Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA
Pada hari ini Rabu, di ................, tanggal ............. bulan ............ tahun ........................ (Tgl-Bln-Thn), dibuat dan
ditandatangani Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”, oleh dan antara :
1. PT ______ ____________, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di ............., beralamat di ................................................................. dalam hal ini diwakili oleh
…………… selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT………………………
untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”
2. PT __________, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di ............., beralamat di ..................................................................................., dalam hal ini diwakili
oleh __________ selaku Direktur Utama dan .................................... selaku Partner oleh karena itu sah
bertindak untuk dan atas nama PT __________ untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “Para Pihak” dan Pihak
secara masing-masing untuk selanjutnya disebut “Pihak”
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pihak Pertama adalah perseroan yang bergerak di bidang perkebunan di wilayah Republik
Indonesia;
2. Pihak Kedua adalah Perseroan yang bergerak di bidang konsultasi untuk pembangunan plasma
perkebunan ......................., mulai dari tahap sosialisasi, pendirian koperasi dan semua perizinannya,
legalitas, pembangunan kebun dan admin sampai dengan pembiayaan kebun ......................plasma
diperoleh dari bank;
3. Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pendirian koperasi primer
perkebunan ............., sistem plasma dan semua yang berkaitan sampai dengan pembiayaan kebun
kelapa sawit plasma diperoleh dari bank di Kabupaten ................. dan Pihak Kedua sanggup untuk
melakukan hal tersebut untuk Pihak Pertama.
Oleh karena itu, berdasarkan keterangan tersebut diatas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan dan Pihak Kedua menyatakan
sanggup dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan
yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
2. Ruang Lingkup Pekerjaan adalah segala kegiatan dan proses yang dilakukan Pihak Kedua untuk
melakukan kegiatan sosialisasi, pendirian koperasi dan semua perizinannya, legalitas, pembangunan
kebun dan admin (system plasma) sampai dengan pembiayaan kebun .................... plasma diperoleh
dari bank untuk selanjutnya disebut “ Pekerjaan”
3. Adapun Pekerjaan yang dimaksud diatas terdiri atas :
a. Sosialisasi tentang Koperasi dan petani plasma kepada seluruh masyarakat yang bertempat
tinggal di distrik dan kampung;
b. Persiapan rapat anggota dalam rangka pembentukan Koperasi Primer Perkebunan .............
dan unit usahanya untuk selanjutnya disebut “Koperasi” mulai dari tempat rapat anggota,

2. 2
dokumen pendukung, undangan untuk calon anggota, risalah rapat dan undangan dari Dinas
Koperindag Kab. ...............;
c. Pengurusan pembuatan akta pendirian Koperasi, pendaftaran dan pengesahan semua
dokumen perizinan terkait dan legalitas Koperasi termasuk unit usahanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pendaftaran masyarakat yang akan menjadi anggota Koperasi;
e. Proses persiapan dokumen CPCL (Calon Petani Calon Lahan) mulai dari tingkat Kampung,
Distrik, sampai dengan Surat Keputusan Bupati tentang CPCL;
f. Pembuatan sistem Koperasi mulai dari struktur, dokumen-dokumen, administrasi, laporan
semua kegiatan dan pelatihan pengurus Koperasi;
g. Melakukan perekrutan karyawan yang akan bekerja di Koperasi maupun di unit usahanya;
h. Proses legalitas perkebunan plasma;
i. Pembangunan kebun plasma dan sistem administrasi kebun sampai dengan tahun TBM0;
j. Proses pengajuan pembiayaan kebun plasma sampai dengan kredit bank diperoleh.
4. Dokumen yang dihasilkan Pihak Kedua :
a. Risalah Rapat terkait dengan koordinasi dan sosialisasi
b. Dokumen legalitas Koperasi :
i. Akta pendirian Koperasi termasuk unit usahanya;
ii. Surat keputusan Menteri Koperasi dan UKM;
iii. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
iv. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
v. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
vi. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)/ Izin Gangguan;
vii. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi;
viii. Daftar anggota Koperasi di wilayah ……. baik soft copy dan hardcopy;
ix. Formulir pendaftaran anggota Koperasi
c. Risalah Rapat Anggota dalam pembentukan Koperasi dan kepengurusan Koperasi
d. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dan Koperasi serta Koperasi dan Para Anggota
e. Dokumen Perijinan dan Legal untuk Perkebunan Kebun Plasma (Pemda)
f. Pembangunan kebun plasma dan pembukuan kebun plasma serta pelatihannya
g. Dokumen Proposal Bank dan FS Konsultan Independen serta Dokumen Perjanjian Kredit
Bank.
Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Pihak Pertama berhak menentukan dan mengganti tim dari Pihak Pertama untuk mendampingi Pihak
Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan;
2. Pihak Pertama berhak memberikan pertimbangan sebelum pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Kedua;
3. Pihak Pertama berkewajiban memberikan data-data pendukung kepada Pihak Kedua guna mendukung
pelaksanaan Pekerjaan;
4. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan tahapan yang
dimaksud dalam Perjanjian ini;
5. Pihak Kedua berhak atas pembayaran jasa pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan tahapan dan
persyaratan yang dimaksud Perjanjian ini;
6. Pihak Kedua berhak menentukan tim Pihak Kedua yang mana harus diketahui oleh Pihak Pertama;
7. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan memenuhi Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 Perjanjian ini;

3. 3
8. Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan kepada Pihak Pertama setiap 2 (dua) minggu sekali
atas pelaksanaan Pekerjaan;
9. Pihak Kedua berkewajiban berdampingan dengan tim yang telah ditunjuk Pihak Pertama dalam
pelaksanaan Pekerjaan.
Pasal 3
BIAYA JASA
1. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan Pihak Kedua yaitu
sebesar Rp. ................................,- (...............................................) belum termasuk pajak dengan luas tanah
maksimal ................ha. Untuk luas di atas .............. ha dikenakan biaya tambahan Rp ....................,-
(..........................................) perHektar belum termasuk pajak;
2. Biaya sebagaimana ayat 1 tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan
menjadi beban Pihak Pertama dan Pajak Penghasilan(PPh) Pihak Kedua yang akan dipotong
secara otomatis oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Biaya Pihak Kedua berupa akomodasi, transportasi selama bertugas di lokasi proyek dan biaya tiket
pesawat pulang pergi Jakarta – Merauke untuk 2 kali perjalanan per bulan untuk ( 2 orang ) dengan
pesawat Garuda menjadi beban Pihak Pertama;
4. Biaya-biaya sosialisasi dan biaya resmi yang timbul dalam pengurusan dokumen-dokumen Koperasi
dan yang berkaitannya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama;
5. Pembayaran akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut :
a. Tahap 1 : Pembayaran uang muka sebesar 20% dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp
......................,-(..................................................);
b. Tahap 2 : 25% dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp ..........................,- (.................................................)
yang akan dibayarkan apabila ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4a, 4b, dan 4c telah selesai
dipenuhi Pihak Kedua dan diterima Pihak Pertama;
c. Tahap 3 : 25% dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp .........................,- (....................................................)
yang akan dibayarkan apabila ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4d, 4e, dan 4f telah selesai
dipenuhi Pihak Kedua dan diterima Pihak Pertama;
d. Tahap 4 : 30% dari Biaya Jasa yaitu sebesar Rp ........................,- (..........................................................)
yang akan dibayarkan apabila pengajuan kebun plasma ke bank kreditur sampai dengan
penandatanganan akad kredit.
5. Pembayaran akan dilakukan Pihak Pertama dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua yaitu atas
nama : PT. __________, BCA No. .................................Cabang ....................................
Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ............................ sampai dengan ......................... atau sampai pekerjaan
dinyatakan selesai dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak terlebih dahulu;
2. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua :
a. Menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis dari Pihak Pertama;
b. Melalaikan atau mengabaikan kewajibannya seperti tersebut dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal Pihak Kedua melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka wajib
mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama;

4. 4
4. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian karena sebab apapun diluar kesalahan dan kelalaian
Pihak Kedua dalam melaksanakan isi Perjanjian, pengakhiran tersebut tidak mengurangi hak dari
Pihak Kedua untuk memperoleh pembayaran dari Pihak Pertama atas bagian pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh Pihak Kedua;
5. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia,
sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana tertulis dari Para Pihak.
Pasal 5
JAMINAN PARA PIHAK
1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
2. Pihak Kedua dengan ini memberikan jaminan dan bertanggung jawab penuh bahwa :
a. Tidak mengalihkan Pekerjaan ini pihak manapun;
b. Keaslian data-data dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Perjanjian ini yang
diberikan kepada Pihak Pertama adalah benar;
c. Tidak menggandakan data-data dan dokumentasi yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4
Perjanjian ini baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy;
d. Menjamin semua aspek-aspek hukum dan sosial yang terjadi akibat Pekerjaan yang
dimaksud Perjanjian ini telah diketahui dan disetujui oleh masyarakat yang berada di
distrik;
e. Tidak memberikan janji-janji kepada masyarakat yang berada di distrik dan/atau,
masyarakat sekitar serta pihak-pihak lain baik akan diberikan pekerjaan dalam bentuk
apapun dari Pihak Pertama;
f. Tidak akan timbul tuntutan kepada Pihak Pertama dari pihak manapun baik secara pidana
maupun perdata atas Pekerjaan tersebut untuk sekarang maupun di kemudian hari;
g. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini akan
menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. Peristiwa keadaan memaksa (force majeure) adalah sesuatu kejadian di luar kemampuan wajar
suatu pihak sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini, yang dalam Perjanjian ini secara limitative dimaksudkan sebagai banjir,
gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, peledakan bom, perang, hura-hara di
Indonesia, perubahan kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai akibat
negative secara material terhadap kemampuan Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini;
2. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua secara sendiri-sendiri tidak dapat menggunakan keadaan
memaksa (force majeure) ini sebagai alasan untuk mengakhiri Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian
berdasarkan alasan keadaan memaksa (force majeure) ini hanya dilakukan dengan persetujuan Para
Pihak;
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure), Para Pihak sepakat dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak terjadinya hal tersebut akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kelanjutan
Perjanjian ini, yang kemudian akan dituangkan dalam suatu persetujuan tambahan (addendum) atau
pengakhiran dari Perjanjian.

5. 5
Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI
1. Definisi Informasi Rahasia :
Dalam Perjanjian ini istilah Informasi Rahasia berarti seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh
masing-masing Pihak yang meliputi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, seluruh data, standard,
policy, proses, ide, skema, seluruh rencana pengembangan, strategi dan segala informasi yang
berkaitan dengan aspek teknis, bisnis, keuangan dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan
dengan tujuan, yang diungkapkan atau diberikan, secara lisan, tertulis atau melalui media lainnya,
baik dengan ataupun tanpa stempel atau tanda, oleh salah satu Pihak (Pihak Pertama) kepada Pihak
lainnya (Pihak Kedua)
2. Pengecualian Atas Informasi Rahasia:
Kewajiban dalam Perjanjian ini tidak berlaku terhadap Informasi Rahasia yang:
a. Pada saat diberikan atau sesudahnya menjadi tersedia secara umum untuk publik tanpa
adanya pelanggaran dari Pihak Kedua;
b. Telah diketahui sebelumnya oleh Pihak Kedua pada saat diberikan;
c. Diperoleh oleh Pihak Kedua dari pihak ketiga atau melalui sumber-sumber lainnya tanpa
melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
d. Dikembangkan sendiri oleh Pihak Pertama;
e. Boleh diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
3. Batasan Pengungkapan dan Penggunaan Informasi Rahasia:
a. Pihak Kedua sepakat untuk tidak menggunakan setiap Informasi Rahasia milik Pihak
Pertama untuk tujuan penggunaan apapun kecuali guna mengevaluasi atau mengadakan
diskusi mengenai potensi-potensi hubungan bisnis yang dapat terjalin di antara Para Pihak
terkait dengan tujuan. Obyek-obyek berbentuk nyata lainnya yang merupakan bagian dari
Informasi Rahasia milik Pihak Pertama dan yang diberikan kepada Pihak Kedua dalam
Perjanjian ini;
b. Pihak Kedua akan menjalankan tingkat kehati-hatian yang sama guna menghindar dari
pengungkapan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia, termasuk setiap rahasia dagang,
informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang menyangkut hak kepemilikan, yang
termuat dalam Informasi Rahasia, tidaklah untuk diungkapkan kepada pihak manapun.
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM
1. Para Pihak akan menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan
perjanjian ini melalui cara musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan yang paling
menguntungkan bagi Para Pihak;
2. Para Pihak sepakat untuk memilik kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

6. 6
Pasal 9
LAIN –LAIN
1. Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini
akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum
yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Apabila satu ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau
melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian ini tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari
ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut;
3. Apabila terdapat pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
dengan persetujuan-persetujuan sebelumnya, maka PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa
ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai
cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT PT __________
_______________________________ _______________________________
Nama: Nama: __________
Jabatan: Jabatan:
Saksi-saksi:
B. Susanto Wahjudijatmoko