tugas minggu ke-2

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Tugas minggu ke 2
Concepts and Theories of Business Ethics
NAMA : RIA SAFITRI
NIM : 55118110092
PENGAMPU : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM
PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA
2019

2. A. ETIK
Sebelum membahas lebih jauh saya akan memaparkan pengertian dari etik
terlebih dahulu
Kata “etik” ini bersumber pada kata dalam bahasa Ingeris : “ethic” yang juga
berasal dari bahasa Latin (Yunani kuno) “ethikos”. Wikipedia menjelaskan
sebagai berikut:
“Ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that involves
systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong
conduct.”
“Etik” (ethic) adalah kata benda (nounce), sedangkan “etis” (ethical) adalah
kata sifat (ajective). Istilah “etik” lebih terkait dengan moral, benar atau salah
dan juga hukum. Definisi etik yang paling umum adalah “prinsip-prinsip yang
dipegang teguh” (“rules of conducts”) dalam bekerja, melaksanakan tugas dan
kewajiban. Oleh karena itu, semua profesi yang terkait dengan pelayanan
masyarakat dan dengan kepentingan umum sudah memiliki apa yang disebut
“kode etik profesi”. Kode etik profesi mengatur tentang apa yang wajib atau
harus dan yang dilarang dilakukan oleh mereka yang menjalani profesi itu.
Sebagai contoh ketika seorang security menjaga sebuah perusahaan maka dia
harus mengutamakan keamanan perusahaan dibandingkan dengan
kepentingan pribadinya, misalkan dengan masuknya beberapa kawanan
pencuri sementara pada saat itu sedang memasuki jam istirahat maka security
harus tetap melakukan tugasnya sebagai keamanan dibandingan beristirahat.
Kata “etika” sebenarnya juga mendekati “etik” tetapi aturan dan konsekwensi
tidak sekeras “etik”. Etika lebih menjelaskan tentang “pantas” dan tidaknya
suatu tindakan atau sikap. “Hukuman” untuk pelanggarannya pun tidak
seberat pelanggaran terhadap etik. Mungkin hanya bersifat cemoohan
terbuka atau diam diam.

3. Sebagai contoh etika disini yaitu misalkan seorang penulis mengutip beberapa
kata dari penulis lain maka harus disertakan nama penulis aslinya sebagai
etika dalam menghargai karya orang lain.
B. KODE ETIK
Sementara kode etik sendiri merupakan Kode etik merupakan suatu sistem
norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas
menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak
baik bagi profesional. Secara singkat pengertian kode etik adalah suatu pola
aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan
ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang.
Pengertian kode etik lainnya adalah suatu aturan yang tertulis, secara
sistematik dengan sengaja di buat, berdasarkan prinsip-prinsip moral yang
ada serta ketika dibutuhkan bisa di fungsikan sebagai alat yang dapat
digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya
dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Dalam pembentukannya, kode
etik tentu memiliki tujuan didalamnya yaitu,
1. Agar profesional dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para
pemakai ataupun para nasabahnya.
2. Sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional.
Ketaatan dari tenaga profesional terhadap kode etik yang ada merupakan
sebuah ketaatan yang naluriah.
Penyelewengan/penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan
diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk
kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin
mutu profesi itu dimata masyarakat dinamakan pelanggaran terhadap kode
etik profesi. Kode etik bagi sebuah profesi adalah sumpah jabatan yang juga
diucapkan oleh para pejabat Negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang

4. harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang
melanggarnya. Berdasarkan pengertian kode etik, dibutuhkan sanksi keras
terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, apabila memenuhi
unsur adanya tindakan pidana atau perdata, selayaknya para pelanggar
sumpah dan kode etik itu harus diseret ke pengadilan.Kita memang harus
memiliki keberanian untuk lebih bersikap tegas terhadap penyalahgunaan
profesi .
C. CASE FOR BUSINESS ETHICS
Etika Bisnis merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan,
karena berkaitan dengan kepuasan konsumen maupun perlindungan
konsumen. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada
di Indonesia, perusahaan ini memproduksi berbagai makanan olahan yang
berada di sekitar masyarakat. Maka dari itu mengurangi komposisi bahan
yang tidak baik untuk kesehatan.
PERMASALAHAN
Berdasarkan pendahuluan di atas ada dua sudut pandang yang muncul, yaitu:
 PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis
Karena pada produk indomie yang diproduksi oleh perusahaan
mengandung dua zat berbahaya yaitumethyl
parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) dimana dua zat
tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik bukan untuk makanan.
Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis yaitu prinsip
keadilan, dan prinsip saling menguntungkan, dimana perusahaan hanya
mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang
mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya.
 PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk Tidak Melakukan Pelanggaran Etika
Bisnis

5. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan
karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia
dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl
parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut
biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat
(08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis
produk Indomie dari peredaran.
Tanggal 9 Juni 2010, Food and Drugs Administration (FDA) Taiwan
melayangkan surat teguran kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di
Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan FDA. Dalam
surat itu juga dicantumkan tanggal pemeriksaan indomie dari Januari-20 Mei
2010 terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu
Indomie goreng dan saus barberque.
Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX
akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. "Kita akan mengundang
BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya
kalau bisa hari Kamis ini," kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010). Komisi IX DPR akan
meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi, apalagi
pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya
yang terkandung di dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat
yang terkandung didalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan
benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk
tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal
dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri
pemakaian nipaginini dibatasi maksimal 0,15%.Ketua BPOM Kustantinah juga
membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalamkasus
Indomie ini.

6. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin,
yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi
kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk
dikonsumsi, lanjut Kustantinah.Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas
ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mgper kilogram untuk mie instan
dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lainkecuali daging, ikan dan
unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkanmuntah-muntah
dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.
Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex
Alimentarius Commision,produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan
Internasional tentang regulasi mutu,gizi dan kemanan produk pangan.
Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec.Produk Indomie yang
dipasarkan diTaiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia.
Kesimpulan dari sudut pandang ini, perusahaan tidak melakukan
pelanggaran etika bisnis sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang
ditetapkan, sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat tersebut masih
dalam tahap wajar
D. ETHICAL DECISION MAKING
Dari kasus pt indofood tersebut dimana dinilai sebagai pelanggaran dalam
dunia bisnis terutama di Taiwan hingga proses edar dilarang dan seluruh
produk dipasaran ditarik kembali membuat pihak perusahaan melakukan
sebuah tindakan yaitu menguji ulang kandungan yang terdapat dalam produk
tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan mengambil sebuah langkah yaitu
mengujinya melalui BPOM sampai akhirnya memiliki bukti yang kuat bahwa
kandungan yang dikhawatirkan membahayakan konsumen ternyata
diproduksi dalam batas wajar dimana masih dalam taraf aman untuk
dikonsumsi. Dengan adanya peraturan dalam bisnis yaitu etika membuat
perusahaan melaukan penyelesaian masalah berdasarkan prosedure yang

7. seharusnya sampai pada akhirnya produk mie instan tersebut sukses
menjamah pasar Internasional
E. PERSONAL INTEGRITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Sebuah perusahaan tidak diperbolehkan beredar atau memproduksi barang
tanpa mengikuti acuan, etika dan peratura rtian setiap usaha baik yang ada.
Karena etika bisnis membuat pelaku bisnis menjalankan bisnisnya dengan
baik dan memiliki sebuah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial
disini dalam artian baik barang maupun jasa yang dihasilkan mampu
memberian manfaat seperti yag diharapkan. Sehingga dalam kasus PT.
Indofoof tersebut perusahaan memiliki tanggungjawab menyelesaikan dan
menjalankan bisnis sesuai dengan etika yang berlaku sehingga membangun
integritas perusahaan tersebut. Selain itu harus memiliki tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat Indonesia yang dapat diimplementasikan baik
dalam bidang kesehatan lingkungan misalna dengan cara tidak mencemari
lingkungan sekitar dalam proses produksi, tanggung jawab dalam bidang
pendidikan seperti bantuan berupa beasiswa dan kegiatan sosial lainnya.
Dengan begitu maka etika bisnis diterapkan dengan baik oleh pihak
perusahaan.
F. ETHIC AND LAW
Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam
negara hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan
sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan
hukum.
Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan,
hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, hukum merupakan :

8. a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan
dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan
masyarakat.
c. Patokan (kaidah, ketentuan).
d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam
pengadilan, vonis.
Sifat dari tujuan hukum ini universal dimana terdapat hal seperti
ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam
tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap
perkara dapat diselesaikan melakui proses pengadilan berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku. Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan mencegak
orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.
G. ETHICS AS PRACTICAL REASON
Dalam paparan sebelumnya etika menjadi alasan dan landasan utama daam
praktik dunia bisnis tidak hanya sekedar landasan normatif sebagai pelengkap
norma norma dalam operasional dan implementasi sebuah bisnis. Ini
menunjukan bahwa etika merupakan alasan dari berbagai praktik usaha yang
ada misalnya etika dalam membuat sebuah produk dimana komposisi yang
terdapat didalamnya harus sesuai dengan standar berbagai lembaga salah
satunya BPOM dalam menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen
H. EHICS AS MEASUREMENT OF BEHAVIOR
Etika menjadi sebuah standar dan pedoman tingkah laku manusia baik
individu maupun kelompok agar berjalan sesuai dengan sebagaimana moral
dan norma yang berlaku. Etika sebagai tolok ukur dan rambu-rambu dari
setiap tingkah laku baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan
sehingga kebiasaan individu maupun bisnis terarah dengan baik.

9. I. Impementas pada pt Indofood
Pelanggaran akan etika bisnis dalam hal perlindungan konsumen
pada kasus yang dialami perusahaan :
 Dalam Undang-undang pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah).
 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan
hukuman tambahan, berupa :
1.Perampasan barang tertentu;
2.Pengumuman putusan hakim;
3.Pembayaran ganti rugi;
4.Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;
5.Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6.Pencabutan izin usaha.
Dari kasus indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika
bisnis. Dimana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang
produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain, salah satunya adalah
Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan
produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi
perdagangan Global.
Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa
PT.Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah
kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut
bertambah karena produk indomie yang di pasarkan di Taiwan seharusnya untuk

10. di konsumsi di Indonesia bukan di Taiwan, sehingga terjadilah kasus penarikan
produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang di tetapkan Taiwan
dengan Indonesia berbeda.
Sehingga PT Indofood pada akhirnya mampu membuktikan bahwa produk
yang dipasarkan sudah sesuai dengan kode etik yang berlaku dan menstabilkan
kembali isu yang beredar di pasaran. Dan tidak melanggar beberapa pelanggaran
yang telah dipaparkan sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
https://achmadruky.com/146/etik-etika-etiket-dan-etos/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kode-etik-dan-tujuannya/
http://corneliussuryo.blogspot.com/2018/03/kasus-pelanggaran-etika-bisnis-
pada-pt.html