Kontrak ini mengatur kerja sama antara dua perusahaan (PT...) untuk proses sertifikasi legalitas kayu. PT pertama akan menggunakan jasa LVLK (lembaga verifikasi legalitas kayu) PT kedua untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu. Kontrak ini mengatur ruang lingkup sertifikasi, proses dan biaya sertifikasi, serta hak dan kewajiban para pihak.

1. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 1 dari 14
NO.: ...................................
Kontrak Sertifikasi Legalitas Kayu (selanjutnya disebut ”Kontrak”) ini dibuat pada
hari ..........., tanggal ................... bulan ............... tahun ............................. (Tgl-Bln-Thn),
oleh dan antara:
1. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat
di ..................................................................................., dalam hal ini diwakili
oleh ...................., swasta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur, dan oleh karena demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT.
________________ (untuk selanjutnya disebut ”PIHAK PERTAMA”).
2. PT. __________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat
di .................................................................................., dalam hal ini diwakili
oleh ......................., swasta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur, dan oleh karena demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT.
__________________ (untuk selanjutnya disebut” PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai ”PARA
PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai ”PIHAK”.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang
telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor
LVLK-003-IDN dan telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan dengan
Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 yang mempunyai wewenang untuk
melakukan Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada
Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor :
P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu; dan
2. Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan dan berkeinginan untuk menggunakan jasa
PIHAK KEDUA untuk memperoleh sertifikasi legalitas kayu dan oleh karena itu
PIHAK PERTAMA berniat untuk mengajukan program sertifikasi legalitas kayu
kepada PIHAK KEDUA.
Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan Kontrak ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
KONTRAK SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

2. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 2 dari 14
PASAL 1
DEFINISI
Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan :
1. ”Pemegang Izin” adalah Pemegang IUPHHK-HTI dalam hal ini PT.
________________.
2. ”IUPHHK-HTI” adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
3. ”Standar Verifikasi Legalitas Kayu” atau ”SVLK” adalah persyaratan untuk
memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak
(stakeholder) kehutanan yang memuat prinsip, kriteria, indikator, verifier, metode
verifikasi dan norma penilaian.
4. “Sertifikat Legalitas Kayu” atau “S-LK” adalah surat keterangan yang diberikan
kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang
menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak
telah memenuhi standar legalitas kayu.
5. “Komite Akreditasi Nasional” atau “KAN” adalah lembaga yang mengakreditasi
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
6. “Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu” atau “LVLK” adalah lembaga berbadan
hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
7. “Penilikan (Surveillance)” adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan
secara sistematik dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan
kesesuaian.
8. “Audit Khusus” atau “audit tiba-tiba” adalah kegiatan audit yang dilakukan untuk
menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan
atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya.
9. “Re-sertifikasi” adalah kegiatan verifikasi legalitas kayu yang direncanakan dan
dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara
berkelanjutan.
10. “Auditor” adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan
untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LVLK untuk melaksanakan verifikasi
legalitas kayu.
11. “Manajemen Representatif” adalah perwakilan manajemen Pemegang Izin yang
mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di Unit Manajemen HTI, dan
diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta
menandatangani hasil verifikasi
12. ”Pengumuman Publik” adalah kegiatan publikasi mengenai akan dilaksanakannya
kegiatan verifikasi legalitas kayu.
13. “Keluhan” adalah ekspresi tertulis ketidakpuasan dari individu atau lembaga terhadap
kegiatan Pemegang Izin, LVLK atau KAN.
14. “Banding” adalah permintaan tertulis dari Pemegang izin kepada LVLK untuk
peninjauan kembali hasil keputusan proses sertifikasi atau dari LVLK kepada KAN
untuk peninjauan kembali hasil keputusan proses akreditasi.
15. ”Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding” adalah tim yang berwenang
untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan
melakukan verifikasi lapangan atas materi keluhan atau banding.
16. ”Tim Audit” adalah para personil yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan proses sertifikasi legalitas kayu dan/atau verifikasi baik di tempat

3. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 3 dari 14
PIHAK PERTAMA maupun di tempat PIHAK KEDUA sebagai bagian dalam proses
penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu bagi PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari Lead
Auditor, Auditor, Tenaga Administrasi, Operator Komputer dan Reviewer/Komite
Sertifikasi.
17. ”Komite Sertifikasi” adalah sekelompok personal kompeten yang dibentuk oleh
LVLK yang bertugas untuk memberikan keputusan sertifikasi.
18. “Pemantau Independen” atau “PI” adalah masyarakat madani baik perorangan atau
lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan
terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau
S-LK.
19. ”Aturan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu” adalah aturan pelaksanaan
verifikasi legalitas kayu sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Kontrak ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEMBERIAN JASA
1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menggunakan jasa dan program
sertifikasi milik PIHAK KEDUA untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dan
sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk memberikan jasa dan
menggunakan program sertifikasi miliknya kepada PIHAK PERTAMA untuk
memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu untuk ruang lingkup sertifikasi legalitas kayu
sebagai berikut:
1
.
Nama Perusahaan/
Pemegang Izin
PT. ..................................
2
.
Alamat Pusat :
................................................................
................................................................
Telp. ...................., Fax. .......................
Cabang :
................................................................
................................................................
3
.
Nomor Izin SK. Menhut No. 201/Kpts-II/2011 tgl. 08/04/2011, Luas
±94.384 Ha
4
.
Klasifikasi Izin IUPHHK-HTI
5
.
Lokasi Areal ................................................................
Provinsi____.
6
.
Luas Hutan (Ha) ± ............... Ha
7
.
Jenis Sertifikasi Sertifikasi Legalitas Kayu

4. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 4 dari 14
8
.
Standard dan
Pedoman
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak
- Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor :
P.08/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK).
2. PARA PIHAK sepakat bahwa proses sertifikasi legalitas kayu dalam rangka
memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2
ayat 1 di atas akan dimulai dan dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya
_______ (_____) hari terhitung sejak sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak ini
oleh PARA PIHAK dan telah dibayarkannya Biaya Jasa sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 5 ayat 1 Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan pemeliharaan atas Sertifikat Legalitas Kayu melalui
kegiatan Penilikan (surveillance).
4. PIHAK KEDUA akan melakukan proses sertifikasi legalitas kayu baik di tempat
PIHAK PERTAMA maupun di tempat PIHAK KEDUA. Dalam hal kegiatan proses
sertifikasi legalitas kayu dan/atau verifikasi dilakukan di tempat PIHAK PERTAMA,
maka PIHAK PERTAMA wajib menyediakan semua sarana yang dibutuhkan.
PASAL 3
SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
1. Keputusan pemberian Sertifikat Legalitas Kayu merupakan wewenang penuh dari
PIHAK KEDUA dalam hal ini Komite Sertifikasi.
2. Sertifikat Legalitas Kayu tidak akan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebelum
PIHAK PERTAMA dinyatakan memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
PASAL 4
JANGKA WAKTU BERLAKU SERTIFIKAT
1. Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan akan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan dan PIHAK KEDUA akan melakukan Penilikan (Surveillance) pada
setiap tahunnya.
2. Penilikan (Surveillance) pertama akan dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan
penutupan verifikasi lapangan awal.

5. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 5 dari 14
3. Penilikan (Surveillance) kedua akan dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak pertemuan
penutupan Penilikan (Surveillance) pertama.
PASAL 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARANNYA
1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya atas proses sertifikasi legalitas kayu (selanjutnya
disebut ”Biaya Jasa”) dan biaya atas proses Penilikan (Surveillance) (selanjutnya
disebut ”Biaya Penilikan (Surveillance)”) sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 2 di atas adalah sebagaimana tercantum pada dokumen Biaya Sertifikasi
Legalitas Kayu PT. ________________ Provinsi____ yang dilampirkan di dalam
Lampiran 1 dari Kontrak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak
ini.
2. Biaya Jasa dan Biaya Penilikan (Surveillance) sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 5 ayat 1 di atas adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
10%. Kecuali ditentukan lain di dalam Kontrak ini, maka seluruh pajak-pajak lain yang
timbul dan/atau mungkin timbul sehubungan dengan dan/atau sebagai akibat dari
pelaksanaan Kontrak ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Biaya Jasa dan Biaya Penilikan (Surveillance) sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 5 ayat 1 di atas adalah belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi Tim
Audit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
4. Biaya Jasa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 di atas harus
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan
verifikasi dan proses sertifikasi legalitas kayu dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan
setelah diterimanya surat tagihan (invoice) yang diterbitkan PIHAK KEDUA oleh
PIHAK PERTAMA.
5. Biaya Penilikan (Surveillance) harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan
dan setelah diterimanya surat tagihan (invoice) yang diterbitkan PIHAK KEDUA oleh
PIHAK PERTAMA.
6. Apabila dalam proses sertifikasi legalitas kayu atau pemeliharaannya perlu
dilaksanakan Audit Khusus, maka biaya kegiatan Audit Khusus tersebut akan menjadi
beban PIHAK PERTAMA.
7. Semua pembayaran atas Biaya Jasa dan/atau Biaya Penilikan (Surveillance)
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 di atas wajib dibayarkan PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer ke rekening bank
milik PIHAK KEDUA sebagai berikut: Bank .......................................................,
Nomor Rekening ______ a.n. PT. __________________.

6. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 6 dari 14
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. Hak-hak PIHAK PERTAMA :
a. PIHAK PERTAMA berhak sebagai Pemegang Izin yang memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu.
b. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan keberatan dan/atau Keluhan dan/atau
Banding terhadap hasil laporan akhir yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA
sebelum keputusan sertifikasi dilaksanakan.
c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan
sertifikasi legalitas kayu (apabila ada) dari PIHAK KEDUA.
d. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi terkait nama tim audit yang
akan melaksanakan verifikasi lapangan.
e. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan logo PIHAK KEDUA sesuai dengan
aturan penggunaan logo yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
f. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan permohonan perluasan atau pengurangan
ruang lingkup sertifikasi.
g. PIHAK PERTAMA dapat sebagai pemasok bahan baku yang bersertifikat bagi
IUIPHHK dan Izin Usaha Industri Lanjutan.
2. Kewajiban - Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a. Membayar Biaya Jasa, Biaya Penilikan (Surveillance), pajak-pajak dan/atau biaya
Audit Khusus (apabila ada dan/atau diperlukan) yang menjadi kewajiban PIHAK
PERTAMA berdasarkan Kontrak ini.
b. Pemenuhan standar dan pedoman; memelihara sistem legalitas kayu sesuai dengan
standar yang berlaku.
c. Penggunaan Sertifikat Legalitas Kayu dan logo:
1. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan menggunakan Sertifikat Legalitas
Kayu dan logo sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat Legalitas Kayu yang
diperolehnya.
2. Sebelum menggunakan logo pada produknya, PIHAK PERTAMA harus
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk
mendapatkan persetujuan.
3. PIHAK PERTAMA harus mengontrol jumlah pemakaian logo dalam
produknya.
4. Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan logo oleh PIHAK
PERTAMA, maka menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
d. Penanggungjawab logo dan pelaporan:
PIHAK PERTAMA harus menunjuk dan menetapkan personal yang mempunyai
tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa setiap penggunaan logo telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
2. Pelaporan kepada LVLK.
e. Penilikan (Surveillance) dan Audit Khusus:
1. Apabila ada kunjungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka Penilikan
(Surveillance) atau Audit Khusus, maka PIHAK PERTAMA harus menerima
dan mengijinkan Auditor untuk memeriksa pada setiap tempat yang diperlukan
serta menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

7. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 7 dari 14
2. Apabila ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat kegiatan pemeliharaan
Sertifikat Legalitas Kayu oleh PIHAK KEDUA, semua saran dan instruksi
yang diberikan oleh PIHAK KEDUA harus diselesaikan oleh PIHAK
PERTAMA.
3. Bersedia untuk menerima kunjungan PIHAK KEDUA dan Lembaga
Akreditasi dalam penyaksian kegiatan audit.
4. PIHAK PERTAMA harus menyetujui permintaan PIHAK KEDUA bilamana
perlu diadakan kunjungan untuk audit khusus dan pembiayaan sepenuhnya
dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
f. Keluhan dan Banding
1. Dalam pengajuan Keluhan dan Banding, PIHAK PERTAMA harus
menyampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung berupa bahan
bukti yang relevan dan pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah
benar.
2. Pengajuan Banding disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil
penilaian/verifikasi.
3. Dalam hal Keluhan atau Banding diselesaikan oleh Tim Ad-Hoc Penyelesaian
Keluhan atau Banding, maka PIHAK PERTAMA wajib menerima dan
melaksanakan hasil keputusan dari Tim Ad-Hoc Penyelesaian Keluhan atau
Banding.
4. Apabila ada keluhan dari pelanggan (customer) PIHAK PERTAMA yang
terkait dengan Sertifikat Legalitas Kayu, maka PIHAK PERTAMA harus
mencatat dan segera menindaklanjuti, dan apabila PIHAK KEDUA akan
memeriksa catatan dan menindaklanjuti keluhan tersebut PIHAK PERTAMA
harus menyediakannya.
g. Pelaporan
1. Jika ada perubahan seperti struktur organisasi, kepemilikan atau perubahan
sistem manajemen, maka PIHAK PERTAMA harus membuat laporan tertulis
kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK PERTAMA menghentikan operasi kegiatannya atau operasi
produksi, maka harus secepatnya melaporkan ke PIHAK KEDUA.
h. Biaya-biaya dan Pembayarannya
PIHAK PERTAMA harus membayar Biaya Jasa dan/atau biaya-biaya lainnya yang
menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kontrak ini.
i. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka pemeliharaan Sertifikat Legalitas
Kayu:
1. PIHAK PERTAMA harus selalu memelihara kesesuaian dengan persyaratan
kriteria dan segala persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi.
2. PIHAK PERTAMA harus menggunakan status sertifikasi secara ketat sesuai
dengan lingkup sertifikasinya.
3. Apabila PIHAK PERTAMA akan melakukan publikasi seperti melalui pamflet,
atau media lain harus mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK
KEDUA.
j. Mengikuti aturan pelaksanaan sertifikasi seperti yang tercantum dalam Aturan
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.

8. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 8 dari 14
PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. Hak-hak PIHAK KEDUA:
a. Menerima Biaya Jasa dan/atau Biaya Penilikan (Surveillance) dan/atau biaya
Audit Khusus (apabila ada dan/atau diperlukan) sebagaimana diatur di dalam
Kontrak ini dari PIHAK PERTAMA yang diberikan berkaitan dengan program
sertifikasi.
b. Menerima laporan yang berkaitan dengan Pasal 6 Ayat 2 butir f dan g.
c. Melakukan Audit Khusus dalam rangka investigasi terhadap Keluhan (apabila ada
dan bilamana dipandang perlu) melalui pemberitahuan sebelumnya.
d. Mengeluarkan teguran dan sanksi sesuai pasal 8.
2. Kewajiban - kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
b. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil verifikasi.
c. Menyampaikan status kelulusan sertifikasi PIHAK PERTAMA.
d. Memberikan layanan pemeliharaan Sertifikat Legalitas Kayu melalui Penilikan
dan/atau Audit Khusus.
e. Menyediakan tenaga Auditor berkualifikasi untuk pelaksanaan verifikasi.
e. Memastikan, menjamin dan berjanji untuk memastikan dan menjamin Auditor
PIHAK KEDUA untuk, akan dan telah menandatangani Surat Kerahasiaan yang
menjamin informasi mengenai PIHAK PERTAMA tidak akan disebar luaskan
tanpa sepengetahuan dan/atau izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 8
PERINGATAN DAN PENANGGUHAN SERTIFIKAT
1. PIHAK PERTAMA harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya
sebagaimana diatur pada Pasal 6 di atas.
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi ketentuan pada pasal 8 ayat 1 di
atas, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, penangguhan atau
pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu.
3. Setiap tindakan penangguhan, pencabutan dan/atau pembatalan Sertifikat Legalitas
Kayu wajib dilakukan dengan mengacu dan berpedoman kepada Aturan Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu.
PASAL 9
MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT
Setelah memperoleh sertifikat, PIHAK PERTAMA wajib mempertahankan dan
memelihara pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu sepenuhnya,
sebagaimana dijelaskan pada Aturan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.

9. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 9 dari 14
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN MEKANISME PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
1. Kontrak ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan, perselisihan
dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dan terjadi sehubungan dengan dan/atau
terkait dengan pelaksanaan dari Kontrak ini secara musyawarah dan kekeluargaan
terlebih dahulu.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
pertama kalinya PARA PIHAK mengadakan pertemuan musyawarah PARA PIHAK
tidak dapat mencapai kesepakatan penyelesaian kekeluargaan atas permasalahan,
perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tersebut, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan permasalahan, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat
tersebut melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (”BANI”) dengan
tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Peraturan BANI. Proses persidangan arbitrase akan
dilakukan di Jakarta, dalam bahasa Indonesia, dihadapan 3 (tiga) orang arbiter yang
terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang
arbiter yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh
kedua arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sebelumnya yang akan sekaligus bertindak selaku ketua Majelis Arbiter. Biaya
Arbitrase tersebut akan ditanggung bersama secara seimbang oleh PARA PIHAK.
Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan terhadap putusan
Arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
4. Dalam hal biaya yang timbul akibat pasal 8 ayat 3 akan dipikul secara proporsional
oleh masing-masing pihak dan mengacu pada Aturan Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu.
PASAL 11
RE-SERTIFIKASI
1. Pengajuan Re-sertifikasi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya Sertifikat Legalitas
Kayu.
2. Hal-hal yang terkait dengan kontrak kegiatan Re-sertifikasi akan disepakati PARA
PIHAK pada saat pengajuan permohonan Re-sertifikasi yang diajukan PIHAK
PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 12
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KONTRAK
1. Kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
Kontrak ini oleh PARA PIHAK (selanjutnya disebut ”Jangka Waktu Kontrak”).

10. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 10 dari 14
2. Kontrak ini berakhir dan hanya dapat diakhiri apabila:
a. Secara otomatis berakhir apabila Jangka Waktu Kontrak sebagaimana diatur di
dalam Pasal 12 ayat 1 berakhir; atau
b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK melalui suatu pemberitahuan secara tertulis dalam
hal adanya salah satu PIHAK yang dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
b. Diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis di antara PARA PIHAK.
3. Untuk tujuan pengakhiran Kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 12 ini, PARA
PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan dari ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PASAL 13
LAIN-LAIN
1. Hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini, apabila dipandang perlu oleh PARA
PIHAK akan diatur kemudian melalui suatu amandemen atau addendum (perjanjian
tambahan) melalui kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan serta menghapuskan dan/atau membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang telah
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau suatu putusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hal
itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
Kontrak ini. PARA PIHAK akan dan wajib, dalam setiap kejadian semacam itu,
menyepakati dan membuat suatu pasal atau dokumen tambahan yang diperlukan
untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang
menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
dalam Kontrak ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan disetujui oleh PIHAK lainnya,
maka Kontrak ini akan beralih keuntungannya dan mengikat pengganti haknya yang
ditunjuk.

11. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 11 dari 14
Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan
pada bagian awal Kontrak ini dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PT ________________
PIHAK KEDUA
PT __________________
....................
Direktur
.......................
Direktur

12. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 12 dari 14
Lampiran I Kontrak No. : ...............................
Biaya Sertifikasi Legalitas Kayu
PT. ________________
Provinsi__________
A. Biaya Sertifikasi
NO. KOMPONEN BIAYA VOLUME
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
BIAYA
(Rp)
A Biaya Personil
I Gaji / Upah
1. Lead Auditor 1 OB ... ...
2. Auditor (2 orang) 2 OB ... ...
3. Tenaga Administrasi (1 orang) 1 OB ... ....
4. Operator Komputer (1 orang) 1 OB ... ...
5. Pengambil Keputusan VLK (3 orang) 3 OH ... ...
B Biaya Non Personil
II Persiapan
1. Perencanaan & pengumpulan data informasi 1 paket .... ....
3. Pengumuman publik di media massa lokal
(VLK) *)
III Penilaian/Verifikasi Lapangan
1. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan *)
2. Konsultasi publik (VLK) *)
3. Transportasi Udara & Hotel (Tim Audit) *)
IV Rapat pembahasan, pengolahan data dan
penyusunan laporan
1 paket .... ....
V ATK, pelaporan dan dokumentasi 1 paket .... ....
VI Kegiatan Pengambilan Keputusan (VLK) 1 paket .... ....
VII Pengumuman publik penerbitan sertifikat di
media massa lokal (VLK) *)
1 paket
VIII Penyelesaian keberatan (apabila ada keberatan)
**)
Jumlah (Sertifikasi) ....
Potongan Biaya 10% ....
Jumlah Biaya (Sertifikasi) setelahpotongan ....
B. Biaya Penilikan per Tahun (Surveillance)
NO. KOMPONEN BIAYA VOLUME
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
BIAYA
(Rp)
A Biaya Personil
I Gaji / Upah
1. Lead Auditor 0.75 OB .... ....
2. Auditor (2 orang) 1.50 OB .... ....

13. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 13 dari 14
NO. KOMPONEN BIAYA VOLUME
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
BIAYA
(Rp)
3. Tenaga Administrasi (1 orang) 0.75 OB .... ....
4. Operator Komputer (1 orang) 0.75 OB .... ....
5. Komite Sertifikasi 1.50 OH .... ....
B Biaya Non Personil
II Persiapan dan perencanaan 1 paket .... ....
III Verifikasi Lapangan
Transportasi Udara & Hotel (Tim Audit) *) 1 paket
IV Rapat pembahasan, pengolahan data dan
penyusunan laporan
1 paket .... ....
V ATK, pelaporan dan dokumentasi 1 paket .... ....
VI Review laporan/Pengambilan keputusan 1 paket .... ....
Jumlah (Surveillance) ....
Potongan Biaya 10% ....
Jumlah Biaya (Surveillance) setelah
potongan
....
Keterangan :
*) Biaya tiket pesawat dari .......... pp, transportasi lokal di lapangan dan penginapan di
ibukota kabupaten dan provinsi menjadi beban PIHAK PERTAMA. Pengumuman
publik di media lokal, pengaturan kegiatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA tetapi
biaya menjadi beban PIHAK PERTAMA.
**) Biaya penyelesaian keberatan akan ditetapkan apabila ada keberatan dan proses
penyelesaiannya, biaya akan ditentukan berdasarkan kegiatan penyelesaiannya, bisa
berupa verifikasi dokumen saja atau harus verifikasi lapangan.
Biaya belum termasuk PPn (10%)
(sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong)

14. PT ____________________
LVLK-_____ Halaman 14 dari 14
Lampiran II Kontrak No. : ......................................
Aturan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
(sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong)