Makalah ini membahas kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) dimana delapan orang terdakwa dituduh melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp22,7 triliun. Kasus ini bermula dari menukar saham PT Asabri dengan saham milik terdakwa lainnya untuk menutupi kerugian investasi.

1. MAKALAH
KASUS KORUPSI DI PT ASABRI
“Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis”
Dosen Pengampu Desiana., SE.,M.Akun
Oleh :
Intan Nur Fitri : 213403004
Dina Agustina Karsidi : 213403021
Dela Sintia Nur Islami : 213403091
Rizal Nugraha : 213403182
Reza Nugraha : 213403184
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SILIWANGI
KOTA TASIKMALAYA
2022

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul
Kasus Korupsi di PT Asabri. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini
adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah “Hukum Bisnis”. Selain itu, makalah
ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang “Perlawanan Melawan
Hukum” bagi para pembaca dan juga bagi penulis.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desiana., SE.,M.Akun selaku
dosen mata kuliah Hukum Bisnis yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat
menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami
tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah
ini.
Kami menyadari, makalah yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi
kesempurnaan makalah ini.
Tasikmalaya, 19 Februari 2022
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 4
1.4 Manfaat 4
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian PT ASABRI 5
2.2 Kedudukan PT ASABRI 6
2.3 Filosofi PT ASABRI (Persero) 6
2.4 Kasus PT ASABRI 6
2.5 Akibat Hukum Untuk Perusahaan 13
2.6 Dampak Kasus Korupsi PT ASABRI 14
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan 16
3.2 Saran 16
DAFTAR PUSTAKA 17

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan salah satu bukti nyata yang dapat dilihat oleh
para pelaku bisnis untuk melihat perkembangan perusahaannya, dan laporan
keuangan juga diharapkan mampu memberikan gambaran finansial perusahaan
secara jelas dengan kualitas yang sesuai sebagaimana mestinya. Laporan
keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi di perusahaan.
Transaksi keuangan adalah segala macam kegiatan yang dapat mempengaruhi
kondisi keuangan perusahaan, seperti penjualan dan pembelian.
PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau
PT. ASABRI (Persero) diduga adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh PT.
ASABRI sehingga untuk menutupi tindakan korupsi tersebut ASABRI melakukan
pemanipulasi laporan keuangan, yang mana itu menunjukkan bahwa laporan
keuangan PT. ASABRI tidak dapat dipercaya dengan kata lain tidak berkualitas.
Perusahaan ini sempat melakukan restatement atau penyajian ulang laporan
keuangan tahun 2016.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menggelar sidang
perdana kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi
pada PT Asabri (Persero) pada Senin, 16 Agustus 2021. Sidang tersebut
beragendakan pembacaan dakwaan untuk delapan orang terdakwa. Dua di antara
delapan terdakwa tersebut merupakan purnawirawan jenderal TNI yang pernah
menjabat sebagai direktur utama PT Asabri (Persero). Kedelapan terdakwa
tersebut adalah:
1. Mayjen (Purn) Adam Rahmat Damiri (Direktur Utama PT Asabri (Persero)
2011-2016);
2. Letjen (Purn) Sonny Widjaja (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2016-2020);

5. 3. Bachtiar Effendi (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2008-2014);
4. Hari Setianto (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2015-2019);
5. Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan);
6. Jimmy Sutopo (Direktur Utama PT Jakarta Emitmen Investor Relation);
7. Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International TBK); dan
8. Heru Hidayat (Komisaris PT Trada Alam Mineral).
Dakwaan terhadap para terdakwa tersebut dibuat secara terpisah. Selain para
terdakwa yang telah disebutkan diatas, terdapat satu orang lagi yaitu Ilham
Wardhana Bilang Siregar selaku Kepala Divisi Investasi periode 2012-2016 yang
dijadikan tersangka. Namun, yang bersangkutan telah meninggal dunia terlebih
dahulu sebelumdisidangkan. Dalam pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa pada
Kejaksaan Agung mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan atau turut
serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi. Jaksa mengungkapkan aliran dana yang diterima
para terdakwa dari kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) ini telah merugikan
negara sebesar Rp 22,7 Triliun. Dalam persidangan kasus ini dipimpin oleh Ketua
Majelis Hakim IG Purwanto, dengan didampingi dua orang hakim karir tipikor
selaku anggota yaitu Saefudin Zuhri dan Rosmina, serta dua orang hakim ad hoc
tipikor selaku anggota yaitu Ali Muhtarom dan Mulyono Dwi Purwanto. Kasus ini
bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta
Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan
konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham
dalam portofolio PT Asabri (Persero) pada rentang tahun 2012-2019. Mereka
menukar saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) dengan saham-saham milik
Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah
dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja
portofolio PT Asabri (Persero) terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham
tersebut menjadi milik PT Asabri (Persero) kemudian saham tersebut
ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan

6. kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri (Persero), sehingga saham
tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi tersebut hanya
transaksi semu untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman serta merugikan
investasi PT Asabri (Persero).
Hal tersebut dikarenakan PT Asabri (Persero) menjual saham-saham dalam
portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham tersebut. Untuk
menghindari kerugian PT Asabri (Persero) menjual kembali saham tersebut
dengan Nomine Heru, Benny, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh PT Asabri
(Persero) oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Benny. Atas
perbuatannya para terdakwa diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55
ayat (1) Ke-1 KUHP.Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung RI dalam menangani kasus dugaan
korupsi PT Asabri (Persero). Menurutnya Kinerja Kejaksaan Agung patut
diacungi jempol karena berhasil dengan cepat dan efektif mengungkap serta
membawa ke pengadilan orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi
tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1. Seberapa besar pegaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas
laporan keuangan.
2. Terus bermunculan kasus yang menimpa BUMN.
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi
terhadap laporan keuangan.
2. Untuk mengingatkan bahwa pengelolaan BUMN masih sangat perlu
diperbaiki lagi, dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk

7. dapat memperbaiki tata kelola BUMN agar kedepannya BUMN dapat
memberikan kontribusi bagi negara dan rakyat dengan baik.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit
TNI.
1.4 Manfaat
● untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh kompetensi sumber daya
manusia dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan
keuangan yang digambarkan dalam perumusan masalah mengenai
pengaruh pemanfaatan kompetensi sumber daya manusia dan sistem
informasi akuntansi, guna memecahkan masalah laporan keuangan yang
tidak berkualitas.
● Agar dapat menjadi sumbangan pikiran bagi masyarakat, para praktisi
hukum maupun penyelenggara negara ke depan khususnya di bidang
militer dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk
digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta penegakan
hukum terhadap pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh Prajurit TNI, agar terciptanya sikap dan prilaku Prajurit
TNI yang berdisiplin tinggi yang sesuai nilai-nilai positif hukum, norma
Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta budaya hukum dapat
lebih dihayati dalam kehidupan keprajuritan dan kehidupan
bermasyarakat.

8. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian ASABRI
PT ASABRI (Persero) adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan
selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI. Dalam upaya meningkatkan
operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1991 bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum
(Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan bentuk badan usaha
dari Perum menjadi Persero telah disertai perubahan pada Anggaran Dasar
melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30
Desember Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendiri 1992 tentang
Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaa an dan Anggaran Dasar Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun
2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nelfi Mutiara
Simanjuntak, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H.
Dalam rangka menindak lanjuti perkembangan peraturan perundang-
undangan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang mengamanatkan
PT ASABRI (Persero) sebagai pengelola program dengan 18 (delapan belas)
manfaat, yang semula hanya terdiri dari 9 (sembilan) manfaat sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 dan 2 (dua) manfaat yang merupakan tugas
tambahan, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI,
Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri.

9. 2.2 Kedudukan Asabri
PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
berbentuk Perseroan Terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan
Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan)
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
2.3 Filosofi PT ASABRI (Persero)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, menurut jenis usahanya PT ASABRI (Persero) merupakan asuransi
jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT ASABRI (Perser
(Persero) bersifa bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa PT ASABRI
(Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat bersifat sosial yang
diselenggarakan diselenggarakan secara wajib berdasarkan berdasarkan undang-
undang undang-undang dan memberikan proteksi (perlindungan) finansial untuk
kepentingan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Polri dan ASN Kemhan/Po ASN
Kemhan/Polri. Penyelenggaraan kegiatan araan kegiatan asurans asuransi PT
ASABRI (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu
kegotongroyongan, di mana “yang muda membantu yang tua, yang
berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah dan yang berisiko
rendah membantu rendah dan yang berisiko rendah membantu yang beris yang
berisiko tinggi”.
2.4 Kasus PT ASABRI
PT Asuransi Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ASABRI) menjadi terkenal belakangan ini setelah Menteri Koordinator Bidang

10. Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi
yang merugikan negara lebih dari Rp10 triliun.
Berdasarkan situs resmi ASABRI, laporan keuangan tahunan yang terakhir
diunggah adalah laporan keuangan 2017. Sementara, laporan 2018 dan 2019
belum disajikan publik.
Dalam laporan tersebut pada 2017, perusahaan masih mencetak laba bersih
sebesar sRp943,81 miliar. Pendapatan terbesar berasal dari hasil investasi sebesar
Rp3,08 triliun. Adapun pendapatan premi sebesar Rp1,39 triliun.
Sementara itu, rasio solvabilitasnya (RBC/ Risk Base Capital ) kala itu hanya
62,35 persen atau belum mencapai ketentuan menteri keuangan sebesar 120
persen. Sebagai catatan, RBC menggambarkan kemampuan perusahaan
membayar klaim dan utang jangka panjang.
Perusahaan juga menanggung utang sebesar Rp43,6 triliun atau meningkat
hampir 20 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp36,34 triliun.
Dalam laporan yang sama, perusahaan merevisi laba 2016 dari Rp537,63
miliar menjadi Rp116,46 miliar. Revisi dilakukan akibat penyesuaian
(konsolidasi) nilai reksa dana terproteksi di mana perseroan mempunyai
pengendalian secara langsung terhadap reksa dana tersebut.
Perbaikan itu dilakukan dengan metode perhitungan cadangan teknis asuransi
dengan memasukkan asumsi-asumsi dan komponen-komponen baru dalam
perhitungan cadangan teknis asuransi.
Selain terhadap laba, dampak penyajian kembali itu juga mengubah aset dari
Rp36,59 triliun menjadi Rp36,51 triliun, liabilitas dari Rp34,99 triliun menjadi
Rp36,34 triliun, ekuitas dari Rp1,6 triliun menjadi Rp169,89 miliar. Akibatnya,
rasio solvabili juga turun dari sebelumnya 110,26 persen menjadi 54,73 persen.
Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Cris Kuntadi menilai restatement
umumnya terjadi karena adanya kesalahan material/signifikan dalam penyajian
laporan keuangan setelah selesai audit (sesudah pelaporan).

11. Kesalahan bisa karena disengaja atau tak disengaja. Kesalahan dengan
kesengajaan umumnya akan diminta dilakukan restatement setelah ada pihak lain
yang mengetahuinya. Sedangkan kesalahan tak disengaja terjadi karena kelalaian
penyusunan laporan keuangan dan/atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP).
Menurutnya, penyajian ulang laporan keuangan adalah wajar, meskipun hal
tersebut sangat jarang terjadi. Untuk kasus ASABRI ia menilai kesalahan itu
ditemukan setelah keluarnya hasil audit laporan keuangan.
Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul
Qosasi menilai, kesalahan yang terjadi di BUMN perlu dilakukan rest atement
karena adanya kesalahan pengakuan pendapatan dan kebijakan amortisasi biaya.
Kementerian keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK)
memastikan memberikan sanksi tegas kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik
atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dan PT
ASABRI.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, baik
ASABRI maupun Jiwasraya biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Dalam
melakukan pekerjaannya, KAP juga diawasi oleh P2PK yang melakukan fungsi
pengawasan regulasi dan pembinaan.
Jadi dalam satu audit ditemukan ada ketidakwajaran, baik terkait kode etik
maupun tidak dipenuhinya standar pelaksanaan audit, maka sesuai ketentuannya
itu akan diberikan sanksi. Sanksi yang akan yang akan diberikan, lanjutnya,
disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan.
Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba ASABRI tercatat
mencapai Rp245 miliar dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan.
Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba ASABRI tercatat
menjadi Rp347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba ASABRI

12. tercatat sebesar Rp116 miliar dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
Sedangkan, pada tahun 2017 laba ASABRI kemudian tercatat melonjak
menjadi Rp943 miliar, naik tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini
audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di periode ini PwC yang bertindak
sebagai auditornya.
Berdasarkan laporan keuangan audit perseroan pada tahun 2010 hingga 2017
(rentang waktu 8 tahun), tercatat asuransi sosial tersebut pernah melakukan
restatement sebanyak empat kali.
Pada 2019, kinerja perusahaan tempat ASABRI menempatkan investasinya
melemah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai saham belasan
perusahaan milik ASABRI merosot.
Pada pembukaan 2019 nilai saham yang dimiliki ASABRI tercatat sebesar
Rp10,2 triliun dan ditutup pada tahun yang sama sebesar Rp2,1 triliun. Artinya,
dalam setahun nilainya anjlok Rp7,46 triliun atau 73,1 persen.
Achsanul Qosasi tak ragu mengatakan kasus ASABRI ini memang mirip
Jiwasraya. Keduanya sama-sama pernah menaruh investasi pada saham yang
harganya telah jatuh sehingga menyebabkan perusahaan merugi.
ASABRI juga pernah diperingatkan BPK RI pada 2016 agar membenahi
portofolio saham tujuan investasi mereka supaya terhindar dari risiko kerugian.
Sama seperti Jiwasraya, ASABRI juga tak menjalankan sepenuhnya rekomendasi
BPK tersebut hingga saat ini.
Untungnya, ASABRI disebut lebih mujur daripada Jiwasraya. Sebab,
perusahaan asuransi untuk ASN TNI-Polri itu masih memiliki likuiditas dari iuran
wajib tertanggung yang besarannya sampai Rp1 triliun per tahun.
Jauh sebelum BPK RI mencium potensi masalah dalam ASABRI, perusahaan
ini nyatanya sempat tersandung kasus korupsi yang mencuat pada 2006.

13. Kala itu, Direktur Utama ASABRI, Mayjen (Purn) Subardja Midjaja Bersama
pengusaha Henry Leo disebut menyelewengkan dana asuransi dan perumahan
prajurit untuk bisnis batu bara sampai proyek property. Kerugian negara waktu
itu ditaksir mencapai Rp410 miliar.
Sebuah perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan tentu diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengawasan itu, OJK selalu memantau
lewat laporan periodik maupunpengawasan langsung untuk mengecek keuangan
dan penempatan dana perusahaan alias investasi. Namun, untuk kasus Asabri ini,
OJK mengaku tak tahu-menahu bahkan enggan berkomentar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso hanya bisa berkata
lembaganya tak pernah mengawasi ASABRI. Wimboh berkata PP No. 102 Tahun
2015 tak mengizinkan lembaganya menjadi pengawas eksternal ASABRI.
Sebaliknya, Pasal 52 PP No. 102 Tahun 2015 hanya mengizinkan inspektorat
di lembaga yang menjadi nasabah ASABRI seperti Kementerian Pertahanan,
Polri, dan TNI. Lembaga lain juga ada, tapi sebatas Inspektorat Jenderal
Kemenkeu dan BPK RI.
Pengajar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Hotbonar
Sinaga mengatakan salah investasi ASABRI terkait dengan kebijakan pemerintah
memberi keistimewaan pada perusahaan itu.
Hotbonar berkata pemerintah memang memiliki hak sebagai pemberi
kerja untuk menentukan pengawasannya, tetapi salah investasi yang berujung
kerugian ini membuktikan hal itu keliru.
Ia mengatakan ada peran inspektorat di sejumlah lembaga memiliki
keterbatasan karena mereka hanya mampu menyelidiki perkara pengelolaan
organisasi secara umum. Sebaliknya, ASABRI bagaimana pun statusnya menurut
PP bergerak di sektor jasa keuangan yang membutuhkan keahlian pengawasan
OJK.

14. Akan tetapi, Hotbonar enggan berprasangka buruk bila absennya pengawasan
OJK dibuat sengaja untuk menutupi masalah yang mungkin terjadi di perusahaan
ini, bahkan sudah terjerat kasus pada 2006 dan masuk pemeriksaan BPK 2014-
2015.
Hotbonar mengatakan hilangnya pengawasan OJK ini adalah bukti
keteledoran pemerintah yang berujung pada salah investasi perusahaan itu.
Sementara itu, manajemen ASABRI dalam keterangan tertulis, Senin
(13/1/2020), mengklaim bahwa perusahaan saat ini masih bisa membayar klaim
dengan normal. Mereka juga mengklaim telah melakukan mitigasi atas kegagalan
investasi itu dan memastikan dampak penurunan nilai saham investasi mereka
hanya sementara.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi
di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Hal
ini dilakukan setelah BPK menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar
Rp16,7 triliun.
Perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi
ASABRI pada dua instrumen investasi yakni saham dan reksadana.
Di mana kerugian investasi reksadana sekitar Rp6,7 triliun, sedangkan saham
Rp9,7 triliun. Diperkirakan potensi kerugian berpeluang bertambah berdasarkan
perkembangan audit.
Atas potensi kerugian tersebut, BPK tengah melakukan audit investigasi yang
akan dilakukan selama dua bulan. Anggota II BPK Pius Lustrilanang
menjelaskan, tujuan audit ini untuk menghitung berapa jumlah kerugian negara
akibat kesalahan pengelolaan dana di ASABRI.
Sebelumnya, BPK telah mengaudit ASABRI pada 2016. Dari audit tersebut,
ditemukan ASABRI tidak melakukan pengelolaan investasi secara efektif dan
efisien pada penempatan instrument saham dan reksa dana sehingga meminta

15. perusahaan memperhatikan atau mengganti ke instrumen investasi yang
lebih baik dan likuid.
Polri mengatakan, masih menunggu hasil audit BPK untuk menentukan
lembaga mana yang akan melakukan penyelidikan kasus ASABRI. Meski
demikian, pihaknya siap jika sewaktu-waktu ditunjuk untuk mengungkap kasus
ini.
Meski ada potensi kerugian, tapi Direktur Utama ASABRI Sonny Widjaja
membantah adanya praktik korupsi di ASABRI dan menegaskan sampai dengan
saat ini, dana prajurit TNI maupun anggota Polri masih dikelola baik dan tidak
hilang.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengemukakan, terdapat indikasi
kecurangan dalam pengelolaan PT ASABRI (Persero).
Ketua BPK Agus Firman Sampurna mengatakan, saat ini pihaknya tengah
melakukan proses investigasi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi
social pembayaran pensiun khusus TNI dan Polri tersebut.
Namun demikian, dirinya belum bisa mengungkapkan lebih rinci mengenai
indikasi fraud tersebut.
Sebab, di dalam kode etik anggota BPK selama proses investigasi
berlangsung, anggota BPK tidak bisa memberikan keterangan detail kepada
publik.
Di dalam proses investigasi tersebut, beberapa kementerian atau lembaga
terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK),
Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),
juga turut diperiksa.
Nantinya, hasil dari proses pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada
Kejaksaan Agung.

16. Setelah itu akan ditentukan apakah akan dilakukan tindakan hukum dalam
proses penyelesaian kasus fraud yang terjadi di ASABRI.
Pihaknya pun mengaku belum bisa melakukan penghitungan kerugian negara
terkait kasus ASABRI.
Sebab, BPK baru bisa melakukan penghitungan kerugian setelah proses
pemeriksaan di Kejaksaan Agung rampung dan diminta untuk melakukan
penghitungan oleh apparat penegak hukum.
2.5 Akibat Hukum Untuk Perusahaan
PT Asabri (Persero) adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi
Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI. Belakangan ini PT
Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp
23,7 triliun. Kejaksaan Agung tengah memasuki tahap penelusuran aset yang
dimiliki para tersangka korupsi. Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman
Purnomosidi membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan
saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan
harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja
portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Diketahui jika seluruh kegiatan
investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun
seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman.
Dalam kasus tersebut, apabila disangkut pautkan dengan materi, para
tersangka telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit) dalam menjalankan tugasnya sebagai
pemimpin. Material benefit merupakan penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena
melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Hal yang dilakukan Heru, Benny

17. dan Lukman merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material.
Tersangka Heru, Benny dan Lukman juga telah melanggar prinsip anti korupsi
yaitu transparasi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua
proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan
dapat diketahui oleh publik. Namun pada kasus ini, tersangka menjalankan
rencana alias skenario secara diam-diam dengan menukar dan membeli saham
Asabri dengan saham pribadinya, hal ini menjelaskan jika tersangka sudah
melanggar prinsip anti korupsi.
Selain transparan, prinsip lain yang dilanggar oleh para tersangka adalah
prinsip fairness. Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi
(ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun
ketidakwajaran lainnya. Namun dalam kasus tersebut telah terjadi manipulasi
material yang membuat kerugian uang negara sebanyak Rp 23,7 triliun. Hal ini
jelas membuktikan jika para tersangka telah melakukan manipulasi dan juga
melanggar prinsip anti korupsi.
Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer yakni
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta
subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2.6 Dampak Kasus Korupsi PT Asabri

18. Dari kasus dugaan korupsi di PT ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia) dapat disimpulkan dampak dari kasus ini adalah
sebagai berikut:
1. Merugikan negara dan nasabah karena dananya dipakai untuk kepentingan
perusahaan.
2. Jika masalah ASABRI tidak kunjung diselesaikan bisa berdampak
sistemik ke sejumlah ke sejumlah perusahaan asuransi lainnya.
Dampaknya yang pertama terkena ke industri asuransi, lalu jasa keuangan
secara menyeluruh, dan nantinya ekonomi nasional akan ikut terdampak.
3. Persoalan kesulitan keuangan yang kini tengah dialami perusahaan
asuransi milik negara yakni PT ASABRI (Persero) disebut berbagai pihak
dapat menurunkan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri
perasuransian apalagi kepada pemerintah. Masyarakat semakin was-was
saat akan ikut asuransi.

19. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
PT ASABRI adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai
Hari Jadi ASABRI.
PT ASABRI menjadi terkenal belakangan ini setelah Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya praktik
korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp10 triliun. Berdasarkan situs resmi
ASABRI, laporan keuangan tahunan yang terakhir diunggah adalah laporan
keuangan 2017. Sementara, laporan 2018 dan 2019 belum disajikan publik.
Dalam laporan tersebut pada 2017, perusahaan masih mencetak laba bersih
sebesar sRp943,81 miliar. Pendapatan terbesar berasal dari hasil investasi sebesar
Rp3,08 triliun. Adapun pendapatan premi sebesar Rp1,39 triliun.Sementara itu,
rasio solvabilitasnya kala itu hanya 62,35 persen atau belum mencapai ketentuan
menteri keuangan sebesar 120 persen. Sebagai catatan, RBC menggambarkan
kemampuan perusahaan membayar klaim dan utang jangka panjang. Perusahaan
juga menanggung utang sebesar Rp43,6 triliun atau meningkat hampir 20 persen
dari tahun sebelumnya sebesar Rp36,34 triliun. Dalam laporan yang sama,
perusahaan merevisi laba 2016 dari Rp537,63 miliar menjadi Rp116,46 miliar.
PT Asabri merupakan sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi
Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI. Belakangan ini PT
Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp
23,7 triliun. Dari kasus dugaan korupsi di PT ASABRI dapat disimpulkan dampak
dari kasus ini adalah negara dan nasabah karena dananya dipakai untuk
kepentingan perusahaan.

20. 3.2 Saran
Demikian makalh yang penulis buat semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi pembaca, lebih khusus bagi teman – teman mahasiswa dalam mempelajari
mata kuliah hukum bisnis tentang korupsi.
Adapun mengingat keterbatasan dalam penyusunan makalah ini, jika ada
kekeliruan atau kesalahan penyusunan, maka sebagai penulis mohon kritik dan
saran dari teman - teman pembaca.

21. DAFTAR PUSTAKA