Aspek Hukum Dakam Ekonomi# Pokok Pembahasan Materi AntiMonopoli dan Persaingan Tidak Sehat 2EB15 Universitas Gunadarma

1. Primajatti Pratiwi (25216797)
2EB15

3. Definisi Monopoli Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,
Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok
pelaku usaha.
Definisi Monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha (penjual)
yang ternyata adalah satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu
dan pada pasar tersebut terdapat produk pengganti atau subtitusi.
Definisi Praktik Monopoli Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,
Praktik monopoli adalah suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau
pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat dan apat merugikan kepentingan umum.

4. Lanjutan…
Definisi Monopoli Menurut definisi Black’s Law Dictionary,
Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons
or companies, consistin in the exclusive right (or power) to cary out on a
particular business or trade, manufacture a particular article, or control the
sale of the whole supply of a particular commodity.
Definisi Persaingan Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999,
“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

5. Dalam melakukan Kegiatan usaha, pelaku usaha harus berasaskan
Demokrasi ekonomi dengan memeperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kepentingan umum dan meingkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

6. Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah :
1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Pengusaan Pasar
4. Persekongkolan
5. Posisi Dominan
6. Jabatan Rangkap
7. Pemilikan Saham Mayoritas Pada beberapa Perusahaan
Sejenis
8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

7. Dalam bisnis telah ditentukan pelarangan para pelaku
usaha, antara lain :
1. Oligopoli
2. Penetapan Harga
3. Pembagian Wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrasi Vertikal
9. Perjanjian denga pihak luar negeri
10. Perjanjian Tertutup

8. 1. Perjanjian yang Dikecualikan
1. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual;
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang.
2. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk yang menghalangi
persaingan.
4. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan standar hidup
masyarakat luas.
5. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2. Perbuatan yang Dikecualikan
1. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha.
2. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
anggota.
3. Perbuatan dan/atau Perjanjian yang Diperkecualikan
1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk eksport dan tidak
mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri.

9. Pengertian
Yaitu sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku
usaha dan menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Hal tersebut diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, dan
dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha yang tidak sehat.

10. Lanjutan…
Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), antara lain:
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
4. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau
tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar ketentuan.

11. Ketentuan pemberian sanksi terhadap
pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar
undang-undang ini dapat dikelompokkan menjadi
2 bagian, yaitu :
1. Sanksi Administrasi
2. Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan

12. Lanjutan…
1. Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi dapat berupa :
Penetapan pembatasan perjanjian
Pemberhentian integrasi vertikal
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
posisi dominan
Penetapan pembatalan atas penggabungan
Peleburan dan pengambilalihan badan usaha
Penetapan pembayaran ganti rugi
Pendapatan denda serendah-rendahnya Rp
1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp
25.000.000,-.

13. Lanjutan…
2. Sanksi Pidana dan Tambahan
Yaitu dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar seperti berikut :
 Melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri,
melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan,
pemilikkan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan akan
dikenakan biaya denda minimal 20M dan setinggi-tingginya 100M
Rupiah.
 Melanggar penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan
persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal 5M dan
maksimal 20M Rupiah.
Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat
dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa:
 Pencabutan izin usaha
 Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau
komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun
 Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.

14. Eisi Kartika Sari, S.H., Advendi
Simanunsong, S.H.,M.M., 2008, Hukum
Dalam Ekonomi Edisi Kedua, Grasindo,
Jakarta.