar
perhitungan persediaan dan beban persediaan dan
sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang
berguna bagi pengendalian pengelolaan persediaan.
4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak
dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam
CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar
persediaan barang rusak atau usang.

13. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
Pengungkapan
Persediaan diungkapkan secara memadai dalam CaLK hal-hal sebagai
berikut antara lain:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi
fisik
4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

14. Penyajian dan Pengungkapan Beban Persediaan
Penyajian
dan
Pengungkapan
1. Beban persediaan disajikan di Laporan Operasional pada bagian
Kegiatan Operasional dicatat sebesar pemakaian persediaan (use
of goods).
2. Koreksi beban persediaan atas beban persediaan TAYL dilakukan
langsung pada pos persediaan dengan akun pasangannya “ekuitas”
yang disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Pengungkapan informasi terkait penyajian nilai beban persediaan
antara lain:
a. Metode penilaian persediaan;
b. Perhitungan beban persediaan yang meliputi saldo awal,
perolehan dan saldo akhir;
c. Persediaan yang diperoleh atau dikeluarkan dari transaksi hibah
atau transfer dari/kepada satker lain;
d. Nilai persediaan yang hilang, rusak atau usang;

15. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan Beban Persediaan
Penyajian
dan
Pengungkapan
Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah
1. Pemakaian barang Persediaan untuk pemeliharaan yang
dicatat sebagai Beban Pemeliharaan
2. Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual/diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda yang dicatat sebagai Beban
Barang untuk dijual/diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda.

16. Penyajian Persediaan dalam BAS

17. Perlakuan Khusus
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan
untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
Persediaan berupa barang yg akan diserahkan kepada masyarakat/
pihak ketiga yg masih dalam proses pembangunan s.d. tgl pelaporan,
maka atas pengeluaran yg dapat diatribusikan untuk pembentukan aset
tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima
hibah berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)
atau Hadiah Yang Tidak Diambil oleh Pemenang pada Kementerian
Sosial. Persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar
pada saat perolehan.

18. Perlakuan Khusus
 Beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang
diperoleh dari:
 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /
pemda; dan
 Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
1. Persediaan yang diserahkan kepada Satker Lain dalam satu
entitas yang terkonsolidasi tidak diperhitungkan sebagai beban
persediaan maupun beban hibah, melainkan dicatat sebagai
transfer keluar persediaan (transfer out) dan disajikan pada LPE.
2. Persediaan yang diterima dari Satker Lain dalam satu entitas
yang terkonsolidasi tidak diperhitungkan sebagai pendapatan
hibah, melainkan dicatat sebagai transfer masuk persediaan
(transfer in) dan disajikan pada LPE.

19. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
No Entry
a) Jurnal atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada jurnal Anggaran
b) Pada saat diterimanya persediaan namun belum terverifikasi kondisi BMN dan belum terverifikasi
resume tagihan (SPP/SPM) belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel.
c) Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas resume tagihan belanja
Utang yang belum diterima
tagihannya
Xxx
Belanja yang masih harus dibayar Xxx
No Entry
Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas transaksi belanja persediaan sebagai berikut:
Persediaan yang belum di register Xxx
Utang yang belum diterima
tagihannya
Xxx
*belum terverifikasi = belum dilakukan perekaman atau pendetilan pada aplikasi persediaan atau modul persediaan aplikasi SAKTI

20. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas transaksi belanja persediaan sebagai berikut:
d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas verifikasi kondisi BMN
Persediaan Xxx
Persediaan yang belum di register Xxx
No Entry
e. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas realisasi pembayaran
belanja yang menghasilkan barang persediaan
Belanja barang (persediaan) Xxx
Ditagihkan ke entitas lain Xxx
Belanja yang masih harus dibayar Xxx
Ditagihkan ke entitas lain Xxx

21. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas pemakaian atau
penggunaan barang persediaan
Beban Persediaan Xxx
Persediaan Xxx
No Entry Xxx
Xxx

22. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Pengembalian belanja atas belanja persediaan TAB
Pada saat pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di
TAB dan pengembalian langsung ke rekening kas Negara.
Atas pengaruh pengurangan nilai aset/persediaan
Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Xxx
Persediaan yang belum diregister Xxx
Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Xxx
Belanja Barang Xxx
Persediaan yang belum diregister Xxx
Persediaan Xxx
No Entry

23. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Pengembalian belanja atas belanja persediaan TAYL
Pada saat pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAYL dan
pengembalianya langsung ke rekening kas Negara:
Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Xxx
PNBP Lainnya Xxx
Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Xxx
PNBP Lainnya Xxx
Atas pengaruh pengurangan nilai aset/persediaan
Koreksi Ekuitas Xxx
Persediaan Xxx
PNBP Lainnya
Koreksi Ekuitas
No Entry

24. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Perolehan persediaan di luar beban APBN
a) Mekanisme transfer antar instansi pemerintah pusat
Persediaan yang Belum Diregister Xxx
Transfer Masuk Xxx
-
-
b) Mekanisme hibah/donasi
Persediaan yang Belum Diregister Xxx
Hibah yang belum disahkan Xxx
-
-

25. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Perolehan persediaan di luar beban APBN
c) Mekanisme Rampasan
Persediaan yang Belum Diregister Xxx
Pendapatan Rampasan/Sitaan Xxx
-
-
Persediaan Xxx
Persediaan yang belum di register Xxx
-
-
Pada saat verifikasi/perekaman persediaan ke dalam aplikasi Persediaan atau Perekaman ke dalam Modul
Persediaan pada Aplikasi SAKTI

26. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Pada saat penyesuaian nilai persediaan akhir tahun berdasarkan inventarisasi fisik
a) Jika hasil inventarisasi fisik lebih kecil dibanding dengan catatan/perhitungan yang ada
Beban Persediaan Xxx
Persediaan Xxx
-
-
Persediaan Xxx
Beban Persediaan Xxx
-
-
b) Jika hasil inventarisasi fisik lebih kecil dibanding dengan catatan/perhitungan yang ada

27. Ilustrasi Jurnal Perolehan Persediaan
Persediaan Xxx
Koreksi Ekuitas Xxx
-
-
Pada saat penyesuaian nilai persediaan akibat kurang saji pada TA sebelumnya