Etika Bisnis

1. 1
BUSSINESS ETHNIK AND GOOD GOVERNANCE
NILAI-NILAI PERUSAHAAN
PT.TASPEN INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata Kuliah Bussiness Ethnik and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Disusun Oleh :
ERNAWATI 55116120145
Magister Manajemen
Universitas Mercu Buana
2017

2. 2
ABSTRAK
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar
dan salah. Etika bisnis sangatlah diperlukan setiap perusahaan dalam menjalankan
bisnisnya. Etika bisnis memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada pelaku
bisnis atau perusahaan yang diterapkan dalam kebijakan, instuisi dan perilaku bisnis.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku bisnis atau perusahaan
melakukan atau menjalankan etika bisnis
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan atau
pelaku bisnis yang masih melanggar etika bisnis atau tidak menggunakan prinsip-
prinsip etika bisnis. Pelaku bisnis yang melanggar etika bisnis tersebut hanya
berorientasi pada keuntungan yang maksimal dan menguasai pangsa pasar, sehingga
merugikan banyak pihak.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pada PT. TASPEN
. Karena, dalam pemberian layanan kepada nasabah perusahaan meyakini prinsip bisnis yang
baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan
yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan
yang berlaku. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan
termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan
sehari-haridengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yangprofesional.

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi semua aspek
kehidupan, baik dari teknologi, lingkungan serta manusia itu sendiri, kini sebuah
Etika kembali di bicarakan untuk menunjukan nilai norma dan moral, tidak lain
dalam Etika Bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat
penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya
saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation)
yang tinggi. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar,
asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi,
dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya.
Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi
kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis
itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik
bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis
tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik, juga
dalam konteks bisnis, merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.
Sejarah PT. TASPEN berawal dari pembentukan program Tabungan Hari Tua
Pegawai Negeri ditetapkan dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1963 tentang
Pembelanjaan Pegawi Negeri dan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1963
Tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Ketika itu PN TASPEN
memperoleh kantor sendiri di Jl. Merdeka no 64 Bandung
Adapun proses pembentukan program pensiun pegawai negeri ditetapkan
dengan undang-undang no 11 tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun dan undang-
undang no 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai janda/duda serta undang –undang
no 8 tahun 1974 tentang poko-poko pegawai.
Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 1981,
tentang asuransi social PNS maka dilakukan proses penggabungan program

4. 4
kesejahteraan pegawai negeri yang terdiri dari program tabungan hari tua dan pensiun
yang dikelola PN Taspen
Di Jakarta, PN Taspen menggunakan tiga kantor yang terpisah tempatnya,
yaitu di Jl. Laksana no 12 Jakarta Kota, di Jl.Nusantara (sekarang Jl.Juanda) no
11/atas, dan jl. Pintu Besar Selatan no 90 menumpang pada Bank Pembangunan
Daerah Jakarta Raya. PN Taspen menggunakan ketiganya hingga tahun 1970, sampai
kantor pusat di Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih selesai dibangun, hingga sekarang
Taspen berpusat di Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih.
Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk-
bentuk perusahaan negara, PN Taspen diubah menjadi Perum Taspen yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, badan hukum
Perum Taspen diubah menjadi PT Taspen (Persero) sebagaimana tertuang dalam
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, dibuat
dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 05
Februari 2014, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2014
Nomor AHU-AH.01.10-04345 .
Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam rangka penyesuaian terhadap
Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan
tambahan modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp 10 miliar ditingkatkan
menjadi sebesar Rp 12,50 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal
dasar sebesar Rp 50 miliar. Perubahan terakhir ini memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C.2-14096-
HT.01.04 Th 98 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara RI
Nomor 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 tahun 1999,
Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 tahun 1999
Berdasarkan persetujuan pemegang saham dengan Nomor: KEP-
17/DI.MBU/2008, dilakukan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian
modal dasar yang disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp 400 miliar. Berkas
anggaran dasar telah disampaikan ke notaris dan telah disampaikan ke notaris dan

5. 5
telah dibuatkan akta notaris pada tanggal 24 November 2008 dengan nomor akta 06
dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan
kepada PENERAPAN ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA) di PT TASPEN Sehingga penulis
mengambil judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT.TASPEN”. Maka perumusan
masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelayanan yang diterapkan di PT
TASPEN Indonesia
1.2. Rumusan masalah dan batasan masalah
1.2.1. Rumusan masalah
Rumusan masalah pada penulisan ini, adalah :
1) Apa Etika Bisnis PT. TASPEN ?
2) Bagaimana pengaruh Etika Bisnis terhadap GCG PT. TASPEN ?
1.2.2. Batasan masalah
Penulis membatasi ruang lingkup masalah pada penjualan bahan pangan asal
hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Berkaitan penerapan etika didalam
menjalankan suatu bisnis oleh pelaku bisnis, meliputi bentuk pelanggaran, faktor
penyebab serta cara mengatasinya.
1.3. Manfaat penulisan
a) Bagi akademis
Penulis dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu
yang telah diperoleh dalam dunia berbisnis yang sesungguhnya.
b) Bagi Praktis
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi
pihak yang bersangkutan selaku pelaku bisnis dalam pengelolaan usahanya, beserta
segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek – aspek etika bisnis untuk
usahanya secara lebih baik.

6. 6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Etika Bisnis
Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau
kebiasaan.hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik,
aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu
orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.
Menurut Magnis Suseno (1987) etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran,
yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama
menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan
apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret
tertentu yang dihadapi seseorang
Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk
bertindak secara otonomdan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu
manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Bebas
dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah
satu prinsip utama moralitas.
Keraf, (1993:66) : Etika bisnis merupakan etika khusus (terapan) yang pada
awalnya berkembang di Amerika Serikat.
Sebagai cabang filsafat terapan, Etika Bisnis menyoroti segi – segi moral perilaku
manusia yang mempunyai profesi dibidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu,
Etika Bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip –
prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia.
2.2. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis
Menurut Sonny Keraf prinsip – prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :
Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan
dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk
dilakukan.

7. 7
Prinsip kejujuran, terdapat tiga lngkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan
secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak
didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat – syarat perjanjian
dan kontra. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan
harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu
perusahaan.
Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai
dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional objektif, serta dapat
dipertanggung jawabkan.
Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle) menuntut agar bisnis
dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
2.3. Tujuan Etika Bisnis
Menurut K. Bertens, ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari etika
bisnis yaitu :
1. Menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya demensi etis dalam
bisnis.
Menanamkan, jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan bila kesadaran
itu sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. Orang yang mendalami etika bisnis
diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari kegiatan
ekonomis yang perlu diberikan perhatian serius.
2. Memperkenalkan argumentasi moral khususnya dibidang ekonomi dan bisnis, serta
membantu pelaku bisnis/calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral yang
tepat. Melalui studi etika diharapkan pelaku bisnis akan sanggup menemukan
fundamental rasional untuk aspek moral yang menyangkut ekonomi dan bisnis.
3. Membantu pelaku bisnis/calon pebisnis, untuk menentukan sikap moral yang
tepat
didalam profesinya (kelak).
2.4 Prinsip Etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998)
Ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan
praktik bisnis, yaitu:
1. Prinsip Otonomi
Yaitu sikap kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak
berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik.

8. 8
2. Prinsip Kejujuran
Yaitu terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukan secara jelas
bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak
didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat
perjanjian dan kontrak. Kedua, jujur dalam penawaran barang atau jasa
dengan mutu dan harga sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja interen
dalam suatu perusahaan.
3. Prinsip Keadilan
Yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan
aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional obyektif, serta dapat
dipertanggung jawabkan.
4. Prinsip Saling Menguntungkan
Yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga
menguntungkan semua pihak
5. Prinsip Integritas Moral
Yaitu terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis
atau perusahaan, agar peru menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama
baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.
2.5 Aspek Pokok dari Etika Bisnis
Menurut K.Bertens bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks.
Antara lain ada fakor organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis dan politik-sosial-
kultural. Kompleksibilitas bisnis ini berkaitan langsung dengan kompleksibilitas
masyarakat modern sekarang juga sebagai kegiatan sosial. Maka pendekatan pertama
perbandingannya terutama pada aspek ekoomi dan hukum. Berikut ini tiga sudut
pandang mengenai bisnis :
Sudut pandang ekonomis
Bisnis adalah kegiatan ekonomis dengan maksud memperoleh untung. Dalam
bisnis modern untung diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki
untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia dan bertujuan mencari
untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Jadi bisnis selalu bertujuan
mendapat keuntungan dan perusahaan dapat disebut organisasi yang didirikan dengan
tujuan sekali lagi, di antara tujuan-tujuan lain meraih keuntungan. Teori ekonomi
menjelaskan bagaimana dalam sistem ekononomi pasar bebas para pengusaha dengan

9. 9
memmanfaatkan sumber daya yang langka (tenaga kerja, bahan mentah,
informasi/pengetahuan, modal) menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk
masyarakat. Jika kompetisi pada pasar bebas berfungsi dengan semestinya, akan
menyusul efisiensi ekonomis, artinya hasil maksimal akan dicapai dengan
pengeluaran minimal yang tampak dalam harhga produk atau jasa yang paling
menarik untuk publik. Oleh karena efisiensi merupakan kata kunci dalam ekonomi
modern, para ekonom telah mengembangkan pelbagai teknik dan kiat. Dengan
demikian dari sudut ekonomis, good business adalah bisnis yang membawa banyak
keuntungan.
Sudut pandang moral
Dalam sudut pandang ini mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar,
asalkan tidak tercapai dengan merugikan pihak lain. Maka menghormati kepentingan
dan hak orang lain penting. Jadi, ada batasnya juga dalam mewujudkan tujuan
perusahaan namun hal itu juga harus demi kepentingan bisnis itu sendiri sehingga
bisnis yang etis tidak membawa kerugian bagi bisnis itu sendiri, terutama dilihat dari
jangka panjang. Aspek etis dalam sudut pandang moral bisa dilihat dari janji yang
harus ditepati, kepercayaan, dan menjaga nama baik. Dengan demikian perilaku baik
dalam konteks bisnis dalam sudut pandang moral adalah perilaku yang sesuai dengan
norma-norma moral karena suatu perbuatan dinilai baik menurut arti terdalam justru
kalau memenuhi standar etis itu.
Sudut pandang hukum
Cabang penting dalam ilmu hukum modern adalah hukum dagang atau hukum
bisnis sebab hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang
harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan
pasti karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi
tertentu.Tetapi hukum dan etika memiliki kaitan erat karena etika harus menjiwai
hukum. Itu berarti peraturan hukum harus ditentukan supaya keadaan tidak menjadi
kacau, tetapi cara diaturnya tidak berkaitan dengan etika sehingga peraturan hukum
merupakan pengendapan atau kristalisasi dari keyakinan moral dan serentak juga
mengukuhkan keyakinan moral itu.
Disamping itu sudut pandang hukum membutuhkan sudut pandang moral
karena beberapa alasan. Pertama, banyak hal bersifat tidak etis, sedangkan menurut
hukum tidak dilarang. Tidak semuanya yang bersifat imoral adalah ilegal juga.
Alasan kedua yaitu proses terbentuknya undang-undang atau peraturan-peraturan
hukum lainnya memakan waktu lama, sehingga masalah-masalah baru tidak segera

10. 10
bisa diatur secara hukum. Alasan ketiga ialah bahwa hukum itu sendiri sering kali
bisa disalahgunakan. Perumusan hukum tidak pernah sempurna, sehingga orang yang
beritikad buruk bisa memanfatkan celah-celah dalam hukum (the loopholes of the
law). Alasan keempat bisa terjadi, hukum memang dirumuskan dengan baik, tetapi
karena salah satu alasan sulit untuk dilaksanakan, misalnya karena sulit dijalankan
kontrol yang efektif. Tidak bisa diharapkan, peraturan hukum yang tidak ditegakan
akan ditaati juga. Alasan kelima untuk perlunya sudut pandang moral disamping
sudut pandang hukum adalah bahwa hukum kerap kali mempergunakan pengertian
yang dalam konteks hukum itu sendiri tidak didenifisikan dengan jelas dan
sebenarnya diambil dari konteks moral, contohnya pengertian bonafide.
Bisnis yang baik berarti juga bisnis yang patuh pada hukum. Bahkan, pada tarif
normatif etika mendahului hukum. Jadi, bisnis berlaku etis mereka tegaskan jika dan
selama tidak melangggar hukum (if it’s legal, it’s morally okay) tetapi lebih baik “if
it’s morally wrong, it’s probably also illegal’’ seperti yang dikemukakan Boatright.
2.6 Pengertian Good Corporate Govermance ( GCG )
Menurut YYPMI (2002, p.21), Good Corporate Governance adalah
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola
perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern
dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Menurut Supriyatno (2000, p.17), The Indonesian Institute For Corporate
Governance mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai proses dan struktur
yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan
kepentingan stockholders yang lain.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: “Corporate governance is the
system by wich business corporations are directed and controlled. The corporate
governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among
different participants in the corporation, such as the board, the mangers, shareholders
and other stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on
corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the
company objectives are set, and the means of attaining those objectives and
monitoring performance”. Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD corporate

11. 11
governance adalah system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan
mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur
pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap
kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer,
dan semua anggota the stakeholders non-pemegang saham.
Sedangkan Siswanto Sutojo dan E John Aldrige (2005, p.3), The Australian
Stock Exchange (ASX) mendefinisikan “corporate governance sebagai berikut:
“Corporate governance is the system by which companies are directed and managed.
It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is
monitored and assessed, and how performances is optimized”. Sesuai dengan definisi
di atas, ASX mengartikan Corporate Governance sebagai sistem yang dipergunakan
untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai
pengaruh besar tersebut. Corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam
upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan pengendalian resiko
bisnis yang dihadapi perusahaan.
Menurut Sofyan Djalil (2005, p.4), Jill Solomon dan Aris dalam buku
“Corporate Governance and Accountability” kedua pakar manajemen tersebut
mendefinikan corporate governance sebagai system yang mengatur hunbungan antara
perusahaan dengan pemegang saham. Corporate Governance juga mengatur
hubungan dan pertanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan kepada anggota
stakeholders non-pemegang saham. Sedangkan Malaysian High Level Finance
Commite on Good Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate
Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan
dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan
kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders yang lain.
Menurut Sutedi (2006, p.175), Corporate Governance dapat dedifinisikan
sebagai“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan”. suatu tata hubungan antara para stakeholders yang
digunakan untuk menentukkan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja
perusahaan.
Menurut Herwidyatmo (dalam Majalah Manajemen Ushawan, 2000, p.69),
menegaskan bahwa pada intinya ”corporate governance” tidak berbicara tentang
kekuasaan, melainkan berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara yang dapat
menjamin keputusan-keputusan dibuat secara efektif. Agar proses pembuatan

12. 12
keputusan perusahaan dapat berlangsung yang efektif, maka dibutuhkan hubungan
yang kolaboratif diantara pihak manajemen dengan dewan komisaris (board of
director). Dala hal ini, dewan komisaris (board of director) tidak hanya sekedar
berperan sebagai pengawas dari tindakan direksi (pihak manajemen) tetapi juga
berperan sebagai “patner” direksi (pihak manajemen) di dalam proses pembuatan
keputusan perusahaan.
Menurut (http://www.posindonesia.co.id/news, jam 14:41, tgl 8 Februari
2007), Good Corporate Governance (GCG), adalah suatu proses dan struktur yang
digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan/meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka
panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan
perundang-undangan, moral dan etika.
Menurut (http://www.bpkp.go.id/index, jam 14:46, tgl 8 Februari 2007)
Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan
pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai
pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai"
yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft defnition).
Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan,
pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai kinerja
bisnis yang optimal

13. 13
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penleitian
Objek penelitian yaitu PT. TASPEN
3.2 Sumber Data
Data yang digunakan bersumber dari internet
3.3. Metode Pengumpulan Data
Pada penulisan ini, informasi yang didapatkan oleh penulis bersumber dari
media cetak dan elektronik

14. 14
BAB IV
PEMBAHASAN
1.2 Visi dan Misi PT.TASPEN INDONESIA
PT TASPEN Indonesia sebagai perusahan BUMN yang memiliki kantor
pelayanan yang berada di seluruh wilayah indonesia yang memiliki Visi dan Misinya
adalah :
- Visi dan Misi PT. TASPEN INDONESIA
 Visi
Menjadi pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua (THT) serta jaminan social
laninnya yang terpercaya
 Misi
Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder
lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaska integritas dan etika yang
tinggi
Merupakan keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan bagi pesrta dan
segenap stakeholder yang terlibat didalamnya dengan tujuan memberikan
kesejahteraan
1.3 Budaya Perusahaan
Layanan yang melebihi harapan peserta merupakan suatu bentuk layanan
paripurna yang akan diberikan Taspen dan diterima oleh peserta Taspen. Dengan
maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan layanan yang prima
Sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan dirinya kepada
pemerintah selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya apabila PNS diberikan
layanan yang baik dan prima

15. 15
2. Mensinergikan layanan pada PNS
Selama ini masing-masing instansi melayani dokumen dan proses permintaan pensiun
dengan sendiri-sendiri dan diharapkan kedepan menjadi bersinergi dengan demikian
PNS calon penerima pensiun akan mendapatkan layanan yang mudah, praktis dan
murah.
3. Meringkan beban PNS
Dengan tidak banyaknya mengujungi instansi untuk mengurus dokumen pensiun
maka secara otomatis akan mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan oleh PNS
calon penerima Pensiun dan Tabungan Hari Tua.
4 Menyederhanakan Jalur Birokrasi
PNS calon penerima pensiun tidak perlu mendatangi semua instansi yang berkaitan
dengan proses penerbitan dan pembayaran pensiun, karena masing-masing instansi
sesuai tugas dan fungsinya akan menyelesaikan dokumen pensiun dengan tapat
waktu.
5. Memberikan kenyamanan dan keamanan
Dengan tidak mengurus sendiri ke Kantor Taspen dan tidak bolak-balik ke beberapa
instansi serta pada saat jatuh tempo uang Pensiun dan Tabungan Hari Tua telah di
transfer pada rekening perbankan atau Kantor Pos yang ditunjuk, maka akan
menimbulkan rasa nyaman dan aman.
6. Menghemat energi dan biaya
Dengan bersinerginya semua pihak maka PNS calon penerima pensiun tidak perlu
mendatangi beberapa instansi apalagi bolak-balik dengan berdampak pada
penghematan biaya dan energi.
7. Memberikan informasi yang maksimal
PNS calon Penerima Pensiun dan Tabungan Hari Tua mendapatkan informasi yang
jelas dan akurat, sehingga tidak menimbulkan rasa was-was dan khawatir
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) setiap tahun dilakukan assessment
dan evaluasi, baik oleh Assessor Independen maupun Assessor Internal. Penerapan
GCG untuk tahun buku 2015 dilakukan evaluasi oleh Satuan Pengawasan Internal
(SPI) sebagai Assessor Internal dengan perolehan skor

16. 16
sebesar 96,050 kategori “Sangat Baik”. Terjadi peningkatan skor sebesar 1,8% dari
tahun 2014 dengan skor 94,358.
Assessment dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris
Kementerian
BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata KelolaPerusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) yang terdiri
dari 6 Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, dan 153 Parameter, serta Faktor-
faktor yang diuji Kesesuaian Penerapannya sebanyak 568 Faktor Uji Kesesuaian
(FUK).
Keenam Aspek tersebut terdiri dari:
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik secara
berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi & Transparansi; dan
6. Lainnya
Capaian kinerja yang positif disertai dengan semakin meningkatnya kualitas
pelayanan yang diberikan TASPEN kepada peserta. Melalui 55 Kantor Cabang dan
14.394 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, PT TASPEN
(Persero) selalu mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada peserta yang berjumlah 6,8 juta orang yang terdiri dari 4,3 juta orang
peserta aktif dan 2,45 juta orang pensiunan yang tersebar diseluruh tanah air.
Serangkaian inovasi dan terobosan tak henti digagas oleh TASPEN,
diantaranya Layanan Klim Otomatis yaitu proses pembayaran hak THT/Pensiun bagi
peserta yang jatuh tempo/memasuki usia pensiun secara otomatis dan percepatan
layanan 1 jam. Layanan Klim 1 Jam yang diterapkan oleh seluruh kantor cabang
TASPEN disertai dengan pemberian kompensasi berupa souvenir/gift kepada peserta
jika pelayanan yang diberikan melebihi 1 jam untuk klim yang sudah memenuhi
syarat. Inovasi lain yang telah terbukti manfaatnya adalah Aplikasi SIM GAJI yang
merupakan salah satu bentuk kepedulian PT TASPEN (Persero) kepada Pemerintah
Daerah dalam hal pengelolaan gaji PNS Daerah; Mobil Layanan TASPEN telah
beroperasi di semua Kantor Cabang Utama & Kantor Cabang; Perluasan
Jaringan dengan menambah 2 (dua) Kantor Cabang Baru yaitu Kantor Cabang

17. 17
Lubuklinggau dan Kantor Cabang Kepulauan Nias; Kerjasama Mitra Layanan
Taspen (Office Chanelling); serta Call Center TASPEN (021) 1500919 yang
merupakan layanan informasi dan keluhan pelanggan yang mudah diakses peserta.
Singkatnya, dengan kualitas layanan yang terus meningkat, semakin komplit pula
perlindungan yang didapatkan oleh peserta.
Berhasil Pertahankan dan Tingkatkan Prestasi
Posisi keuangan perusahaan yang kuat dan kinerja layanan semakin lengkap
dan berkualitas menghantarkan TASPEN meningkatkan prestasi perusahaan dikancah
nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan TASPEN menjadi 10 besar Kontributor
terhadap pemasukan Negara ( sumber : ANTARA News ). TASPEN juga meraih Best
Risk Management dari BUMN Track. TASPEN senantiasa menjunjung tinggi
transparansi bagi masyarakat yang hendak mengakses untuk mengetahui informasi
tentang perusahaan dengan dibuktikan prestasinya meraih peringkat I dalam ajang
Keterbukaan Informasi Publik dalam dua tahun berturut-turut (2015-2016) dan juga
sebagai bentuk implementasi prinsip Good Corporate Governance terhadap
akuntabilitas keuangan perusahaan, TASPEN meraih peringkat II dalam ajang Annual
Report Awards 2015 pada kategori BUMN Keuangan Non Listed. (SKO/TGM)

18. 18
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Etika mampu memberikan manfaat yang berarti bagi pelaku usaha, sehingga
diharapkan etika dapat mendorong dan mengajak untuk bersikap kritis dan rasional
dalam mengambil keputusan serta dapat dipertanggung jawabkan. Etika di harapkan
mampu mengarahkan pelaku usaha untuk berkembang menjadi masyarakat yang
tertib, teratur, damai dan sejahtera dengan mentaati norma – norma yang berlaku
demi ketertiban dan kesejahteraan sosial.
5.2 Saran
Dalam hal ini diharpakan kedepannya PT.TASPEN Indonesia terus unggul
dalam segala hal baik layanan atau bidang lainnya, dan semoga tulisan ini bermanfat
bagi penulis atau pun pembaca.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
Griffin, R.W., & Elbert, R.J. (2007). Business edisi 8. Jakarta: Erlangga.
Keraf, A.S. (1998). Etika bisnis: tuntutan dan relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
Satyanugraha, H. (2003). Etika bisnis: tuntutan & relevansinya. Jakarta: Kanisius.
Sinour, Y.L. (2009). Etika bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sonny, Keraf. 1993. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Jakarta : Pustaka
Filsafat
http://eprints.undip.ac.id/39370/1/SAFITRI.pdf
http://nathaliakiliss25.blogspot.co.id/
http://www.taspen.co.id/?p=27272
http://xerma.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-good-corporate-governance.html jam
05:15 tanggal 11 April 2017