UNMUL

SUSUNAN
REDAKSI
03Edisi ke-26/Tahun III/10 Okt-10 Nov 2014 www.skornews.com
Pelindung/Penasehat:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Pembina:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Drs. H. Syahrir Hamdani
Drs. H. Thamrin P.
Serma. Abd Kadir
Dewan redaksi :
Arman B.
RD. Darwis
Nuhroji
Penanggungjawab:
RD. Darwis, S.Par, SHI
Pemimpin Umum/Redaksi
RD. Darwis, S.Par, SHI
Wakil Pemimpin Umum/
Pemimpin Perusahaan:
Arman B, SS
Pemimpin Produksi:
Nuhroji
Wakil Pemimpin Redaksi
Iskandar Sulthoni
Redaktur Pelaksana:
Noe Nemen
Redaktur:
Zulkifli Sunusi, S.Ip
Zubair, S.Ag
Sekretaris:
Yudi Kerta
Koordinator Liputan:
Rossa, Nurhasanah
Design Grafis:
Romi Prasetia
Staf Redaksi:
Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin
Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan
Yusuf Dj, Andika, Arief
Bendahara:
Sri Winingsih
Tata Usaha:
Taswin
Marketing:
Yuli
Photografer/Sirkulasi:
Joko Kartono
Penasehat Hukum:
DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si
Abdi Segara, SH. MH
Andi Azis Maskur, SH
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jl. SMA 14 No. 16B Cawang
Jakarta Timur
Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat
Telp: (021) 2409 5520
Bank BRI: 6169.01006897.536
An. Sri Winingsih (Bendahara)
Mandiri: 1240004590361 An. Arman
BCA: 0844372503 An. Arman
(Pimpinan Perusahaan)
Mobile: 0853 1116 6156
email: redaksi@skornews.com
website: www.skornews.com
Penerbit:
PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL
SK Menkumham;
NOMOR AHU-27892.40.10.2014
Percetakan :
CV Surya Djaya
Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat
DKI: 078¦M. Alfi Yasin¦Nur Ashari¦Ratis¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan¦Sitor Siringoringo¦Harun Al Rasyid
Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Sunaryo¦Yudi.
Jawa Barat: Saidani. Bekasi: Saskia¦Erwin¦Alfi Aje Bogor: Yakub. Sukabumi: Endang Raes¦Dicky.
Banten: Kab. Tangerang: Rusadin Idjam (Kabiro)¦Maryopi¦Ahmad Rifai¦ Supardi ¦Nursiah.
Kota Tangerang: Arsyad ¦ Achmad Chandra¦Bainto. Serang: Wahyudi (Kabiro)¦Lili Sumantri ¦Hermanto.
Jawa Tengah: A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes)
Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara).
Sumsel: Irawan (Korwil) Muba: Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU : Asni Anwar (Kabiro).
Riau: Rahman Lampung: Alex Kosasi¦ Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian.
Sulteng/Sulsel: Sudirman Umar, Ashal Amin¦ Maros: Suwadi (Kabiro), Ahmad Fauzi, Abdul Aziz, S.Ip
Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman)
Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki¦Arham Licin
Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Koordinator Wilayah)¦Asdar¦Masjidin¦M.Bahris¦M. Rizal.¦Yulin Antonie¦
Andi Baso, SH¦JM Irwandar¦Ridwan Demmatadju¦Nasrul Anas
Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Pontianak: Ade C Anwarudin (Kabiro)¦Harsono
Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan¦
Papua Barat: Soleman Mate. Papua: Hasanuddin
anpa menafikan proses demokrasi yang
melahirkan para pemimpin yang terhormat
itu, serta asas presumption of innocent (pra-
duga tidak bersalah), kita patut memberikan
catatan kaki atas mereka yang terpilih. Seka-
li lagi catatan terkait prospek pemberantasan korupsi
yang sudah kita sepakat bersama sebagai kejahatan
luar biasa di republik ini.
Setidaknya, mereka semua pernah disebut-sebut
dan tertulis dalam episode penanganan kasus tindak
pidana korupsi yang digawangi oleh KPK dan Kejak-
saan Agung. Bahkan di antara mereka ada yang sudah
bolak balik “bertamu” di KPK.
Mulai dari Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua
MPR Zulkifli Hasan, bahkan Presiden Joko Widodo yang
akan dilantik 20 Oktober mendatang, adalah figur-figur
yang acapkali diberitakan terkait dengan tindak pidana
korupsi, meski semuanya belum terbukti.
Namun dalam perspektif pemberantasan korupsi,
ini adalah warning dan kerikil tajam yang bisa men-
jadi penghambat gerakan suci pemberantasan korupsi
ke depan. Karena sosok yang mestinya kita harapkan
menjadi lokomotif, ternyata justru diduga menjadi
bagian dari kejahatan luar biasa itu.
Sekedar mereview dan untuk melawan lupa sederet
isu korupsi yang terkait orang-orang terhormat itu, di
antaranya mengutip dari data ICW, Setya Novanto di-
duga pernah menjadi tersangka dalam skandal cessie
Bank Bali senilai Rp 546 miliar pada tahun 2010.
Selain itu, mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat
M Nazaruddin, yang menjadi tersangka dalam kasus
proyek pembuatan E-KTP, juga pernah menyebutkan
keterlibatan Setya Novanto.
Tak hanya itu, nama Setya Novanto juga disebut
dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan
tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal,
mantan Gubernur Riau. Bahkan pada kasus ini ruang
kerja Setya Novanto di DPR sempat digeledah oleh KPK.
Kemudian untuk Zulkifli Hasan diduga terkait dengan
kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa
Barat yang menjerat Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dan
selanjutnya presiden terpilih Joko Widodo santer dise-
but-sebut terkait kasus korupsi bus Trans Jakarta yang
menjadikan mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono
menjadi tersangka yang saat ini ditangani Kejaksaan
Agung.
Dari data itu, kita patut prihatin dan tentu menin-
gkatkan partisipasi untuk terus ikut serta berperan
dalam gerakan besar pemberantasan korupsi di negeri
ini. Agaknya terlalu berlebihan apabila kita ikut-ikutan
menggantungkan harapan akan adanya niat baik mer-
eka.
Alih alih berharap kesungguhan mereka dalam mem-
berantas korupsi, malah kemungkinan besar yang mer-
eka lakukan adalah
barter kasus dan saling
menutupi kebusukan
masing-masing. Se-
moga Indonesia tidak
menjadi Negeri Para
Koruptor....***
Sudah menjadi kenyataan sejarah
sosok yang muncul dan terpilih
sebagai pimpinan lembaga tinggi
negara baik itu Presiden, Ketua DPR
dan Ketua MPR periode 2014-2019
dari sebuah proses yang kata sebagian
orang sudah demokratis, namun
meninggalkan cibiran dan fesimisme
khususnya dari orang-orang yang
konsen pada isu korupsi.

04Edisi ke-26/Tahun III/10 Okt-10 Nov 2014
ari penelusuran SKOR, Dr. Ir. Gatot
Irianto, MS. DAA dilantik sebagai
Dirjen PSP Kementan pada tanggal,
1 November 2010 dan menjabat se-
bagai Komisaris Utama PT Petro-
kimia Gresik pada 18 Januari 2011 (masa
tugas 5 tahun). Bahwa pengangkatan
SKOR, Jakarta
Rangkap jabatan Dirjen PSP Kementan selaku
KPA (pemberi pekerjaan) dan Komisaris Utama
(Komut) PT Petrokimia Gresik selaku (penerima/
pelaksana pekerjaan) dikhawatirkan dapat
mempengaruhi kebijakan yang berimbas pada
pemborosan penggunaan keuangan
negara. Hal itu dapat menimbulkan
konflik kepentingan dalam pelak-
sanaan tugas sebagai regulator/
pengawas dan dilain pihak sebagai
operator/pelaksana kegiatan PSO.
Dirjen PSP selaku Komisaris
Utama PT Petrokimia Gresik
merupakan usulan dari PT
Pupuk Sriwidjaja (Persero) selaku
pemegang saham mayoritas pada
PT Petrokimia Gresik.
Pengadaan dan penyaluran dilaksanakan
oleh PT Pupuk Sriwijaya (holding) dan anak
perusahaannya, PT Pupuk Sriwijaya Palem-
bang (PSP), PT Pupuk Kujang, PT Iskandar
Muda (PIM), PT Pupuk Kaltim (PKT), dan PT
Petrokimia Gresik.
Namun target produksi PT PSP han-
ya 2.050.000 Ton dan target pemasaran
non subsidi 444.350 Ton, sehingga PT PSP
kekurangan pasokan urea sebanyak 677.193
Ton. Kemudian, Dirut PT Pusri pada tang-
gal, 9 Februari 2011 melalui surat, meminta
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemente-
rian Perdagangan untuk mengalihkan tang-
gung jawab pemasokan pupuk bersubsidi
sebanyak 677.193 Ton dari PT PSP kepada PT
PIM dan PT PKT.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri meny-
etujui permintaan tersebut dan menugas-
kan PT PIM untuk membantu pemasokan
sebanyak 370.830 Ton dan PT PKT sebanyak
306.363 Ton. Realisasi pengadaan dan pe-
nyaluran pupuk PT PSP (termasuk pasokan
dari PT PIM dan PT PKT) sebesar 2.331.824
Ton (bersubsidi 1.764.249 dan non subsidi
567.575 Ton).
Akibatnya, tagihan pembayaran dari PT
PSP kepada pemerintah menjadi lebih ting-
gi, karena HPP (khususnya biaya produksi)
PT PIM dan PT PKT lebih tinggi dari HPP PT
PSP (64,80%, 65,10% dan 32,40%). Hal itu,
diduga menjadi Penyebab terjadinya pembo-
rosan penggunaan keuangan negara .
Tentang rangkap jabatan, diatur dalam
UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 17 (a) menyata-
kan bahwa “pelaksana dilarang merangkap
sebagai komisaris atau pengurus organisasi
usaha bagi pelaksana yang berasal dari ling-
kungan instansi pemerintah, BUMN dan
BUMD”.
Terkait hal itu, Dirjen PSP telah beru-
saha dikonfirmasi namun hingga berita ini
dimuat, pihak Dit. PSP belum memberikan
tanggapan. @Nur/S.01
Disisi lain, pada pelaksanaan kegia-
tan subsidi pupuk, Dirjen PSP ditunjuk se-
bagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang
memiliki kewenangan terhadap tindakan
timbulnya pengeluaran uang atas beban
APBN. Bahwa kewenangan Dirjen PSP ada-
lah mengusulkan penerbitan aturan dalam
peraturan menteri maupun menerbitkan
juknis/juklak yang berkaitan dengan keg-
iatan subsidi pupuk. Sementara dalam
posisi selaku Komisaris Utama memiliki tu-
gas dan kewenangan pengawasan atas ke-
bijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya baik mengenai perseroan
maupun usaha perseroan.
Terkait penggunaan keuangan negara da-
lam pengadaan barang/jasa, telah jelas dia-
tur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 yang
terakhir diubah menjadi Perpres Nomor
70 tahun 2012 yang salah satunya menga-
manatkan agar pengadaan barang/jasa di-
laksanakan seefisien mungkin agar tidak
memboroskan keuangan negara.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dit.
PSP) pada tahun anggaran 2011, melaksana-
kan pengadaan dan penyaluran pupuk urea
bersubsidi sebanyak 2.282.843 Ton. Diduga,
kegiatan tersebut memboroskan keuangan
negara lebih dari Rp 300 Miliar.

05 www.skornews.comEdisi ke-26/Tahun III/10 Okt-10 Nov 2014
elantikan itu menandai
Masjaya resmi menjadi re-
ktor Unmul menggantikan
Prof. Dr. H. Zamruddin
Hasid, SE., SU yang telah
menyelesaikan masa baktinya sebagai
rektor periode 2010-2014.
Acara yang berlangsung khidmat
itu dihadiri sejumlah Pejabat Eselon I
dari berbagai daerah, termasuk dian-
taranya Gubernur Sulawesi Barat (Sul-
bar), Drs. Anwar Adnan Saleh yang
memberikan Apresiasi langsung atas
terpilihnya Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
sebagai Rektor baru di UNMUL. Selain
itu juga hadir Gubernur Kalimantan
Timur, Dr. H. Awang Faroek Ishak
serta mantan Gubernur Gorontalo Ir.
H. Fadel Muhammad Al-Haddar yang
saat ini menjabat Sebagai Anggota
DPR RI Periode 2014-2019 dari fraksi
Golkar.
Prof. Masjaya yang ditemui Skor
setelah acara pelantikan mengaku
bersyukur atas amanah yang diper-
cayakan kepada dirinya sebagai re-
ktor Universitas Mulawarman. Rasa
syukur itu lanjut Masjaya akan diwu-
judkan dengan cara benar-benar men-
jaga amanah dan melaksanakan tugas
sebagai rektor secara maksimal.
Masjaya mengatakan prioritas tu-
gas yang dijalankannya nanti adalah
sesuai dengan apa yang di pesankan
Mendikbud, M. Nuh kepada seluruh
Rektor setelah selesai membacakan
sumpah jabatan untuk Rektor 2014-
2018.
“ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh
pak Menteri, ada tiga pendekatan, ya
Atmosfer pendidikan itu dilihat dari
logika, etika, dan estetika, itu yang
kita akan coba, jadi semua nanti akan
bicara bagaimana membangun per-
adaban di perguruan tinggi.” Terang-
nya.
Masjaya pun berharap, pada masa
bakti yang akan di emban selama 4
tahun mendatang, dirinya bisa benar-
benar menjaga atas amanah yang di-
percayakan kepada dirinya di UNMUL
itu,
“kebetulankan, semua orang yang
ada di perguruan tinggi itu tujuannya
juga kesana, jadi kebetulan saya yang
dipercaya, makanya sangat bersyukur
dan berterimakasih kepada semuanya
atas amanah yang diberikan ini dan
kami akan menjaganya.” Tam-
bahnya.
Melihat prestasi yang diper-
oleh Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
sebagai asli Putra Sulawesi Ba-
rat. Gubernur Sulawesi Barat,
Anwar Adnan Saleh mengaku
sangat bangga atas
terpilihnya Masjaya
sebagai Rektor UN-
MUL periode 2014-
2018.
“Rektor yang
terpilih untuk Uni-
versitas Mulawar-
man itu kan juga
putra Sulbar, jadi
saya merasa terpang-
gil, bangga, bahwa
putra-putra Sulbar
itu dimanapun bisa
SKOR, Jakarta
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Prof. Dr. Ir. KH.
Mohammad Nuh, DEA melantik
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si seba-
gai rektor Universitas Mulawar-
man (Unmul) Kalimantan Timur
periode 2014-2018, di Gedung
D Kemendikbud RI Lantai 2, Jl.
Pintu Satu Senayan, Jakarta,
Selasa, (14/10) lalu. Selain Mas-
jaya, terdapat 17 rektor baru
dari berbagai universitas juga
dilantik secara bersamaan.
mengharumkan nama daerah dan
dimana Sumber Daya Manusia (SDM)
nya juga ada, jadi saya disini me-
wakili masyarakat sulbar, khususnya
masyarakat Mandar hadir disini untuk
memberikan apresiasi sekaligus ber-
syukur dan mendoakan agar sukses
memimpin UNMUL.” Terang Anwar
yang ditemui SKOR seusai Pelantikan
di gedung Dikti, Kemendikbud.
Anwar berharap agar ada lagi
putra-putra Sulbar yang dapat meng-
harumkan nama Sulbar seperti jejak
yang telah dilakukan oleh Masjaya.
Sebelumnya dikabarkan bahwa
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si adalah pem-
bantu Rektor II pada masa jabatan
yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Zam-
ruddin Hasid, SE., SU pada masa jaba-
tan 2010-2014.
Dalam Rapat Senat tertutup yang
digelar pada Sabtu (19/7) lalu den-
gan agenda pemilihan rektor periode
2014-2018, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
berhasil mengungguli 53 suara dari
Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU
yang mendapatkan 31 suara dari
85 orang anggota senat yang
hadir pada saat itu.
@Alfi/Ullah.

06
www.skornews.comEdisi ke-26/Tahun III/10 Okt-10 Nov 2014
olres Kota Tangerang
terkesan tutup mata den-
gan tindakan ilegal PT.
Sinergi Pertama Mulia
(SPM) yang sangat mer-
ugikan masyarakat dan pelaku usa-
ha.
Dari hasil investigasi SKOR diketa-
hui berbagai macam cara dilakukan
oleh pihak PT SPM, khususnya dalam
bidang BBM jenis solar bersubsidi. di-
antaranya menggunakan kendaraan
“Helikopter”, sebutan untuk kend-
araan yang telah mereka modifikasi
sedimikian rupa untuk menampung
solar bersubsidi. Bukan hanya pada
malam hari bahkan di pagi dan siang
hari PT SPM menjalankan usaha ile-
galnya.
Armada tersebut digunakan se-
bagai armada untuk belanja Solar di
setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU).Salah satunyadiJl.Raya
Gatot Subroto KM. 6 Jatake Tangerang
dengan nomor SPBU 34-15109.
Penyelundupan BBM Bersubsidi di-
lakukan dengan cara mengumpulkan
BBM jenis Solar dari sejumlah SPBU,
setelah mengumpulkan solar dari satu
SPBU ke SPBU lainnya, dengan cara
mengecer agar tidak terlalu dicurigai
oleh masyarakat umum. Kemudian
Solar tersebut dibawa ke pangkalan
Keberadaan PT Sinergi Pertama Mulia
(SPM) yang melakukan kegiatan illegal penim-
bunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
jenis Solar sudah menjadi rahasia umum bagi
masyarakat Kota Tangerang.
tempat Penampungan Solar Bersub-
sidi tersebut.
Setelah ditimbun Solar Bersubsidi
tersebut dijual kembali ke pabrik,
proyek dan galian pasir dengan harga
lebih murah dari Solar nonsubsidi,
bahkan penjualannya sampai ke luar
kota. Ironisnya, kegiatan PT. SPM ini
sudah berjalan puluhan tahun berge-
lut sebagai mafia minyak di Kota
Tangerang.
Daerah pangkalan illegal solar
bersubsidi ini berada di daerah Gajah
Tunggal, daerah Cimone, daerah Pasar
Kemis, daerah Bugel, dan daerah Paku
Haji. Selanjutnya Solar dikirim ke In-
dustri maupun ke pihak perusahaan.
Menurut informasi dari masyarakat,
Pemilik dari PT SPM nama panggilan-
nya Wawan Keling.
Terkait dengan usaha illegal PT
SPM tersebut, aktifis LSM Perwira,
Rudi mengharapkan instansi terkait,
khususnya Kapolres Metro Kota
Tangerang harus bisa bertindak te-
gas dan transparan dalam menangani
penimbunan Solar di wilayahnya.
Begitupun dengan BPH Migas, SKK
Migas, "Pertamina Pusat dan Mabes
Polri harus turut serta dalam me-
nangani hal tersebut, karena sudah
sangat merugikan masyarakat umum
dan Negara." Tegasnya. @TIM/S-10

ronisnya, sejak perusahaan
tersebut melakukan aktivi-
tas hingga saat ini belum
pernah memberikan hak-
hak warga pemilik lahan
plasma, padahal, sebelumnya pihak pe-
rusahaanmaupundaripihakmasyarakat
setempat dengan diketahui oleh pemer-
intah daerah telah melakukan sebuah
kesepakatan yang tertuang dalam
Memorandum Of Understanding (MOU)
sejak sebelum dimulai penanaman.
Rasdin, salah satu warga pemilik
lahan menyatakan, jika mereka belum
menerima sama sekali yang namanya
bagi hasil dari PT SPL. Padahal dalam
MOU sebelumnya telah disepakati bagi
hasil adalah 60:40. Pihak perusahaan
mendapat 60% dari hasil produksi,
sementara warga mendapat 40% dari
hasil penjualan. “Jatah 40% ini, sudah
termasuk dana pemeliharaan dan ako-
modasi pengangkutan,” jelas Rasdin.
"Bagi hasil sesuai MOU, seharusnya
sudah kami terima dari PT SPL, karena
perusahaan tersebut telah produksi se-
lama 2 tahun terakhir. Meskipun pada
awalnya PT. SPL menjual hasil produk-
sinya ke PT. DJL, namun kini telah
memiliki pabrik sendiri," ungkap Ras-
din mewakili teman-temannya yang
juga pemilik lahan seluas 8 Ha.
Ditambahkan warga Wanggudu
Raya ini, jika pihak perusahaan tidak
transparan menyangkut hasil produksi
dan terkesan ditutup-tutupi. Hal ini
jelas menggambarkan etika tidak baik,
apalagi sudah tidak sesuai dengan apa
yang tertuang dalam MOU serta kes-
epakatan awal sebelum perusahaan be-
raktivitas.
Masyarakat berharap agar pemerin-
tah maupun pihak terkait tidak tutup
mata terhadap masalah tersebut, kar-
ena ini menyangkut kepentingan orang
banyak. "Jangan-jangan kami hanya
ingin dijadikan alat agar terbebas dari
tuntutan perombakan hutan lindung
secara besar-besaran, sebab dengan
alasan dan dasar tanah masyarakat, PT.
SPL merombak hutan di Konawe Utara.
Atau benar pula adanya dugaan jika
pihak perusahaan telah bermain mata
dengan pemerintah setempat, dalam
hal ini Kepala Desa atau Camat. Sebab
pihak PT. SPL mengaku belum meneri-
ma data valid soal siapa pemilik lahan."
tuturnya.
Nasrul Anas dari LSM TIPIKOR Sul-
tra kepada Media Skor mengaku telah
menelusuri persoalan tersebut di lokasi
PT. LPS. Menurut Anas, pihaknya akan
membuat surat resmi untuk PT. SPL
maupun kepada Pemda setempat guna
menyelesaikan persoalan dan mendap-
atkan solusi terbaik.
Yang paling penting, kata Anas, hal
seperti ini jangan dibiarkan, karena
antara perusahaan dengan warga telah
disepakati melalui MOU. Tentu jangan
sampai ada pihak yang dirugikan. Kar-
ena bagaimanapun keberadaan perusa-
haan perlu di dukung bersama. “Namun
keberadaan masyarakat terutama hak-
hak mereka harus dipenuhi, agar tidak
menimbulkan pro kontra antara warga
dan perusahaan,” tandas Anas.
Namun sayangnya wartawan media
SKOR ketika hendak konfirmasi kepada
pihak perusahaan dalam hal ini Direk-
tur PT. SPL tak satupun pejabat PT SPL
yang dapat ditemui. @Nasrul/S-10
SKOR, Konawe Utara-Sultra
PT SULTRA PRIMA LESTARI (SPL) salah satu perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten Konawe
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. PT SPL melakukan aktiv-
itas sejak tahun 2006 silam dan telah produksi sejak 2012
dengan luas area sekitar 500 Ha yang tersebar di 3 kecama-
tan, yakni Kecamatan Asera, Andowia dan Oheo.
eredaran produk jenis mie
instan merk Supermi, in-
domi (pop mei), berbagai
merk impor dari Korea,
minumuan susu kemasan
botol plastik dan tumpukan kardus
merk milkuat dan indomilk merek
Champ, Berbagai Rupa makanan maka-
nan Ringan (Snack), Kemasan berbagai
merk Korea, biskuit kemasan sachet
merk Quaker Qats, kopi bubuk kemasan
merk kopiko brown coffe, dll.
Informasi diperoleh dari masyarakat
setempat yang curiga adanya penjualan
makanan dan minuman kadaluarsa.
Saat SKOR dan LSM Perwira menyam-
bangi toko tersebut, pemilik usaha be-
ralasan bahwa barang kadaluarsa itu
akan dijual kepada para peternak be-
bek yang berada di wilayah kabupaten
Tangerang.
Investigasi SKOR lebih lanjut,
ditemukan aktifitas jual beli sejumlah
makanan tidak layak konsumsi kepada
masyarakat umum. Berdasarkan bukti-
bukti yang cukup, LSM Perwira sgera
melaporkan hal itu ke Polisi PP dan Pol-
sek Sepatan.
"Saya sangat terkejut dengan adanya
makanan kadaluarsa dalam jumlah be-
sar dan didistribusikan ke masyarakat,
hal ini sangat berbahaya bila dikon-
sumsi apalagi anak-anak,” kata Nandar
(Anggota Pol PP Sepatan).
”Untuk penanganan lebih lanjut, ka-
susnya telah diserahkan ke Polsek Sepa-
tan,” tambah Nandar.
“Kasusnya masih dalam tahap
pengembangan pihak Kepolisian“
terang Kanit Reskrim Polsek Sepatan
saat ditemui SKOR
Aktivis LSM Perwira, Rudy menga-
SKOR, Kab. Tangerang
Penemuan Makanan
dan Minuman di RT.01/07,
Kampung Sarakan, Desa
Pisangan Jaya Kabupaten
Tangerang. Sejumlah
produk makanan dan
minuman yang sudah
kadarluasa (tidak layak
konsumsi, red) banyak
beredar di wilayah Keca-
matan Sepatan dan keca-
matan Keronjo.
takan “Pelaku dapat dijerat pelangga-
ran pidana pasal 61-62 UU No. 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen,
sanksi hukum bagi penjual barang ked-
aluarsa yakni ancama kurungan maksi-
mal lima tahun penjara dan denda Rp 2
Miliar.” katanya pada SKOR.
Pelaku penjual makanan kadaluarsa
berinisial “RH” mengaku sudah 7 Ta-
hun menjalankan aksinya dan barang
- barang tersebut dibeli dari pengepul
secara borongan sekitar1,5 Ton den-
gan harga Rp 1,5 Juta yang dia peroleh
dari “MDR” di Pulo Gadung dan “UD” di
Cibinong Kab. Bogor yang kini masuk
Daftar Pencarian Orang (DPO), terang
Kapolsek Sepatan AKP. H. Hidayat Iwan
Irawan, SH. saat ditemui SKOR di ruang
kerjanya.
“Kasus ini masih dalam tahap
pengembangan dan kami menghimbau
kepada masyarakat untuk berhati- hati
saat membeli makanan, lihat masa
kadaluarsanya karena tidak tertutup
kemungkinan makanan tersebut telah
menyebar kemana mana mengingat
sudah lama pelaku menjalankan bisnis-
nya,” ungkap Kapolsek. @Team

ugaan penyelewengan
dana itu telah menjadi
temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan saat
ini sudah ditangani pihak
Kepolisian Polda Metro Jaya.
“LPJnya sudah ada cuma menurut
BPK belum dapat dipertanggugjawab-
kan, kasus itu juga sudah ditangani
pihak kepolisian dan sudah ada bebera-
pa orang yang dipanggil untuk diperik-
sa,” ungkap Sekretaris Dinas Koperasi,
UMKM, dan Peragangan Provinsi DKI
Jakarta, Irwandi kepada Skor beberapa
waktu yang lalu.
Meski sudah menjadi temuan BPK,
irwandi berharap BPK bisa memperda-
lam pemeriksaan dugaan penyelewen-
gan dana operasional itu ke tingkat pe-
meriksaan yang bersifat investigasi.
“Kita malah maunya agar BPK me-
naikkan pemeriksaanya ke tingkat in-
vestigasi,” ujarnya.
Selain itu, pihak kepolisian juga dim-
inta menangani kasus itu dengan cepat,
pasalnya penanganan dugaan penyele-
wengan dana operasional yang sedang
ditangani pihak kepolisian itu terkesan
berlarut-larut dan jalan di tempat.
“Kita juga berharap ini cepat ada
titik terangnya. Kita berharap pihak ke-
polisian cepat menangani,” pintanya.
Lebih lanjut Irwandi mengatakan,
yang bertanggungjawab atas dugaan
penyelewengan dana operasional itu
adalah para pengurus ex BP LIP Puloga-
dung dan semua yang diduga teribat
sudah diberhentikan.
“Orang-orangnya sudah diberhen-
tikan semua sudah di-PHK dan sudah
diberikan pesangon semua. Namun
tanggungjawab secara hukum melekat
pada yang bersangkutan,” sebut Irwan-
di.
Sebagaimana diberitakan SKOR pada
edisi sebelumnya, terdapat penggunaan
dana operasional sebesar Rp. 16 miliar
lebih pada masa transisi perubahan sta-
tus kelembagaan dari Badan Pengelola
Lingkungan Industri dan Pemukiman
(BP LIP) Pulogadung menjadi Unit Pen-
gelola Kawasan Pusat Pengembangan
UMKM dan Pemukiman (UPK PPUM-
KMP) Pulogadung,
Atas penggunaan dana operasional
itu, tidak didukung bukti pertanggung-
jawaban sesuai standar pengelolaan
keuangan yang berlaku, hingga kuat
dugaan adanya praktik korupsi pe-
nyelewengan uang negara.
Realisasi dana operasional itu mer-
upakan akumulasi dana operasional
yang digunakan pada kurun waktu ta-
hun anggaran 2010-2012 yang diduga
masih dilakukan oleh manajemen lama
warisan BP LIP.
Kuat dugaan timbulnya masalah
pada masa peralihan status kelem-
bagaan dari BP LIP menjadi UPK PPUM-
KMP Pulogadung pada tahun 2009 itu,
karena perubahan status kelembagaan
tidak disertai dengan pergantian pe-
jabat dan pegawai eks BP LIP Puloga-
dung.
Perubahan status kelembagaan BP
LIP Pulogadung menjadi UPK PPUMKMP
Pulogadung sendiri berdasarkan Pera-
turan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 91 Tahun 2009, tertanggal 3 Juni
2009 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja UPK PPUMKMP Puloga-
dung.
Berdasarkan Pergub tersebut, UPK
PPUMKMP Pulogadung merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi,
UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP)
yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan kawasan pusat pengem-
bangan UMKM serta pemukiman Pu-
logadung.
UPK PPUMKMP Pulogadung mener-
apkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)
BLUD secara penuh berdasarkan Kepu-
tusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 959/2009 tanggal 11 Juni 2009
tentang Penerapan PPK BLUD pada UPK
PPUMKMP Pulogadung.
Sementara pengangkatan pejabat
UPK PPUMKMP baru dilakukan di tahun
2011 berdasarkan Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 170/2011
tanggal 8 Februari 2011 tentang Pen-
gangkatan Pejabat Baru sebagai Kepala
UPK PPUMKMP Pulogadung.
Namun Keputusan Gubernur terse-
but, lagi-lagi menimbulkan masalah
karena tidak diikuti dengan pember-
hentian pejabat eks BP LIP hingga ter-
jadi dualisme kepemimpinan.
Atas masalah dualisme kepemimpi-
nan itu, kemudian terbit Peraturan Gu-
bernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40
Tahun 2011 tanggal 6April 2011 tentang
Pelaksanaan Masa Transisi Peralihan BP
LIP Pulogadung menjadi UPK PPUMKMP
Pulogadung menetapkan penyelesaian
status kepegawaian, keuangan, aset
dan dokumen serta ikatan hukum dan
permasalahan hukum dengan pihak ke-
tiga, paling lambat tanggal 31 Agustus
2011.
Operasional UPK PPUMKMP Puloga-
dung masih dilakukan oleh pejabat
dan pegawai eks BP LIP, termasuk pen-
gelolaan keuangan, sampai dengan di-
lakukan serah terima pengelolaan dari
Eks Kepala BP LIP Pulogadung kepada
Kepala Dinas KUMKMP tanggal 20 April
2012. @Alfi/Skor-02
SKOR, Jakarta
Dugaan adanya penyelewengan dana operasional
pada masa transisi perubahan status kelembagaan
dari BP LIP Pulogadung menjadi UPK PPUMKMP
Pulogadung sebesar Rp. 16 miliar lebih dibenarkan
pihak Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta.

ahwa pada tahun 2009, rasio ROA
(Return on Assets), ROE (Return on
Equity) dan NPM (Net Profit Mar-
gin) BLTA negatif, karena menga-
lami kerugian namun hal tersebut
tidak dipertimbangkan DP Pertamina saat
melakukan investasi
Pihak Pertamina hanya berpedoman pada
laporan keuangan PT BLTA triwulan I tahun
2010 dengan net profit yang positif (sehat).
Berdasarkan hal tersebut, Presiden Direktur DP
Pertamina memberikan persetujuan investasi
tanpa memperhatikan kinerja keuangan peri-
ode sebelumnya.
Dari data dan informasi yang diperoleh
SKOR, sebelumnya harga perolehan rata-ra-
ta saham BLTA pada Inhouse I sebesar Rp
1.247,40 dan Inhouse II Rp 723,05, sementara
harga pasar saham BLTA pada closing price
sebelum dilakukan right issue akhir Juni 2010
adalah Rp 330,00. harga pasar adalah 26,46%
dan 45,64% dari harga perolehan rata- rata
SKOR, Jakarta
Kurangnya evaluasi atas
investasi pembelian saham
PT Berlian Laju Tanker
(BLTA) Tbk. pada tahun
2009-2010, Dana Pensiun
(DP) Pertamina mengalami
kerugian investasi sekitar
Rp 21,6 Miliar.
saham BLTA yang dimiliki masing-masing In-
house I dan II. Hal itu menunjukkan bahwa
harga pasar saham BLTA tidak pernah men-
capai rata-rata harga perolehan saham BLTA
yang dimiliki DP Pertamina dan cenderung
terus melemah.
Sampai dengan perdagangan saham BLTA
disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada tanggal 20 Januari 2012 tidak diperoleh
kajian analisa, usulan, ataupun keputusan da-
lam risalah rapat investasi mingguan terkait
dengan kebijakan untuk melepas atau mem-
pertahankan kepemilikan saham BLTA di DP
Pertamina.
TerkaitdengankepemilikansahamBLTAoleh
DPPertamina yang mengakibatkan kerugian DP
Pertamina sebesar Rp21.605.552.644,00, perin-
ciannya sebagai berikut: (Lihat Tabel Kepemili-
kan Saham BLTA oleh DP Pertamina)
Setelah proses right issue, kerugian po-
tensial BLTA telah mencapai 40,51% - 72,03%
dari harga perolehan rata-rata keseluruhan
kepemilikan saham BLTA di DP Pertamina na-
mun manajemen DP Pertamina saat itu tidak
melakukan kebijakan cut loss. Hal tersebut
mengakibatkan kerugian investasi.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak
DP Pertamina belum memberikan tanggapan
hingga berita ini ditulis.
@Team/Skor.10
Tabel Kepemilikan Saham BLTA oleh DP Pertamina
Tahun
Jumlah
Lembar
Dimiliki
Harga
Perolehan
(Rp)
Nilai Wajar
Akhir Tahun
(Rp)
Keterangan
2009 14.711.166 16.572.305.274 9.562.257.000
2010 33.387.332 21.605.552.644 11.017.819.560 • Pembelian di bursa 1.982.500 lembar
• Penambahan right issue sebanyak
16.693.666 lembar
2011 33.387.332 21.605.552.644 6.310.205.748
2012 33.387.332 21.605.552.644 0 Dibentuk cadangan penyisihan kerugian atas Investasi
Saham BLTA senilai Rp 21.605.552.644

kibatnya pajak mineral bu-
kan logam yang telah diba-
yarkan PT. SB periode 2011-
2013, khususnya dari hasil produksi
batu kapur kurang dari kewajiban sebe-
narnya sekitar Rp. 2 miliar lebih.
Untuk diketahui, PT SB melaksana-
kan kegiatan pertambangan berdasar-
kan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Kom-
ering Ulu No. 01/K/IUP-II.A3/XXVII/2010
tanggal 23 Maret 2010 tentang Pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT Semen Baturaja
(Persero).
Keputusan tersebut memberi izin
SKOR, Kolaka Timur-Sultra
Perkembangan pembangunan Desa
di Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka
Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara
berlangsung sangat lambat pada saat pe-
merintahan Camat Tinondo dikomandoi
Abidin Ngoso. Karena hampir semua kegia-
tan yang membutuhkan dana, maka pihak
Desa yang ada di Kecamatan Tinondo selalu
dibebankan pendanaannya.
Demikian penjelasan Makmur salah
satu Kepala Desa saat ditemui Media SKOR
di kantornya pekan lalu. Menurut Makmur,
dirinya sebagai kepala desa sangat sulit
untuk bangun wilayah Desa Tutuwi, "Baru
kepada PT SB untuk melakukan kegia-
tan konstruksi, produksi, pengangku-
tan dan penjualan serta pengolahan
dan pemurnian komoditas tambang
batu kapur dalam wilayah IUP untuk
jangka waktu selama 20 tahun.
Sesuai IUP tersebut, pemegang IUP
wajib membayar pajak mineral bukan
logam sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu Undang-undang No. 29
Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.
Tahun 2011 sampai dengan 2013,
PT SB telah melaksanakan pembayaran
pajak daerah dengan mekanisme PT SB
terlebih dahulu mengirim surat kepada
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komer-
ing Ulu. Surat tersebut berisi tentang
jenis bahan yang dikenakan pajak serta
jumlah batu kapur dan tanah liat yang
diproduksi dalam periode masa pajak.
Setelah menerima surat pemberita-
huan itu, Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu menerbitkan Surat Pem-
beritahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang
berisi tentang data wajib pajak, data
objek pajak, nilai dasar pengenaan pa-
SKOR, Ogan Komering Ulu-Sumsel
PT Semen Baturaja
(SB) (Persero) Tbk diduga
melakukan manipulasi
data hasil produksi den-
gan tujuan mengurangi
beban pembayaran pajak
mineral bukan logam yang
dibayarkan kepada Pe-
merintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Provinsi
Sumatera Selatan periode
2011-2013.
jak serta besarnya pajak yang harus
dibayar oleh PT SB
Setelah menerima SPTPD, PT SB me-
nyetorkan pajak sesuai dengan jumlah
yang tertera dalam SPTPD ke Rekening
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu.
Berdasarkan data dan informasi
yang Skor miliki, pada tahap penyam-
paian laporan hasil produksi kepada
Dinas Pertambangan dan Energi Pe-
merintah Kabupaten OKU yang akan
dijadikan dasar perhitungan kewajiban
pajak, laporan yang diberikan PT SB
kurang dari hasil produksi sebenarnya.
Terkait hal itu, Skor telah mengirim
surat permintaan konfirmasi dan klari-
fikasi kepada PT. Semen Baturaja, na-
mun hingga berita ini ditulis, kami be-
lum menerima jawaban konfirmasi dari
pihak PT Semen Baturaja.
Salah satu pabrik semen PT SB ter-
letak di Baturaja, Kabupaten Ogan Ko-
mering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan.
Pabrik tersebut memproduksi klinker
yang merupakan bahan baku utama
dalam pembuatan semen. Bahan dasar
pembuatan klinker adalah tanah liat
dan batu kapur. Batu kapur dan tanah
liat yang diambil dari tambang (quarry)
dimasukkan melalui unit crusher untuk
dihancurkan kemudian disimpan ke
tempat penyimpanan (storage). @S.02
udang Beras di Jalan Tanjung
Kait, Kecamatan Mauk, Ka-
bupaten Tangerang disulap
jadi usaha pembuatan pagar
besi, saat SKOR berkunjung
di lokasi tersebut nampak kegiatan
bongkar muat dan proses produksi se-
dang berlangsung.
Dinas Perindustrian dan Perdagan-
gan (Disperindag) Kabupaten Tangerang
diduga tidak melakukan upaya penert-
iban keberadaan gudang yang telah be-
ralih fungsi menjadi perusahan Indus-
tri. Bahkan masih banyak gudang, ruko
dan rumah hunian yang kini beralih
fungsi jadi usaha industri.
Pihak Polisi Pamong Praja Kecama-
tan Mauk saat dimintai keterangan
terkait keberadaan PT Dinamika Unggul
Prima Abadi (DUPA Mesh) yang berloka-
si di Desa Ketapang, mengatakan “Saya
belum mengetahui terkait ijin perusa-
han Dupa Mesh karena saya baru pin-
dah tugas disini, coba tanyakan ke Kasi
Ekonomi,” katanya memberi arahan.
“kami belum mengecek keberadaan
dan kegiatan PT Dupa Mesh, coba tan-
yakan ke Camat karena saya hanya
bawahan, jika diperintahkan, kami
akan segera meninjau lokasi,” terang
Iwan (Staf Pol PP).
“Semua izinnya sudah ada dan
pihak kecamatan pun sudah menge-
tahui keberadan kami,” terang Edwin
(Karyawan Dupa Mesh) saat dikonfir-
masi melalui telepon.
Hal berbeda disampaikan Camat
Mauk, HM. Nawawi, SH. MH. “kami
tidak mengetahui keberadaan Perusa-
haan itu, setahu saya dulu itu adalah
gudang beras,” kata camat saat ditemui
SKOR.
Terkait upah karyawan, Camat men-
gatakan “sangat miris kalau upah yang
diberikan hanya Rp 550.000/bulan kare-
na itu sangat jauh dari Upah Minimum
Kabupaten (UMK) yang telah ditetap-
kan, kami akan segera meninjau keg-
iatan dan keberadaan PT Dupa Mesh,”
tegas Camat Nawawi.
@Ladien/yopi/Rifai/S-10
memulai untuk melakukan program telah
di lelang lagi sama kepala wilayah saat
pak Abidin Ngoso yang jadi camat Tinondo,
seperti yang pernah kami alami desa- desa
yang ada di kec. Tinondo saat pencairan
dana block grand akhir tahun 2013, diwa-
jibkan mengumpulkan dana Rp 800.000
(delapan ratus ribu rupiah) setiap kepala
desa dengan dalih mau datangkan Ibu Gu-
bernur Sultra yakni Tina Nur Alam namun
sampai sekaran ini ibu Tina Nur Alam tidak
pernah datang di Kecamatan Tinondo sam-
pai Camat Tinondo Abidin Ngoso tinggalkan
Kecamatan Tinondo sejak Juli 2014." Terang
Makmur.
Bukan itu saja, lanjut Makmur, kelakuan
buruk mantan Camat Tinondo Abidin Ngoso
yang sekarang menjabat sebagai kepala
BPMD di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).
“Karena para Kepala Desa juga setiap ada
pengajuan Laporan Pertanggung Jawaban
(LPJ) diharuskan untuk menyetor sejumlah
uang, baru mau ditanda tangani LPJ-nya,
sungguh sangat parah,” ketusnya.
Lebih lanjut Makmur menuturkan, bah-
wasanya kepala desa mengelola Alokasi
Dana Desa (ADD) hanya sekitar Rp 100 juta
(seratus juta rupiah) satu tahun dan semua
anggaran ADD sudah ada posnya. "Kalau
dana block grand Rp 15 juta satu triwulan,
juga semua sudah ada posnya masing-mas-
ing, di antaranya untuk biaya oprasional
desa dan lembaga desa,” ungkapnya.
Terkait dengan pengakuan Kepala Desa
Makmur tersebut, Abidin Ngoso ketika
masih menjabat Camat Tinondo kepada Me-
dia Skor mengakui bahwa dirinya pernah
memungut dana setiap Kepala Desa yang
ada di Kecamatan Tinondo. “Kemudian
dana yang saya pungut, saya pakai untuk
biaya Anggaran persiapan kunjungan ibu
Tina Nur Alam,” jelasnya. @Azhar/S-10

abatan sebagai anggota DPR
RI adalah sebuah amanah dari
rakyat, untuk itu harus dijaga
dengan penuh integritas, baik
itu anggota dewan incumbent
maupun yang baru terpilih. Hal itu
disampaikan Mayjen TNI (Purn) Salim
S Mengga salah satu anggota DPR RI
Farksi Partai Demokrat (PD) yang
kembali terpilih (Incumbent) pada pe-
riode 2014-2019.
“Siapapun yang duduk di DPR itu,
harus mengerahkan semua kemam-
puannya untuk bekerja, sebagaimana
yang di amanahkan rakyat kepada
kita, kedua integeritas itu harus di-
jaga, bahwa sebagai anggota dewan
di DPR itu bukan sekedara menyam-
paikan aspirasi, melakukan peng-
wasan dan membuat undang-undang
saja, tetapi yang terpenting itu wu-
jud yang kita kerjakan itu keluar dari
hati nurani yang keluar dari aspirasi
kita, itu yang terpenting, kenapa sala-
ma ini anggota DPR itu dimasa lalu
kurang berhasil atau banyak di tuduh
korupsi karena kurangnya integritas,
bukan persoalan kompetensi.”Ujar
Salim Mengga saat di temui diakhir
pelantikan Anggota DPR.
Lanjut Salim, Terkait RUU Pilkada
yang telah disahkan Pimpinan Sidang
DPR pekan lalu adalah bentuk integri-
tas terhadap bangsa yang baik.
“sebenarnya dalam sebuah sistem
demokrasi langsung atau tidak lang-
sung itu sama baiknya, yang jadi
masalah kita ini kan, kita belum ma-
tang berdemokrasi, saya ambil con-
toh dari pileg yang lalu, kalau ada
pejabat yang punya keluarga sudah
diberitahu tidak boleh mengguna-
kan fasilitas Negara tetapi mereka
masih terus menggunakan fasilitas
itu, sama juga halnya dengan tidak
boleh politik uang tapi masih banyak
orang yang tawar menawar, nah se-
bab itu PD mengusulkan opsi-opsinya
itu ya untuk memperbaiki hal itu sep-
erti masih banyaknya politik uang,
integritas para calon yang diragukan
dan mengecilkan pengeluaran ang-
garan untuk para calon, dan Walk
Out (WO) yang dialakukan beberapa
anggota PD waktu itu hanya salah
komunikasi karena pimpinan sidang
cuma mengambil 2 opsi yang kita
usulkan.”Terangnya.
Sama seperti apa yang disampai-
kan Salim Mengga, Dr. K.H. Kholilur-
rahman, SH., M.Si sebagai Anggota
Baru DPR RI Fraksi PKB pada periode
2014-2019 yang juga berharap pe-
merintahan yang akan di pimpin oleh
Presiden terpilih Jokowi-JK periode
2014-2019 harus lebih baik dari sebe-
lumnya.
Menurut Kholil keadaan sistem
demokrasi yang terjadi saat ini sudah
tidak terkontrol, sebab itu dirinya ber-
harap penuh kepada semua kelompok
atau tim agar segera menyatu untuk
kepentingan Nasional,
“Jangan terus menerus tegang,
saya rasa pak Jokowi sudah memulai
merajut komunikasi dengan semua
lini, tinggal sekarang dari beberapa
kelompok yang lain bisa welcome dan
menyambut baik terhadap upaya-up-
aya yang telah dilakukan pak Jokowi
selama ini.”harapnya.
Dalam tugasnya sebagai wakil
rakyat, Kholil juga berjanji akan
membantu menstabilkan laju pe-
merintahan yang akan datang, baik
terkait dengan perundang-undangan
maupun konstalasi politik yang lain.
Upaya tersebut dilakukan Kholil kar-
ena melihat dinamika sistem politik
yang menurutnya telah menyamp-
ingkan hak rakyat seperti, kasus MD3
yang di kembalikan kepada dewan
saat itu.
“Beberapa masyarakat dan komu-
nitas yang saya temui, mereka sangat
keberatan apa yang diputuskan itu,
nah seperti yang kita tahu, bahwa
anggota DPR itu mewakili konstituen,
nah dalam hal ini perlu kita pertan-
yakan apakah mereka sudah turun
menemui konstituen dalam rangka
memutuskan itu?, nah kalau terpu-
tus dari konstituen saya kira bukan
perwakilan namanya, itu perwakilan
buat dirinya sendiri dan kelompok.”
Pungkasya.
SKOR, Jakarta
Setelah menghadiri upacara Hari kesaktian pancasila di
Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Pondok Gede, se-
banyak 555 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari 10
Fraksi resmi dilantik di Ruang Nusantara, Gedung DPR/MPR
RI, (1/10) yang lalu. Pelantikan itu dipandu Ketua Mahkamah
Agung (MA), Hatta Ali.

Demikian dikemukakan Kepala
Inspektorat Konawe Utara, Marthen
Minggu, SP, M.Si, saat ditemui Tabloid
SKOR pekan lalu di ruang kerjanya.
”Saya tidak takut siapapun pelaku-
nya, semuanya akan saya tindak,” te-
gasnya.
Korupsi adalah perbuatan jahat
dan sangat jahat. Karena selaku Pe-
gawai Negeri Sipil (PNS) sudah digaji
dan dimanjakan oleh Pemerintah
(Negara) dengan diberi fasilitas, diberi
tunjangan segala sesuatunya. “Hing-
ga kemana-mana para PNS menggu-
nakan fasilitas Negara,” tambahnya.
Jadikatakuncinya,Marthenmelan-
jutkan, korupsi merupakan musuh
bersama, baik dari teman wartawan,
LSM dan termasuk masyarakat pada
umumnya. Hingga wajib hukumnya
untuk bersama-sama perangi semua
tindakan korupsi.
“Dalam konteks pelaksanan pe-
merintah yang adil jujur serta trans-
ua oknum Polisi Pamong
Praja, yakni Sudirman dan
Wasman anggota Satuan
Polisi Pamong Praja (Sat-
pol PP) Kabupaten Majene
terbukti memperkosa Bunga (nama sa-
maran) usia di bawah umur, Bunga
(nama samara) di ruangan Aula Kantor
Pemerintahan Kabupaten Majene be-
berapa bulan yang lalu.
Perbuatan yang tidak terpuji itu,
sempat menghebohkan warga di selu-
ruh wilayah provinsi Sulawesi Barat,
bahkan mencoreng dan memalukan
nama Institusi Pemerintah Daerah, ser-
ta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol)
secara menyeluruh.
Walau kasus itu sudah cukup lama,
namun di daerah Campalagian, Kabu-
paten Polewali Mandar tempat asal
Wasman, kasus pemerkosaan tersebut
masih hangat dibicarakan masyarakat.
Seperti disampaikan Najamuddin
warga Toilang, Campalagian mengaku
sangat menyesalkan perbuatan Was-
man selaku oknum Satpol PP yang
BahkanSyamsiarmenyatakandalam
bahasa kone-konee, “Andengi risseng
setang agaroo, attamaiki wasman.” Art-
inya, setan apa yang memasuki was-
man, hinggga bisa begini kejadiannya,
katanya dengan nada kesal.
Syamsiar menyebutkan ketika
mengetahui kejadian memalukan itu,
ia langsung ke kantor malam itu juga
untuk mengambil tindakan yang tepat
untuk memberhentikan kedua oknum
Satpol tersebut dari keanggotaannya.
Tindakan cepat memecat oknum
Satpol PP itu dilakukan, lanjut Syamsiar
untuk mencegah hal-hal yang tidak di-
inginkan, pasalnya apabila tidak segera
diambil tindakan tentu akan menjadi
tambah panjang karena keluarga kor-
ban sudah merapat ke kantor Bupati
Pemerintahan Kabupaten Majene sete-
lah merusak dan menghancurkan kan-
tor SATPOL PP.
“Coba bayangkan keluarga korban
sudah membawa jerigen berisi bensin
untuk membakar Kantor Bupati, lem-
paran batu membabi buta. Untungnya,
kepolisian dari Polres Majene tetap siap
siaga menghalau massa” ujarnya.
Setelah itu, Syamsiar bersepakat di-
adakan dialog keluarga korban dan ber-
bagai unsur Tokoh Masyarakat, Kepala
Desa, LSM. Hingga terjadilah kesepaka-
tan apa yang diinginkan keluarga kor-
ban, yakni pemecatan Wasman dan
Sudirman sebagai tenaga honor K2, dan
menghukum dengan seberat-beratnya
sesuai dengan perbuatannya.
Lebih lanjut, Syamsiar mengata-
kan tindakan pemecatan itu dilakukan
bukan tindakan pribadi namun tetap
dikomunikasikan dengan Bupati “Saya
tetap berkoordinasi dengan Bupati.
Setelah pak Bupati mengiyakan, segera
lakukan pemecatan, maka saya pecat,
jadi bukan atas nama Sekda yang saya
pecat itu,” jelasnya.
Lebih jauh Sekda menegaskan, kalau
berkas usulan menjadi PNS para oknum
Satpol PP yang sudah dipecat, sudah
terkirim ke Jakarta, dia akan perintah-
kan pegawai untuk mengejar ke Jakarta
untuk menarik berkasnya kembali.
Syamsiar juga sesalkan melihat per-
ekrutan penerimaan Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang
asal asalan tanpa melakukan meka-
nisme seleksi yang ketat dan benar.
“Paling tidak, kita harus melibatkan
psikolog, unsur TNI, Kepolisian, karena
yang namanya Satpol itu merupakan
tugas penegakan Peraturan Daerah,”
tambahnya.
Syamsiar juga memahami tidakan
keluarga korban yang tidak terima ke-
jadian pemerkosaan itu.
“Dengan kejadian seperti ini wajar
kok, keluarga korban marah. Siapa sih
yang tidak marah, kalau menghancur-
kan masa depan anaknya yang masih di
bawah usia. Saya saja marah, andaikata
ada keluarga saya yang mengalami hal
ini, paparnya.
Saat ini keluarga korban sangat ter-
pukul dan korban mengalami sedikit
gangguan kejiwaan. Namun Kapolres
dan Dandim sudah bersilaturrahmi ke
rumah korban.
@Ariefuddin Haroen/S02
SKOR, Majene
Kasus pemerkosaan
yang dilakukan oknum
Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol
PP), di Aula Kantor
Bupati Majene, berbuntut
pemecatan atas oknum
anggota Satpol PP yang
terlibat.
melakukan perbuatan bejat tersebut.
“Pemerkosa Wasman yang berasal dari
Campalagian tak pernah memikirkan
masa depannya, dan juga keluargan-
ya yang tentu sangat mengharapkan
nafkah lahir bhatin, dari suaminya. Na-
mun apa mau dikata, nasi sudah men-
jadi bubur,” ujarnya.
Terkait dengan kasus memalukan
tersebut, Sekretaris Daerah Majene, HM
Syamsiar Muktar SH MH yang berhasil
diwawancara khusus Tabloid SKOR, be-
berapa waktu lalu, di ruangan kerjanya
mengaku sangat menyesalkan kejadian
yang menjijikkan dan mencoreng nama
baik Institusi pemerintah Daerah Kabu-
paten Majene itu.
paran, tentu dibutuhkan peran serta
masyarakat, khususnya dalam upaya
pemberantasan korupsi di Wilayah
Konawe Utara agar pelaku korupsi
tidak memiliki lagi ruang gerak. Mari
kita perangi, kita basmi, kita cegah,
tindakan korupsi agar Konawe Utara
bisa bebas dari perbuatan haram ini,”
tegasnya.
lebih lanjut Marten menjelaskan,
Selaku Lembaga Pemerintahan, ins-
pektorat harus lebih proaktif melak-
sanakan tugas pengawasan serta
pencegahan termasuk penindakan,
artinya fungsi tersebut merupakan
tugas pokoknya. Sementara selaku
bagian dari Pemerintah Daerah tentu
tidak lepas dari perintah atau petun-
juk dari Bupati kemudian harus ses-
uai dalam aturan perundangan yang
ada.
Pada tahun 2014 ini pihaknya
melakukan sensus barang khususnya
dengan jumlah tenaga 32 orang. Tim
ini mulai melaksanakan tugas sensus
terhadap barang-barang inventaris
milik Pemda dari tahun 2008-2013.
Hal ini dipandang perlu guna
mengetahui keberadaan barang-
barang milik Pemerintah mulai dari
kertas (buku) hingga kendaraan dan
barang lain yang sepatutnya mi-
lik Pemda, "kita data dan lacak ke-
beradaannya, jika barang tersebut
ada dalam daftar belanja barang da-
pat kiranya dicek keberadaannya di-
mana? Kalau kondisinya sudah rusak
di mana barangnya dan kondisinya
bagaimana. Jangan sampai ada dalam
daftar atau nota pembelanjaan tapi
tidak benar,” tukasnya.
Lebih jauh Marten mengatakan
kepada Skor, pernah ada barangnya
atau juga terkadang ada nota pem-
belanjaan ada barangnya namun
hingga kini tidak diketahui kemana
barangnya.
"Ini merupakan gebrakan saya
sejak menjadi Kepala Inspektorat di
Konut dan Alhamdulillah upaya sep-
erti ini sangat diapresiasi oleh Bupati
maupun Sekda Konawe Utara, karena
pada masalah pengadaan atau pem-
belanjaan barang sangat rawan per-
buatan korupsi,” imbuhnya.
Setiap tahunnya terdapat dana
besar untuk pembelanjaan barang se-
lain belanja pegawai sehingga rawan
korupsi, "juga kadang terjadi kasus
akibat terjadinya pergantian jabatan,
karena kepala Dinas atau Bendahara
di suatu SKPD jika sang Kadis menda-
pat tugas baru, maka barang-barang
milik kantor kadang dibawa serta
atau bisa dilenyapkan barang buktin-
ya, yang pada akhirnya ketika datang
pejabat baru harus mengisi perleng-
kapan kantor lagi,” pungkasnya.
@Nasrul/Skor-10
SKOR, Konawe Utara-Sultra
Tindakan korupsi yang belakangan ini kian marak, tidak
boleh dibiarkan terus menjamur dan tidak boleh takut
untuk memeranginya. Karena korupsi bisa terjadi akibat
kurangnya pengawasan serta lemahnya penindakan terh-
adap pelaku, khususnya di Konawe Utara.

SKOR, Kolaka Timur-Sultra
ecamatan Poli-Polia menjadi Kota
Seni dan Budaya. Selain Kecamatan
Tirawuta, ternyata para Tetua adat
menyebut Poli-Polia merupakan
daerah Distrik Tertua di Kabupat-
en Kolaka Timur (Koltim). Distrik Poli-Polia kini
terbagi beberapa desa pemekaran, di antaranya
Tousu, Inotumewao, Puundokulo, Andowengga
dan beberapa desa pemekaran lainnya. Sedang
hal paling utama yang saat ini dilakukan adalah
pembangunan secara serentak dan memperko-
koh siratuhrahmi antar masyarakat.
Camat Poli Polia, Akkas Genda, S.Pd saat
ditemui di sela-sela kegiatan gotong royong
menjelaskan, selama beberapa periode pergan-
tian camat memang Poli-Polia ini selalu men-
galami kendala dalam mengatur pembangunan
daerah serta menjaga kekompakan masyarakat.
Untuk itu, yang paling utama kami lakukan se-
laku pemerintah kecamatan adalah pelayanan,
emikian dikemukakan
Kepala Sekolah SDN II
Mamuju, Rusdah SPd
MPd didampingi Nursina Achir SPd
MPd, Sohra Said, Demma Te’ne SPd
ketika ditemui Tabloid Skor, di ruang
kerjanya, pekan lalu.
Menurut Kepsek Rusdah, keber-
hasilan SDN II Mamuju menjadi juara
I Resikel Mendaur Ulang Sampah dan
juara harapan II Kebersihan Seko-
lah Se Provinsi Sulawesi Barat ini,
berkat kerjasama yang baik antara
Kepsek, Guru, Komite Sekolah serta
dukungan para orangtua murid dan
SKOR, Mamuju
Berkat kepemimpinan dan kerja keras Kepala Sekolah
Dasar Negeri (SDN) II Mamuju, Rusdah SPd MPd dan didukung
para guru dalam menata pendidikan dan keterampilan siswa,
khususnya dalam mengoptimalkan visi dan misi pendidikan
dasar 9 tahun, akhirnya SDN II Mamuju mampu meraih prestasi
yang cukup membanggakan, yakni juara I Resikel Mendaur
Ulang Sampah tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, SDN
II Mamuju juga meraih Juara Harapan II Kebersihan Sekolah
Seprovinsi Sulawesi Barat.
Masyarakat.
Pada prinsipnya, tambah Rus-
dah, para pendidik di SDN II Mamuju
sangat meyakini kalau ada kemauan
berkarya sudah dapat dipastikan akan
berhasil. Oleh karena itu dibutuhkan
Sumber Daya Guru yang handal da-
lam menata Pendidikan. “Selain itu,
para Guru juga dituntut kreatif dalam
hal mengoptimalkan visi dan misi
pendidikan dasar 9 tahun,” tegasnya.
Lebih jauh Kepsek Rusdah SPd
MPd mengharapkan, agar prestasi
yang diraih sekolah SDN II Mamuju
tidak berhenti sampai disini karena
paling tidak harus mampu memper-
tahankan juara yang telah diraih.
“Karena itu diharapkan kepada 24
guru yang menangani 364 siswa SDN
II Mamuju, untuk lebih ditingkatkan
lagi apa yang kita raih pada tahun ini,
dan semoga tahun depan kita bisa
meraih juara I kembali." harapnya.
Tidak lupa Rusdah berharap ke-
pada pemerintah, agar program keg-
iatan tidak berhenti sampai di sini.
Kegiatan Lomba tingkat Provinsi Su-
lawesi Barat ini dilaksanakan oleh
Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat
bekerjasama dengan Dinas Keseha-
tan Sulbar dan Dikpora Kab. Mamuju.
Hadiah diserahkan langsung oleh Hj.
Anggraeni Anwar beserta dana pem-
binaan terhadap SDN II Mamuju.
@Korwil Skor Sulbar/Skor-10
SKOR, Polman
Madrasah Ibtidaiyah DDI yang ber-
lokasi di Tinambung kini dalam posisi
dilema, lantaran tanah tempat gedung
sekolah berdiri saat ini menjadi seng-
keta, bahkan sering didatangi beberapa
orang yang mengaku sebagai pemilik
tanah dan memaksa pihak sekolah un-
tuk membeli lokasi tersebut. Atas kon-
disi itu pihak sekolah hanya bisa pasrah
dan berharap perhatian dari pemerintah
setempat demi keberlangsungan pen-
didikan para anak didik yang menun-
tut ilmu di Madrasah Ibtidaiyah DDI
Tinambung itu.
"Sungguh merana betul sekolah
ini, karena sekolah lain selalu dan ser-
ing dapat bantuan pembangunan, Ma-
drasah ini hanya gigit jari saja," tutur
Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah
DDI Tinambang, Arfa S.Pdi yang baru
menjabat dua bulan didampingi guru
seniornya Hj Hasrawati, kepada Tabloid
SKOR, pekan lalu.
Berdasarkan pengakuan Kepsek Ma-
drasah Ibtidaiyah, Arfa, S.Pdi kepada
Skor, ternyata sekolah Madrasah Ibtid-
aiyah DDI ini sering disambangi orang
yangmengklaim jika lahan sekolah terse-
but sebagai hak milik mereka, mereka
meminta agar pihak sekolah membeli
lahan tersebut, dengan alasan Karena
memang mau mereka jual.
Sementara pihak sekolah Madra-
sah Ibtidaiyah sudah menyampaikan ke
pihak Kementerian Agama di Kabupaten
serta Provinsi. Namun hingga kini be-
lum ada kabar, "apakah ada perhatian
keseriusannya atau bagaimana, kami
tidak tahu," kata Arfa dengan senyum
sedih dan pasrah melihat kondisi seko-
lah yang di pimpinnya.
“Kami jalani saja pak. Kami khawatir
jika ada unsur paksaan dan disuruh ke
luar jika tidak dibeli. Karena kita mau
ke mana kalau tiba-tiba diusir. Bisa-bisa
muridnya tidak tidak ada lagi.
Ketika ditanyakan apa komentar Ket-
ua Yayasan Madrasah Ibtidaiyah DDI? Ibu
Arfa mengatakan, sama saja, beliau juga
hanya mengharapkan perhatian dari pe-
merintah. Ketua Yayasan juga khawatir
kalau berlarut larut begini, tiba-tiba saja
kami diusir. “Jadi harapan kami di sini
selaku guru-guru sangat mengharapkan
perhatian dari pemerintah, khususnya
Kementerian Agama,” katanya penuh
harap. @Ariefuddin Haroen/S-10
pembangunan di semua sektor serta paling
khusus adalah menjaga agar tali siratuhrahmi
sesama masyarakat desa tetap kokoh.
Ada satu hal yang akan kami lakukan ke
depannya, yakni menjadikan kota tertua ini
menjadi pusat seni dan budaya di Koltim, baik
menjaga seni budaya Tolaki (salah satu suku di
sultra-red) sekaligus mengembangkan seni bu-
daya tersebut secara berkesinambungan.
Lulusan Universitas Muhammadyah Kend-
ari yang kini menjadi Camat Poli-Polia menga-
takan, pada tahun 2015 mendatang kita ingin
menjadikan Kecamatan Poli-Polia sebagai ikon
budaya dan seni Tolaki di Kolaka Timur. “Itu
tekad kami semua. Dan tidak dapat dipungkiri,
selama ini Kecamatan Poli-Polia menjadi tempat
pakar-pakar seni budaya Tolaki di Kolaka Timur
sebagaimana daerah yang dulunya sangat ken-
tal dan selalu menjunjung tinggi tentang adat
istiadat,” jelasnya. @Irwandar/S-10

www.skornews.com
uang lingkup pekerjaan penyediaan
Mobile Pusat Layanan Internet Keca-
matan (MPLIK) meliputi pembangunan/
pengadaan infrastruktur seperti pe-
nyediaan jarigan, layanan akses/layan-
an jasa akses internet, perangkat pendukung dan
sarana prasarana, pengoperasian dan pemeli-
haraan serta jaminan kemampuan sistem yang
memadai.
Dari informasi dan penelusuran SKOR, telah
terjadi pungutan liar kepada mitra/pengelola
MPLIK oleh penyedia jasa atas pekerjaan MPLIK
paket 5 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
pengelola menyetor uang sebesar Rp10 Juta dan
membayar sendiri biaya pengiriman ke lokasi
padahal biaya pengiriman sudah termasuk da-
lam RAB/spreadsheet biaya deployment sebesar
Rp10.267.076/MPLIK.
Akitivis LSM Lembaga Informant Korupsi (LIK),
Bang Awi mengatakan, pelaksanaan MPLIK didu-
ga tidak sesuai kontrak, “pelaksanaan dan pem-
bayaran MPLIK paket 2, 3, 11, 15, 16, 18 meng-
gunakan dasar data log modem, itu melanggar
SOP” terangnya.
Dalam membayar prestasi pekerjaan, Kepala
BP3TI telah menetapkan SOP Nomor Prosedur:
SKOR, Jakarta
Ratusan paket Project KPU/USO Bp3TI Kem-
kominfo dengan anggaran triliunan rupiah
yang bersumber dari dana Pendapatan Nega-
ra Bukan Pajak (PNBP) penyedia jasa teleko-
munikasi diduga rugikan negara, beberapa
oknum pejabat Kemkominfo dan oknum
kontraktor pelaksana pekerjaan telah dijadi-
kan tersangka oleh Kejaksaan Agung.
SOP.BP3TI.4.11.2011
tentang pencocokan
dan penelitian (rekon-
siliasi) Data KPU/USO.
Bertentangan dengan
standar operational
procedure pada klausul
5 SSUK yaitu sehar-
usnya raw data
yang direkonsili-
asi untuk pem-
bayaran tidak
menggambar-
kan aktifitas PC
Client.
Pembayaran oleh BP3TI
kepada PT AL termin I dan II meng-
gunakan raw data log modem. Diduga Terdapat
PC Client off yang seharusnya menunjukkan tidak ada
transaksi atau aktivitas didalam alat monitoring (raw data dari
NOC) tapi yang dilaporkan adalah sebaliknya sehingga tidak ada
pembayaran atas prestasi pekerjaan.
Hal tersebut telah dikonfirmasi SKOR kepada pihak PT Apli-
kanusa Lintasartha (AL) dan BP3TI namun yang bersangkutan be-
lum memberikan tanggapan. Nur/S.01

www.skornews.com
al tersebut mengakibatkan banyaknya
kredit bermasalah (macet) pada Debitur
bank BNI, salah satunya adalah, PT Niaga
Putra Perkasa (PT NPP) yang memperoleh
14 fasilitas kredit namun kemudian pem-
bayarannya Macet.
Berdasarkan informasi yang diterima SKOR bah-
wa Selama periode tahun 2008-2011, terdapat Tujuh
proyek NPP yang memperoleh fasilitas Kredit Modal
Kerja (KMK-transaksional) dari Sentra Kredit Menen-
gah (SKM) Bank BNI Cabang Bandung, sebesar Rp 82,7
Miliar namun ternyata proyek-proyek tersebut adalah
pekerjaan Perusahaan lain, berarti syarat pemberian
kreditnya tidak terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) se-
bagai salah satu syarat yang harus dilampirkan calon
debitur untuk memperoleh fasilitas kredit.
Karena proyek tersebut dikerjakan oleh
kontraktor utama (bukan PT NPP,red)
SKOR, Bandung-Jabar
Pemberian dan pencairan fasilitas
kredit pada Bank BNI (Persero) Tbk.
diduga banyak terjadi manipulasi per-
syaratan “kongkalikong” antara pihak
Debitur dan oknum pejabat BNI sebagai
Kreditur.
Akibatnya PD Pasar Jaya ditengarai
kurang memberikan kontribusi kepada
Daerah karena dana retribusi yang sehar-
usnya digunakan untuk pembangunan
daerah menjadi tidak bisa digunakan se-
cara maksimal.
Pihak PD Pasar Jaya yang dikonfir-
masi Skor membantah disebut mempu-
nyai tunggakan retribusi pengangkutan
sampah periode 2013. Saat ini PD Pasar
Jaya justru sedang menunggu kebijakan
dari gubernur terkait permohonan ker-
inganan biaya retribusi pengangkutan
sampah yang telah diajukan pihak PD
Pasar Jaya kepada Gubernur Provinsi DKI
Jakarta.
“Kita bukan menunggak tidak, kita su-
dah mengajukan permohonan kebijakan
keringanan tarif 35 persen kepada guber-
SKOR, Jakarta
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya belum membayar biaya
retribusi pengangkutan sampah periode 2013 kepada Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dan informasi
yang Skor miliki, tunggakan retribusi pengangkutan sampah
itu mencapai Rp. 20 miliar lebih sesuai perhitungan ketentuan
Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retri-
busi Daerah.
nur, dan saat ini kita menunggu keputu-
san kebijakan tarif itu untuk melakukan
pembayaran” ujar Asisten Manajer Sub.
Bidang Humas PD Pasar Jaya,Agus Lamun
kepada Skor, jum’at pekan lalu.
Meski menolak disebut mempunyai
tunggakan, Agus mengakui hingga saat
ini PD Pasar Jaya belum melakukan pem-
bayaran retribusi pengangkutan sampah
tahun 2013. Lebih lanjut Agus menjelas-
kan setelah ada kebijakan dari gubernur,
akan ditindaklanjuti oleh Dinas Keber-
sihan dalam bentuk penerbitan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan
SKRD itu akan menjadi dasar pembayaran
retribusi PD Pasar Jaya.
“Jadi memang kita belum ada pem-
bayaran karena menunggu disposisi dari
gubernur dan SKRD dari dinas kebersihan
baru kita bayar” sebutnya.
Untuk diketahui pemberlakuan Pera-
turan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah itu memberatkan PD Pasar Jaya
dan para pedagang karena kenaikan tarif
retribusi angkutan sampah yang ditang-
gung PD Pasar Jaya sangat tinggi dari Rp.
5 ribu rupiah per meter kubik menjadi Rp.
40 ribu rupiah per meter kubik, namun
untuk pasal yang mengatur tarif Rp. 40
ribu per meter kubik sudah ada peruba-
han menjadi Rp 20 ribu per meter kubik.
“Dulu kita 5 ribu sekarang 40 ribu,
peningkatannya sangat besar sampai 800
persen oleh karenanya kami sudah me-
minta dan bersurat ke gubernur untuk
dilakukan peninjauan ulang Perda. Seka-
rang perubahan perda sudah ada pasal
yang mengatur 40 ribu itu sudah di rubah
menjadi 20 ribu” ujar agus.
Setelah keputusan perubahan tarif
pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 itu,
Pihak PD Pasar Jaya juga mengajukan ker-
inganan penyesuaian tarif ke gubernur.
“setelah perubahan Perda itu, kita
mengajukan keringanan penyesuaian
tarif ke gubernur, kita minta keringanan
kebijakan gubernur 35 persen, saat ini
kita menunggu realisasi permohonan
keringanan dari gubernur, apapun kepu-
tusannya kita akan melakukan pemba-
yaran” pungkasnya.
PD Pasar Jaya adalah salah satu BUMD
(Badan Usaha Milik Daerah) Pemerintah
Daerah DKI Jakarta yang secara aset ter-
pisah dari Pemerintah Daerah DKI Jakar-
ta. Saat ini PD Pasar Jaya mengelola 153
pasar yang tersebar di lima wilayah DKI
Jakarta, untuk tahun 2013 PD Pasar Jaya
telah menyumbang PAD sebesar 28 miliar
rupiah. @Skor-02
berarti tujuan pemberian kredit untuk menambah modal
kerja tidak terpenuhi. Akibatnya, BNI tidak dapat meman-
tau pelaksanaan proyek untuk mengetahui tujuan peng-
gunaan kredit serta perkembangan pembayaran termin
sehingga proyek-proyek itu tidak layak dijadikan sebagai
dasar pemberian kredit oleh Bank BNI.
Proyek-proyek yang diajukan PT NPP dan telah menda-
patkan fasilitas KMK dari SKM Bank BNI Bandung, ada-
lah:
1. Proyek dari KiSEL berdasarkan PO
(penelusuran SKOR: ternyata KiSEL
tidak pernah menerbitkan PO)
2. Preservasi Jalan di Maluku dari Dinas Pekerjaan Umum
3. Pembangunan tempat peristirahatan di Jalan Tol Pali-
kanci dari PT Jasa Marga
4. Pemeliharaan Steel structure Pabrik PT Holcim
5. Pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Bandung Ba-
rat
6. Pembangunan IPAM dari PDAM Kabupaten Bandung
7. Proyek dari PT Telkomsel
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Bank BNI be-
lum memberikan tanggapan dan Surat Konfirmasi yang
dikirim SKOR kepada Direksi PT NPP di Jalan Batununggal
Indah 114 Bandung, Jawa barat dikembalikan jasa pen-
giriman JNE karena kantornya telah lama kosong “Alamat
yang dimaksud telah lama kosong, mohon konfirmasi apa
suratnya dikembalikan lagi ke alamat pengirim?,” kata
petugas JNE memberi informasi via telepon.
Penelusuran SKOR lebih lanjut di website Mahkamah
Agung RI (27/9/14), PT NPP telah dipailitkan berdasarkan
putusan MA Nomor 722 K/Pdt.Sus/2012.
@Saidani/S.01

SKOR, Kolaka-Sultra
Setelah mengikuti bimbingan selama
kurang lebih dua bulan, akhirnya 43 Calon
Anggota Amatir Radio (Camar) Orari lokal
Kolaka mengikuti ujian Negara yang dilak-
sanakan oleh Orari Daerah Sulawesi Tengg-
ara dan Kementerian Informasi dan Komu-
nikasi di Kampus USN Kolaka, Minggu lalu.
Para Calon Anggota Amatir Radio ini
seperti layaknya para siswa yang akan
mengikuti Ujian Akhir Nasional. Pada Ujian
Negara Amatir Radio ini terdapat beber-
apa mata ujian yang diikuti di antaranya:
Pancasila, Teknik Radio, Peraturan Amatir
Radio, dan Operating Procedure berkomu-
nikasi.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,
ujian kali ini diikuti per mata ujian tiap
sesinya, pada tahun ini ujian yang dilaku-
kan selama satu sesi dengan seluruh mata
ujian dimasukkan ke dalam satu bundel
soal, hingga waktu pelaksanaan pun lebih
singkat, dimulai pukul 8.00 WIB dan sudah
selesai pukul 9.00 WIB.
Sebelum dimulai ujian, terlebih dahu-
lu diawali dengan laporan Ketua Panitia,
kemudian dilanjutkan dengan sambutan
Ketua Orari Daerah Sulawesi Tenggara
yang diwakili oleh Hasbi Hamjat SE MSi
(YC8KDO).
Dalam sambutannya Hasbi Hamjat
SKOR, Sekayu-Muba
Peringati hari jadi ke 69, TNI menggelar upacara bersama pemerintah
daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Acara tersebut bertemakan patriot se-
jati, profesional, dan dicintai rakyat.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sek-
da Muba Drs. H. Sohan Majid, MM beserta SKPD dan FKPD Kabupaten Musi
Banyuasin dan turut hadir veteran-veteran para pejuang pembela negara
RI.
Dalam amanatnya, Inspektur upacara Letkol. Inf. M. Arif Hidayat men-
gatakan, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh prajurit dan pejuang
untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan yang telah kita capai.
Dikatakannya, hakekat TNI adalah untuk melindungi dan mengayomi
masyarakat. TNI juga merupakan prajurit penjuang yang memiliki kecin-
taan terhadap Negara, bangsa, masyarakat dan menjaga kedaulatan serta
keutuhan NKRI secara profesional.
“Mari kita membangun soliditas yang kokoh antara sesama prajurit
TNI dengan Polri maupun Pemda serta komponen masyarakat lainnya,
hingga diharapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini
terbina dengan baik, akan bertambah lebih baik lagi. Karena kesejahter-
aan negara adalah tugas kita bersama,” tegas M. Arif, Selasa (07/10/14)
lalu. @Dhbkom Muba/irawan
SKOR, Polman
bu Panglima Kodam VII
Wirabuana Makassar, Lin
Bachtiar SH MSi MKn men-
erima cindera mata Perahu Sandeq
dari Ibu Nasir Rahmat Wakil Bupati
Polewali Mandar, didampingi oleh Ko-
mandan Kodim 1402 Polman Dodi Tri-
winarto SIP INF serta Ibu Damdim
Dian Nuzulia Spi.
Ibu Lin Bachtiar datang ke tanah
kan PAUD Gereja pun ada,” jelas Ibu
Panglima yang penuh ceria dan ber-
semangat.
Menurutnya, bukan hanya seke-
dar Paud menyanyi saja, banyak
sekali macamnya. PAUD ini harus
lebih ditingkatkan agar lebih hidup.
“Dan jangan tidak dilakukan, karena
bisa dapat teguran loh!” Katanya set-
engah mengingatkan dengan aksen
Jawa kentalnya.
Mandar dalam rangka kunjungan ker-
ja di Polman untuk mensosialisasikan
secara detail program tentang Ke-
beradaan PAUD (PendidikanAnak Usia
Dini-red), menurutnya PAUD harus
lebih diberdayakan di daerah sebab
PAUD yang akan datang bukan hanya
sekedar membangun gedung. “PAUD
banyak alternatif lain, bisa dilakukan
ada PAUD Pengajian, PAUD Pertanian,
PAUD Peternakan, PAUD Arisan, bah-
Dirinya merasa sangat berbahagia
dan bangga berada di Polman Tanah
Mandar serta terharu menerima cen-
dera mata buatan kerajinan tangan
asli orang Mandar, yakni Sarung
Sutra Mandar.
Ibu Panglima menegaskan agar
berprinsip dan berkomitmen sesuai
dengan kata SIBALI PARRI, karena
Sibali Parri itu ada cerita khusus dan
bersejarah ketika Sang suami pergi ke
laut mencari ikan, Sang Istri di rumah
menenun Sarung Mandar, Sibali Parri
adalah satu perjuangan yang harus
dilakukan, agar bisa mendapatkan
suatu kesuksesan dimasa yang akan
datang.
Tidak lupa Ibu Panglima juga men-
gucapkan terimakasih atas sambutan
dan pelayanan yang telah diberikan
pada dirinya, "kedatangannya ke
Polewali Mandar mendapat sambutan
dan pelayanan yang terlalu sangat
Istimewa loh..! Padahal, seharusnya
biasa-biasa saja lah, nanti aku betah
lama-lama di sini loh," pungkasnya
sembari senyum.
@Ariefuddin Haroe/Skor-10
mengungkapkan, sebagai calon anggota
amatir radio, hendaknya senantiasa mema-
tuhi etika berkomunikasi di frekwensi. “Ini
harus diperhatikan hingga dapat terjadi ke-
tertiban di dalam berkomunikasi, “ ungkap-
nya di hadapan peserta UNAR.
Selain itu, dia juga mengharapkan ke-
pada calon anggota Orari Kolaka selalu
menjaga kekompakan dalam melaksana-
kan setiap rencana kegiatan yang berkaitan
dengan peran Orari sebagai kekuatan pen-
dukung pada setiap kegiatan sosial, juga
ketika ada bencana alam. “Kita sebagai
amatir radio harus siap tampil mengambil
peran dengan dukungan komunikasi yang
kita miliki,” tegasnya.
Pada Ujian Negara Amatir Radio kali
ini nampaknya juga sebagai ajang silatur-
ahmi antar lokal se-Kolaka, karena jauhnya
lokasi antar lokal dan berbedanya aktivi-
tas masing-masing anggota. Hingga saat
berkumpul ini selalu dimanfaatkan untuk
temu kangen dan lebih mempererat sila-
turahmi.
Saat ujian seperti ini juga para anggota
bisa bertukar informasi mengenai teknik
radio termasuk tentang antene yang mer-
eka gunakan pada ajang HAM Festival yang
secara berkala dilaksanakan.
@Abdul Rahim/Skor-10

SKOR, Bitung
emerintahan Kota Bitung patut berbang-
ga diri, karena Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono telah menetapkan di Bitung
suatu Kawasan Ekonomi Khusus melalui
PP No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus Bitung.
Hingga sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Bitung,
maka sudah sepatutnya seluruh komponen masyarakat
Kota Bitung mendukung terciptanya kawasan
yang eksklusif, hingga nantinya akan menarik
minat investor untuk menanamkan investasi di
kawasan tersebut.
Namun sayangnya, masih ada institusi Pem-
kot Bitung yang justru terkesan kuranng men-
dukung untuk terciptanya kawasan yang eksk-
lusif di KEK Bitung tersebut. Salah satunya ialah
pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bitung.
Karena terkait ditemukannya limbah yang
diduga berbahaya dan beracun di tepi pantai
Manembo Nembo, Kota Bitung yang masuk
lingkup KEK Bitung, beberapa waktu lalu. Na-
mun hingga kini Badan Lingkungan Hidup
(BLH) belum menetapkan perusahaan mana
yang melakukan pencemaran tersebut.
Saat dikonfirmasi Tabloid SKOR, Kepala Ba-
dan Lingkungan Hidup Bitung, Jefrry Wowiling,
terkait temuan limbah di lahan KEK atau Ka-
wasan Ekonomi Khusus itu, berusaha berkelit
dengan mengatakan, jika itu bukan limbah berba-
haya. "Itu limbah arang tempurung, bukan limbah
sisa pembakaran batu bara," ujar Wowiling.
Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetap-
kan oleh Presiden SBY melalui PP No. 32 Tahun
2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
akan tercoreng dengan adanya limbah di salah
satu lokasi lahan KEK tersebut.
Namun hal tersebut sepertinya tidak meng-
ganggu Kaban BLH seperti pernyataannya saat
SKOR menemui Kepala BLH yang belum lama men-
duduki posisi tersebut, di Kantor BLH. "Memang
di Bitung ini masih kurang perusahaan pengolah
limbah dan belum ada teknologi yang memadai
untuk hal itu," katanya beberapa waktu lalu.
@Arham Licin/Skor-10
SKOR, Konawe-Sultra
enyikapi tudingan be-
berapa LSM tentang
adaya dugaan penyero-
botan hutan (kawasan
hutan lindung) oleh
salah satu perusahaan perkebunan
sawit (PT. MULYA TANI) di sekitar Desa
Larui Kecamatan Routa Kabupaten
Konawe seluas 732 Ha, Sekda Konawe
Ir. Achmad Setiawan telah lakukan tin-
dakan memanggil sejumlah pejabat
di Lingkup Pemda Konawe.
Kepada Media SKOR saat ditemui
untuk dimintai tanggapannya di tem-
pat kerjanya, Sekda Konawe Achmad
yang didampingi Kadis Kehutanan,
Kuad Santoso SE MSi, Kepala Badan
Perizinan Terpadu, Ir. Burhan MSi,
serta Kabag Humas Pemda Konawe,
Amiruddin SSos MSi mengatakan, tentu
merupakan suatu masukan berharga
bagi Pemda Konawe atas temuan me-
dia SKOR, tentang adanya dugaan pe-
nyerobotan/perambahan Hutan Lind-
ung oleh PT. MT di Routa.
Sekda Achmad menambahkan,
di lapangan sebagai Media Kontrol,
sekaligus sarana penghubung antara
masyarakat dan pemerintah.
“Tentunya selaku Sekda, saya tidak
akan tinggal diam manakala ada ke-
luhan masyarakat melalui wartawan
seperti hal ini. Untuk SKOR, saya
berharap agar hubungan kerja sama
senantiasa dapat menjadi mitra turut
serta sebagai corong informasi, karena
sudah seharusnya antara PERS dan Pe-
merintah tidak bisa dan jangan pernah
terlepaskan,” tuturnya.
Lebih lanjut Achmad menegaskan,
dalam menyikapi serta menjalankan
roda pembangunan di tengah penera-
pan prinsip otonomi daerah, tentu san-
gat kita butuhkan perusahaan swasta
yakni pihak investor, baik perusahaan
tambang atau perkebunan sawit untuk
datang membuka bidang usaha, den-
gan sarat ikuti aturan, karena semua ini
sudah ada Undang-Undang yang men-
gatur didalamnya. Dan mereka harus
datang dengan membawa modal.
Karena, ujarnya, jika cuma men-
gandalkan Pendapatan Asli Daerah
tersebut yang cuma sekitar 20 miliar
rupiah, ditambah APBD sekitar 90 mil-
iar, tentu sangat sulit dan mustahil bisa
berkembang.
“Karena bisa saja terjadi di lapan-
gan, seperti perusahaan kelapa sawit,
yang telah memiliki izin yang luasnya
500 hektar, namun mengharap lahan
yang lebih luas hingga mencapai 1.000
hektar. Hal seperti itu bisa saja terjadi,
jika pemerintah daerah ada kongkaling-
kong dengan pihak perusahaan. Hal itu
telah menjadi rahasia Umum dan tidak
dipungkiri kalau itu biasa terjadi,” im-
buhnya.
Achmad berjanji akan mengambil
tindakan tegas jika ada yang benar-
benar terbukti ada perusahan yang me-
langgar. "Saya akan memberikan sank-
si, apalagi jika terbukti ada main mata
(kongkalingkong) dengan pihak pemer-
intah, sesuai aturan dan perundang-un-
dangan yang berlaku. Sekali lagi saya
tegaskan, karena semua sebagai warga
Negara tentunya menjunjung tinggi
arti dan nilai Hukum,” pungkasnya.
@Nasrul/Skor-10
terkait dengan masukan tersebut, saya
telah memanggil Kadis Kehutanan dan
Perizinan untuk menjelaskan tentang
dugaan penyerobotan Hutan Kawasan.
Saat ini juga saya memerintahkan ked-
ua pejabat bersangkutan untuk dapat
turun langsung ke lokasi guna menge-
tahui kebenaran di lapangan.
Yang pasti, kata Achmad, saya se-
laku bagian dari Pemerintah Daerah
tentu sangat tanggap dan senantiasa
mengapresiasi setiap ada laporan atau
temuan-temuan teman wartawan
Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang memiliki berbagai program
terkait dengan pembangunan sekolah,
salah satunya Sanisek (Sanitasi Sekolah)
yang bertujuan melatih anak didik berpe-
rilaku hidup sehat.
Namun sangat disayangkan pemban-
gunan Sanisek tersebut menjadi ajang
bisnis buat oknum tertentu. Salah satu-
nya diduga dilakukan pihak SD Suka Har-
ja 3 yang berada di wilayah Kabupaten
Tangerang.
Berdasarkan hasil pantauan Tabloid
SKOR, pembangunan Sanisek SD Suka
Harja 3 tidak mengikuti atau tidak sesuai
gambar bestek.
Terkait dengan temuan Media Skor
tersebut, mendapat tanggapan Yudi dari
LSM LP3NKRI (Lembaga Pemantau Pemer-
intah Penyelenggara Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia), yang kebetulan berada
di lokasi pembangunan Sanisek SD Suka
Harja 3.
"Dalam waktu dekat kami akan lapor-
kan masalah ini ke instansi terkait, kami
akan laporkan mengenai kejanggalan-ke-
janggalan yang kami temui di lapangan
kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan
bila perlu,” tegas Yudi.
Sementara pihak Kepala Sekolah SD
Suka Harja 3, Syafiri, S.Pd yang ditemui
Tabloid Skor, di ruang kerjanya menga-
takan, "silahkan saja periksa bangunan
saya. Karena saya kira sudah sesuai
dengan prosedur dan sudah ada dari
Cipta Karya yang datang dan tidak ada
masalah,” terangnya dengan nada tinggi.
Pada dasarnya masyarakat sangat
mengharapkan pembangunan Sanisek SD
Suka Harja 3 tersebut dilaksanakan den-
gan baik dan benar. Karena menelan ang-
garan yang cukup lumayan besar, yakni
untuk sekelas kamar mandi saja membu-
tuhkan dana sebanyak Rp 164 juta lebih.
@Candra/Ladin/Arsyad/S-10

alah satu anggota aksi Tau-
fiq Monyong, "Langkah per-
tama yang wajib menjadi
program prioritas Jokowi-
Jusuf Kalla adalah menun-
taskan kasus dana talangan Bank
Century Rp 6,7 triliun," ujar.
Menurut dia, aksi jaringan mafia
kerah putih ini membahayakan, kar-
ena bisa menghancurkan negara dan
bangsa dari sektor perekonomian.
Aksi mafia kerah putih akan se-
makin membahayakan mengingat ta-
hun depan, Indonesia memasuki era
Masyarakat Ekonomi Asean. Jaringan
Mafia Kerah Putih dinilainya akan
lebih leluasa bermain dengan mafia-
mafia lain dari negara Asean.
"Supremasi hukum harus ditegak-
kan, jangan hanya tajam ke bawah
dan tumpul di atas. Biarkan KPK, ke-
polisian dan kejaksaan bekerja tegas,
jangan sampai ada beking dari kekua-
saan," tegasnya.
"Jokowi harus berani menuntaskan
berbagai kasus kriminal kerah putih,
mafia peradilan, juga menuntaskan
seluruh persoalan terkait Bank Cen-
Skor, Jakarta
encana pemekaran Daer-
ah Otonomi Baru (DOB)
yang sedianya disang-
gupi oleh Pemerintah
untuk dimekarkan ses-
uai kemampuan keuangan negara se-
banyak 21 DOB dari kelompok 65
yang telah benar-banar memenuhi
persyaratan, ternyata tak satupun
yang disetujui oleh Komisi II DPR RI
(29/9).
SKOR, Surabaya
Pasca dilantik pada 20 Oktober, Presiden Joko Wido-
do dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditantang memberan-
gus jaringan "mafia kerah putih" atau mafia perbankan,
terutama menuntaskan kasus dana talangan Bank Cen-
tury. Desakan itu disampaikan sejumlah seniman Sura-
baya melalui aksi teatrikal dan sejumlah nasabah Bank
Century, di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya,
Kamis (16/10/2014) lalu.
nator Timwas Century Fahri Hamzah
Fahri Hamzah dalam sidang paripur-
na di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin (29/9/2014) malam lalu.
Fahri menekankan perlunya ke-
sinambungan tugas timwas Century
pada DPR periode mendatang. Dia
menilai kasus Century ini bukan han-
ya terbukti merugikan negara, tetapi
juga melanggar hukum.
"Kami juga mengingatkan kasus
seperti ini tidak boleh lagi terjadi di
masa mendatang. Kasus Bank Centu-
ry tidak hanya merugikan uang neg-
ara Rp 6,7 triliun, tetapi juga ini pe-
langgaran hukum oleh pejabat, pihak
yang berwenang, serta swasta yang
tury. Ini tuntutan kami," tukas Taufik.
Dalam aksinya, sejumlah seniman
selain mengenakan topeng Jokowi,
juga mengenakan topeng wajah to-
koh yang disebut sebagai mafia ker-
ah putih seperti Robert Tantular dan
Gayatri. Dalam aksi teatrikal tersebut,
seniman pemakai topeng mafia kerah
putih yang sudah berlumur cat ber-
warna-warni lalu kembali disemprot
cat warna hijau. Hal ini menunjuk-
kan, jaringan mafia ini harus diberan-
tas oleh lembaga peradilan.
Timwas Century
Serahkan Tugas ke DPR Baru
Berhubung tugas Tim Pengawas
Century di DPR periode 2009-2014
dianggap telah berakhir per 30 Sep-
tember 2014. Maka Timwas akan me-
nyerahkan tugas yang belum selesai
kepada anggota DPR periode 2014-
2019.
"Mengingat tugas Timwas Century
berakhir 30 september, maka kami
merekomendasikan masa tugas ini be-
rakhir dan menyerahkan pengawasan
kepada DPR mendatang," kata Koordi-
terlibat," ujar Fahri.
Terlebih, lanjut dia, kasus ini juga
belum selesai karena baru menyeret
satu pelaku utama ke meja pengadi-
lan, yakni mantan Deputi Gubernur
Bank Indonesia Budi Mulya.
Budi divonis 10 tahun penjara dan
denda Rp 500 juta subsider 5 bulan
penjaraolehHakimPengadilanTipikor
dalam kasus korupsi pemberian FPJP
dan penetapan Bank Century sebagai
bank gagal berdampak sistemik.
"Kita berharap penegakan hukum
tidak berhenti pada satu orang. Ini
harus tuntas untuk meneuhi asas kea-
dilan hukum," ujar Wasekjen PKS ini.
@TIM/S-10
Ratusan Massa dari sejumlah
daerah yang sejak pagi menunggu
di depan lobby Nusantara II DPR RI
menunggu ketuk palu Ketua Komisi II
terkait rencana pemekaran itu, mer-
eka sontak berorasi saat mengetahui
bahwa tak satupun DOB yang disetu-
jui untuk dimekarkan. “Kembalikan
uang yang telah kami bayarkan pada
kamu (dengan menyebut nama ok-
num Anggota Komisi II yang ternyata
telah menerima pembayaran dengan
janji akan disetujui pemekarannya),”
teriak salah seorang massa yang dis-
ambut dengan sorakan massa yang
lain.
Koordinator aksi saat ditemui
SKOR mengatakan, “Kami sangat ke-
cewa, karena kami telah mengeluar-
kan banyak uang untuk mengurus
pemekaran DOB ini,” katanya sambil
menyebut sejumlah nama, bahkan
membentangkan dua spanduk besar
bertuliskan nama oknum anggota DPR
yang diduga telah menerima suap un-
tuk persetujuan DOB tersebut.
Bukan rahasia umum lagi jika se-
tiap rencana pemekaran DOB dijadi-
kan lahan pungutan liar bagi Oknum
Anggota DPR terutama di Komisi II
dengan tarif berkisar antara Ratusan
Juta hingga Miliaran Rupiah untuk
Satu DOB.
Di Sulawesi Barat misalnya, ren-
cana pemekaran DOB Kab. Balanipa
beberapa waktu lalu telah menjadi
lahan Pungli oknum anggota DPR
RI berinisial “M”, sesuai pengakuan
narasumber dan bukti rekaman yang
diterima SKOR, diduga sedikitnya Rp
200 Juta telah diterima oknum terse-
but dari panitia/tim pemekaran yang
bertugas sebagai juru lobi ke Komisi
II DPR. Dikonfirmasi terkait hal terse-
but, hingga berita ini ditulis “M” be-
lum memberikan tanggapan.
Aktivis LSM Lembaga Informant
Korupsi (LIK) di Jakarta, Bang Awi
yang juga putra daerah Balanipa saat
ditemui SKOR berjanji akan segera
mengumpulkan bukti terkait adanya
indikasi suap menyuap pada rencana
pemekaran DOB Kab. Balanipa dan
akan mengawal kasus tersebut ke ra-
nah hukum. @Doel/Rd01S

Menurut keterangan ayah ter-
sangka Saadangi Tambulango, Jufry
dibawa oleh sekelompok orang menu-
ju kantor Polsek Bitung Utara setelah
sebelumnya dianiaya oleh sekitar 30
orang berseragam hitam yang diduga
adalah anggota salah satu ormas di
Kota Bitung yang menyebabkan luka
memar di bagian pelipis, dada, leher
dan kepala. “Dan salah satu di antara
mereka mengaku sebagai anggota
polisi," jelas Tambulango.
Lebih lanjut Tambulango menu-
turkan, kekecewaannya terhadap
aparat Polsek Bitung Utara karena te-
lah mendholimi anaknya. "Anak saya
tidak melakukan kejahatan tetapi
ditahan, sedangkan puluhan orang
SKOR, Bitung-Sulut
MENYIKAPI gonjang ganjing yang terjadi pada jajaran pengurus DPP PPP, Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Bitung melaksanakan
rapat koordinasi Pengurus Harian PPP bersama anggota DPRD Kota Bitung dari Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Faisal Dzulkarnain SSos.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPC PPP Kota Bitung, Drs H Nurdin Duke MSi
dan dihadiri oleh Sekretaris Dafit Yantu beserta hampir seluruh pengurus harian ini,
dilaksanakan di kantor sekretariat DPC PPP Kota Bitung, Kompleks Pasar Cita, beberapa
waktu lalu.
Menurut Nurdin Duke, rapat koordinasi ini digelar untuk menyikapi kondisi tera-
khir PPP pasca pemilihan Presiden, sekaligus menyatukan persepsi seluruh pengurus
PPP Kota Bitung menjelang dilaksanakannya Muktamar yang dipercepat.
Rapat koordinasi ini, ujanrya, juga sekaligus untuk membicarakan masa depan PPP
seusai Pemilu 9 April silam, dimana PPP hanya bisa meraih satu kursi di DPRD Kota
Bitung melalui Faisal Dzulkarnain SSos dari dapil satu Girian, Ranowulu dan Matuari.
Rapat koordinasi ini juga sempat membicarakan RUU Pilkada yang sempat men-
jadi trending topik akhir-akhir ini. "RUU Pilkada itu urusan pusat, kita di daerah akan
mengikuti apapun kebijakan pusat. Walaupun saya tahu betul betapa besar anggaran
yang harus dibebankan ke APBD untuk sekali PILWAKO," jelas mantan Ketua Badan
Anggaran DPRD Kota Bitung. "Yang pasti, kedua model pemilihan ini punya plus mi-
nus," tukasnya mengakhiri sambutannya.
Sedangkan Noska Deeng, salah satu pengurus DPC PPP menyampaikan permintaan
maaf kepada anggota DPRD Kota Bitung Faisal Dzulkarnain atas insiden yang sempat
terjadi saat Pilcaleg lalu, yang sempat membuat heboh Kota Bitung dengan aksinya
bersama rekan-rekan caleg PPP yang ingin menarik suara mereka. "Lewat forum ini,
saya meminta maaf," kata Deeng.
Menanggapi hal itu, Faisal Dzulkarnain hanya menjawab, semua kejadian di Pilca-
leg lalu sudah dilupakannya. "Saya sudah melupakan semuanya," kata Dzulkarnain.
@ Arham Licin/Skor-10
yang melakukan penganiayaan sam-
pai saat ini belum ditangkap," tukas
Tambulango.
Menurut Kapolsek Bitung
Utara, AKP. Inge B Marijo, Minggu
(21/09/2014) lalu, Jufry sudah ditetap-
kan sebagai tersangka. “Dan laporan
orangtua Jufry, bahwa anaknya diani-
aya juga sudah kita terima dan akan
segera ditindaklanjuti," tambah Inge.
Sesuai keterangan dari tersangka
saat diwawancarai di RSU Bitung ses-
aat setelah selesai di visum mengata-
kan, pada Jum'at malam (19/09/2014),
dirinya bersama rekannya berbon-
cengan menuju Karondoran untuk
menonton acara pesta pernikahan
di kediaman keluarga Minggu Yakob.
Tiba-tiba dia diseret oleh beberapa
orang berseragam hitam-hitam lalu
memukul dan menendang ke hampir
seluruh badannya. Setelah itu, salah
seorang yang mengaku sebagai ang-
gota polisi menggeledah dan men-
emukan senjata tajam di punggung
serta langsung menyeret tersangka
Jufry dan membawanya ke kantor
Polsek Bitung Utara.
Saat ditanya bagian yang paling
sakit, Jufry menjawab, jika kepala dan
dada yang sakit. "Kepala kiri dan dada
sangat sakit, jika minum air terasa
perih di bagian dada serta sempat
mengeluarkan darah dari mulut dan
hidung," kata Jufry.
Masyarakat sempat hadir di
Kantor Polsek Bitung Utara pada
Minggu,(21/09/2014) menuntut pihak
kepolisian membebaskan Jufry, untuk
dirawat sesuai permintaan keluarga
dan meminta pihak yang menganiaya
keluarga mereka untuk segera ditang-
kap. Masyarakat juga minta Kapolsek
Bitung Utara dicopot dari jabatan-
nya.
"Kapolsek tidak bisa menjamin
keamanan di wilayahnya dan tidak
berdaya terhadap ormas- ormas ter-
tentu, serta seringnya terjadi perkela-
hian antar kampung. Jadi lebih baik
Kapolsek di ganti," ujar salah se-
orang warga masyarakat yang sem-
pat mengepung Kantor Polsek Bitung
Utara yang membuat Kapolsek me-
minta bantuan personil dari Polres
Bitung, hingga sempat menurunkan
personil dari Satuan Sabhara dip-
impin langsung oleh Kasat Sabhara
AKP. Suntaka. @Arham Licin/Skor-10
SKOR, Bitung-Sulut
Peribahasa ‘Sudah jatuh, tertimpa tangga pula’ yang meng-
gambarkan kemalangan yang datang berturut-turut, sangat
tepat disandang Jufry Tambulango (25) warga Klabat, Kota
Bitung. Jufry menjadi tersangka, karena kedapatan membawa
senjata tajam dan saat ini mendekam di tahanan Polsek Bitung
Utara, setelah sebelumnya dianiaya oleh sekitar 30 orang ber-
seragam hitam yang diduga adalah anggota salah satu ormas
di Kota Bitung.
SKOR, Polman-Sulbar
Seorang toko masyarakat yang
ada di Desa Botto, Said mengeluhkan,
rencana Kepala Desa Botto akan mer-
obohkan sekolah TK DAR PUTRI yang
terletak di samping Masjid Botto, Ke-
camatan Campalagian Kab Polewali
Mandar.
Said dan warga lain serta Kepala
Dusun Botto mengatakan, perna di-
lakukan rapat bersama dengan war-
ga bersama Kepala Desa Botto serta
warga lainnya. Dalam rapat tersebut
membicarakan jika sekolah TK DAR
PUTRI akan dirobohkan.
Karena sekolah ini, kata Kades Bot-
to, sangat mengganggu sebab men-
ghalangi masjid, akibat kedudukan
TK tersebut berada di depan masjid.
Setelah Wartawan Tabloid SKOR
investigasi turun ke lokasi ditemani
pelancong Malaysia, Muliadi, ternya-
ta Sekolah TK tersebut sama sekali
tidak menghalangi masjid, karena
berada di samping masjid. Hanya me-
mang sekolah itu agak ke depan, jadi
kelihatan dari luar menghalangi. Na-
mun sebetulnya keberadaan sekolah
tidak menghalangi Masjid.
Kepala Sekolah TK DAR PUTRI,
Wardia SPd AMD dan Kepala Dusun
Abd Rahim kepada Skor menuturkan,
dalam rapat Kepala Desa Botto me-
mang betul mau merobohkan sekolah
ini. “Namun sebelum dirobohkan, ten-
tu ada lokasi pembangunan sekolah
baru,” kata Kepala Desa dalam rapat
dengan warga tersebut.
Kepala Dusun juga tidak setuju
jikalau tidak koordinasikan sama
pengambil kebijakan yang di tingkat
kabupaten. Selain itu, seluruh warga
yang ada di dusun Botto tidak men-
dukung rencana Kepala Desa Botto
merobohkan sekolah, terkecuali ada
lokasi baru.
Warga juga menyesalkan, hingga
kini tidak ada tindaklanjut Kepala
Desa untuk koordinasikan di ting-
kat kabupaten, dalam hal ini ke Di-
nas Pendidikan dan Pemudah dan
Olahraga. “Karena Dinas Pendidikan
bisa dapatkan petunjuk, jangan asal
robohkan tanpa dikoordinasikan,” te-
gas Said.
Karena ini menyangkut Aset Neg-
ara yang mau dirobohkan, dihancur-
kan. Apalah jadinya jika dirobohkan
tanpa sepengetahuan pemerintah.
“Jangan coba-coba melawan hukum
dengan merusak Fasilitas Negara. Ha-
ti-hati pak Kades,” kata Said setengah
mengingatkan. @Ariefuddin H/S-10

SKOR, Sekayu-Muba
dul Adha atau Hari Raya Kurban adalah
sebuah perayaan umat Islam guna memper-
ingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim AS den-
gan ikhlas mengikuti perintah Allah untuk mengor-
bankan putranya Ismail demi menunjukkan ketaatan
dan kepatuhannya. Perintah Allah itu hanya sebuah
ujian untuk melihat kesetiaan Nabi Ibrahim pada Pen-
cipta-Nya. Allah pun kemudian mengganti Ismail den-
gan seekor domba.
Apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim AS ini pun
diikuti oleh Muslim dari seluruh dunia secara simb-
olis mengorbankan ternak berupa sapi, kerbau, unta,
domba, atau kambing atau disebut dengan istilah
'berkurban.'
Terkait dengan peringatan Hari Raya Idul Adha
1435 Hijriah atau 2014 M, Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menggelar Sholat
Idul Adha, di Halaman Pendopoan Griya Bumi Serasan
Sekate, yang berjalan dengan khidmat dan lancar, be-
berapa waktu lalu.
Pada kesempatan itu, bertugas sebagai Imam
Sholat Ied, Zulkifli SSoS MSi. Sedangkan bertindak se-
an upaya lain yang
tidak kalah penting-
nya ialah mendorong
pengembangan kuali-
tas Sumber Daya Ma-
nusia (SDM), begitu juga pengem-
bangan sumber daya alam (SDA), seperti
pengembangan pertanian, perternakan, nelayan,
wirausaha yang bergerak pada sentra kerajinan
Masyarakat Desa Sumare sesuai potensi yang terse-
dia.
“Itulah antara lain program pelaksanaan pemban-
gunan Desa Sumare. Kami akan berusaha semaksimal
bagai Khotib, Munir MAg, dan selaku Bilal, Yusrizal
Daud SAg. Usai Sholat Ied, para jamaah pun mend-
engarkan tausiyah dari Khotib tentang makna Hari
Raya Kurban dengan mentauladani keikhlasan Nabi
Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam menjalankan
perintah Allah SWT.
Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari menga-
takan, dengan dilaksanakannya Kurban di Hari Raya
Idul Adha ini, semoga bisa meningkatkan ukhuwah
islamiyah di antara kita bersama dan tentu saja men-
ingkatkan kesadaran kita untuk berbagi bersama.
"Untuk itu, saya berharap ke depan masyarakat
Muba dapat terus mendukung program Pemkab
Muba, agar kita bisa maju bersama," ujarnya.
Setelah menunaikan Sholat Ied bersama, Bupati
Muba mengajak para jamaah, yang terdiri dari FKPD,
SKPD dan masyarakat untuk bersilahturahmi, dengan
menggelar open house, di Guest House Griya Bumi
Serasan Sekate.
Seusai silaturahim, Bupati Muba H Pahri Azhari
dan para jamaah sholat menyaksikan pemotongan
hewan kurban yang berlangsung di pendopoan terse-
but. @dishubkom/irawan/Skor-10
Skor, Mamuju-Sulbar
Terkait dengan pelaksanaan pem-
bangunan di Desa Sumare, Keca-
matan Simboro, Kabupaten Mamu-
ju, Provinsi Sulawesi Barat, Kepala
Desa Amri bertekad untuk berupaya
semaksimal mungkin men-
ingkatkan pembangunan
sesuai dengan tuntutan
kebutuhan Masyarakat,
yaitu sektor pembangunan
Agama serta pembinaan
moral adalah yang utama.
mungkin untuk meningkatkan pemban-
gunan di Desa, utamanya pelayanan
terhadap masyarakat,” jelas Kepala Desa
Sumare Amri ketika ditemui Tabloid
SKOR, di ruang kerjanya pekan lalu.
Untuk pelaksanaan pembangunan
di Desa Sumare, tambah Amri,
akandilaksanakanbertahap
dan berkesinambungan,
agar Desa Sumare men-
jadi Desa terkoordinasi
dan mensejahterakan
masyarakat, maka ren-
cana kerja masa menda-
tang harus komprehen-
sif sebagai pedoman
dasar dalam menye-
lenggarakan pemban-
gunan di Desa.
Lebih lanjut Amri
menuturkan, dirinya
bersedia menerima
data dan informasi yang falid, akurat dan berkualitas
demi terwujudnya pembangunan yang akan datang
secara trasparan. Dan Ia juga siap membenahi semua
komponen sepuluh Dusun yang ada di Desa Sumare.
“Baik itu pelayanan di bidang pembangunan maupun
di bidang administrasi perkantoran,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah
sistem Pemerintahan Desa yang diberikan kesempa-
tan untuk menggali seluruh potensi kekayaan yang
menjadi milik Desa untuk dimanfaatkan sebagai sum-
ber pendapatan Desa, sesuai dengan UUD NO. 32 Ta-
hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dirinya sebagai Kades Sumare yang diberi keper-
cayaan masyarakat untuk memimpin Desa Sumare
6 Tahun ke depan akan menetapkan dan menerap-
kan langkah apa yang seharusnya dilakukan, yakni
memperhatikan masyarakat mengenai masalah yang
dihadapi bersifat aktual yang berkembang di tengah-
tengah masyarakat.
Selain itu Merencanakan program dan tinda-
kan dalam memberikan motivasi dan inovasi dalam
masyarakat, untuk pelaksanaan rencana yang strate-
gis dan berimplementasi pada program yang disepak-
ati bersama dan disetujui masyarakat. Dan tak kalah
pentingnya mendata permasalahan yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat untuk dibahas bersama
dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Se-
bagai aparat desa, ia akan melaksanakan keputusan
Desa dalam menjalankan pemerintahan bersama-sa-
ma masyarakat, LPMD, BPD. "kami akan mengevalua-
si hasil kerja sama selama 1 Tahun ke depan dan akan
disempurnakan tahun berikutnya ketika ada kerja
sama yang belum terpenuhi," jelas Amri yang mulai
menjabat sebagai Kepala Desa Sumare, Juni 2014 lalu.
@Korwil Skor Sulbar/S-10
SKOR, Bitung-Sulut
PMI Kota Bitung gelar Simulasi Bencana dan pem-
berian penghargaan terhadap pendonor terbanyak,
di Lapangan Upacara Kantor Walikota Bitung, Sela-
sa (23/9) lalu. Acara simulasi tersebut digelar dalam
rangka memperingati HUT PMI ke-69.
Ketua PMI Kota Bitung, Khuni Lomban-Rawung
mengatakan, dengan bertambah Usia PMI ke-69 ten-
tunya tidak membuat pergerakan PMI menjadi tidak
dinamis. Tantangan ini, justru menjadi semangat dan
motivator bagi PMI untuk terus menggiatkan tugas-
tugas kemanusiaannya.
PMI yang dahulu identik dengan donor darah,
kini telah dikenal sebagai organisasi yang terlibat
dalam respon bencana, pertolongan pertama, medis,
melakukan upaya pengurangan risiko bencana kepa-
da masyarakat, dan berbagai pelayanan lainnya.
Di samping itu, PMI saat ini tengah mendorong
dan meningkatkan keikutsertaan relawan muda un-
tuk berpartisipasi aktif di setiap gerakan kemanu-
siaan. Sejak dini, mereka harus didorong untuk ber-
peran menjadi agen atau pelopor untuk menyebarkan
pemahaman kepada sebayanya dan masyarakat men-
genai pentingnya gerakan kemanusiaan dalam ke-
hidupan saat ini.
Karenanya, Kaum Muda sebagai Agen Perubahan
menjadi tema penting untuk terus digalakkan di
momen peringatan HUT kali ini.Aksi kemanusiaan da-
pat diwujudkan dalam penanganan bencana, masalah
kesehatan, donor darah dan pelestarian lingkungan.
Bersama PMI, aksi serta komitmen, ikut mengangkat
derajat kesejahteraan bangsa.
@Arham Licin/Skor-10

asil pemeriksaan atas
dokumen kapal dan
muatan barang, kedapa-
tan KLM Cakra telah
mengangkut barang
larangan pembatasan berupa Ammo-
nium Nitrate sebanyak 229 zak yang
masing-masing berisi 25 kg dati
Tawao, Malaysia dengan tujuan Ter-
nate. Adapun perkiraan nilai barang
sekitar Rp.120 juta.
Dalam upaya penyelundupan
tersebut, Ammonium Nitrate disa-
markan dengan membungkus ulang
kemasan menggunakan karung be-
ras. Namun berkat kejelian petugas
Patroli Bea dan Cukai, akhirnya dapat
diungkap adanya upaya penyelundu-
pan tersebut.
Hasil pemeriksaan lanjutan, dike-
tahui pengangkutan barang tersebut
tidak dilengkapi dengan dokumen
pelindung yang sah, hingga perbua-
tan tersebut merupakan pelanggaran
pidana di bidang kepabeanan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 102
huruf a UU No 17 Tahun 2006 ten-
tang perubahan atas UU No 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan dengan
ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pal-
ing lama 10 tahun dan denda paling
sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling
banyak Rp.500.000.000.000,00.
Menindaklanjuti pencegahan
tersebut, terhadap KLM Cakra beserta
muatannya dan kru kapal telah diser-
ahkan kepada PPNS KPPBC TMP C Bi-
tung, guna dilakukan penyidikan atas
perkara tindak pidana kepabeanan.
Mempertimbangkan Ammonium
Nitrate yang dicegah (Larang, Red)
termasuk kategori larangan pem-
batasan, KPPBC TMP C Bitung telah
melakukan koordinasi dengan pihak
Kepolisian resort Bitung dalam rang-
ka pengamanan dan pengembangan
kasus dengan dugaan tersangka nah-
koda kapal dan perwakilan pemilik
barang.
Selain pencegahan Ammonium Ni-
trate, dilakukan juga pencegahan ter-
hadap barang bawaan awak sarana
pengangkut berupa minuman keras
sebanyak 72 botol dan mangkuk kaca
sebanyak 120 buah, terhadap barang
tersebut akan ditetapkan menjadi ba-
rang Dikuasai Negara.
Menindaklanjuti penangkapan ka-
pal KLM Cakra tersebut, pihak Polda
Sulawesi Utara turun langsung den-
gan melakukan Press Confrence ber-
sama pihak Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Kanwil Sulawesi di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai di kawasan pelabuhan Bitung,
Kamis (25/09) lalu yang dihadiri lang-
sung oleh Kapolda Sulawesi Utara
Brigjend Pol. Jimmy P Sinaga danAgus
Adiwinata Kepala Bidang Pengawasan
Dan Pelayanan Bea dan Cukai Kantor
Wilayah Sulawesi yang terbang dari
Makassar untuk melihat langsung ha-
sil tangkapan kapal Patroli BC-5001
itu.
Menurut Kapolda Sulawesi Utara,
kasus ini masih dalam tahap penyidi-
kan dan masih didalami serta akan
terus dikembangkan, karena Ammo-
nium Nitrate ini jika dibuat bom akan
menghasilkan bom yang high eksplo-
sive. "Kita juga masih kembangkan ba-
rang ini akan dikirim untuk siapa dan
siapa penerimanya. Juga kita belum
tahu pasti apakah ini untuk membuat
bom atau untuk yang lainnya, karena
Ammonium Nitrate punya banyak
kegunaan," jelas Sinaga.
Sedangkan Agus Adiwinata men-
jelaskan, hanya sebatas wewenang
di bidang kepabeanan. "Saya hanya
menjelaskan pelanggaran dari sisi
kepabeanan, sisanya kami serahkan
kepada rekan-rekan Kepolisian," ujar
Agus.
Pada kesempatan itu, wartawan
sempat bertanya kepada Kapolda
Sulawesi Utara kebenaran informasi,
tim dari Densus 88 sudah turun di
Manado terkait penangkapan kapal
dengan muatan bahan baku bom.
@Arham Licin/S-10
SKOR, Bitung-Sulut
Kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh kapal
patroli di bawah kendali Kantor Wilayah (Kanwil) Direk-
torat Bea dan Cukai Sulawesi, Selasa (23/09) lalu sekitar
pukul 09.00 WITA, kapal Patroli BC-5001 telah melaku-
kan penahanan kapal angkut KLM Cakra (GT 70) di perai-
ran Pulau Tahulandang, Sulawesi Utara, pada posisi 02
derajat-26'-00"U/125 derajat-29'-00"T.
Salah satunya pasangan suami
isteri warga kecamatan Wolo yang
mendapat pelayanan prima tersebut,
ialah Abas dan Dewi, pasangan suami
istri yang menikah beberapa bulan
lalu,
Abas dan Dewi kepada Media
Skor, Rabu lalu menuturkan, saat
mereka berdua menikah beberapa
bulan lalu, dalam proses pengurusan
pernikahan berjalan mulus tanpa ada
hambatan dan tidak bertele tele-tele,
tidak sampai menungu lama.“Ini ada-
lah pelayanan terbaik bagi kami, dan
sangatlah pantas kalau Kepala KUA
Kecamatan Wolo ini kami berikan as-
presiasi atas kinerjanya yang prima."
Kepala KUA Kecamatan Wolo
Kabupaten Kolaka, Sultan, S.Ag saat
ditemui Tabloid Skor di ruang kerjan-
ya, dengan rendah hati ia menutur-
kan kalau selama bertugas menjadi
Kepala KUA di Kecamatan Wolo, se-
lalu disambut baik oleh warga.
"Seingat saya, tidak ada warga
yang pernah saya kecewakan saat
memberikan pelayanan pernikahan
kepada siapapun warga Wolo yang
membutuhkan pelayanan kami dan
kamipun tidak pernah mempersulit
mereka yang akan melangsungkan
pernikahan,” jelasnya.
Saat Media SKOR mempertanya-
kan, apa target ke depan bila masih
diberi kesempatan untuk menjabat
sebagai Kepala KUA di Kecamatan
Wolo nantinya, Sultan menjawab
dengan tegas kalau dirinya bertekad
akan selalu memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat terutama
pencatatan cepat, tepat dan akurat se-
jalan dengan semboyan KUA ‘Kepua-
san Anda Kebanggaan Kami“.
@Andi Basso/S-10
SKOR, Kolaka-Sultra
Dengan semboyan sela-
lu memberikan pelayanan
prima kepada Warga yang
ada di Wilayah tugasnya,
yakni dengan memberikan
pelayanan terbaik teru-
tama pencatatan cepat, te-
pat dan akurat, membuat
Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan
Wolo Kabupaten Kolaka
sangat diapresiasi dan di-
hargai warganya.

UNMUL

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to UNMUL

Similar to UNMUL (20)

UNMUL