Contoh Perjanjian Pengadaan Chassis Kendaraan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
PERJANJIAN
PENGADAAN CHASISS KENDARAAN
Nomor:______________________
Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Chasiss Kendaraan (untuk selanjutnya disebut :
PERJANJIAN) ini dibuat dan ditanda tangani pada hari …………..tanggal
…………………bulan …………. tahun …………………. antara :
1. _____________, selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), bertindak untuk
dan atas nama Palang Merah Indonesia, yang berkedudukan di
.................................................................., untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;
2. _________________, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Korindo
Motors, berkedudukan di .................................................................., untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama selanjutnya
disebut “PARA PIHAK”
Berdasarkan hal-hal diatas PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan
mengikatkan diri secara hukum dalam PERJANJIAN ini dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut:
Pasal 1
JENIS BARANG
Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan
pengadaan barang berupa:
a. Barang : ..........................
b. Jenis Barang : ..........................
c. Jumlah : .........................
d. Spesifikasi : .........................
e. Jadwal Pengiriman : Jadwal pengiriman terlampir dalam lampiran II PERJANJIAN
ini.
Untuk selanjutnya disebut : BARANG
Pasal 2
JAMINAN BARANG
Bahwa PIHAK KEDUA menerima bersedia dan menyanggupi untuk melaksanakan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, dan menjamin bahwa BARANG yang
diproduksi/diadakan adalah milik atau didapatkan secara sah (PT. Korindo Motors) dan
bukan merupakan BARANG yang didapat melalui hal-hal yang dilarang oleh undang-
undang.

2. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
Pasal 3
HARGA BARANG
1. Harga BARANG yang disepakati dalam pengadaan dimaksud sebesar Rp. ...................,-
(................................................... rupiah) per unit sehingga total harga keseluruhan
BARANG -untuk 100 unit adalah Rp. ....................................,-- (.................................
rupiah);
2. Harga BARANG yang dikenakan sudah termasuk PPN 10%, yang dibuktikan melalui
faktur pajak yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA;
3. Harga BARANG sudah termasuk biaya pengiriman untuk lokasi yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA dalam PERJANJIAN ini. Apabila terjadi perubahan alamat
pengiriman BARANG maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK
KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman BARANG
dilakukan sesuai jadwal pengiriman.
4. Pengiriman BARANG untuk lokasi luar Jakarta selain dalam ketentuan Pasal 4 ayat 6
PERJANJIAN ini akan dikenakan biaya pengiriman oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA, yang besarnya akan disesuaikan dengan kesepakatan PARA
PIHAK.
Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
Untuk pembayaran BARANG tersebut PIHAK KEDUA menerapkan cara pembayaran
dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati PIHAK PERTAMA, yaitu :
1. Uang Muka (Down Payment/DP) sebesar 20 % (duapuluh persen) dari keseluruhan
harga BARANG yaitu Rp........................,- (.......................................... rupiah),
dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan awal
PERJANJIAN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan
PERJANJIAN ini;
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan kuitansi (tanda terima) atas penerimaan
pembayaran uang muka dari PIHAK PERTAMA;
3 Uang pelunasan pembayaran sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan
Harga BARANG yaitu Rp...........................,- (............................................ rupiah)
dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah keseluruhan
BARANG tiba ditempat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan selamat dan
dalam kondisi baik;
4. Uang pelunasan pembayaran tersebut harus segera dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah penerimaan
BARANG oleh PIHAK PERTAMA. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PERJANJIAN ini.

3. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
5. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dibayar melalui transfer
bank ke Rekening milik PIHAK KEDUA (PT. Korindo Motors) yaitu:
Nama Bank : ...........................
Atas Nama : ...........................
No.Rekening : ...........................
6. Tempat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yaitu perusahaan karoseri (PT.
.....................) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini yaitu yang berkedudukan di
.................................................., contact person : ……………………….;
Pasal 5
JAMINAN PELAKSANAAN
(1) PIHAK KEDUA akan memberikan Jaminan Pelaksanaan, dan akan memberikan asli
dokumen Jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA, dalam bentuk jaminan
BANK (Performance Bond) dengan nilai sebesar 20% dari nilai PERJANJIAN, yang
diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional;
(2) Jaminan pelaksanaan tersebut diatas, akan diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum
tanggal penandatanganan PERJANJIAN;
(3) PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mencairkan dalam jumlah berapapun dari
jaminan pelaksanaan, apabila hal-hal tersebut dibawah ini terjadi:
a. Dalam kondisi apapun tetapi tidak termasuk ke dalam keadaan force majeure, PIHAK
KEDUA mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum jangka waktu berakhirnya
PERJANJIAN; dan/atau
b. PIHAK KEDUAtidak dapat memenuhi pengiriman BARANG sebagaimana
tercantum dalam Jadwal pengiriman untuk maksimum 2 (dua) bulan.;
(4) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PIHAK KEDUA berhasil
mengirimkan seluruh BARANG dan telah diterima dalam kondisi baik oleh PIHAK
PERTAMA yang ditandai dengan bukti tanda terima BARANG oleh PIHAK
PERTAMA;
Pasal 6
JAMINAN PEMBAYARAN
(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Jaminan Pembayaran, dan akan memberikan asli
dokumen Jaminan Pembayaran kepada PIHAK KEDUA, dalam bentuk Sertifikat
Deposito dengan nilai sebesar 20% dari nilai PERJANJIAN, yang diterbitkan oleh Bank
Pemerintah atau Bank Swasta Nasional;

4. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
(2) Jaminan Pembayaran tersebut diatas, akan diberikan kepada PIHAK KEDUA sebelum
tanggal penandatanganan PERJANJIAN;
(3) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk mencairkan dalam jumlah berapapun dari jaminan
Pembayaran, apabila hal-hal tersebut dibawah ini terjadi:
a. Dalam kondisi apapun, PIHAK PERTAMA mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum
masa berakhirnya PERJANJIAN;
b. PIHAK PERTAMA gagal untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajibannya
sesuai PERJANJIAN ini;
(4) Jaminan Pembayaran akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan seluruh Pembayaran dan
diterima baik oleh PIHAK KEDUA;
Pasal 6
PENGIRIMAN BARANG
1. Setelah penerimaan DP dari PIHAK PERTAMA, BARANG tersebut akan mulai
dikirimkan oleh PIHAK KEDUAsebanyak 20 (unit) unit setiap bulannyasesuai dengan
jadwal pengiriman.;
2. Keseluruhan BARANG tersebut akan tiba di Perusahaan Karoseri sebagaimana tersebut
pada Pasal 4 ayat 6 selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebagaimana tercantum dalam
jadwal pengiriman.;
3.
Pasal 7
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat
menyerahkan BARANG, sedangkan masalah tersebut tidak dikarenakan adanya force
majeure maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0.001 % (nol
koma nol nol satu persen) per hari dari total nilai BARANG yang belum terkirim;
2. Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, akan dikenakan
sebagai potongan harga BARANG per unitnya, sehingga PIHAK PERTAMA akan
membayar sisa pembayaran setelah dikurangi dengan denda dimaksud;
3. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat atau lalai melakukan pembayaran seperti tersebut
pada pasal 4 ayat 3, dan 4 sedangkan masalah tersebut tidak dikarenakan adanya force
majeure maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0.001 % (nol
koma nol nol satu persen) per hari dari total nilai BARANG yang belum dibayar;

5. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
4. Apabila denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 di atas dengan maksimum
waktu 2 (dua) bulantelah terlampaui, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menarik
seluruh BARANG dari penguasaan PIHAK PERTAMA dan/atau siapapun di lokasi
manapun.
PASAL 8
PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan komunikasi lain yang diperlukan atau
diminta untuk diberikan berdasarkan PERJANJIAN ini harus dilakukan tertulis dan ditujukan
kepada penerima di alamat lain yang ditetapkan oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu
dengan pemberitahuan tertulis. Alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA
........................................
.........................................................
.........................
Telp. ......................
U.p. _____________
PIHAK KEDUA
........................................
.........................................................
.........................
Telp. ......................
U.p. _____________
Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. PARA PIHAK sepakat dibebaskan dari tuntutan hukum oleh masing-masing pihak
apabila tidak terpenuhinya pelaksanaan PERJANJIAN ini disebabkan karena Keadaan
Memaksa (Force Majeure), yakni bencana alam, perang, huru-hara, demo dan kejadian
lain yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK;
2. Bilamana terjadi hambatan pelaksanaan PERJANJIAN disebabkan suatu keadaan
sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, PARA
PIHAK wajib melaporkan kejadian tersebut kepada masing pihak yang mengalami force
majeure;
3. Apabila PIHAK PERTAMA mengalami keadaan force majeure, dalam waktu 2 (dua)
bulan diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Jika ternyata PIHAK
PERTAMA tidak dapat memehuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk
mengakhiri PERJANJIAN ini. Pengakhiran PERJANJIAN tidak menyebabkan hapusnya
kewajiban PIHAK PERTAMA yang masih tersisa.
Apabila PIHAK KEDUA mengalami keadaan force majeure, dalam waktu 2 (dua) bulan
diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Jik ternyata PIHAK KEDUA tidak
dapat memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA akan mengembalikan DP pembayaran
PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran PERJANJIAN.
Pasal 10
JANGKA WAKTU

6. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam bulan) bulan sejak
ditandatanganinya PERJANJIAN dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.
2. Dalam hal PERJANJIAN ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, masing-masing pihak
berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya yang masih tersisa.
Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, PARA
PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan semua sengketa pada BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA di Jakarta.;
Pasal 12
1. LAIN-LAINHukum yang berlaku dalam PERJANJIAN ini adalah hukum negara
Indonesia.
2. PERJANJIAN ini tidak dapat dimodifikasi atau diubah tanpa pemberitahuan tertulis dari
PARA PIHAK.
3. PERJANJIAN ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis
dari masing-masing pihak.
4. PERJANJIAN ini merupakan kesuluruhan perjanjian dan/atau pemahaman antara PARA
PIHAK menggantikan semua perjanjian yang dibuat secara lisan dan/atau tertulis antara
PARA PIHAK sebelumnya sehubungan dengan PERJANJIAN ini.
5. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan
diselesaikan atau diputuskan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan jika
dipandang perlu dapat dibuat perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

7. Perjanjian Pengadaan Chasiss
paraf
________________ PT. _________________
________________________ PT.
_______________ _________________
Ketua Umum Direktur