1. Paper Akuntansi Pemerintah
Kasus Korupsi Dana Pensiun Pertamina
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah
Nama Kelompok :
Nur Anisa Subagja 0221 16 081
Dewi Prastia Wardani 0221 16 109
Fiqy Firmansyah 0221 16 082
Andini Aprilia 0221 16 110
Fadilatul Musyarofah 0221 15 108
Semester 5-C
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
2018
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka
penulis dapat menyelesaikan Paper yang berjudul “Kasus Uang Dana Pensiun Pertamina”
Paper ini adalah merupakan salah satu tugas untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah
Akuntansi Pemerintahan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
Dalam penyusunan Paper ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini,
khususnya kepada Bapak Sudjatmiko Wibowo, AK, MM selaku dosen pengampu Akuntansi
Pemerintahan.
Kami berharap semoga Paper ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun
terlepas dari itu, kami memahami bahwa Paper ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga
kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya
Paper selanjutnya yang lebih baik lagi.
Bogor, 23 Oktober 2018
Penyusun
3. PENDAHULUAN
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), bila kita simak secara seksama
bukanlah sekedar instrumen untuk mencapai stabilitas suatu pemerintahan dalam jangka
waktu yang relatif pendek namun pada esensinya sebuah APBN sebagaiman fungsinya yakni
sebagai modalisasi dana investasi yang merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran
dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah berupa
bangunan. Mencapainya pertumbuhan ekonomi guan meningkatkan pendapatan nasional,
mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta perioritas pembangunan secara
umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi
daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara
selama satu tahun anggara (1 Januari – 31 Desember). APBN perubahan APBN dan
pertanggung jawaban APBN setiap tahun di tetapkan dengan undang-undang yaitu terdapat
dalam UUD 1945 pasal 23 ayat1,2, dan 3.
Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu
penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada “Korupsi Dana Pensiun Pertamina” pada era
modern ini bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara sudah banyak sekali
bentuk dan macamnya salah satu contoh nya yaitu korupsi, kata korupsi sudah tidak lagi
asing di telinga masyarakat indonesia bahkan terdapat slogan yaitu “Tiada Hari Tanpa
Adanya Berita Tentang Korupsi” celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para
pelaku korupsi untuk menghindari dari tuntunan hukum. Bayangkan saja sudah berapa
banyak uang milik negara yang masuk ke rekening para koruptor yang seharusnya dengan
uang itu bisa digunakan untuk kepentingan negara terutama kemakmuran rakyat Indonesia.
Mata, hati, dan telinga masyarkat sudah lelah mendengar, melihat dan merasakan dampak
dari korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini para petinggi-petinggi negeri yang haus akan
kekayaan duniawi.
4. PEMBAHASAN
KRONOLOGI KASUS
Kejaksaan Agung menemukan aliran dana ke rekening mantan Direktur Utama Dana
Pensiun Pertamina setelah transaksi saham PT. Sugih Energy Tbk (SUGI). Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Rum mengatakan semenjak akhir 2014 hingga
April 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina tersangka Muhammad Helmi
Kamal Lubis telah melakukan pembelian saham SUGI 2.004.843.140 lembar.
"Penempatan tanpa melakukan kajian, tidak mengikuti Prosedur Transaksi Pembelian dan
Penjualan Saham sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Direktur Dana
Pensiun Pertamina serta tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan dan Investasi
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina,"
kata Rum di Jakarta, Kamis (15/6). Rum mengatakan dari pembelian SUGI oleh Dana
Pensiun Pertamina tersebut, Helmi menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp42 miliar
serta saham SUGI sebanyak 77.920.500 juta lembar saham. Selain itu Helmi juga
menerima Rp14 miliar dari PT. Pratama Capital Assets Management dan marketing fee
sebanyak Rp7,2 miliar dari PT. Pasaraya International Hedonisarana. Rum mengatakan
akibat kelalaian Helmi, Dana Pensiun Pertamina juga kena denda sebesar Rp11,95 miliar
akibat surat instruksi untuk menyerahkan saham kepada broker PT. Sucorinvest Central
Gani dibuat tidak melalui sistem. Instruksi yang dibuat secara manual itu ternyata
memuat kesalahan input serta terlambat diterima oleh Bank CIMB Niaga Custody. Saat
ini Helmi telah ditahan oleh Jaksa. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara
Salemba. Helmin akan ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017
sampai dengan 4 Juli 2017.
SEBAB KASUS KORUPSI DANA PENSIUN PERTAMINA
dapat diambil beberapa hal berkaitan dengan penyimpangan penggunaan uang
oleh pertamina, di antaranya yaitu:
1. Pertamina melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana pensiun
2. Menurut BPK, dalam kasus penyimpangan dana pensiun ini, negara telah rugi sekitar
630 Milyar rupiah. Uang dana pensiun ini digunakan untuk membeli PT Sugih Energy
5. TBK sebesar 599 Milyar rupiah dan pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental
diperkirakan 35 Milyar rupiah lebih.
3. Perkara ini telah dibawa oleh BPK ke Gedung Bundar Jampidsus, dan telah diterima
oeh Jampidsus Arminsyah.
4. Menurut Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara penyimpangan dana
pensiun ini adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pembayaran untuk kegiatan investasi saham.
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Arminsyah mengatakan dengan adanya
audit BPK, pihaknya akan mempercepat penanganan perkara tersebut. Dalam kasus
itu, penyidik Jampidsus telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT
Dana Pensiun Pertamina, M. Helmi Kamall Lubis, sebagai tersangka dan telah ditahan
di Rutan Salemba Cabang Kejagung.
6. Kasus ini bermula dari penempatan dana pensiun Pertamina dalam bentuk investasi
saham ELSA, saham KREN, saham SUGI dan saham MYRX senilai Rp 1,3 triliun
yang diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku.
MODUS OPERASI KASUS KORUPSI DANA PENSIUN PERTAMINA
Kasus Dana Milik Pensiunan Pekerja Pertamina yang dikelola oleh DAPEN
PERTAMINA pada tahun 2014-2015 diduga telah dibobol dengan modus
operasi penempatan dana untuk investasi pada emiten-emiten atau Pembelian
saham yang beresiko merugi dan berkinerja buruk.
Dalam Kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat DAPEN PT Pertamina
(Persero) Tahun Anggaran 2014-2015 telah melakukan penempatan investasi
berupa saham ELSA, saham KREN, saham SUGI, dan saham MYRX dan merugi
dengan jumlah total Rp1,351 miliar. Penempatan investasi tersebut diduga tanpa
melalui prosedur yang berlaku dan kehati hatian.
Pembelian saham PT Sugih Energy Tbk oleh Dana Pensiun (Dapen) Pertamina
pada medio 2015 harus diaudit. Pasalnya, pembelian saham tersebut dinilai
janggal dan diduga terjadi mark up harga beli saham yang dilakukan Dapen
Pertamina ke Sugih Energy. Sebanyak 8,1 persen dengan Rp 700 miliar. Patut
diduga adalah rekayasa sebab setelah Dapen Pertamina membeli saham Sugih.
6. AKIBAT DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN ATAS KASUS KORUPSI
DANA PENSIUN PERTAMINA
Akibat penyalahgunaan dana yang mencapai Rp1,351 triliun itu Yayasan
mengalami kerugian. Dana investasi dari dana pensiun di BUMN tersebut sebagian
tak kembali dan justru merugi lantaran nilai sahamnya melorot. Sesuai ketentuan
perundangan dana pensiun harus diinvestasikan pada saham-saham unggulan bukan
saham biasa. "Dana pensiun ini kan dari Pertamina, itu dia belikan saham yang
tidak liquid dan saham itu melorot. Jadi ada beberapa saham dan satu saham
nilainya sangat turun sehingga merugikan dana pensiun Pertamina," kata Jaksa
Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah.
7. PENUTUP
KESIMPULAN
Dari kasus diatas awal mula terjadi karena adanya kebohongan investasi yang
dilakukan oleh Helmy Kamal Lubis selaku dirut DAPEN Pertamina. yang telah melakukan
penempatan investasi berupa saham ELSA, saham KREN, saham SUGI, dan saham
MYRX dan merugi dengan jumlah total Rp1,351 miliar. Penempatan investasi tersebut
diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku dan kehati hatian. Pasalnya, pembelian saham
tersebut dinilai janggal dan diduga terjadi mark up harga beli saham yang dilakukan Dapen
Pertamina ke Sugih Energy. Sebanyak 8,1 persen dengan Rp 700 miliar. Tidak hanya itu
Setelah membeli saham itu PT Sugih terus menerus mengalami pembekakan hutang baik
hutang jangka pendek maupun jangka panjang. dan akhirnya tidak lama kemudian pasar
modal menghentikan Perdagangan saham PT Sugih Karena makin anjlok.sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun
PT Pertamina tahun 2014-2015 mencapai Rp 599,2 miliar.
SARAN
Pemberatas korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin
tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Sebaikntya, seorang pemimpin
melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, para koruptor seharusnya diberi hukuman
yang setimpal, sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Masyarakat
dapat berperan mengurangi banyaknya koruptor dengan cara turut mengawasi jalannya
pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang
