Dokumen tersebut merangkum sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan, abad ke-19, masa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Terdapat juga penjelasan mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
2. Uraian Materi
Penulisan kronologis sejarah Indonesia secara singkat
sebelum masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Mendeskripsikan keadaan sosial masyarakat
Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan
Indonesia
Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia
menjelang dan pasca proklamasi kemerdekaan
Indonesia
Menjelaskan ruang lingkup sejarah nasional Indonesia
VI
3. Masa kerajaan
Hindu-Buddha
“Pararaton”, “Negara
Kertagama”, dan
“Carita
Parahiyangan”.
Era kesultanan
“Hikayat Tanah
Hitu”, “Tuhfat al
Nafis”, “Babad
Tanah Jawi”, dan
“Babad Kraton”.
Abad ke-19
Pangeran Diponegoro pada
tahun 1835
menulis Babad Diponegoro.
&
Karya para peneliti Barat,
seperti, penelitian
mengenai Sumatra oleh
William Marsden dan Jawa
oleh Sir Thomas Stanford
Raffless.
1
3
2
4. Abad ke-20
perkembangan historiografi Indonesia
dimulai dengan munculnya studi sejarah
yang kritis. Husein Djajadiningrat dapat
dikatakan sebagai orang Indonesia pertama
yang melakukan prinsip-prinsip metode kritis
sejarah. Karyanya, Critische Beschouwingen
van de Sejarah Banten (1913).
Kemudian tahun 1936, Pangeran Aria
Achmad Djajadiningrat menerbitkan karya
biografinya, Kenang-kenangan Pangeran
Aria Achmad Djajadiningrat (Herrineringen
van Pangran Aria Achmad Djajadiningrat)
dalam dua bahasa, Indonesia dan Belanda.
Pasca Proklamasi
Setelah proklamasi kemerdekaan
literatur sejarah Indonesia
mengalami perkembangan.
Banyak diterbitkan karya biografi
tokoh-tokoh maupun pahlawan
nasional seperti: Teuku Umar,
Imam Bonjol, Kapitan Pattimura,
Sultan Nuku dan Pangeran
Diponegoro. Demikian pula
sejarah perlawanan terhadap
penjajah, seperti Perang Jawa,
Perang Aceh, Perang Padri,
perlawanan politis lewat
pergerakan nasional dan
sebagainya.
4 5
5. Dekade 1970-an
tepatnya tahun 1977 terbit buku Sejarah Nasional
Indonesia (SNI) yang terdiri dari 6 jilid yang
diterbitkan oleh Balai Pustaka Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini merupakan
karya bersama sejarawan Indonesia waktu itu
dalam upaya mewujudkan sejarah nasional.
Duduk sebagai editor umumnya adalah Sartono
Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan
Nugroho Notosusanto
6
6. Lingkup Bahasan Penulisan Sejarah Nasional
Indonesia dimulai dengan :
GARIS BESAR SEJARAH NASIONAL
INDONESIA
Zaman
Prasejarah
Zaman Kuno
ZamanAbad
Ke-19
Zaman Kerajaan
Islam
Zaman Kebangkitan Nasional
dan masa akhir Hindia-Belanda
Zaman Republik
Indonesia
Zaman Jepang
Materi
Modul
7. Untuk sampai di masa kemerdekaan
tentunya bangsa Indonesia mengalami
masa dimana untuk mencapai sebuah
kemerdekaan diperlukan adanya
perjuangan dan usaha yang dilakukan
oleh bangsa Indonesia sendiri untuk
mencapai kemerdekaannya, masa ini
disebut sebagai masa pergerakan
nasional, dimana paham-paham dari
luar seperti nasionalisme mulai
tumbuh di wilayah Indonesia.
Masa Pra-Kemerdekaan
8. A. BUDI UTOMO
Didirikan oleh dr. Wahidin
Sudirohusodo, Pada 20 Mei 1908
bersama pelajar-pelajar Stovia
dengan Sutomo sebagai ketuanya.
Budi Utomo masih bersifat
kooperatif terhadap penjajah.
Ditandai dengan
munculnya
organisasi-
organisasi
modern antara
lain Budi Utomo
(BU), Sarekat
Islam (SI), dan
Indische Partij
(IP)
9. Pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo
mendirikan organisasi bernama
Sarekat Dagang Islam (SDI),
pendirian organisasi ini juga berkat
andil modal dari Haji Samanhudi,
seorang pengusaha batik yang
sukses.
Organisasi ini bertujuan untuk
menghilangkan monopoli pedagang
Cina yang menjual bahan dan obat
untuk membatik.
Sekitar akhir bulan Agustus 1912,
dalam kongres Serikat Islam di
Madiun pada tahun 1923 nama
Serikat Islam diganti menjadi Partai
Serikat Islam.
Partai ini bersifat nonkooperasi yaitu
tidak mau bekerjasama dengan
pemerintah tetapi menginginkan
perlu adanya wakil dalam Dewan
Rakyat (Volksraad).
SAREKAT DAGANG ISLAM (SDI)
10. Organisasi ini dibentuk
pada tahun 1912.
Organisasi ini bersikap
radikal.
Cita-citanya adalah agar
orang-orang yang
menetap di Hindia
Belanda (Indonesia)
dapat duduk dalam
pemerintahan. Adapun
semboyannya adalah
Indie Voor de Indier
(Hindia bagi orang-
orang yang berdiam di
Hindia).
Masa akhir Indische Partij terjadi ketika organisasi ini dianggap
radikal dan berbahaya oleh pemerintah kolonial. Salah satu
tulisan dari Suwardi Suryaningrat dianggap menghina
pemerintah kolonial berjudul Als Ik En Nederlander was (Andai
Aku Seorang Belanda) yang mengkritisi penarikan pajak dan
iuran dalam rangka perayaan 100 tahun kemerdekaan
Belanda. Oleh sebab itu pemerintah kolonial kemudian
menghapus organisasi ini dan kemudian membuang para
pemimpinnya. Ketiga tokoh pendiri dan pemimpin organisasi
tersebut dibuang ke Belanda dari tahun 1913 sampai dengan
1918.
11. PARTAI NASIONAL
INDONESIA (PNI)
Berlokasi di Indonesia
Sebuah partai nasionalis
yang dipimpin oleh
Soekarno.
PNI berkeyakinan bahwa
untuk membangun
nasionalisme ada tiga
syarat yang harus
ditanamkan kepada
rakyat yaitu jiwa nasional
(nationaale geest), tekad
nasional (nationaale wil),
dan tindakan nasional
(nationaale daad).
PERHIMPUNAN INDONESIA
• Berdiri pada tahun 1908 di Negeri
Belanda. Awalnya bernama Indische
Vereeniging.
• Merupakan organisasi yang didirikan
oleh pelajar-pelajar dari Indonesia
• Pada mulanya hanya bersifat sosial
yaitu untuk memajukan kepentingan-
kepentingan bersama para pelajar
tersebut serta menginginkan adanya
hak bagi bangsa Indonesia untuk
menentukan nasibnya sendiri.
• Namun kemudian, Indische
Vereeniging berganti tujuan yaitu
untuk mencapai kemerdekaan
Indonesia sehingga berganti nama
menjadi Indonesische Vereeniging
(Perhimpunan Indonesia)
12. PERSATUAN PEMUDA
INDONESIA (PPI)
Semangat persatuan ini
diwujudkan dalam kongres
pemuda pertama di Jakarta
pada bulan Mei 1926.
PPI mempelopori
penyelenggaraan Kongres
Pemuda II. Dalam Kongres
Pemuda II yang
diselenggrakan pada
tanggal 27-28 Oktober 1928
berbagai organisasi pemuda
seperti Jong Java, Jong
Sumatranen Bond, Sekar
Rukun, Pasundan, Jong
Selebes, Pemuda Kaum
Betawi, dan lain-lain.
Kongres ini berusaha mempertegas kembali
makna persatuan dan berhasil mencapai
suatu kesepakatan yang kemudian dikenal
sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya yaitu:
Pertama, kami Putra dan Putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu,
tanah Indonesia.
Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa
Indonesia.
Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan
bahasa Indonesia.
13. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Merupakan penyatuan antara Budi
Utomo dan Persatuan Bangsa
Indonesia (PBI)
Pemakarsanya adalah Dokter
Sutomo, seorang pendiri Budi
Utomo.
Kemudian dalam kongresnya tahun
1937, Wuryaningrat terpilih sebagai
ketua dibantu oleh Mohammad
Husni Thamrin, Sukarjo
Wiryapranoto, Panji Suroso, dan
Susanto Tirtoprojo.
Kerjasama antar anggota cabang-
cabangnya menjadikan Parindra
sebagai partai politik terkuat
menjelang runtuhnya Hindia
Belanda.
PARTAI INDONESIA (Partindo)
Partai ini merupakan
kelanjutan dari PNI yang
dilarang dan para
pemimpinnya ditahan oleh
pemerintah kolonial seperti
Soekarno.
Para petinggi PNI yang tidak
ditangkap kemudian pecah
menjadi dua faksi yang
berbeda.
Faksi pertama yaitu Mr.
Sartono yang mendirikan
Partindo
faksi kedua yaitu Moh. Hatta
dan Sutan Syahrir yang
mendirikan PNI Baru.
14. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Organisasi lain yang berada pada zaman ini adalah
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang didirikan di
Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh yang
duduk dalam Gerindo ialah dr. A.K. Gani, Mr. Sartono,
Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Amir Syarifuddin.
Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
• Terbentuk pada bulan Mei 1939 merupakan gabungan dari Parindra,
Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pemuda
Pasundan, Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa.
• GAPI mengadakan aksi dan menuntut Indonesia berparlemen yang
disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Pemerintah harus
bertanggung jawab kepada Parlemen. Jika tuntutan itu diterima
pemerintah, GAPI akan mengajak rakyat untuk mengimbangi
kemurahan hati pemerintah . Hal ini mendapat tanggapan namun
sayang pemerintah tetap meginginkan Indonesia dalam Ikatan Kerajaan
Belanda
15. Pada masa ini mulai bermunculan kembali organisasi-organisasi
baik yang dibentuk Jepang maupun bentukan rakyat Indonesia
sendiri, seperti Gerakan 3A, PUTERA, Jawa Hokokai, Pemuda
Menteng, Perhimpunan Kebangkitan Rakyat dan lain-lain.
Organisasi-organisasi ini digagas oleh tokoh-tokoh yang
sebelumnya aktif pada masa pergerakan Nasional, seperti Ir.
Soekarno. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansur,
Chairul Saleh, Sukarni, Adam Malik, dan lain-lain.
Masa Pendudukan Jepang
berlangsung dari tahun 1942-
1945
Pada masa akhir pendudukan
Jepang di Indonesia, dibentuklah
Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI).
16. Jepang kemudian membentuk Pusat Tenaga Rakyat
(PUTERA) yang dipimpin oleh Soekarno, Moh. Hatta, Ki
Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.
PUTERA kemudian dibubarkan karena dianggap mulai
mengkhawatirkan. Lalu didirikan Jawa Hokokai
(Himpunan Kebaktian Jawa) yang dipimpin oleh Soekarno
dan Hatta saja.
Dalam bidang militer jepang juga membentuk beberapa
organisasi semi-militer yang tujuan utamanya adalah
membantu Jepang dalam Perang Pasifik.
Contoh dari organisasi-organisasi semi-militer tersebut
seperti: Seinendan (pemuda), Fujinkai (wanita), Keibodan
(polisi), Heiho (tentara cadangan), dan PETA (pasukan
pembela tanah air).
17. Menjelang akhir tahun 1944 Jepang mulai mendapat
kekalahan dalam perang Pasifik. Hal ini kemudian
berakibat Kabinet Tojo jatuh dan digantikan oleh
Kabinet Jenderal Koiso.
Dalam kebijakannya kabinet Jenderal Koiso
mengumumkan apa yang dikenal dengan janji
kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari.
Realisasi dari janji koiso ini adalah pembentukan
sebuah badan persiapan untuk Indonesia merdeka.
18. Pada tanggal 21 Maret 1942
dikeluarkan surat keputusan untuk
membubarkan semua organisasi yang
bergerak di bidang politik. Jepang
hanya mengijinkan organisasi sosial
seperti olah raga dan kesenian.
Organisasi politik dimungkinkan bila
merupakan gerakan bersama untuk
kepentingan bangsa Asia seperti
Gerakan 3 A.
Namun sayangnya, Gerakan 3 A tidak
mendapat simpati rakyat sama sekali.
19. Upacara
peresmian
dilakukan pada
tanggal 28 Mei
1945
Pada tanggal 29
Mei sampai 1 Juni
1945 badan ini
telah melahirkan
konsep dasar-
dasar negara
(Pancasila).
Ini bermaksud untuk menyelidiki
masalah tata pemerintahan,
ekonomi, politik dalam rangka
pembentukan negara merdeka.
Pada bulan Maret 1945 dibentuk
Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(Dokuritsu Jumbi Cosakai).
20. Setelah melalui banyak pertimbangan dan
kejadian, Pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus
1945 di halaman rumah kediaman Bung
Karno Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang
Jalan Proklamasi) naskah proklamasi tersebut
diumumkan oleh Soekarno-Hatta dihadiri
pemimpin-pemimpin bangsa dan berbagai
kalangan pemuda.
Sejak itulah Indonesia memasuki masa
kemerdekaan.
Badan penyelidik ini kemudian dibubarkan dan dibentuk badan
baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Kekalahan Jepang melawan sekutu, membuat Golongan muda
mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanggal 16
Agustus 1945.
21. Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan
sidang pertama. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD serta
menunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan
Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
Kemerdekaan Indonesia ternyata masih mendapatkan gangguan.
Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan
Sekutu mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari South
East Asia Command (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana
Mountbatten. Untuk Indonesia SEAC membentuk Allies Force
Netherlands East Indies (AFNEI) yang terdiri atas pasukan Inggris
yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia yang
mendarat di luar Jawa dan Sumatra.
22. Perundingan
yang
dilakukan di
Linggarjati
dikeluarkan
hasilnya pada
tanggal 15
November
1946. Belanda
dan Republik
Indonesia
Serikat berada
dalam suatu
Uni Indonesia-
Belanda.
Pemerintah Indonesia segera mendirikan sejumlah
partai dan dibentuk satu kabinet yang dipimpin oleh
Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet ini adalah
menjalankan perundingan-perundingan dengan
pihak Belanda. Perundingan pertama yaitu
perundingan linggarjati.
Keinginan Belanda lewat tentara Sekutu dinyatakan
oleh Van Mook pada tanggal 19 Januari 1946.
Kehadirannya adalah bermaksud menciptakan
negara persemakmuran (commenwealth) yang
anggotanya adalah kerajaan Belanda, Suriname,
Curocao dan Indonesia.
23. Perundingan kembali dilakukan di
atas kapal USS Renville pada tanggal
8 Desember 1947. kemudian dikenal
sebagai perjanjian Renville
Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda
tiba-tiba melancarkan Agresi
militer I dan berhasil menerobos
pertahanan RI.
Aksi ini mendapat kecaman. Dewan
Keamanan PBB membentuk suatu komisi
yang mengawasi pelaksanaan gencatan
senjata. Komisi yang terdiri atas Dr. Frank
Graham (AS), Richard Kirby (Australia) dan
Paul Van zeeland (Belgia), di Indonesia
dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara
(KTN).
24. Dalam perundingan ini
pihak Indonesia menuntut
agar Presiden dan Wakil
Presiden dikembalikan ke
Yogyakarta dan agar
Belanda mengakui RI.
Pada bulan Mei 1949
dicapai persetujuan Roem-
Royen dan pemerintah
Indonesia dikembalikan ke
Yogyakarta, setelah cara-
cara pengosongan
Yogyakarta oleh tentara
Belanda disepakati.
Pada perkembangan berikutnya
Belanda kembali melanggar isi
perjanjian renville dengan
kembali mengagresi wilayah
Indonesia terutama Yogyakarta
yang ketika itu menjadi Ibukota
RI.
Pada bulan April 1949
perundingan dimulai antara
delegasi Indonesia yang
dipimpin oleh Mr. Mohammad
Roem dan Dr. J. H. Van Royen
dari pihak Belanda di Hotel Des
Indes (kini Duta Merlin)
25. Perundingan terakhir selama masa
konfrontasi Indonesia-Belanda terjadi
dipenghujung tahun 1949 yaitu konferensi
Meja Bundar (KMB) di Den Hag Belanda.
KMB menghasilkan beberapa keputusan
penting, namun yang paling utama adalah
pengakuan kedaulatan Belanda atas
Indonesia. Pengakuan kedaulatan di adakan
didua tempat yaitu: Den hag, dimana
Indonesia diwakili oleh Moh. Hatta dan di
Jakarta yang diwakili oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono IX.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh
Belanda pada tanggal 27 Desember 1949
terbukalah babak baru sejarah Indonesia
sebagai bangsa yang sepenuhnya “merdeka”.
26. Bab 1, menguraikan secara singkat mengenai konsep sejarah dan
kronologis sejarah Indonesia sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan
pasca kemerdekaan Indonesia.
Bab 2, mendeskripsikan sistem kenegaraan masa Republik Indonesia
Serikat (RIS), perancangan UUDS 1950 dan upaya kembali ke Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Bab 3, menguraikan gangguan keamanan dalam negeri Indonesia dalam
rentang waktu 1950-1959, dimana dalam tahun ini ada beberapa
pemberontakan seperti APRA, Andi Aziz, RMS, DI/TII, PRRI/PERMESTA,
dan PKI.
Bab 4, membahas mengenai keadaan sosial, politik, ekonomi, dan
keamanan pada masa Demokrasi Liberal.
Bab 5, menguraikan mengenai sistem dan kebijakan ekonomi Indonesia
pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.
Bab 6, membahas mengenai politik luar negeri Indonesia, kerjasama
Internasional, dan perpolitikan Indonesia dalam gerakan Non-Blok.
Bab 7, membahas mengenai sejarah dan pelaksanaan Konferensi Asia
Afrika dan peranan Indonesia dalam KAA.
27. Bab 8, membahas mengenai pemilihan umum pertama pada tahun 1955, dan kehidupan
politik Indonesia pasca Pemiu pertama.
Bab 9, membahas mengenai kembalinya dasar negara Indonesia ke UUD 1945, konsepsi
Soekarno, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Bab 10, membahas mengenai keadaan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Adapun
yang menjadi topik pembahasan pada bab ini adalah dalam ruang lingkup ekonomi, sosial,
politik, dan militer Indonesia.
Bab 11, menguraikan mengenai keadaan Indonesia dalam masa Demokrasi Terpimpin,
dalam bab ini akan dibahas hambatan ekonomi yang dihadapi Indonesia, kebijakan yang
diambil pemerintah Indonesia, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Bab 12, membahas mengenai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta politik luar
negeri Indonesia dalam PBB.
Bab 13, membahas mengenai Partai Komunis Indonesia, pengaruh PKI dalam aspek sosial,
politik, dan militer, serta Keterlibatan PKI dalam Gerakan Satu Oktober, dan pembersihan PKI
Indonesia.
Bab 14, merupakan bab terakhir yang akan membahas mengenai penyelesaian konflik Irian
Barat antara Indonesia dan Belanda. Adapun dalam bab ini akan dibahas mengenai bentuk
perjuangan Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke NKRI dan Konfrontasi Indonesia
dengan Belanda selama proses merebut kembali Irian Barat.
28. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
1. Menjelaskan kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan bangsa dan
negara Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat.
2. Menguraikan keadaan bangsa dan negara Indonesia pada masa demokrasi liberal.
3. Mendeskripsikan upaya bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri
bebas-aktif.
4. Menganalisis pelaksanaan Pemilu I 1955 sebagai langkah perbaikan politik dalam
negeri Indonesia.
5. Mengidentifikasikan faktor dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai awal
perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia.
6. Mendeskripsikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa demokrasi
terpimpin di Indonesia Tahun 1959-1965.
7. Mengidentifkasikan penyebab munculnya pemberontakan-pemberontakan yang
terjadi sebagai upaya menganggu keamanan Indonesia.
29. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
8. Menjelaskan langkah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah
Indonesia dalam mencapai kestabilan ekonomi dalam negeri.
9. Membandingkan UUDS 1950 dan UUD 1945 sebagai landasan
perundang-undangan negara Indonesia.
10. Menganalisis faktor yang menjadikan PKI partai politik berpengaruh di
Indonesia masa orde lama.
11. Menjelaskan secara kronologi perjuangan Indonesia mengembalikan
Irian Barat kedalam NKRI.
12. Menyusun karya tulis ilmiah mengenai kronologis singkat masa orde
lama (1950-1965) dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan hankam
dalam perkembangan Indonesia.
30. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah membahas Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Mendeskripsikan secara kronologi sejarah nasional Indonesia
pra-Proklamsi kemerdekaan Indonesia secara ringkas dan
jelas.
2. Mendeskripsikan perjuangan kemerdekaan Indonesia
menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3. Mengidentifikasi peranan beberapa tokoh Indonesia dalam
upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan jelas.
4. Menganalisis kondisi sosial budaya rakyat Indonesia masa
sebelum kemerdekaan.