1. Dokumen tersebut membahas tentang forum anti korupsi di kampus yang membahas masalah korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemerintah, serta kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.

1. 1
INDONESIA ANTI CORRUPTION FORUM GOES TO CAMPUS
KAMPUS BINA NUSANTARA JAKARTA, 18 JULI 2014

2. 1. Korupsi menjadi masalah bangsa dan telah
sampai pada titik nadir yang mengkhawatirkan.
2. Upaya pemberantasan korupsi oleh APH, masih
terfokus pada penghukuman terhadap orang
perorangan.
3. Sedikitnya perhatian APH terhadap kejahatan
korporasi, yang tidak sebanding dengan akibat
yang ditimbulkannya.
4. Cost of crime akibat kejahatan korporasi sekitar
US$ 200 milyar setahun atau 20 kali kerugian
yang diakibatkan kejahatan konvensional.
5. Berbagai bentuk kejahatan korporasi dapat
mengakibatkan terkurasnya sumber daya alam,
sosial, dan modal kelembagaan serta
menggerogoti kepercayaan terhadap institusi
publik.
Dr. Asep N. Mulyana - 2

3. S E N I N
2 DESEMBER 2013
 Perilaku korupsi di tingkat elite,
sudah sangat parah dan
mengkhawatirkan.
 Transformasi korupsi dari white
collar crime, menjadi kejahatan
politik dan birokrasi
 Terjadi regenerasi koruptor,
banyaknya kalangan muda yang
terlibat korupsi
 Sekitar Rp 153,1 triliun biaya
perkara TPK harus ditanggung
masyarakat.
PERBANDINGAN KERUGIAN NEGARA DAN YANG
DAPAT DISELEMATKAN TAHUN 2001-2012
Rimawan Pradiptyo (Pengamat Ekonomi UGM)
Hasil Penelitian P2EB FEB UGM
Dr. Asep N. Mulyana - 3

4. Sumber: Bagian Sunproglap dan Panil pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung
Dr. Asep N. Mulyana - 4

5. 1. Berdasarkan perkara TPK
yang ditangani Kejaksaan
(2009-2013):
 8.628 perkara/5 tahun
 1.726 perkara/tahun
 5 perkara/hari
2. Berdasarkan perkara TPK
yang ditangani Kejaksaan,
KPK, Polri (2010-2013):
 7.651 perkara/4 tahun
 Rata-rata: `
1.913 perkara TPK/tahun
5,2 perkara/hari
Dr. Asep N. Mulyana - 5

6. 34 Provinsi:
 sekitar 7 hari, virus korupsi telah
tersebar di seluruh proprinsi
403 kabupaten + 98 kota:
 Sekitar 100 hari (+ 3 bulan), virus
korupsi telah tersebar di seluruh
kabupaten/kota
Dr. Asep N. Mulyana - 6

7. ACEH
15 SUMUT
31
SUMBAR
16 RIAU
26
JAMBI
7 SUMSEL
12
BENGKULU
B. BELITUNG
14 LAMPUNG
19
DKI
18
JABAR
17
KEJAGUNG
39
JATENG
KALTIM
13
33
DIY
9
JATIM
53
BALI
13 NTB
14
NTT
48
KALBAR
16KALTENG
22 KALSEL
12
SULUT
14
SULTENG
29
SULTRA
11
SULSEL
27
MALUKU
20 PAPUA
9
BANTEN
13
16
GORONTALO
7 MALUKU UTARA
7
KEPULAUAN RIAU
25
Dr. Asep N. Mulyana - 7

8. 1. Subyek hukum dalam KUHP masih tertuju pada orang
perorangan;
2. Terdapat sebagian pandangan yang menganggap
bahwa kesalahan berupa kesengajaan (dolus) dan
kealpaan (culpa) merupakan kesalahan individual
(individual guilty) dan sikap bathin manusia;
3. Beragamnya perundang-undangan yang
mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum (sekitar
71 undang-undang);
4. Tidak adanya kesatuan ide/gagasan dalam
penempatan subyek hukum korporasi berikut
pertanggungjawaban pidananya:
 Definisi dan ruang lingkup korporasi;
 Jenis sanksi, baik berupa pidana maupun tindakan;
 Prosedur penyidikan dan proses peradilan
Dr. Asep N. Mulyana - 8

9. 1. Korporasi sebagai pembuat/
pelaku kejahatan (corporate
criminal/corporatie’s
misdaad)
2. Korporasi yang memperoleh
keuntungan dari kejahatan
(crime for corporations).
3. Kejahatan terhadap
Korporasi (Crime againts
Corporation)
Dr. Asep N. Mulyana - 9

10. 1. Subyek hukum: orang perseorangan dan korporasi
(Pasal 1);
2. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari TPK
(Pasal 2 dan 3);
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya (Pasal 20 ayat 1) ;
4. Kejahatan oleh orang-orang berdasarkan hubungan
kerja/hubungan lain bertindak dalam lingkungan
korporasi (Pasal 20 ayat 2);
5. Tuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh
pengurus (Pasal 20 ayat 3);
6. Pidana pokok terhadap korporasi berupa denda,
maksmimum pidana ditambah 1/3 (Pasal 20 ayat 7)
Dr. Asep N. Mulyana - 10

11. 1. Kriteria korporasi yang dapat dijadikan tersangka dalam TPK (Psl 1
ayat 1 & Psl 20 ayat 2 UU PTPK):
 Dilakukan dalam hubungan kerja;
 Bertindak dalam lingkungan korporasi.
2. Penetapan korporasi sebagai tersangka, tidak meniadakan
pertanggungjawaban pidana pengurusnya;
3. Pemberkasan antara subyek hukum orang dan korporasi dilakukan
Dr. Asep N. Mulyana - 11
secara terpisah (splitsing);
4. BAP Tersangka Korporasi sedapat mungkin diterangkan oleh
pengurus yang memperoleh kuasa sesuai AD/ART;
5. Keharusan menyita AD/ART korporasi;
6. Keberadaan BAP Tersangka Korporasi tidak mutlak:
 Kemungkinan pengurus diwakili oleh orang lain/adanya
pergantian pengurus/penolakan pengurus memberikan
keterangan dalam BAP;
 Belum dikenalnya alat bukti keterangan tersangka/terdakwa
korporasi (Psl 184 ayat 1 KUHAP)
SURAT JAKSA AGUNG
NO. B-036/A/Ft.1/06/ 2009
Tanggal 29 Juni 2009

12. 1. Pada prinsipnya tuntutan hukuman tambahan berupa uang
pengganti terhadap korporasi tidak dapat diganti dengan
pidana penjara (Psl 18 ayat 3 UU PTPK);
2. Hukuman tambahan terhadap korporasi:
 Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak, yang
digunakan atau diperoleh dari TPK, perusahaan
milik terpidana dimana TPK dilakukan, dan barang
yang menggantikan barang-barang tersebut;
 Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang
diperoleh dari TPK;
 Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 tahun;
 Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah
kepada terpidana;
Dr. Asep N. Mulyana - 12
SURAT JAKSA AGUNG
NO. B-036/A/Ft.1/06/ 2009
Tanggal 29 Juni 2009

13. Dr. Asep N. Mulyana - 13
1. Nama korporasi;
2. Nomor dan tanggal akta korporasi;
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
perusahaan;
4. Nomor dan tanggal akta perusahaan pada
saat peristiwa pidana;
5. Nomor dan tanggal akta perusahaan
perubahan terakhir;
6. Kedudukan/status pendirian;
7. Bidang usaha

14. Dr. Asep N. Mulyana - 14
MODUS
OPERANDI
TPK DI
INDONESIA,
2013
1. Korporasi sebagai pelaku kejahatan
(corporate criminal/corporatie’s misdaad) dan
korporasi yang memperoleh keuntungan
dari TPK (crime for corporate);
2. Penentuan Directing Mind Korporasi:
3. Pembuktian mens rea terdakwa korporasi
(Doktrin Intra Vires);
4. Pembuktian perbuatan materiil Directing Mind
Korporasi;
5. Pembuktian Korporasi sebagai Pihak yang
Memperoleh Keuntungan

15. Nama Terdakwa :PT/CV/Yayasan
Nomor dan tanggal
akta pendirian korporasi
beserta perubahannya : …………………………………….
Tempat kedudukan :…………………………………….
Kebangsaan :…………………………………….
Jenis/bidang usaha :…………………………………….
NPWP :……………………………………
Yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan
di luar pengadilan sesuai peraturan
perundang-undangan, yaitu:
Nama :……………………………………
Tempat/tanggal lahir :……………………………………
Umur :……………………………………
Jenis kelamin :……………………………………
Kebangsaan :……………………………………
Agama :……………………………………
Pekerjaan :……………………………………
Pendidikan :…………………………………….
Dr. Asep N. Mulyana - 15

16. TERSANGKA TPK PEMBANGUNAN PASAR
SENTRA ANTASARI BANJARMASIN:
Bonafacius Tjitomo (Direktur PT. GJW)
Stevanus Widagdo bin Suraji (Dirut PT. GJW);
Edwan Nizar (Kadis Tata Kota Banjarmasin);
Midpai Yabani (Mantan Walikota Banjarmasin);
Korporasi (PT. GJW)
PUTUSAN PN BANJARMASIN TGL. 9 JUNI 2011
 Menyatakan terdakwa PT. GJW telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara
berlanjut;
 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa
PT. GJW Rp. 1,317 Milyar;
 Menjatuhkan pidana tambahan berupa
penutupan sementara PT. GJW selama 6
(enam) bulan.
Dr. Asep N. Mulyana - 16

17. PUTUSAN PENGADILAN TPK, TGL. 8 JULI 2013
 Pidana penjara terhadap terdakwa Itman Atmanto
selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200 juta,
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 Menghukum PT. IM2 membayar uang pengganti
sebesar Rp. 1,358 trilyun, paling lama dalam
waktu 1 (satu) tahun setelah putusan inkracht.
PUTUSAN PT DKI, TGL. 12 DES 2013
 Pidana penjara terhadap terdakwa Itman Atmanto
selama 8 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 Tidak adanya uang pengganti, karena PT. IM2
belum diajukan ke tahap penuntutan.
Dr. Asep N. Mulyana - 17

18. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 2230K/Pid.Sus/213,
TGL. 10 FEB 2014
1. Menyatakan Ir. Ricksy Prematury (Dir. PT.
GPI) terbukti melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir.
Ricksy Prematury selama 5 (lima) tahun dan
denda Rp. 200 juta, subsidair 2 (dua) bulan
kurungan (orang);
3. Menghukum PT. GPI membayar uang
pengganti sebesar US$ 3,089 juta,
(korporasi)
Dr. Asep N. Mulyana - 18

19. PUTUSAN MA NO. 2239K/PID.SUS/2012, TGL. 18
DESEMBER 2012
1. Menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias
ATAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana menyampaikan SPT yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani,
kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam
putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan
sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang
ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3
(tiga) tahun, dengan syarat khusus waktu 1 (satu) tahun 14
(empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG
yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk
membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang
bayar, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2,519 trilyun
secara tunai.
Dr. Asep N. Mulyana - 19

20. 1. Corporate crime, PT. SN didirikan sebagai
sarana penerbitan faktur pajak fiktif;
2. Kerugian negara Rp. 118,69 Milyar.
3. Terdakwa Sulasi Purnomo (Direktur) penjara
2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 336
M subs 2 bulan kurungan (Putusan No.
320/Pid.B/2013/PN. Sby Tgl 18 April 2013)
4. Terdakwa Hadi Mulyono (Komisaris):
a. Putusan No. 2755/Pid.B/2012/ PN. Sby
Tgl. 11 Des 2012
2 tahun penjara dan denda Rp 336 M Subs
1 bulan kurungan
b. Putusan No. 176/Pid/2013/ PT.Sby Tgl
13 Maret 2013:
3 tahun penjara dan denda Rp 336 M Subs
1 bulan kurungan
Dr. Asep N. Mulyana - 20

21. PERMOHONAN JAKSA PENGACARA NEGARA
1.Menetapkan perbuatan PT. SN melanggar
kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan
per-UU-an.
2.Menetapkan, membubarkan PT. SN, dengan
segala akibat hukumnya.
3.Menetapkan Turut Termohon I, II dan III tunduk
pd penetapan pembubaran PT SN
4.Menetapkan tim likuidator dan menunjuk Jaksa
Pengacara Negara (Pemohon) sebagai anggota
tim likuidator.
PUTUSAN PN GRESIK NO. 260/Pdt.P/2012 Tgl 17
April 2013:
1.Menjatuhkan putusan dgn verstek.
2.Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan
tdk dpt diterima
3.Menghukum pemohon untuk membayar biaya
perkara Rp. 1.461.000
Dr. Asep N. Mulyana - 21

22. 1. Jaksa dapat mengajukan
permohonan pemeriksaan perseroan
kepada pengadilan (Psl 138 UU PT);
2. PT. ASIP diduga telah melakukan
perbuatan melanggar perundang-undangan
terkait penggunaan
faktur pajak fiktif PT. SN;
3. Kejaksaan mengajukan permohonan
kepada PN Surabaya:
 Mengeluarkan penetapan
pemeriksaan PT. ASIP;
 Mengangkat ahli untuk
melakukan pemeriksaan PT.
ASIP.
Dr. Asep N. Mulyana - 22

23. 1. Kejaksaan telah melakukan upaya dan
langkah-langkah kongkrit dalam
penanganan perkara terhadap
korporasi.
2. Perlu adanya Diklat Terpadu Antar
Penegak Hukum dalam penanganan
perkara terhadap korporasi;
3. Perlu adanya road map dan blue print
dalam penanganan pertanggung
jawaban pidana korporasi, serta
merumuskan Standard Guidelines of
Law Enforcement Combating
Corporate Crime.
Dr. Asep N. Mulyana - 23

24. 24