Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan tentang sumber hukum tata negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian hukum tata negara, sumber hukum tata negara secara umum dan khusus, serta pengertian sumber hukum menurut beberapa ahli hukum."

1. MODUL HUKUM TATA NEGARA
(LAW 203)
MODUL PERKULIAHAN 03
SUMBER HUKUM TATA NEGARA
DISUSUN OLEH:
Dr. ACHMAD EDI SUBIYANTO, S.H., M.H.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
0 / 15

2. SUMBER HUKUM TATA NEGARA
A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan
dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sumber-
sumber hukum tata negara.
B. Uraian Materi
1. Pengertian Hukum Tata Negara
a. Menurut Vanvollen Hoven
Hukum tata negara adalah mengatur semua masyarakat hukum
atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya
dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan
rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya
masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat
hukum disana serta menentukan susunan dan wewenangnya dari
badan-badan tersebut
b. Menurut Scolthen
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari
pada negara.
c. Menurut Vanderpot
Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan
badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-
masing, hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya
dengan individu-individu.
d. Menurut Logemann
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi
negara.
e. Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets
Hukum tata negara Hindia Belanda terdiri dari kaedah-kaedah
hukum mengenai tata, alat perlengkapan kekuasaan negara,
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
1 / 15

3. wewenang dan perhubungan kekuasaan diantara alat-alat
perlengkapan.
2. Sumber Hukum
Sumber hukum dalam bahasa Inggris adalah source of law. Perkataan
“sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”,
“landasan hukum” ataupun “payung hukum”. Dasar hukum ataupun
landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum
yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga
dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan,
perkataan “sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari
mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.
Hans Kelsen dalam bukunya “General Theory of Law and State”
menyatakan bahwa istilah sumber hukum itu (sources of law) dapat
mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang figurative and highly
ambiguous. Pertama, yang lazimnya dipahami sebagai sources of law ada 2
(dua) macam, yaitu custom dan statute. Kedua, sources of law juga dapat
dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau the reason for the validity
of law. Ketiga, sources of law juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-
juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, ataupun pendapat
para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu
norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau the
sources of the law.
Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (source of
law in formal sense) dan material (source of law in material sense). Setiap
negara memilki system hukum yang berbeda-beda sehingga sumber hukum
yang digunakan berbeda pula. Namun, khusus dalam hukum tata negara
pada umumnya yang bisa diakui sebagai sumber hukum ada lima, yaitu:
Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis;
yurisprudensi peradilan; konvensi ketata negaraan; hukum internasional
tertentu; dan doktin ilmu hukum tata negara. Seperti di Indonesia, ada lima
sumber-sumber hukum tata negara yang berlaku.
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
2 / 15

4. Dalam kehidupan sehari-hari tentu semua orang sudah mengenal
sebuah aturan-aturan yang diberlakukan untuk mengatur cara hidup masing-
masing individu. Aturan tersebut bersifat memaksa, dan mencegah. Aturan-
aturan tersebut dikenal dengan istilah hukum. Hukum sendiri memiliki
sebuah materi yang nantinya akan diambil sebagai pedoman pelaksanaan
hukum itu sendiri. Materi tersebut sering dikenal dengan sumber hukum.
Sumber hukum merupakan sebuah materi yang nantinya akan memperoleh
kekuatan yang dijadikan sebuah pedoman.
Dalam bahasa Inggris sumber hukum disebut source of law. Pada
dasarnya sumber hukum berbeda dengan dasar hukum ataupun landasan
hukum. Dasar hukum atau landasan hukum merupakan norma hukum yang
mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat
dianggap sah atau dibenarkan secara hukum sedangkan sumber hukum lebih
menunjuk pada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau
norma tertentu berasal. Secara umum sumber hukum merupakan segala
sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum
yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar akan
menimbulkan sanksa yang tegas dan nyata. Soedikno Mertokusumo
memberikan pengertian mengenai sumber hukum, yaitu:
a. Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan
hukum, misalnya Kehendak Tuhan, Akal Manusia, Jiwa Bangsa, dsb.
b. Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan
yang sekarang berlaku.
c. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara
formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat.
d. Sebagai sumber darimana hukum itu dapat diketahui. Nisalnya
dokumen-dokumen, Undang-Undang, batu tertulis, dll.
e. Sebagai sumber terbentauknya hukum atau sumber yang
menimbulkan hukum.
Arti sumber hukum dalam Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000
yaitu:
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
3 / 15

5. 1) Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk
penyusunan peraturan perundang-undangan;
2) Sumber Hukum terdiri atas sumber Hukum tertulis dan tidak tertulis;
3) Sumber Hukum dasar nasional adalah
a) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
b) Batang tubuh UUD 1945.
Hukum tata negara merupakan kumpulan kata hukum, tata, dan negara.
Dalam pengertian luas hukum memang dihubungkan dengan peraturan
tentang perilaku seseorang dalam masyarakat yang memiliki sanksi dengan
sifat hukum yang memaksa. Hukum memang dilahirkan untuk
menyelesaikan dan mengatur kepentingan dalam masyarakat. Sedangkan
tata berarti pengelolaan atau pengaturan. Negara merupakan wilayah luas
dan memiliki organisasi tertinggi dengan cita-cita berdaulat. Kekuasaan dan
organisasi dalam negara membutuhkan adanya aturan untuk mengatur
kekuasaan di dalamnya. Pengaturan yang dimaksud tersebut merupakan
bentuk dari hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan mengatur dan
mengelola suatu negara dengan sistem hukum memaksa yang harus dipatuhi.
Tata negara juga berarti sebagai sistem penataan, pengaturan, dan juga
pengelolaan negara, serta berisi struktur dan substansi norma suatu negara.
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur
organisasai negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas dan
wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
4 / 15

6. secara hierarki maupun horizontal, wilayah Negara, kedudukan warganegara
serta hak-hak asasnya.
3. Pengertian sumber hukum menurut Ahli:
a. Sudikno Mertokusumo
• Sebagai asas hukum, yaitu sebagai sesuatu yang merupakan
permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal
manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
• Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan
pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum
Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain.
• Sebagai sumber hukum berlakunya, yang memberi
kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum
(penguasa atau masyarakat).
• Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang
menimbulkan hukum.
Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum,
misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis
dan sebagainya.
b. L.J. van Apeldoorn, istilah sumber hukum dipakai dalam arti
sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti normal.
Sumber-sumber Hukum Tata Negara tidak terlepas dari pengertian
sumber hukum menurut pandangan ilmu hukum pada umumnya. Sumber
Hukum Tata Negara mencakup dua hal, yaitu: sumber hukum dalam arti
formil dan dalam arti materiil. Sumber hukum yang termasuk dalam artian
materiil, antara lain:
• Dasar dan pandangan hidup bernegara.
• Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat
merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara.
Sumber Hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk, yaitu:
• Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu.
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
5 / 15

7. • Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar
para pihak.
• Bentuk-bentuk keputusan administratif terentu dari pemegang
kewenangan.
Hukum Tata Negara mempunyai sumber-sumber yang dijadikan dasar
dalam kajian Hukum Tata Negara itu sendiri. Sumber Hukum Tata Negara
adalah suatu aturan yang melatarbelakangi terjadinya Hukum Tata Negara.
Sumber-sumber Hukum Tata Negara dibedakan menjadi dua yaitu sumber
hukum materiil yang menentukan isi hukum, diperlukan jika akan
menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Kedua adalah
sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya,
dan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah mempunyai bentuk
formalitas
Sumber hukum formil meliputi:
1. UUD dan peraturan perundang-undangan tertulis
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang berlaku di suatu
negara. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci melainkan hanya
menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan-peraturan
lainnya. Undang-Undang Dasar merupakan naskah konstitusi yang tertulis
dalam satu kodifikasi.
Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum
dasar, yang mana sebelumnya pernah berubah-ubah. Pertama naskahnya
berupa UUD 1945 periode pertama dari tahun 1945 sampai 1949. Periode
kedua konstitusi RIS tahun 1949. Ketiga, UUDS 1950. Keempat, UUD
1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1999. Kelima, UUD 1945 periode
ketiga tahun 1999 sampai 2000. Keenam, UUD 1945 periode keempat tahun
2000 sampai 2001. Ketujuh, UUD 1945 periode kelima tahun 2001-2002
dan terakhir UUD 1945 periode keenam tahun 2002 sampai sekarang.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
6 / 15

8. secara umum. Indonesia memiliki peraturan perundang-undang yang diatur
dalam UU No 12 tahun 2011 pasal 7.
Undang-undang dasar merupakan sumber hukum tata negara tertulis yang
utama. UUD sebagai sumber hukum tata negara dalam arti formil pada
dasarnya mengatur tiga masalah pokok, yaitu:
• Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
• Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.
• Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
mendasar.
Di dalam UUD 1945 diatur tentang hubungan lembaga-lembaga
negara, sistem pemerintahan, dan kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya
diperjelas dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pada dasarnya
semua yang ada di dalam UUD dan peraturan perundang-undangan
dibawahnya itu merupakan sumber dari hukum tata negara.
2. Yurisprudensi Peradilan,
Istilah Yurisprudensi, berasal bahasa Latin, yaitu dari kata
“jurisprudentia” yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi
sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata” jurisprudentie”
dalam bahasa Belanda dan “jurisprudence”dalam bahasa Perancis, yaitu
peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia kata yurisprudensi diartikan: ajaran hukum melalui
peradilan; himpunan putusan hakim.
Menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan pada
Ahli Hukum. Sebagai contoh berikut dikemukakan beberapa variasi definisi
yurisprudensi :
a. Menurut Kansil yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang
sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian
mengenai masalah yang sama.
b. Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi adalah pelaksanaan
hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh
suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
7 / 15

9. dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang
bersifat mengikat dan berwibawa. Secara ringkas singkat, menurut
Sudikno, yurisprudensi adalah putusan pengadilan.
c. Menurut, A. Ridwan Halim yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu
putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam
undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-
hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa.
Menurut Subekti yurisprudensi adalah putusan Hakim atau Pengadilan yang
tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi
atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap.
Dalam sistem common law putusan pengadilan yurisprudensi
peradilan dijadikan sebagai sumber utama hukum tata negara karena sesuai
dengan asas precedent. Akan tetapi dalam sistem hukum civil law,
yurisprudensi peradilan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.
Yurispudensi hukum tata negara lahir dari sengketa tata negara. Sengketa
tata negara terjadi antara lain karena dua hal yaitu:
1. Sengketa mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara.
2. Sengketa mengenai hak-hak warga negara.
Di Indonesia sengketa tata negara di adili di Mahkamah Konstitusi oleh
karena itu Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang
menghasilkan yurispudensi ketatanegaraan. Yuridprudensi yang sudah
ditetapkan dan dianggap sebagai sumber hukum yang juga mengikat seperti
halnya undang-undang.
3. Konvensi Ketatanegaraan
Konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention merupakan
peristilahan yang lazim disebut dalam pembicaraan mengenai
masalahmasalah praktik ketatanegaraan dalam ilmu hukum tata negara
(constitutional law). Kadang- kadang istilah konvensi atau konvensi
ketatanegaraan itu dianggap identik dengan kebiasaan, padahal sebenarnya
berbeda. Kebiasaan menuntut adanya perulangan yang teratur, sedangkan
konvensi tidak selalu harus didasarkan atas perulangan. Konvensi
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
8 / 15

10. ketatanegaraan (the conventions of the constitution) dapat berbentuk
kebiasaan, dapat pula berbentuk praktik-praktik (practices) ataupun
constitutional usages. Terhadap hal ini, yang penting adalah bahwa
kebiasaan, kelaziman, dan praktik yang harus dilakukan dalam proses
penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, dianggap baik dan berguna
dalam penyelenggaraan negara menurut undang-undang dasar.
Untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan posisi konvensi
ketatanegaraan, pembuat undang-undang harus menempatkan konvensi
ketatanegaraan sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam
undangundang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pengakuan konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sumber hukum yang
diakui posisinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, akan membuat
nihilnya upaya formalisasi konvensi ketatanegaraan dalam norma tertulis.
Dengan memberikan kepastian hukum bagi keberadaan konvensi
ketatanegaraan sebagai norma tidak tertulis, maka untuk kedepannya tidak
semua praktik ketatanegaraan harus diatur dengan norma tertulis.
Konvensi-konvensi ketatanegaraan (Conventions of the Constitution)
yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak
dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.
Dari apa yang dikemukakan oleh AV Dicey tersebut jelaslah bahwa
konvensi ketatanegaraan harus memenuhi cirri-ciri sebagai berikut :
a. Konvensi itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan
b. Konvensi tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik
penyelenggaraan Negara
c. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran
terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan
Konvensi menurut pendapat Red Mond dan Boden Heimer tentang kriteria
yang merupakan kebiasaan yang diakui atau dipaksakan pengadilan, secara bebas
dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar common law
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
9 / 15

11. 3. Telah ada untuk jangka waktu yang panjang.
4. Telah dilaksanakan secara damai dan berkelanjutan
5. Di pandang oleh masyarakat sebagai kewajiban
6. Mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu
7. Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena
8. Tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau menimbulkan
ketidakadilan bagi (kepentingan) mereka yang berada diluar kebiasaan itu.
Dalam negara-negara Eropa Kontinental, kebiasaan akan mempunyai kekuatan
yang mengikat secara hukum apabila dipenuhi syarat pengakuan bahwa kebiasaan
itu mempunyai kekuatan mengikat, dan karena itu wajib ditaati. Berdasarkan
pengakuan pengadilan dapat memaksakan agar kebiasaan ditaati. Ciri konvensi
ketatanegaraan sebagai kaidah yang dapat dipaksakan melalui pengadilan perlu
dipertimbangkan karena:
1. Konvensi ketatanegaraan adalah bagian dari kaidah-kaidah kebiasaan yang
mungkin dipaksakan melalui pengadilan apabila memenuhi syarat-syarat
tertentu yang memiliki unsur kewajiban (yang membedakan dengan adat
istiadat). Dengan kata lain konvensi ini mengandung unsur pengakuan.
2. Tidak ada keharusan bagi Hakim sesuai dengan kedudukannya untuk
mempertahankan kaidah hukum tertentu. Hakim mempunyai wewenang
membuat penafsiran-penafsiran yang menggeser maksud suatu kaidah
hukum.
Pada saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang
penataannya tidak dilakukan melalui pengadilan melainkan melalui badan-
badan administrasi atau pejabat tertentu.
4. Hukum Internasional tertentu
Hukum publik internasional secara umum dianggap menjadi sumber
hukum tata negara. Meskipun sama-sama menjadikan negara selaku subjek
hukum sebagai obyek kajiannya, antara hukum tata negara dengan hukum
internasional public jelas dapat dibedakan satu sama lainnya. Hukum tata
negara dari segi internalnya, sedangkan hukum internasional melihat negara
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
10 / 15

12. dari hubungan eksternalnya dengan subjek-subjek negara lain, sebagai
contoh:
a. Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatic.
b. Konvensi Wina 1969 Tentang Hubungan Konsuler.
c. Konvensi New York 1969 Tentang Misi Khusus.
d. Konvensi Wina 1975 Tentang Perwakilan Negara Pada Organisasi
Internasional.
Hukum internasional tertentu dianggap juga menjadi sumber hukum tata
negara, obyek kajiannya ialah melihat negara dari segi eksternalnya dengan
subyek negara-negara lainnya. Kalau kita amati praktek perjanjian
internasional beberapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni
perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Di samping itu ada pula
yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan dan
penandatanganan.
5. Doktrin ilmu Hukum Tata Negara tertentu.
Doktrin ialah pendapat seorang ahli yang diikuti dan diakui
kebenarannya oleh orang banyak karena kepakaran siahli itu. Doktrin
berbeda dengan sumber-sumber hukum tata negara yang lain sebab doktrin
bukan norma hukum sedangkan sumber hukum tata negara yang lain adalah
norma hukum, namun doktrin juga mempunyai sifat yang mengikat karena
kepakaran orang yang berpendapat tersebut. Doktrin berasal dari pendapat
ahli yang dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan umum dan bahkan
ilmuwan yang membahas sesuatu yang tidak ada peraturan tertulis. Doktrin
lebih mengikat apa bila diikuti oleh hakim.
Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur
organisasai negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas dan
wewenang alat perlengkapan negara hubungan antara perlengkapan tersebut
secara hierarki maupun horisontal, wilayah negara, kedudukan warga negara
serta hak-hak asasnya, Sumber hukum tata negara adalah suatu aturan yang
melatarbelakangi terjadinya hukum tata negara.
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
11 / 15

13. Doktrin ialah Pendapat seorang ahli yang diikuti dan diakui kebenarannya oleh
orang banyak karena kepakaran siahli itu. Doktrin berbeda dengan sumber-sumber
hukum tata Negara yang lain sebab doktrin bukan norma hokum sedangkan
sumber HTN yang lain adalah norma hukum, namun doktrin juga mempunyai
sifat yang mengikat karena kepakaran orang yang berpendapat tersebut. Doktrin
ini berasal dari pendapat ahli yang dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan
umum dan bahkan ilmuwan yang membahas sesuatu yang tidak ada peraturan
tertulis. Doktrin lebih mengikat apa bila diikuti oleh Hakim/DPR. Contohnya
adalah doktrin tentang teori pemisahan kekuasaan montesque (eksekutif, legislatif
dan yudikatif).
Dalam kelima sumber hukum tata negara tersebut tercakup pula pengertian-
pengertian yang berkenaan dengan:
nilai-nilai dan norma yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis.
kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bersifat normative tertentu yang diakui baik
dalam lalu lintas hukum yang lazim.
doktrin-doktrin ilmu pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai ius comminis
opinion doctorum dikalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui
umum.
Sumber hukum di atas penerapannya tergantung pada keyakinan hakim. Dapat
dipakai secara kumulatif atau alternatif, urutannya tidak mutlak, dan tidak
menunjukkan hirarki. Untuk menentukan manakah yang paling utama, tergantung
kasus yang dihadapi dan penilaian hakim. Jika hanya digambarkan secara abstrak
dan poin-poin saja seperti di atas, mungkin kita masih kurang jelas maksud dari
masing-masing sumber di atas. Maka dibutuhkan contoh nyata yang lebih konkrit
sehingga dapat memberi gambaran tentang sumber hokum tata Negara. Disini
akan diberikan contoh-contoh konkrit dari sumber-sumber hokum tersebut.
Setelah kita mengetahui bersama pengertian dari hukum tata negara sekarang kita
akan membahas tentang hal yang menyebabkan hukum tata negara tersebut ada
yang sering disebut dengan sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah
segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang
bersifat memaksa, yaitu aturan yang kalau dilanggarakan mengakibatkan sanksi
yang tegas dan nyata. Secara umum, sumber hukum tata negara adalah sumber
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
12 / 15

14. materiil, sumber formil, konvensi, dan traktat. Sedangkan di Indonesia memiliki
sumber hukum yang akan dijabarkan lebih spesifik dalam uraian berikut ini.
Sumber hukum tata negara Indonesia tidaklah berbeda dengan sumber hukum tata
negara secara umumnya. Dalam hukum tata negara di Indonesia juga bersumber
pada sumber hukum materiil, formiil, konvensi dan traktat. Berikut akan
dijelaskan apa yang ada didalam sumber hukum tersebut di Indonesia.
Sumber Materiil
Seperti yang kita ketahui bersama segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah
berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum
materiil bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber
hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila Menjadi Inspirasi
sekaligus Bahan (Materi) dalam Menyusun Semua Peraturan Hukum Tatanegara.
Pancasila sekaligus sebagai Alat Penguji Setiap Peraturan Hukum Tatanegara
yang Berlaku, Apakah Bertentangan atau Tidak dengan Nilai-nilai
Pancasila seperti yang tercantum dalam ketetapan MPR No. III/2000.
Sumber Formil
Sumber Formil hukum di Indonesia adalah UUD 1945. UUD 1945 sebagai hukum
dasar tertulis merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang
menjadi dasar dan sumber (formil) bagi semua peraturan perundang-undangan
yang mengatur ketatanegaraan Indonesia seperti yang tercantum dalam Ketetapan
MPR No. III/2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan MPR;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah.
Setelah sumber hukum formil dan materiil dari hukum tata negara Indonesia. Di
Indonesia hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Konvensi atau
kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia,
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
13 / 15

15. misalnya Pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus. Selain itu yang menjadi
sumber dari hukum tata negara adalah traktat atau perjanjian
internasional. Perjanjian internasional yang terkait dengan hukum tata negara
suatu negara. Perjanjian internasional yang terkait dengan hukum tata negara
Indonesia, misalnya traktat Asean dan PBB. Di bawah ini akan diuraikan masing-
masing sumber hukum tata negara.
C. Latihan
1. Jelaskan mengenai sumber hukum tata negara?
D. Kunci Jawaban
1. Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (source of
law in formal sense) dan material (source of law in material sense).
hukum tata negara pada umumnya yang bisa diakui sebagai sumber
hukum ada lima, yaitu: Undang-Undang Dasar dan peraturan
perundang-undangan tertulis; yurisprudensi peradilan; konvensi ketata
negaraan; hukum internasional tertentu; dan doktin ilmu hukum tata
negara. Di Indonesia sumber hukum yang pertama yaitu UUD dan
peraturan perundang-undangan di atur dalam UU No 12 Tahun 2011
sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5.
Peraturan Presiden 6. Peraturan daerah Propinsi 7. Peraturan Daerah
Kabupaten /Kota.
E. Daftar Pustaka
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2007.
Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
Website : Abidin, Muhammad Zainal. 2010. Hubungan Antara Ilmu Negara,
Ilmu Politik dan Ilmu Hukum. Online http://www.masbied.com
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
14 / 15

16. Anonim. 2011. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi
Negara. Online http://id.shvoong.com
Anonim. 2012. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik. Online
http://www.duniakontraktor.com
Churohman, Mifta. 2010. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.
Online http://miftachr.blog.uns.ac.id
Setiadi, Adi. 2011. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Cabang Ilmu
Pengetahuan Lainnya. Online http://aomsetiadi.wordpress.com.
Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id
15 / 15