Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan contoh-contoh pelanggaran kode etik dalam bisnis. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya memiliki etika bisnis yang baik dalam berbisnis, contoh-contoh etika bisnis positif, dan dua kasus pelanggaran kode etik oleh perusahaan yaitu melalui iklan yang saling menjatuhkan dan mengeluarkan produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.

1. PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN
BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Dosen Pengampu : Hapzi,prof,Dr,MM
Nama : Nurul Hidayah
NIM : 55118110197
A. Contoh Etika Bisnis
 Menyebutkan Nama
Pengusaha yang mengerti etika bisnis, biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika
bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda
memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat
menyingkatnya sedikit.
 Berdiri Saat Berkenalan
Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran
Anda. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit
membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa Anda adalah orang memiliki
nilai positif dan memiliki citra baik
 Ucapkan Terima Kasih
Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih,
misalnya “terima kasih sudah datang”. Namun, jangan pernah ucapkan kata tersebut secara
berlebihan. Dengan mengucapkan terima kasih secara berlebih, rekan kerja akan memandang
bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Dan setelah pertemuan selesai, ada
baiknya untuk mengirimkan pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email.
 Bayar Tagihan Ketika Mengundang
Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain
sebagainya. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan
tersebut. Jika rekan bisnis menolak karena alasan dia laki-laki dan Anda perempuan, Anda tetap
harus membayarnya dan katakan bahwa perusahaan akan menggantinya

2. Itulah pengertian, tujuan, dan contoh etika bisnis yang harus dimiliki. Dengan memiliki etika
bisnis yang baik, perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi hingga memiliki kemampuan
dalam menciptakan nilai. Untuk menciptakan etika bisnis, Anda harus memulainya dengan
perencanaan yang strategis, organisasi yang baik, dan sistem prosedur yang transparan.
Selain etika bisnis, perusahaan juga harus memiliki laporan keuangan yang tepat. Tanpa adanya
laporan keuangan, perusahaan tidak akan dapat berkembang dengan mudah. Jurnal adalah
software akuntansi online yang membantu Anda menyiapkan laporan keuangan secara instan.
Dengan Jurnal, Anda juga dapat mengelola keuangan di mana pun dan kapanpun, serta
memonitornya secara realtime. Info lebih lanjut mengenai Jurnal dapat Anda lihat di sini.
B. KODE ETIK
secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika
melakukan suatu kegiatan / suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan / tata cara sebagai
pedoman berperilaku.
Pengertian kode etik yang lainnya yaitu, merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang
secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada & ketika
dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang
secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.
Tujuan kode etik yaitu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para
pemakai atau para nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan dari yang
tidak profesional.
Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan yang naluriah, yang telah
bersatu dengan pikiran, jiwa serta perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan tersebut terbentuk
dari masing-masing orang bukan karena suatu paksaan. Dengan demikian tenaga profesional
merasa jika dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak & yang rugi dia
sendiri.
pengertian kode etik
apakah itu kode etik?
Kode etik bukanlah merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman maka kode
etik mungkin menjadi usang / sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti misalnya kode
etik tentang euthanasia (mati atas kehendak sendiri), sejak dahulu belum tercantum dalam kode
etik kedokteran tapi kini sudah dicantumkan.

3. Kode etik sendiri disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing dari profesi
mempunyai kode etik tersendiri. Seperti misalnya kode etik guru, pustakawan, dokter, pengacara
dan sebagainya. Pelanggaran kode etik tidaklah diadili oleh pengadilan, sebab melanggar kode
etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contohnya untuk Ikatan Dokter Indonesia
terdapat Kode Etik Kedokteran. Jika seorang dokter dianggap telah melanggar kode etik tersebut,
maka ia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukan diperiksa oleh
pengadilan.
C. CONTOH KASUS KODE ETIK
 contoh kasus iklan tidak etis kasus iklan minuman berenergi (Kuku bima vs Exra joss)
merupakan iklan yang tidak beretika dalam dunia bisnis. Karena dalam 2 iklan tersebut saling
menjatuhkan dengan sindiran-
sindiran. Kuku bima energi memiliki slogan “Kuku Bima Energi Roso” yang artinya
memiliki banyak rasa dalam setiap pilihan minuman tersebut yakni original,
anggur, jambu, jeruk, kopi, dan teh. Sedangkan dalam iklan Extra Joss hanya menampilkan 1
rasa yakni rasa original, dan Ektra Joss membuat slogan “Laki kok minum yang rasa-rasa”,
secara tidak langsung ini merupakan bisnis yang tidak beretika. Membuat sindiran-sindiran
yang ingin menarik minat konsumen atau melakukan promosi seperti itu. Seperti yang
dijelaskan sebelumnya dalam menciptakan etika yang berbisnis harus dengan persaingan
yang sehat. Seharusnya dalam berbisnis sebaiknya jangan saling menjatuhkan namun
bersainglah secara sehat, karena dengan saling menjatuhkan malah akan membuat image juga
buruk dan konsumen pun tidak akan berminat atau percaya memilih produk tersebut.
 Kasus II Produk HIT
Saya ambil contoh dari iklan produk HIT. Produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk
yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita. Tetapi, ternyata murahnya harga
tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HIT. Telah ditemukan zat kimia
berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan kesehatan
konsumennya, yaitu Propoxur dan Diklorvos. 2 zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara
lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap
sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan
berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Departemen
Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan Diklorvos untuk pestisida dalam
rumah tangga sejak awal 2004 (sumber : Republika Online). Hal itu membuat kita dapat
melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha melindungi
masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih dapat menciptakan produk baru yang
berbahaya bagi konsumen tanpa inspeksi pemerintah. Jenis Pelanggarannya adalah
pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan yaitu prinsip kejujuran dimana perusahaan
tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada pada produk

4. mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak member tahu
penggunaan dari produk tersebut yaitu setelah suatu ruangan di semprot oleh produk itu
semestinya di tunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki / digunakan
ruangan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan PT. Megasari Makmur mengakibatkan dari 2
zat kimia Propoxur dan Diklorvos yang berbahaya bagi manusia mengakibatkan keracunan
terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker
hati dan kanker lambung. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak
bersungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen karena
masih banyak produsen menciptakan produk baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa
inspeksi pemerintah. Jika dilihat menurut UUD, PT. Megasari Makmur sudah melanggar
beberapa pasal, yaitu:
1. Pasal 4, Hak Konsumen
Ayat 1: “ hak atas kenyamanan, jeamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang /
jasa“Ayat 3 : “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang / jasa “PT. Megasari Makmur tidak pernah member peringatan kepada konsumen
tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibat nya kesehatan konsumen
dibahayakan dengan alas an mengurangi biaya produksi HIT.
2. Pasal 7, Kewajiban Pelaku Usaha
Ayat 2 : “ memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang / jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan “ PT
Megasari Makmur tidak pernah menberi indikasi penggunaan pada produk mereka, dimana
seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pertisida, harus dibiarkan selama
setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi.
3. Pasal 8
Ayat 1 : “pelaku usaha dilarang memproduksi/memperdagangkan barang/jasa yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan“ PT. Megasari Makmur tetap meluncurkan produk mereka
walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standard an ketentuan yang berlaku bagi
barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak
terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, tetapi mereka tetap menjual walaupun sudah ada
korban dari produknya.
4. Pasal 19
Ayat 1 : "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang / jasa yang dihasilkan
atau di perdagangkan“Ayat 2 : “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

5. perundang-undangan yang berlaku“Ayat 3 : “pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam
tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi“
Menurut pasal tersebut PT. Megasari Makmur harusmembarikan ganti rugi kepada
konsumen karena telah merugikan para konsumen. Kesimpulan Pelanggaran etika bisnis itu
dapat melemahkan daya saing hasil industry di pasar internasional. Ini bias terjadi sikap para
pengusaha kita. Lebih extreme bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis
yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kencendrungan makin banyaknya
pelanggaran etika bisnis membuat ke prihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis
dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan
ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika
bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan Negara. Seperti pada kasus PT
Megarsari Makmur (produk HIT) masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan
dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk
tersebut.
D. ETIKA BISNIS SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan Keputusan Etis
LANGKAH-LANGKAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS
 Menentukan fakta-fakta
 Mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari
sudut pandang mereka
 Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia juga disebut dengan “imajinasi
moral”
 Mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat memengaruhi para pemegang
kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif berdasarkan:
 Konsekuensi-konsekuensi
 Kewajiban-kewajiban, hak-hak, prinsip-prinsip
 Dampak bagi integritas dan karakter pribadi
Membuat sebuah keputusan
Memantau hasil
Langkah pertama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara etis
adalah menentukan fakta-fakta dalam situasi tersebut, membedakan fakta-fakta dari opini
belaka, adalah hal yang sangat penting. Perbedaan persepsi dalam bagaimana seseorang

6. mengalami dan memahami situasi dapat menyebabkan banyak perbedaan etis. Sebuah
penilaian etis yang dibuat berdasarkan penentuan yang cermat atas fakta-fakta yang ada
merupakan sebuah penilaian etis yang lebih masuk akal daripada penilaian yang dibuat
tanpa fakta. Seseorang yang bertindak sesuai dengan pertimbangan yang cermat akan
fakta telah bertindak dalam cara yang lebih bertanggung jawab secara etis daripada orang
yang bertindak tanpa pertimbangan yang mendalam.
Langkah kedua dalam pengambilan keputusan yang etis yang bertanggung jawab
mensyaratkan kemampuan untuk mengenali sebuah keputusan atau permasalahn sebagai
sebuah keputusan etis atau permasalahan etis.
Langkah ketiga melibatkan satu dari elemen vitalnya. Kita diminta untuk
mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah
keputusan, orang-orang ini biasa disebut dengan para pemangku kepentingan
(stakeholder).
Langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah membandingkan dan
mempertimbangkan alternatif-alternatif, membuat suatu spreadsheet mental yang
mengevaluasi setiap dampak tiap alternatif yang telah dipikirkan terhadap masing-masing
pemegang kepentingan yang telah identifikasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah
menempatkan diri terhadap posisi orang lain. Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini
adalah pertimbangan cara untuk mengurangi, meminimalisasi atau mengganti
kensekuensi kerugian yang mungkin terjadi atau meningkatkan dan memajukan
konsekuensi-konsekuensi yang mendatangkan manfaat. Selain itu juga perlu
mempertimbangkan kewajiban, hak-hak dan prinsip-prinsip, serta dampak bagi integritas
dan karakter pribadi.
Langkah kelima adalah pengambilan keputusan yang diakhiri dengan evaluasi yang
merupakan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan sebagai sarana untuk
menilai apakah keputusan kita sudah berdampaka baik atau malah tidak sesuai dengan
apa yang kita harapkan.
KETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS TIDAK BERJALAN BAIK :
MENGAPA ORANG “BAIK” MELAKUKAN TINDAKAN “BURUK”?
Seseorang melakukan hal yang tidak etis karena rasa ketidaktahuan, namun terkadang
ketidaktahuan telah ditetapkan dan disengaja. Rintangan kognitif terkadang
mempertimbangkan alternatif-alternatif yang terbatas. Ketika berhadapan dengan sebuah
situasi yang memiliki dua alternatif pemecahan yang jelas, terkadang kita hanya
mempertimbangkan dua jalan keluar yang jelas, melupakan kenyataan kemungkinan

7. adanya alternatif lain. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab mengharuskan
kita untuk mendisiplinkan diri dalam menyelidiki metode tambahan dari pemecahan
masalah.
Pada umumnya, kita juga lebih nyaman dengan aturan keputusan yang disederhanakan.
Sebuah aturan keputusan yang sederhana memberikan ketenangan bagi banyak
pengambil keputusan. Kita terkadang memilih alternatif yang memenuhi kriteria
keputusan yang minimal, dikenal juga dengan istilah “satisficing” (memuaskan). Kita
memilih pilihan yang mencukupi, pilihan yang dapat diterima manusia, walaupun itu
bukan yang terbaik.
Baru sandungan lainnya tidak bersifat kognitif atau intelektual akan tetapi berkaitan
dengan motivasi dan keinginan yang kuat. Terkadang orang-orang juga megambil
keputusa yang belakangan mereka sesali karena mereka kurang memiliki keberanian
untuk melakukan sebaliknya, tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang benar.
Membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secafra etis sepanjang hidup
seseorang mungkin merupakan tantangan paling serius yang dihadapi semua orang. Hal
yang paling mudah adalah bersikap pasif dan hanya menyesuaikan diri dengan ekspektasi
sosial dan budaya, “mengikuti arus”.
E. Etika Bisnis sebagai Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial.
Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk
melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau
tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Seperti yang sudah dikatakan bahwa etika bisnis sangat penting untuk di
aplikasi kan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan memiliki nilai yang tinggi.
Sementara tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada
masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini
meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan, komunitas, masyarakat dan
sebagainya. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika
bisnis.
Pendekatan Dasar Etika Bisnis
Von der Embse dan R.A. Wagley (1988), menyebutkan tiga pendekatan dasar untuk
merumuskan tingkah laku etika bisnis. Berikut ketiga pendekatan tersebut:

8.  Utilitarian Approach
Pendekatan utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada
konsekuensi nya. Karenanya, seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi
manfaat yang besar kepada masyarakat, tidak membahayakan dan dengan biaya
serendah-rendahnya.
 Individual Rights Approach
Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya
memiliki dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan dan tingkah laku tersebut harus
dihindari jika diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain.
 Justice Approach
Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam
memberikan layanan kepada pelanggannya baik secara perseorangan maupun kelompok.
Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Seperti yang sudah disinggung, sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan usahanya harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Adapun
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan seperti:
o Tanggung jawab sosial kepada konsumen
Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah
penyediaan produk atau jasa saja tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain.
Merujuk pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa
yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat.
o Tanggung jawab sosial kepada karyawan
Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya,
memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan
kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan.
o Tanggung jawab sosial kepada kreditor
Misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya namun ia
sedang memiliki masalah keuangan maka perusahaan wajib memberitahukan kepada
kreditor.
o Tanggung jawab kepada pemegang saham
Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham. Sehingga dalam
operasional nya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk
kepentingan pemegang saham.

9. o Tanggung jawab sosial kepada lingkungan
Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah
sembarangan, mencegah polusi disekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan
berbahaya. Jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan.
o Tanggung jawab sosial kepada komunitas
Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social
responsibility atau CSR. Memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan,
kesehatan, infrastuktur atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Manfaat Etika Bisnis & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:
 Menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan tentu saja akan
memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan, seperti:
 Memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan,
Mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal
maupun eksternal perusahaan,
Meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, dan lain sebagainya.
F. ETIKA DAN HUKUM
Salah satu fenomena menarik di tahun 2015 yang baru saja kita tinggalkan adalah menguatnya
perhatian dan tuntutan publik terhadap standar dan penegakan etika pejabat publik. Kesadaran
tentang pentingnya etika dan penegakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
danbernegarasesungguhnya telah ada sejak reformasi bergulir. Hal itu setidaknya dapat dilihat
dari pembentukan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika KehidupanBernegara.
Selainitu, sejak reformasi juga telah banyak dibentuk undang-undang yang mewajibkan adanya
standar etika bagi profesi atau jabatan publik tertentu. Bahkan, dari sisi
institusijugatelahterbentukdanbekerja berbagai lembaga pengawas dan penegak etika, antara lain
Komisi Yudisial, Dewan Etik Hakim Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
danMahkamahKehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 2015 perhatian terhadap etika
semakin kuat karena terjadinya beberapa kasus pelanggaran kepatutan oleh pejabat publik yang
menjadi sorotan masyarakat.
Kasus-kasus itu tidak selalu dilihat dalam perspektif hukum, namun juga disorot sebagai
pelanggaran etika dan kepatutan sehingga dapat saja terjadi suatu tindakan tidak termasuk dalam
kategori tindakan pelanggaran hukum, namun telah melanggar etika. Semakin kuatnya etika
sebagai pedoman sikap dan perilaku juga ditunjukkan oleh dua pejabat publik setingkat direktur
jenderal, yaitu Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan Darat, yang mengundurkan diri sebagai
bentuk pertanggungjawaban etik karena merasa gagal mengemban tugas yang diemban.

10. Namun, masih ada sebagian pejabat dan kalangan yang melakukan upaya pembelaan justru
dengan menggunakan alasan hukum. Doktrin supremasi hukum dijadikan sebagai dasar untuk
menolak tanggung jawab etik yang harus dijalankan. Hukum ditempatkan sebagai satusatunya
institusi sosial yang menentukan ada tidaknya kesalahan serta satu-satunya dasar
pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi.Hal ini seolah menimbulkan pertentangan antara
etika dan hukum. Bahkan, pada saat terdapat putusan yang bertentangan dapat menggerus
legitimasi etik dari ketentuan hukum yang akan semakin memperkecil ketidakpercayaan publik
kepada hukum.
Antara Etika dan Hukum
Etika dan hukum tidak mungkin saling bertentangan. Prinsip ini dapat dilacak secara genealogis
dari sisi filsafat. Keduanya merupakan pedoman perilaku manusia sekaligus instrumen sosial
untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat yang lahir dari pemikiran dasar tentang
manusia dan kemanusiaan. Sebagai pedoman perilaku, etika bersumber dari ajaran-ajaran tentang
kebenarandanstandarperilakumanusia yang benar. Dari sinilah lahir etika yang merupakan
filsafat perilaku manusia.
Sebagai cabang dari filsafat, tentu saja isi dari filsafat perilaku bersifat sangat abstrak dan
subjektif. Untuk menjadikan pedoman perilaku, etika dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol
dalam membentuk kehidupan tertib sosial. Etika diturunkan menjadi norma hukum yang
dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan. Penormaan dan pemositifan dilakukan
dengan tujuan dapat terumuskan kaidah yang penegakannya dapat dilakukan secara objektif
sehingga dapat menjadi ukuran oleh semua orang.
Mengingat hukum diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran
hukum adalah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar
dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang objektif, tidak semua pelanggaran etika adalah
pelanggaran hukum. Etika lebih melihat pada motif, kehati-hatian, dan kepatutan yang sudah
seharusnya menjadi pertimbangan pilihan tindakan, apalagi bagi pejabat publik.
Keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen
kontrol sosial. Bahkan dalam perkembangannya etika semakin dibutuhkan untuk meringankan
kerja hukum, yaitu untuk mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum.
Dari perspektif ini, penegakan etika, khususnya untuk profesi atau jabatan publik, tidak lagi
dapat ditinggalkan sebagai urusan internal profesi atau jabatan publik tertentu. Tanpa adanya
pelembagaan penegakan etika, hubungan dan tindakan profesi dan jabatan yang semakin
kompleks tidak mungkin dapat dikontrol dari sisi etik.

11. Pelembagaan Penegakan Etika
Karena itu, kita membutuhkan peningkatan pelembagaan penegakan etika untuk mendukung
penegakan hukum. Setidaknya ada empat bentuk pelembagaan penegakan etika yang diperlukan.
Pertama, walaupun etika bersifat abstrak dan subjektif dalam bentuk kategori perilaku yang
dianggap benar, namun saat ini diperlukan penormaan etika dalam bentuk kode perilaku yang
memungkinkan menjadi acuan bagi pelaku maupun institusi penegak etika. Tentu saja
penormaan ini berbeda dengan norma hukum yang bersifat formal dan tertutup.
Kode perilaku disusun dalam bentuk prinsip atau nilai yang harus dipedomani disertai dengan
uraian perilaku yang harus dilakukan sebagai wujud dari prinsip atau nilai itu. Pelanggaran
terhadap kode etik dan perilaku tidak ditentukan semata-mata oleh apakah suatu tindakan
memenuhi unsur perilaku yang ditentukan, tetapi oleh penilaian wajar apakah suatu tindakan
sesuai atau merugikan dan bertentangan dengan prinsip atau nilai yang ditentukan.
Kedua, sifat abstrak dan subjektif dari etika dan kode perilaku memberikan peran besar terhadap
siapa pun yang bertugas sebagai anggota lembaga penegak etika. Anggota lembaga penegak
etika berbeda dengan penegak hukum yang spesifik harus memiliki latar belakang pendidikan
hukum. Anggota lembaga penegak etika dapat berasal dari latar belakang pendidikan apa pun,
asal memiliki legitimasi etik yang tinggi. Legitimasi ini tidak hanya dibuktikan dengan putusan
formal tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, tetapi dari keseluruhan
perjalanan hidup yang diakui oleh masyarakat.
Ketiga, agar dapat memilih figur yang benar-benar memiliki legitimasi etik tinggi dan tidak
mudah diintervensi, lembaga penegak etika harus dibentuk sejak awal sebelum suatu dugaan
pelanggaran etika terjadi. Artinya, lembaga ini bersifat tetap. Keanggotaan tidak boleh ditutup
hanya dari internal suatu profesi atau jabatan tertentu karena dapat terpeleset menjadi lembaga
melindungi rekan sejawat. Keanggotaan hanya dari internal juga mengingkari pandangan bahwa
anggota lembaga penegak etika harus memiliki legitimasi etik yang tinggi terlepas dari latar
belakang pendidikan dan profesi.
Keempat, keberadaan lembaga penegak etika hanya akan efektif apabila putusannya dipatuhi.
Karena itu, putusan lembaga penegak etika harus bersifat final dan mengikat. Putusan lembaga
penegak etika bukan merupakan putusan tata usaha negara yang dapat diajukan upaya hukum.
Putusan lembaga penegak etika juga berbeda dengan putusan pengadilan karena hanya dapat
menjatuhkan sanksi maksimal pemberhentian.
engan sendirinya terhadap suatu tindakan yang telah diputus oleh lembaga penegak etika, tetap
dapat diproses secara hukum. Bahkan ketika putusan hukum menyatakan tidak bersalah, tidak
mengganggu putusan lembaga penegak etika karena, sekali lagi, pelanggaran etika tidak sama
dengan pelanggaran hukum.

12. G. Etika sebagai Alasan Praktis
Etika Sebagai Salah Satu Cabang Filsafat Praktis dan Pancasila Sebagai Sistem Etika
PEMBAHASAN
Etika Sebagai Salah Satu Cabang Filsafat Praktis
Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti
watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu
kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan
kesusilaan. Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia
dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkut dengan prinsip-prinsip
dasar pembanaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Berikutnya etika dapat
dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang membahas
tentang moral dan untuk etika khusus adalah etika yang membahas tentang kaitanya
dengan kehidupan pribadi. Etika dapat terbagi menjadi beberapa aspek, tetapi secara garis
besar terbagi menjadi 3 aspek yang dominan dalam mepelajari etika yaitu.
Aspek Normatif
aspek normatif adalah suatu aspek yang mengacu pada norma-norma atau standar moral
yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter
individual, dan struktur professional. Kemudian diharapkan dalam penggunaan aspek ini
dapat merubah perilaku dengan segala unsur-unsurnya tetap berpijak pada norma, baik
norma-norma kehidupan bersama, baik norma-norma agama, dan norma-norma moral
yang diatur dalam standar profesi bagi kaum profesi.
Aspek Konseptual
Aspek konseptual adalah suatu aspek yang diarahkan pada penjernihan konsep-konsep
atau ide-ide dasar, prinsip-prinsip, masalah-masalah dan tipe-tipe pendapat yang
dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Kajian konseptual
ini juga untuk memperjelas dalam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap
menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri.
Aspek Deskriptif
Aspek deskriptif adalah suatu aspek yang berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta
yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta
yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Aspek ini memberikan
informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam
organisasi profesi, sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera
direalisasikan.

13. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan
yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Bagian-bagiannya meliputi:
1. Metafisika yaitu kajian dibalik alam yang nyata
Kosmologia yaitu kajian tentang alam
Logika yaitu pembahasa tentang cara berpikir cepat dan tepat
Etika yaitu pembahasan tentang tingkah laku manusia
Teologi yaitu pembahasan tentang ketuhanan
Antropologi yaitu pembahasan tentang manusia
Dengan demikian, jelaslah bahwa etika termasuk salah satu komponen dalam filsafat.
Banyak ilmu yang pada mulanya merupakan bagian dari filsafat, tetapi karena ilmu
tersebut kian meluas dan berkambang, akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri dan
terlepas dari filsafat. Demikian juga etika, dalam proses perkembangannya sekalipun
masih diakui sebagai bagian dalam pembahasan filsafat, ia merupakan ilmu yang
mempunyai identitas sendiri.
Pancasila dalam Etika Politik
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti
suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang
bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.
Pengertian politik berasal dari kata “Politics”, yang memiliki makna bermacam – macam
kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan
tujuan – tujuan.
Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau
perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik
adalah seperangkat keyakinan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan
diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi.
Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai
pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang
pembahasan moral.hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa
menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan
dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah
kewajiban manusia sebagai manusia, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat,
bangsa maupun negara etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai
manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa
didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya
berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang
ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.

14. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama
dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika
politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan
kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini
menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika
individual perilaku individu dalam bernegara.
Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan
sesuai dengan:
Legitimasi hukum
yaitu prinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin pemerintah dan
pejabat oleh (sebagian besar) publik atas dasar bahwa perolehan para pemimpin ‘dan
pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat
umum dan nilai-nilai politik atau moral.
Legitimasi demokratis
Legitimasi moral
Etika Pancasila
Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Adapun
refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat mengajarkan bagaimana
tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggungjawab.
Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam Pembukan UUD 1945 alinea keempat.
Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa “pokok-pokok
pikiran yang termuat dalam Pembukaan (ada empat, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan
dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) dijabarkan ke dalam pasal-
pasal Batang Tubuh. Dan menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber,
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang
berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-
nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada
dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih dimana sila tersebut
melekat pada setiap insane, maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia.
oleh sebab itu penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di
wilayah nusantara.

15. Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami
Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap
hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segisegi fenomenalnya
saja, tanpa menyentuh inti hakikinya. Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan
pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara
secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas.
Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti gender, budaya, dan daerah.
Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanism, karenanya
Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saka. Sekalipun Pancasila memiliki
sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa.
Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan
disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap
moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan
sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia
sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-
silanya. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang
terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita
memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang
pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila.
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah
Negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai
sebagai berikut:
Dasar-dasar pembentukan Negara, yaitu tujuan Negara, asas politik Negara (Negara
Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan Negara asas kerohanian Negara
(Pancasila).
Ketentuan diadakannya undang-undang dasar, yaitu “….. maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia…”. Hal ini
menunjukkan adanya sumber hukum.
Nilai dasar yang fundamental suatu Negara dalam hukum mempunyai hakikat dan
kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengna jalan hukum apapun
tidak mungkin lagi untuk dirubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-
nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat
Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti
pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Tataran nilai yang terkandung dalam
Pancasila sesuai dengan system nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis nilai-
nilai Pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan jenisnya.

16. Menurut jenjangnya sebagai berikut: a. Nilai Religius, Nilai ini menempati nilai yang
tertinggi dan melekat / dimiliki Tuhan Yang Maha Esa yaitu nilai yang Maha Agung,
Maha Suci, Absolud yang tercermin pada Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang
Maha Esa”. b.Nilai Spiritual, nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai,
kemanusiaan dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu
”Kemanusiaan yang adil dan beradab”. c. Nilai Vitalitas, nilai ini melekat pada semua
makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup
semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam Pancasila yaitu
“Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan / perwakilan”. d. Nilai Moral, nilai ini melekat pada prilaku
hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan
santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan
Beradab”. e. Nilai Materil, nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang
wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan kongkrit. Yang tercermin dalam sila
kelima Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Menurut jenisnya sebagai berikut: a. Nilai Ilahiah, nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha
Esa, yang melekat pada manusia yaitu berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan,
persaudaraan, persahabatan. b. Nilai Etis, nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia,
yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong,
kesopanan, keramahan. c. Nilai Estetis, nilai yang melekat pada semua makhluk duniawi,
yaitu berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan. d. Nilai Intelek, nilai
yang melekat pada makhluk manusia, berwujud ilmiah, rasional, logis, analisis,
akaliah. Selanjutnya secara konsepsional nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. e. Nilai dasar, merupakan prinsip
yang bersifat sangat Abstrak, umum-universal dan tidak terikat oleh ruang dan
waktu. Dengan kandungan kebenaran bagaikan Aksioma, berkenaan dengan
eksistensi, sesuai cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya yang pada dasarnya
tidak berubah sepanjang zaman.
Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu:
Sila pertama:
Menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagaikebebasannya dalam
menganut agama dan kepercayaannya masing- masing, serta menjadikan ajaran-
ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya.
Sila kedua:
Menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (personal) “utuh sebagai
manusia”, manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola

17. hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara
bermartabat.
Sila ketiga:
Bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi- segmentasi atau
primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”-“bersatu
dalam perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”.
Sila keempat:
Kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar
musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata
berbagai aspek kehidupan.
Sila kelima:
Membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup
kesamaan derajat (equality) dan pemerataan (equity) bagi setiap orang atau setiap warga
negara.
Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integrative menjadikan
dirinya sebagai sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus
evaluatif bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara.
Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan
mendasari dan mengarahkan sila-sila lain
H. Etika sebagai tolok ukur Perilaku
Etika memiliki pengertian dan makna yang diungkapkan dalam bberapa literature. Etika
berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani Kuno, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak,
watak, perasaan, sikap, atau cara berfikir. Etika adalah ilmu yang membahas tentang
moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas (Bertens, 2002). Etika
dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang
membahas sistem nilai (moral) yang berlaku atau didefinisikan sebagai pengkajian secara
mendalam tentang sistem nilai yang ada (Wilujeng, 2007).
Pendekaan ilmiah tentang tingkat laku moral dibagi tiga menurut Bertens (2002) yaitu:
Etika deskrptif melukiskan tentang tingkah laku moral dalm arti luas misalnya adat
kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif memberikan makna berperilaku
kepada individu karena pendekatan ini mempelajari moralitas individu-individu dalam

18. kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu, dalam suatu periode
sejarah dan sebagainya.
Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang dimana berlangsung
diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Etika normatif
memberikan makna berperilaku kepada individu dengan memberikan penilaian kepada
individu yang diperoleh dari ahli. Ahli tidak haruspihak yang mendalami atau bahkan
bergelar akademis tinggi tapi pihak yang memahami etika normative yang berlaku.
Metaetika yang merujuk logika khusus dari ucapan-ucapan dibidang moralitas. Metaetika
memberikan makna pad ataraf lebih tinggi dibandingkan perilaku etis tapi memberikan
makna pada pengucapan dan penggunaan bahasa.